Universal Indofood Product (i.c.Tergugat) pada tanggal 02 November 2015 dengan jabatan terakhir sebagai HelperPackaging di PT.

Universal Indofood Product Cabang KIM yang mendapatkanupah/gaji sebesar Rp. 2.769.220, (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu duaratus dua puluh rupiah) ;Bahwa adapun permasalahan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalahdikarenakan Tergugat telah melakukan findakan demosi jabatan tanpa alasanalasanyang jelas dan tidak berdasar yang bertentangan dengan Pasal 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB) Tahun 2014 2016 PT.

Universal Indofood Product, melalui SuratDemosi Jabatan Helper tertanggal 05 Oktober 2015 kepada Penggugat, dim anaPenggugat mengalami penurunan grade jabatan yang sangat drastis yaitu dari jabatanawal sebagai Koordinator Supervisor KIM menjadi jabatan sebagai Helper PackagingKIM ;Bahwa beberapa hari setelah Penggugat bekerja sebagai Helper Packaging KIM,Tergugat kembali melakukan findakan intimidasi dengan cara melakukan mutasi kerjasecara sewenangwenang dan tidak berdasar kepada Penggugat melalui

SAKSI SITI RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :halaman 14putusan nomor. 70/pdt.sus.phi/201 6/on. mdnBahwa saksi mengenal Penggugat saat masih bekerja di PT.Unibis;Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan Tergugat lebih kurang 6 Tahun;Bahwa Penggugat adalah atasan saksi dengan jabatan Koordinator Supervisordi perusahaan Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat di Mutasi denganPenurunan jabatan dari Koordinator Supervisor menjadi Helper packaging diPT.Unibis KIM Il kemudian

UNIBIS tahun 2014 sampai dengan2016 yang berbunyi :Ayat(1) Demosi adalah suatu penurunan grade jabatan Pekerja ke jabatan yang lebihrendah, yang di sebabkan karena ketidakmampuan melakukan suatu pekerjaan,yang di buktkan dengan hasil penilaian dari atasnnya ;Ayat(2) "Sebagai akibat dari demosi, maka segala fasilitas yang melekat pada jabatanyang di tnggalkan akan hilang atau turun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,terkecuali gaji tidak akan mengalami penurunan;Menimbang, bahwa Pasal 21 Perjanjian

KASNO (Ketua RT) Anggota.Bahwa ternyata Terdakwa dalam penunjukan beberapa warga untukOo ON AD WN BW DNmenduduki jabatan dalam Tim Pelaksana Pembangunan Jembatan danTalud Jalan di Desa Kenongorejo tersebut tidak melakukan musyawarahwarga terlebih dahulu, dan atas penetapan Tim Pelaksana kegiatan tidakdiberitahukan kepada yang bersangkutan yang menduduki jabatan dalamsusunan organisasi tim pelaksana.Bahwa kemudian dana untuk Proyek Pembangunan Jembatan dan TaludJalan di Desa Kenongorejo tersebut telah

KASNO (Ketua RT) Anggota.Bahwa ternyata Terdakwa dalam penunjukan beberapa warga untukmenduduki jabatan dalam Tim Pelaksana Pembangunan Jembatan danTalud Jalan di Desa Kenongorejo tersebut tidak melakukan musyawarahwarga terlebih dahulu, dan atas penetapan Tim pelaksana kegiatan tidakdiberitahukan kepada yang bersangkutan yang menduduki jabatan dalamsusunan organisasi tim pelaksana.Bahwa kemudian dana untuk Proyek Pembangunan Jembatan dan TaludJalan di Desa Kenongorejo tersebut telah dicairkan oleh

Ngawibagian Bidang prasarana wilayahdan jabatan adalah sebagai KepalaBidang prasarana wilayah Kab.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan4.yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara1.

e Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada karena jabatan ataukedudukan, yakni berkaitan dengan adanya peluang yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana terdapat dalam60ketentuanketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukannya;e Dengan menyalahgunakan sarana yang ada karena jabatan ataukedudukan, yakni berkaitan dengan cara kerja atau metode kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan adalah seorangpegawai negeri

,(jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, konflik danperkara pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan) dan Abdul Ghoni, S.H.,(jabatan Calon Analis Sengketa Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan),berdasarkan Surat tugas Nomor 185/ST18.01/MP.01.02/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, sebagaiTurut Tergugat I;16. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan c.q.

(Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setdakab Lampung Selatan),Sulistiono, S.H., (jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi Hukum Bagian HukumSetdakab Lampung Selatan), Edi Widarto, S.H.,(Kepala Sub Bagian Perundangundangan BagianHukum Setdakab Lampung Selatan) berdasarkanHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Klasurat kuasa khusus Nomor 181.1/600/IV.24/2020tanggal 2 Maret 2020, sebagai Turut Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca:a.

SutamiKm.7, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi,Bandar Lampung, yang diwakili oleh Aman, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuni Soleha,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Bagian Admin danPembukuan, beralamat di Jalan P.

Singkep Perum BahteraIndah Sejahtera Blok E Nomor 6, Kelurahan Sukarame Baru,Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 117/AJP/2019, tanggal 22Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor SKU1881/PJ/2019, tanggal 28 Maret 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 April2019;Halaman 1 dari 8 halaman.

,M.Si;Kewarganegaraan : IndonesiaAlamat : Kantor Walikota Pontianak Jalan : RahadiUsman ;Jabatan : Kabid Aset Daerah Kota Pontianak ;3.

Nama : DEDI WAHYUDLS.H;Kewarganegaraan : Indonesia ;Alamat : Kantor Walikota Pontianak Jalan RahadiUsman ;Jabatan : Ka Sub Bag Bantuan Hukum SetdakoPontianak ;4 Nama : SALELA,S.H;Kewarganegaraan : Indonesia ;Alamat : Kantor Walikota Pontianak Jalan RahadiUsman ;Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setdako Pontianak ;5 Nama : CHANDRA SUKMA,S.H ;Kewarganegaraan : Indonesia ;Alamat : Kantor Walikota Pontianak Jalan RahadiUsman ;Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setdako Pontianak ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

., MH Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara pada KantorPertanahan Kabupaten Bintan; 2. SUYUDIERWAN, BA Jabatan Kepala Seksi Tanahdan Pendaftaran Tanah pada Kantor PertanahanKabupaten Bintan; 3. JANUAR Jabatan Kepala Seksi Pengukuran danPemetaan pada Kantor Pertanahan KabupatenBintan; 4. ERMI HIDAYATI, SH., Jabatan Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Bintan ; Berdasarkan Surat Khusus No. 01/SK SKP/II/20142.

Sunlight International berkedudukan di Surabaya perihal pengangkatan masa jabatan Direktur (SIAUW CEN) dan Komisaris (CAHYADI WIJAYA, ST) masa jabatan selama 5 tahun terhitung 2 Maret 2017 s/d tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh SIAUW CEN dan CAHYADI WIJAYA, ST tertanggal 02 Maret 2017;

Sunlight International berkedudukan diSurabaya perihal pengangkatan masa jabatan Direktur (SIAUWCEN) dan Komisaris (CAHYADI WIJAYA, ST) masa jabatan selama5 tahun terhitung 2 Maret 2017 s/d tanggal 02 Maret 2022 yangditandatangani oleh SIAUW CEN dan CAHYADI WIJAYA, STtertanggal 02 Maret 2017h)1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Sirkuler DewanKomisaris PT.

Sunlight International berkedudukan di Surabayaperihal pengangkatan masa jabatan Direktur (SIAUW CEN) danKomisaris (CAHYADI WIJAYA, ST) masa jabatan selama 5 tahunterhitung 2 Maret 2017 s/d tanggal O02 Maret 2022 yangditandatangani oleh SIAUW CEN dan CAHYADI WIJAYA, STtertanggal 02 Maret 2017.Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepadaNotaris bahwa telah ada jual beli saham PT.

