Ditemukan 90785 data
Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEP
168 — 61
Pembanding/Penggugat : RUSLAN
Terbanding/Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEP
83 — 65
SAHABAT diwakili oleh Yusuf Hardiyanto vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN,
:::ssseeseeeeeeeeeeeeeeeees Pemohon;MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU PROVINSI SUMATERASELATAN, berkedudukan di Jalan OPI Raya Jakabaring SU Palembang; 22220 no none nnn nn nc nc nen nnnDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor03/KSA/TUN/HM/0819, tanggal 9 Agustus 2019, dengan inimemberikan kuasa khusus kepada: 1. Heri Mukti H., S.H.; 2.
dariPGIMONON; 2~ nn nnn rennin ne nnn nn nen onennnnnnnnnnnensnnacanennnsBahwa Pasal 1 angka 12 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukanTergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanyaatau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badanhukum perdata, nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nance nasBahwa Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberikewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ataumelakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No.16 Tahun 2018); 222222 2 2222 nnn nn nnn nn enn enn eneBahwa sehingga, nyatalah Pejabat Pembuat Komitmen BAWASLUProvinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah Pejabat TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradengan demikian maka Pejabat Pembuat Komitmen BAWASLU ProvinsiSumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah Badan Atau PejabatTata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanHalaman 7 dari 41 halaman.
256 — 134
Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan Batas Jabar ,Tegal,Slawi.Paket Pejagan Losari. melawan PT. Bumirejo
PUTUSANNomor 36/Pdt.G/2016/PN.TglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase antara:Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan jalan Batas JabarTegalSlawi,Paket PejaganLosari, beralamat di JI. Kolonel Sudiarto Nomor 15 ATegal Jawa Tengah, yang diwakili oleh Wahyu S Winurseto, ST.
Foto copy dari foto copy surat tertanggal 04 Nopember 2014 dari Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional V satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah ProvJawa Tengah Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan BTS Jabar Tegal Slawi,kepada Direktur Utama PT.Bumirejo perihal Permohonan realisasi pembayaranTagihan Penyesuaian harga ( Eskalasi ) dan bunga keterlambatan pembayaranPaket Pejagan Losari yang ke lima kali, diberi tanda T9;10.
Kementerian PU Pejabat Pembuat Komitmen Kota Maros
Tergugat:
PT Nugroho Lestari
143 — 68
Penggugat:
Kementerian PU Pejabat Pembuat Komitmen Kota Maros
Tergugat:
PT Nugroho LestariRachmat Fadjar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada persidangan Arbitrase : Bahwa saat menjadi saksi pada Persidang Arbitrase saksi menerangkanmasalah Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase yang mana PutusanArbitrase tidak dapat dijalankan oleh Kementrian PU Direktorat JenderalBina Marga Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional VI Makassar,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 20.
104 — 29
- INDRA KESUMA (PENGGUGAT), DKK- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN .TOL .MEDAN.-.BINJAI (TERGUGAT)
Sutomo No. 6 Medan, dalam hal ini bertindakberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnyadisebut sebagai .....................000002 ee PEMOHON INTERVENSI,;LawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAHJALAN .TOL .MEDAN..BINJAI, dalam .hal ini diwakili oleh IR.FAINIR W. SITOMPUL, berkantor di JI.
