Ditemukan 60460 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt. graha metropolitan nuansa;; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
72 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/TUN/2021
Tanggal 11 Nopember 2021 — DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELCOM, TBK;
108 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELCOM, TBK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
159 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
    KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 8 Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali Il;Dan1. BAMBANG BUDIYONO, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No. 65, BlokCi No. 1, RT 004, RW 001, Kel. Gunung Sahari Selatan,Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pensiunan;2. SIGIT SUNARYO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Sahari Raya No. 65, Blok D. 1No. 1, RT 004, RW 001, Kel.
    Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah padakantor Tergugat Sertipikat Hak Pakai Nomor 455/Gunung Sahari Selatan,terbit tanggal 17122007, Surat Ukur Nomor 44/2007, tanggal 14122007luas 6534 m2, terletak di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65 atas namaPemerintah Republik Indonesia c.g. Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS PT. VALE INDONESIA, TBK;
236 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS PT. VALE INDONESIA, TBK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI;
124 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI;
    DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Medan Merdeka BaratNomor 8, Gedung Karya, Lantai 12 s/d 17, JakartaPusat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa F. Zulistiani, S.H.,M.Si.jabatan Kepala Kepala Bagian Hukum dan KSLNHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69PK/TUN/2020Setditien Hubla Indonesia dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.006/2/9/DJPL17, tanggal 7 November 2017;ParaTermohon Peninjauan Kembali;3.
    Kementerian Perhubungan,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas tanah negara;b. Nomor 468/Gunung Sahari Selatan, NIB. 0901020103060, letak tanahJalan Gunung Sahari Raya Nomor 73, Surat Ukur Nomor 00171/Gunung Sahari Selatan/2016, Luas 1150 meter persegi, tanggalditerbitkannya 8122016, oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B 15 Kavling 8, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat,atasnama Pemerintah Republik Indonesia cg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 K/TUN/2024
Tanggal 29 Mei 2024 — ., Turut Termohon : DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI;;
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Turut Termohon : DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-11-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 14-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/TUN/2022
Tanggal 17 Februari 2023 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., III. RUDI KARNADI;;
161 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., III. RUDI KARNADI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-05-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/PDT/2023
Tanggal 4 Mei 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
48 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/LH/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
400 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 19-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR;
254 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR;
    PUTUSANNomor 484 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAANKAWASAN HUTAN, DIREKTORAT JENDERALPLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di GedungManggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Nomor 7,Senayan, Jakarta Pusat 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Supardi
    , S.H., M.H., jabatanPegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.2/KUH/PKHW1/PLA.2/9/2020,tanggal 28 September 2020;Pemohon Kasasi;LawanPT ANUGERAH LANGKAT MAKMUR, tempat kedudukandi Jalan Sei Deli Nomor 1416, Medan, Sumatera Utara,yang diwakili oleh Abdul Khobir, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
    Indonesia NomorS.174/KUH/PKHWI/PLA.2/5/2020, tertanggal 15 Mei 2020 Hal:Tanggapan atas Permohonan untuk Dikeluarkan dari Kawasan Hutan,selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sampai adanyaputusan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat DirekturPengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian
    LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorS.174/KUH/PKHWI/PLA.2/5/2020, tertanggal 15 Mei 2020 Hal:Tanggapan atas Permohonan untuk Dikeluarkan dari Kawasan Hutan;Mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa, yaitu Surat DirekturPengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorS.174/KUH/PKHWI/PLA.2/5/2020, tertanggal 15 Mei 2020 Hal:Tanggapan atas Permohonan untuk Dikeluarkan
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTURPENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN~ HUTAN,DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATALINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN' HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/20212.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 3. RUDI KARNADI VS PATIMAH BINTI H. MUHAMMAD, DKK;
88 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 3. RUDI KARNADI VS PATIMAH BINTI H. MUHAMMAD, DKK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PANTEKOSTA;
183 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI., II. GEREJA PANTEKOSTA;
    DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKATKRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan M.H. ThamrinNomor 6, Jakarta, 10340;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Johnson ParulianHottua, S.H., M.H., jabatan Pegawai Negeri Sipil padaDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat KristenKementerian Agama Republik Indonesia, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B156/DJ.IV/PS.01/04/2020, tanggal, 15 April 2020;Halaman 1 dari 7 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019, tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24A Pematang Siantar,Sumatera Utara;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/ BA.01.1.03/2019 tanggal 19 Maret 2019, perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Evangelis Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24A Pematang Siantar,Sumatera Utara;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;Halaman 2 dari 7 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta, Jalan Lingga Nomor 24 A,Pematangsiantar, Sumatera Utara:4.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B120/DJ.IV/BA.01.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Penegasanyang ditujukan kepada Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta, Jalan Lingga Nomor 24 A,Pematangsiantar, Sumatera Utara:5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/TF/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
161 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2022 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286 PK/Pdt/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (dahulu DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DKK
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (dahulu DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DKK
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-10-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 21/PDT/2016 / PT TTE
Tanggal 26 Oktober 2016 — Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, dk
90 — 46
  • Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, dk
    Kementerian Dalam Negeri Cq. PemerintahPropinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, berkedudukandi Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Pisang, KecamatanTernate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasakepada Muhammad Konoras, SH. MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 06-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/TUN/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI., II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II., III. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR;
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI., II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II., III. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-06-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. MARISI MALAU, DKK;;
72 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGAWAS KETENAGAKERJAAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. MARISI MALAU, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — KEMENTERIAN AGAMA RI., 3. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);
309 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGAMA RI., 3. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);
    KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK' INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng BaratNomor 3 4, Jakarta;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 K/TUN/2021Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saan, S.H., M.H.,jabatan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB039/MA/HK.00/02/2020, tanggal 10 Februari 2020;Termohon Kasasi II;lll.
    (satu juta empat ratusdua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi),atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian AgamaRepublik Indonesia (sebatas luas + 355.590 (tiga ratus lima puluh limaribu lima ratus embilan puluh meter persegi) milik Penggugat);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor00002/Cisalak, tanggal 6 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00436/Cisalak/Halaman 2 dari 7 halaman.
    (satu juta empat ratusdua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi),atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian AgamaRepublik Indonesia (sebatas luas + 355.590 (tiga ratus lima puluh limaribu lima ratus embilan puluh meter persegi) milik Penggugat);4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat IIIntervensi 1, dan Tergugat Il Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagaiberikut:Eksepsi Tergugat:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-10-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/TUN/2022
Tanggal 21 Desember 2022 — KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA., III. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);;
102 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA., III. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 09-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3022 K/PDT/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI. YOGYAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO VS HARJO SUWITO NASUN, dkk.;
119 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI. YOGYAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO VS HARJO SUWITO NASUN, dkk.;