Sunlight International berkedudukan di Surabaya perihalpengangkatan masa jabatan Direktur (SIAUW CEN) dan Komisaris(CAHYADI WIJAYA, ST) masa jabatan selama 5 tahun terhitung 2 Maret2017 s/d tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani oleh SIAUW CENdan CAHYADI WIJAYA, ST tertanggal 02 Maret 2017.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Notarisbahwa telah ada jual beli saham PT.

Sunlight International berkedudukan diSurabaya perihal pengangkatan masa jabatan Direktur (SIAUW CEN)dan Komisaris (CAHYADI WIJAYA, ST) masa jabatan selama 5 tahunterhitung 2 Maret 2017 s/d tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatanganioleh SIAUW CEN dan CAHYADI WIJAYA, ST tertanggal 02 Maret 2017;h) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Sirkuler Dewan KomisarisPT.

SUBHAN SYARIEF, MT. umur 44 tahun,pekerjaan/Jabatan Wiraswasta/ Ketua DPP (DewanPengurus' Provinsi) INKINDO (Ikatan NasionalKonsultan Indonesia) Kalimantan Selatan,Periode 2006 2010, beralamat di Jalan DharmaBhakti Ill No.5 Rt.013 Kelurahan Pemurus Luar,Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ,dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. MUHAMMADTAUFIK,SH. ; 2. H KURHANI MURHAN,SH. ; reer cree3.

MM Jabatan KetuaUmum Dewan Pengurus Nasional INKINDO (lIkatanNasional Konsultan Indonesia), beralamat/berkedudukan di Jalan Bendungan Hilir RayaNo.29 Jakarta. Ir. LAKSMO IMAWANTQ Jabatan Sekretaris UmumDewan Pengurus Nasional INKINDO (IkatanNasional Konsultan Indonesia) ,beralamat/berkedudukan di Jalan Bendungan HilirRaya No.29 Jakarta. Ir. H.

IFANSYAH NOOR Jabatan Ketua DewanPengurus Provinsi INKINDO Kalimantan SelatanHasi Musyawarah Provinsi Luar Biasa(Musprovlub) Kalimantan Selatan tanggal 18Desember 2008, beralamat/berkedudukan di JalanGatot Subroto V Rt.32 Banjarmasin dan atauJalan Cempaka X Rt.11 No.17 Rw.05 KelurahanMawarHalaman 3 dari 18 halamanPutusan No.20/PDT/2011/PT.BJM. ACHMAD ZABIR DJAENUDIN,ST.

Jabatan KetuaPimpinan Sidang Musyawarah Provinsi Luar BiasaINKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)Kalimantan Selatan Tahun 2008, beralamat/berkedudukan di Jalan Nuri Komplek PerumahanLingkar Basirih Rt.45 No.7,Banaras $2 ss sae sees see Bes eee eee Bem Ss. BUDI ANTARA,ST, Jabatan Sekretaris PimpinanSidang Musyawarah Provinsi Luar Biasa INKINDOKalimantan Selatan Tahun 2008,beralamat/berkedudukan di Jalan A. Yani Km.7Komplek Griya Pemurus Indah/G.2 Kertak Hanyar, Kertak Hanyar Kabupaten.

Jabatan Anggota PimpinanSidang Musyawarah Provinsi Luar Biasa INKINDOKalimantan Selatan Tahun 2008,beralamat/berkedudukan di Jalan Komplek BanjarIndah Permai Rt.25 No.33 BBanjara f2 eae sees seme Behe eee ee ee eeDalam hal ini semuanya memberikan kuasa1. H. SYAIFUL BAHRI,SH. $+ sees seas ses see eee s eee Bee S eme Sse =Advokat/Pengacara, beralamat kantor di JalanBrigjend.

2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempatkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2, Jalan ProklamasiNomor 56, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian;Selanjutnya memberi kuasa kepada: Eko Sutrisno, kewarganegaraanIndonesia, jabatan

Farel Simarmata, M.Si., jabatan Asisten Sekretaris BadanPertimbangan Kepegawaian;2. Muhammad Erwin, SH., jabatan Kepala Bidang Pengolahan A padaSekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;3.