89 — 69
YULIAWATI VS Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PENGADAAN SARANA PERLENGKAPAN SATUAN POLISI PAMONGPRAJA APBD KABUPATEN SUMEDANG
Moch E ROMLI ;Keduanya warga negara Republik Indonesia,pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan PangeranSantri No 101, Telp. (0261) 202140 Sumedang.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14Januari 2008, selanjutnya disebut sebagaiweweess PENGGUGATLAWANPejabat Pembuat Komitmen (PPK) PENGADAAN SARANAPERLENGKAPAN SATUAN POLISI PAMONGPRAJA APBDKABUPATEN SUMEDANG Tahun 2007, beralamat diKantor Pemerintah Daerah Kabupaten SumedangJalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang, dalamhal ini diwakili oleh kuasa kuasanyaHalaman
dokumenpenawaran pada prinsipnya dilarang klalifikasiterhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjangtidak mengubah subtansinya.Bahwa berdasarkan hal hal terurai diatas, berita acarahasil pelelangan Tergugat telah menggugurkan CV.ARDIANkarena tidak melampirkan SSP, PPH pasal 29 = adalahkeliru) dan tidak professional dalam menerapkan sistemevaluasinya sehingga berdampak merugikan Penggugatsebagai pengusaha golongan kecil daerah setempatKabupaten Sumedang yang semestinya Tergugat selakuPejabat Pembuat
Perihal Pengumuman PemenangLelang tentang Pengadaan Sarana PerlengkapanSatuan Polisi Pamongpraja APBD KabupatenSumedang Tahun 2007, oleh karena ituPenggugat telah Keliru atas Objek Gugatannya.Seharusnya yang menjadi Objek Gugatan = adalahKeputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hasilpelaksanaan lelang Pengadaan SaranaPerlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja APBDKabupaten Sumedang Tahun 2007, sehinggaGugatan Penggugat harus ditolak ( ExceptieObscur Libel ).4.
P : Surat Pejabat Pembuat Komitmen tentang Tanggapanatas sanggahan bersama, Nomor : 08/PPK/SatpolPP/2007 tanggal 29 Nopember 2007(Foto copy darifoto copy) ;9.
2007(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Ketua Panitia Pengadaan Pakaian danAksesoris tentang Pengumuman Lelang, Nomor08/Peng/Pan/Satpol.PP/2007 tanggal 23 Nopember2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Sanggahan Bersama tertanggal 26 Nopember2007 (Foto copy dari foto copy) ;Surat Pejabat Pembuat Komitmen tentangTanggapan = atas sanggahan bersama, Nomor08/PPK/Satpol PP/2007 tanggal 29 Nopember 2007(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Pejabat Pembuat Komitmen tentangPenunjukan Penyedia
77 — 23
Cipta Elektra Utama vs Pejabat Pembuat Komitmen Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
CLA; Kesemuanya Kewarganegaraaan Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Legist, beralamat di Jalan Jagalan No. 1 KotaWOQYaIaIIG, 9 eereseseeeeecesnee ne rrereene ne cennmmenemreemeninn Selanjutnya disebut sebagaiwannnonn== PEMBANDING / PENGGUGAT MELAWANPejabat Pembuat Komitmen Balai Penyelidikan danPengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi,Tempat Kedudukan JI.
120 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
CIPTA ELEKTRA UTAMA VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGAMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCIAN GEOLOGI;
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Legist, beralamat diYogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Mei 2018;Pemohon Kasasi;LawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENYELIDIKANDAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAANGEOLOGI, tempat kedudukan di Jalan Cendana Nomor 15Yogyakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hufron Asrofi, S.H., M.H,jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi DanSumber Daya Mineral dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 448
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanPejabat Pembuat Komitmen Balai Penyelidikan dan PengembanganTeknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta Nomor268/91/BGV.K/P2K412571/2017 tanggal 5 September 2017 halPernyataan Wanprestasi dan Pengakhiran Kontrak;4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danmengajukan eksepsi sebagai berikut:1.
111 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., NOTARIS, PEJABATPEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), DKK.
220 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DEWI ANDRIANI, S.H., M.H, dkk vs ROOSTININGSIH, dkk
RUSLAN
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEP
218 — 134
Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEPSurat KPA/Pejabat Pembuat KomitmenDinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 21/PBLDPTR/IV/2019 Tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019dan 2.
Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan RuangKabupaten Pangkep Nomor: 21/PBLDPTR/IV/2019 TentangPemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019;2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan RuangKabupaten Pangkep Nomor 18.a/PBLDPTR/V/2019, PerihalDenda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 7 Mei 2019;4.
Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PenataanRuang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor :21/PBLDPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak,Tanggal 30 April 2019;2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Ruang KabupatenPangkajene dan Kepulauan Nomor: 18a/PBLDPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Tanggal 7Mei 2019;4.
Menyatakan Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen DinasPenataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor :21/PBLDPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, Tanggal 30April 2019 dan Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen RuangKabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18a/PBLDPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Tanggal 7Mei 2019 sah menurut hukum;3.
dan berita acara;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat KomitmenDinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene danKepulauan Nomor: 86/PPK/PBLDPTR/XI/2018, tanggal 19November 2018, Perihal: Batas Akhir Kontrak;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat KomitmenDinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene danKepulauan Nomor: 87/PPK/PBLDPTR/XI/2018, tanggal 21November 2018, Perihal : Rapat Show Cause Meeting;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat
75 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dk. vs MARDANI, dkk.;
., adalah cacatyuridis, tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Akta Hak Tanggungan Nomor 24/2008 tanggal 16 Juli 2008yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny.
Nomor 223 K/Pdt/2015Bahwa dalam posita gugatan a quo butir 9, Penggugat mendalilkanpada bulan Januari 2009 melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah EllyHalide, S.H., telah dilakukan pengecekan Sertifakat Hak Milik Nomor2389/Rambutan atas nama Penggugat;Bahwa akan tetapi, dalam gugatannya, Penggugat tidak mengikutsertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eliy Haiida, S.H., sebagai pihakdalam perkara a quo;Bahwa untuk mengetahui apakah benar telah dilakukan pengecekansertifikat tersebut oleh Pejabat Pembuat Akta
,maka Pejabat Pembuat Akta Tanah Elly Helida, S.H., wajibdiikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;Ill.
Menyatakan Akta Hak Tanggungan Nomor 24/2008 tanggal 16 Juli 2008yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Liliana . Tanudjaja,S.H., cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;6.
Padahal untuk mengetahuidan membuktikan apakah benar telah dilakukan pengecekan Sertifikat HakMilik Nomor 2389/Rambutan tersebut oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah EliHalida, S.H., maka Pejabat Pembuat Akta Tanah Eli Halida, S.H. wajib diikutsertakan sebagai pihak;Tentang Pertimbangan Hukum Pada Bagian Pokok PerkaraBahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 46 s/d 48 yang kemudiandikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang menyatakan
86 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANUGRAH MOTORlawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, DKK
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN' (PPK) BADANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHANDESA yang bertindak untuk dan atas nama pemerintahKabupaten Penukal Abab Lematang llir (PALI) yangberkedudukan di Jalan Merdeka Handayani Mulya PendopoKecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang llir;2. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANPEMERINTAH DESA KABUPATEN PENUKAL ABABLEMATANG ILIR (PALI);3.
KARMINI MAHFUD
Tergugat:
1.NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DRADJAD URIPNO, SH
2.NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH EDHI JUWONO, SH
3.ROESTINA CAHYO DEWI
88 — 16
Penggugat:
KARMINI MAHFUD
Tergugat:
1.NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DRADJAD URIPNO, SH
2.NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH EDHI JUWONO, SH
3.ROESTINA CAHYO DEWIDan Endra, S.H..Mh,Advokat yang berkantor di Jalan Bone Barat lii Rt.003 Rw. 003 Kelurahan Banyuanyar KecamatanBanjarsari Kota Surakarta berdasarkan suratkuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat ;Lawan:Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dradjad Uripno, S.H.,tempat kedudukan Kantor Di JI Popda No. 3 KotaSurakarta, sebagai Tergugat I;Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Edhi Juwono, S.H.,tempat kedudukan Kantor Di Jl.
217 — 77
Cipta Elektra Utama vs Pejabat Pembuat Komitmen Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
Bahwa pada tanggal 8 Mei 2017 Penggugat menerima surat TergugatNomor : 169/91/BGV.K/P2K/2017 tanggal 8 Mei 2017 hal PermohonanInformasi namun ditandatangani oleh Pejabat Pembuat KomitmenHalaman 11 dari 101 Halaman Putusan No.22/G/2017/PTUN. Ykdengan nama Hanik Humaida bukan Nurudin, S.SI selaku PejabatPembuat Komitmen awal, hal perubahan Pejabat Pembuat Komitmentanpa dibuatkan adendum dan tidak diinformasikan atau diberitahukankepada Penggugat; n0 nnn nen nnn non nae cen nee cen nnn nee.