., jabatan Kepala sub bidang Pengolahan A4pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor BAPEKGedung Perintis Kemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi Nomor 56Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor012/G.TUN/SET.BAPEK/2012 tanggal 24 September 2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;melawan:RISTIAWAN, S.Kom., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwainstansi pun tidak mempunyai cukup dasar untuk melakukanupaya tersebut ;Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas,penerbitan SPPB atau sama dengan tidak menerbitkan Notulatas PIB Nomor 068956 yang Penggugat lakukan adalah telahsesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan kewenanganyang melekat dalam jabatan PFPD.

Mengacu kepadatujuan pemberian hukuman disiplin yaitu. pembinaan,seyogyanya Penggugat masih diberikan kesempatan untukdapat memberikan karya bakti Penggugat sebagai PNS;Bahwa Penggugat mempunyai prestasi selama menjabatselaku Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;Penggugat melaksanakan tugas dalam jabatan PFPD selama3 (tiga) bulan.

SUNARTO,SH,MM, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Bantul ;2. SUTINAH,SH,M.Hum, Jabatan Kepala SubBagian BantuanHukum .Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah KabupatenBantul :3. ANDHY SOELYSTYO,SH,M.Hum, Jabatan KepalaSub Bagian Peraturan Perundang Undanganpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Bantul ; 4.

SUNARSO,SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Umumpada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BantulKesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kabupaten Bantul yang beralamatKantor di Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1Kabupaten Bantul Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta, selanjutnya disebut sebagai~ TERGUGAT /TERBANDING ;2. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,berkedudukan diJl.

MOEDJI RAHARDJO, SH,M.Hum, Jabatan KepalaBiro Hukum Sekretariat Daerah PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta ;. SUKARSONO,SH, Jabatan Kepala BagianBantuan dan Layanan Hukum Biro HukumSekretariat Daerah Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta ;. HARIS SUHARTONO,SH, Jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum Bagian Bantuan danLayanan Hukum Biro Hukum SekretariatDaerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta4.

SIT WAHYUNI,SH , Jabatan Kepala SubBagian Layanan Hukum Bagian Bantuan danLayanan Hukum Biro Hukum SekretariatDaerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta3Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil padaKantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,beralamat Kantor di Komplek Kepatihan,Danurejan Jl. Malioboro Yogyakarta,selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II /TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayatersebut, telah membaca :1.

NIP. estoy Zo0ll2 (O0l Jabatan Penyidik Pegawal Negert Sipil pada Kantor Satuan PolisiPamong Pai tersebut diatas telah melakukan Penindakan ftarhadtag Pelanggaran Protokol Kesehatan : Jl Soelarns Halk. (tua) ) PELANGGAR :A. Nama Lengkap : mak SCHR Roo Fsb. Tempat TglLahir : Mala eRe ABM BOL a4 666A SNORT DENCE USL AT RETA URE TI hans surapennasnesoc. Jenis Kelamin t ae Males 4 NN enema eanececneon nomen cna sattentevencceinseaee@byppeatapseabengeenboasnvenspmeeseevesd.

NIP.'.9.6:204 TOOUT, 100.1 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan PolisiPamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan : .' . TEMPAT KEIADIAN 2 te ee tutuPELANGGAR :A. Nama Lengkap : Exo : Weortud cena couneanvaemsvannacnnny fteenenennnnnsenassevacsseneesenssestsorsneessnsessnsonssssensssgssdendesevassesssseustsevesstessondenersaasansaseneasensensb.

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnyaatas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tanganidiMalang pada hari, 2A06U1., tanggal, .23..... dan bulan QKOGEseperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

LO beans Tahun: 20.AZ. sekitar pukul at 2 ewigSaya..HERL MoLyONO AR css wip. eSiGy 20012" Ovi Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polis!Pamong Praja tersebut diatas telah relakulan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan : TEMPAT KEJADIAN : MERI TOA cc PELANGGAR : iatFRIES Q2asnal Af) KA. .A. Nama Lengkap Here Tiidicomcanecuno sarin anna ae Hao oka eee ai RNR ERR eS PETE TsTDectarnenroeenneerstanesb. Tempat TglLahir =: .... age SS ces 23 a LDS.

Wlolysiio, Ap ni wip..9bB LOY 2ooile (vt. i1 ee uietaai DIME wN Clit Jabatan Penyidik Pegawal Negeri Sipll pada Kantor Satuan PolistPamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan : TENIPRTRRUSGUSN 8 evacuees earwrceupas pineeanesmeenicnmnmmmmnmen eam entero meneameMACRSS de ORA DC PM Oded dead eeaae PELANGGAR : OeMisgbach Anam; :A.

;NIP : 19680702 199503 1 002;Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenPandeglang;2. Nama : Heri Cahyadi, S.H.;NIP : 19650713 198703 1 003;Jabatan : Kepala Bagian Data Informasi DanPembinaan Aparatur BKD KabupatenPandeglang;3. Nama : Al Anshar Nur, S.H., M.H.;Halaman 1 dari 64. Putusan Nomor 57/G/2019/PTUN.SRGNIP : 19821005 200901 1 008Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum SetdaKabupaten Pandeglang4. Nama : Samsurizal, S.H.

;NIP >: 19780206 201001 1 011;Jabatan : Pelaksana Pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Pandeglang5.

Bukti T 3B : Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018dan Nomor 153/KEP/2018, Tentang penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubunganya dengan Jabatan (Fotokopisesuai dengan aslinya);5.

atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 yang padapokoknya adalah mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidakdengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) danPejabat yang Berwenang (PyB) kepada PNS yang telah dijatuhi hukumanberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahaan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, dimana penyelesaian ruang

atauTindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan PadaHalaman 50 dari 64.

COLOAY, S.H, NIP. 19630528199203 2006, Jabatan Kepala Bagian Hukum SETDAKABMinahasa Utara, Alamat Kompleks Kantor Bupati MinahasaUtara Kecamatan AirmadidiKabupaten Minahasa Utara ;2. Nama : GREISYE LONGDONG, S.H., M.H, NIP.19830104 200604 2 011, Jabatan Kepala Sub BagianHukum dan HAM pada Bagian Hukum SETDAKABMinahasa Utara, Alamat Kompleks Kantor Bupati MinahasaUtara Kecamatan AirmadidiKabupaten Minahasa Utara ;Hal. 2 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PT UN.Mdo3. Nama : FANNI .V.

SUMOLANG, S.H, NIP. 197831011200903 2 002, Jabatan Pelaksana Pada Bagian HukumSETDAKAB Minahasa Utara, Alamat Kompleks KantorBupati Minahasa Utara Kecamatan Airmadidi KabupatenMinahasa Utara ; 292 enBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor05/BMU/VIII/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 ;2. Nama : MAY SONNY RUMANGKANG, SH,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Alamat JIn.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah nyatanyata hanya ditujukan kepada sdr.HANNY YOSEP KOLOAY sebagai Kepala Desa Pinenek Kecamatan Likupang TimurKabupaten Minahasa Utara untuk masa Jabatan 6 (enam) tahun periode 2016 2022; dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksudharus dikualifikasi sebagai bersifat Individual ; Hal. 5 dari Hal. Putusan No. 59/G/2016/PT UN.Mdoc.

Bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan olehundangundang karena surat keputusan (objek sengketa) baru diketahui/didengarpada waktu Tergugat melakukan pengambilan sumpah jabatan/pelantikan Hukumtua secara serentak di Kabupaten Minahasa Utara tanggal 12 Mei 2016. (Sehinggamemenuhi tenggang waktu sebagaimana di atur dalam pasal 55 UU No. 05 Tahun4.