oleh HANIKHUMAIDA yang juga mengaku selaku Pejabat Pembuat Komitmenkemudian muncul Surat Penyataan Wanprestasi dan Pemutusan Kontrakserta Permohonan Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhitung BulanSeptember 2017 ditandatangani oleh NURUDIN lagi yang juga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen. 13.Bahwa ternyata Saudara Nurudin menjabat sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari2017 sedangkan Saudari Hanik Humaida menjabat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) terhitung
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanPejabat Pembuat Komitmen Balai Penyelidikan dan PengembanganTeknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta Nomor : 268/91/BGV.K/P2K412571/2017 tanggal 05 September 2017 hal Pernyataan Wanprestasi danPengakhiran Kontrak; 2 222 n2 nonce nnn nnn nena.
Komitmen pada Balai Penyelidikan dan PengembanganTeknologi Kebencanaan Geologi tanggal 1 Februari 2017 (SK KPA 34tanggal 1 Februari 2017), terjadi pergantian Pejabat Pembuat KomitmenBPPTKG yang semula Bapak Nurudin menjadi lbu Hanik Humaida; Bahwa, dalam rangka membantu kinerja lou Hanik Humaida sebagaiPejabat Pembuat Komitmen baru pada BPPTKG, Bapak Nurudin selakuPejabat Pembuat Komitmen lama pada BPPTKG masih memilikikewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan TahunAnggaran 2017 yang
Yk44.45.46.Komitmen terhitung sejak tanggal 31 Desember 2017 dan mengangkatTERGUGAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen BPPTKG terhitung tanggal1 Februari 2017.
TELAGA ARGO KSO
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.3 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
88 — 0
Penggugat:
TELAGA ARGO KSO
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.3 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
63 — 27
MULTI INTI GUNA MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU
PENGGUGAT;Sts Seri tind Ss MELAWAN ~rrrr rrrPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KEBERSIHAN DANPERTAMANAN KOTA PEKANBARU,berkedudukan Jalan Datuk Setia MaharajaNo. 4 Pekanbaru ;selanjutnya disebut sebagai ........
136 — 77
KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI vs PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi & Rawa II
Keduanya WNI,Advokat, dari Kantor Law Firm KOMPAK beralamat diJalan Melati I Blok AB.09, Komplek Griya Abadi MaskrebetKM.10 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal11 Februari 2014 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANPPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi & Rawa IIKEMENTERIAN PU DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAIHalaman dari 40 Putusan No. 08/G/2014/PTUNPLGBESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VUI SNVT PELAKSANAAN JARINGANPEMANFAATAN AIR SUMATERA
Karya Sarana Sejahtera Abadi Nomor :019/KSSA/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, sesuai dengan aslinya ;9 Bukti PIX : Foto copy surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Irigasidan Rawa IISNVT PJPA Sumatera VIII Prov. Sumatera Selatan Balai BesarWilayah Sungai Sumatera VIII Nomor : UM.02.01Ah/IR.II.87tanggal 14 Nopember 2013, sesuai dengan copy ; 10.Bukti PX : Foto copy surat dari PT.
Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif)Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi sertaJawaban Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadisubyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yang merupakan badan hukum swastayang termasuk kategori Badan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi dan Rawa Kementrian
UsahaNegara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata UsahaHalaman 31 dari 40 Putusan No. 08/G/2014/PTUNPLG32Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Majelis mempertimbangkannya bahwasetelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat dan alatalat bukti yang diajukanternyata di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannyadirugikan atas Keputusan Tergugat berupa Pemutusan kontrak objek sengketa aquo yangmerupakan tindak lanjut dari PPK (Pejabat Pembuat
76 — 30
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, DKK VS PT. ANUGRAH PRABU MANDIRI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN2. KEPALA3. BUPATIBADANMASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA,yang bertindak untuk dan atas nama PemerintahKabupaten Penukal Abab Lematang llir, yangberkedudukan di Jin.
128 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROYEK PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO, dkk