Bahwa, selama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulaiTahun 1984 hingga Tahun 2014 lebih kurang 30 (Tiga puluh) TahunPenggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, sehinga atas prestasidan dedikasinya Penggugat dipercaya untuk menduduki Jabatan sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Unit Kerja Biro UmumSetda Provinsi Jambi;Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 202 K/TUN/20153.

Bahwa, terhadap Perbuatan yang berdasarkan Perintah Jabatan yangdiberikan oleh atasan yang merupakan Penguasa demi kepentinganPemerintah dan Masyarakat sebagaimana Termaksud Pada Point,3,4,5,6diatas, Penggugat diajukan Kepengadilan Tipikor Jambi, pada PengadilanNegeri Jambi yang kemudian Divonis dengan Putusan Nomor:16/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal, 7 November 2012 dimana Penggugatdinyatakan terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama

Bahwa, seandainya ada tindak yang dilakukan oleh Penggugat,berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP Barang siapa melakukan perbuatanuntuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yangberwenang Tidak Dipidana;9.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor646/KEP.GUB/ BKD6/2012 tanggal 19 Nopember 2012 memberhentikanHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 202 K/TUN/2015sementara Penggugat dari jabatan negara, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang PemberhentianSementara Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa kepentingan peradilan,PNS yang dihukum melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan danberhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor :646/KEP .GUB/BKD6/2012 tanggal 19 Nopember 2012 memberhentikansementara Penggugat dari jabatan negara, hal ini membuktikan bahwasecara yuridis maka jabatan Penggugat sebagai jabatan negara telahberakhir sementara;4.

., Jabatan Kepala SeksiPerdata dan Tata Usaha Negara pada KejaksaanNegeri Batam, 2. Fauzi, SH., MH., Jabatan KepalaSeksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Batam, 3. DickyZaharuddin, SH., MH, Jabatan Kepala Seksi BarangBukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan NegeriBatam dan 4. Rosmarlina Sembiring, SH., M.Hum,Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada KejaksaanNegeri Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 16 Maret 2020, sebagai Penggugat ;Lawan:1. Ronny F.

Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003, Jabatan Drs. H. Samhudi,MBA selaku Direktur Balai Latihan Kerja diperpanjang berdasarkan SuratKeputusan Balai Latihnan Kerja Nomor 052/YPBLKKB/VI/02 tertanggal 30Juni 2002 ;5.

Bahwa sehubungan dengan masa jabatan KepengurusanYayasan Pengelola Balai Latihan Kerja Batam Karya Bangsa Telah berakhirpada tanggal 15 Juni 2008, maka pada tanggal 29 September 2008 BadanPendiri, melalui Surat perintah, memerintahkan beberapa personel untukmengisi kekosongan jabatan yang terjadi dengan susunan sebagai berikut :a. Drs. Wawan Darmawan sebagai Pelaksana Tugas Ketua BadanPengawas Yayasan Pengelola Balai Latinan Kerja Batam Karya Bangsab. Let. Kol. CAJ. Drs.

Kepengurusan Yayasan Pengelola BalaiLatihnan Kerja Batam Karya Bangsa Telah berakhir pada tanggal 15 Juni 2008,maka pada tanggal 29 September 2008 Badan Pendiri, melalui surat perintah,memerintahkan beberapa personel untuk mengisi kKekosongan jabatan yangterjadi dengan susunan sebagai berikut :a.

Adam), namun demikian jabatan tersebut telah berakhirsejak tanggal 15 Juni 2008 dan jabatan Ketua Badan Pengurus YayasanPengelola Balai Latihan Kerja Batam Karya Bangsa tersebut telah digantikanoleh Let. Kol. CAJ. Drs. Buyung Nuryan Tanjung, sehingga dalam posisi sertakeadaan yang sedemikian gugatan Penggugat yang menarik Ronny F.

PENGADILAN MILITER 102MEDAN PUTUSANNomor : 121K/PM I02/AD/VII/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer I02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secarainabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Jhon Royen Sagala.Pangkat/NRP : Praka/31050602831183.Jabatan : Ta Kipan A.Kesatuan : Yonif 122/TS.Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 17 Nopember 1983

Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Yonif 122/TSdengan pangkat Praka NRP 31050602831183 Jabatan Ta Kipan A Yonif122/TS.2.

Pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Saksi1 :Nama lengkap : Eko Bayu.Pangkat/NRP : Sertu/21070331730188.Jabatan : Bamin KipanA.Hal 5 dari 19 Hal Putusan No. 121K/PM 102/AD/VII/2017Kesatuan : Yonif 122/TS.Tempat dan tanggal lahir : Perdagangan, 29 Januari 1988.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Jalan Malanthon Siregar Kel.Marihat Baris Kab. Simalungun.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Yonif122/TS dengan pangkat Praka NRP 31050602831183 Jabatan Ta Kipan AYonif 122/TS.2.

HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan KasubbidNarkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Subbid Narkoba pada BidlabforPolda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (Satu) bungkusplastik klip bening berisi kristal putin dengan berat netto 0,006 (nol koma nolenam) gram milik terdakwa An. AGUS SALIM dan terdakwa MUHAMMADRISKY GINTING, B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urinemilik terdakwa An.

HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan KasubbidNarkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Subbid Narkoba pada BidlabforHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2023/Pid.Sus/2020/PN MdnPolda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (Satu) bungkusplastik klip bening berisi kristal putin dengan berat netto 0,006 (nol koma nolenam) gram milik terdakwa An.

Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Subbid Narkobapada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putin dengan berat netto0,006 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama AGUS SALIMdan Terdakwa MUHAMMAD RISKY GINTING, B. 1 (Satu) botol plastik berisi25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama AGUS SALIM, dan C.

HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 60051008,Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMADHAFIZ ANSARI, S.

Putusan No. 183/PDT/2021/PT MKSAyat (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan :a. diganti;b. ditambah;c. dicoret;d. disisipkan;e. dihapus; dan/atauf. ditulis tindihBahwa walaupun ketentuan pasal Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut,dengan jelasjelas melarang adanya CORETAN, PENAMBAHAN,SISIPAN dan TINDISAN dalam suatu Akta namun ternyata Majelis HakimTingkat Pertama dengan sengajatidakmempertimbangkan haltersebut, padahal Pengugat tidak dapat membuktikan

kebenaranpengesahan CORETAN, PENAMBAHAN, SISIPAN dan TINDISAN dalamAJB : 095/AJB/KAIX/2002 (Bukti P.1);Yang manaJika Majelis Hakim Tingkat Pertama berlaku adil dan jujur dalammenilai alat bukti, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertamaterlebih dahulu) mempertimbngkan apakah keberadaanCORETAN, PENAMBAHAN, SISIPAN dan TINDISAN dalam AJB :095/AJB/KAIX/2002, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,bukan hanya melihat dan membaca sampul dari

alat Bukti P.1 a quoberupa Akta Jual Beli tanpa membaca isi/materi alat bukti tersebut,sedangkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dengan jelas mensyaratkan:ayat (2): Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dansah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tandapengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris;Bahwa anasir pembenaran tentang adanya CORETAN,PENAMBAHAN, SISIPAN dan

Putusan No. 183/PDT/2021/PT MKSkekuatan Pembuktian terhadap alat bukti berupa AJB : 095/AJB/KAIX/2002 (Bukti P.1), sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris :Ayat (3): Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (3) mengakibatkan suatu Akta hanyamempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta adi bawahtangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderitakerugian untuk menuntut kerugian biaya, ganti rugi, dan bungakepada

Putusan No. 183/PDT/2021/PT MKSpadahal berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014tentang Jabatan Notaris, alat bukti P1 tersebut hanya dapat dinilaisebagai alat BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN, mengakibatkanpenerapan YurisprudensiYurisprudensi yang lainnya sudah tidak tepatlagi untuk diterapbkan dalam perkara a quo, oleh karena penggunaanyurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antaraperkara dengan yurisprudensi tersebut (Citationes non concendanturpriusquam exprimatur

Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 1 Oktober 2012yang penugasannya ditempat di Rumah Sakit Islam Kota Samarindadengan jabatan

Wakil Direktur Keuangan dan Umum sebagai mana SuratKeputusan Tergugat Nomor 035/SK/Yarsi1/IX/2012 tanggal 29 September2012, dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun sehingga berakhir padatanggal 30 September 2015, kemudian Berdasarkan surat KeputusanTergugat No. 018/SK/Yarsi1/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015, masa kerjaPengguggat diperpanjang lagi selam 2 (dua) tahun sehingga berakhir padaHalaman 1 dari 21 hal.

No. 209 K/Pdt.Sus.PHI/2017tanggal 30 September 2017 dengan gaji terakhir Rp. 25.250.000,00 (duapuluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Bahwa Penggugat sangat kaget, karena Penggugat baru menjalani tugasPenggugat selama 2 (dua) bulan, Tergugat telah memberhentikanPenggugat dari Jabatan Penggugat sebagai Wakil Direktur Keuangan danUmum dengan alasan tidak jelas, namun apabila Penggugat tafsirkan daribunyi butir, 2 , Surat Keputusan No. 027/SK/Yarsi1/X1I/2015, tentangPemberhentian Penggugat

Bahwa dalam surat Keputusan Nomor 21/SK/SDM/RSIS/I/2015, Tidakmenyebutkan jabatan Pengguggat padahal saat keluarnya SKtersebut Penggugat sedang menjabat sebagai Wakil DirekturKeuangan dan Umum, seharusnnya apabila SK tersebut adalahsebuah SK yang benar diperuntukkan kepada Penggugat, maka SuratHalaman 3 dari 21 hal. Put.

Dalam lampiran SK tersebut (P.4/T.10, Pemohon kasasi tidakmemiliki Jabatan, namun nyatanya Pemohon Kasasiberdasarkan surat Keputusan Yayasan (Termohon Kasasi)Nomor 013/SK/Yarsi1/IX/2012 tertanggal 29 September 2012dan surat keputusan Nomor 18/SK/Yarsi1/VIII/2015 tertanggal 4Agustus 2015, Surat Keputusan Nomor 014/SK/Yarsi1/V/2015tanggal 24 Mei 2015 dan lampiran Surat Keputusan013/SK/Yarsi1/V1//2015, tanggal 12 Juni 2015 (bukti P. 1, P. 2,P. 9 dan Bukti P. 10 ) jabatan Pemohon Kasasi adalah sebagaiWakil

Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3. Heru Marhanto Utomo, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;4.

Kusumo Pratiwiningrum, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1246/PJ./2013, tanggal 17 Juni 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT.

Putusan Nomor 809/B/PK/PJK/20 1418tanda tangan tersebut sama dengan yang diberitahukan oleh PT Tirta AbadiMas Indah tersebut, hanya tidak dicantumkan nama dan jabatan dibawah tandatangan dari Eka Utama tersebut.

Majelis berpendapatbahwa tiadanya nama jabatan pada Faktur Pajak a quo tidak menjadikancacatnya faktur pajak tersebut, karena ditandatangani oleh pejabat yang berhakmenandatanganinya dan jelas yang menandatangani tersebut Eka Utamasebagai Direktur dan majelis memutuskan bahwa faktur pajak tersebut bukanfaktur pajak cacat dan bisa dikreditkan.

Pendapat Majelis tersebut juga sejalandengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor Putusan PK MARI Nomor 71/B/PK/PJK/2004 tentang Sengketa STP PPN karena Faktur Pajak Keluaran yangtidak mencantumkan jabatan penandatangan dan dikenakan sanksi Pasal 14ayat (4) KUP.Bahwa dengan demikian, Majelis sepakat bahwa koreksi Terbanding tidakdapat dipertahankan sebesar Rp82.745.018,00 dan permohonan bandingPemohon Banding dikabulkan sebagian.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandan