Ditemukan 327876 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : persandian pertanian
Penelusuran terkait : Perjanjian
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 11-02-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pdt/G/2014/PN.Bdg
Tanggal 2 Oktober 2014 —
56 — 19
  • Menyatakan Perjanjian kredit yang dilakukan antara penggugat dengan tergugat sebagaiman perjanjian Kredit No. MBD.BBD/172/KUM/2011 berikut Addendumnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
    Bank Mandiri (Persero) Tbk MBUKCBDG BRAGA) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataandalam hal perjanjian pinjaman kredit, yakni perjanjian kredit perjanjiankredit No.MBD.BBG/172/KUM/2011, yang dalam perjanjian aquo padapokoknya PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit yakni sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan kewajiban membayar pokokbunga serta biaya lainlain sekitar Rp. 4.300.000, (empat juta tiga ratusribu rupiah);2.
    Bahwa, oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasaritikad baik para pihak, dan senyatanya PENGGUGAT telah menikmatifasilitas kredit tersebut dan PENGGUGAT juga telah melakukanpembayaranpembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana posita di atas,maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan perjanjian kreditantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana terurai padaposita point (perjanjian kredit perjanjian kredit No.MBD.BBG/172/KUM/2011, Berikut Addendumnya) ADALAH SAH DAN MEMILIKIKEKUATAN
    Penggugat telah menanda tangani Perjanjian Kredit No.
    Bank Mandiri (Persero) Tbk MBUBanCK BDGBRAGANA selaku Kreditur sesuai dengan perjanjian Kredit No.
    Janipan Siregar dan berita acara serah terimaatas kedua jaminan tersebut kepada Tergugat.Menimbang, bahwa Perjanjian kredit sebagai disebut dalam bukti P1 dan buktiT1 telah diakui dan dibenarkan oleh para pihak, maka perjanjian kredit tersebut menurutmajelis adalah sah secara hukum dan berlaku sebagai undangundang serta mengikatpihakpihak yang melakukan perjanjian tersebut ( sesuai dengan Pasal 1320 jo Pasal 1338jo Pasal 1340 KUHPerdata).Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kredit sebagai termuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 21-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4098 K/Pdt/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — Ny. HARYANTININGROOM VS PT BANK PERMATA, Tbk., CABANG BALIKPAPAN, yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan dan Direktur Unit Usaha Syariah PT Bank Permata, Tbk., Dhien Tjahajani, S.H., MBA., dan Herwin Bustaman, dkk.
127 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 24-02-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 45/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 24 Februari 2016 — S U K I Y O, dkk Melawan 1. PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk. Kantor Pusat Jakarta,Cq. PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Solo, dkk
49 — 23
  • Bahwa Para Penggugat (Penggugat , Penggugat Il) dan Tergugat telahmengikatkan diri dalam perjanjian kredit, tersebut dalam Perjanjian KreditNomor: 182/T/210P8/07/13P/KI101, tertanggal 12 Juli 2013;Bahwa pada perjanjian tersebut, Para Penggugat telah mendapatkan fasilitaskredit dari Tergugat sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah)dengan bunga 23.8253% per tahun;Bahwa jangka waktu pemberian kredit ini selama 60 (enam puluh) bulan,terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12
    Juli 2018;Jumlah angsuran setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.733.331, (Lima jutatujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);Bahwa perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Kredit dibawah tanganNomor: 182/T/210P8/07/13P/KI101 tanggal 12 Juli 2013 yang dilegalisasioleh Arinto Esti Mahaningrum, S.H., Notaris di Surakarta;2.
    Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.1 Perjanjian Kredit Nomor182/T/210 P8/07/13P/KL101 tanggal 12 Juli 2013, TERGUGAT berhakuntuk mengakhiri pelaksanaan perjanjian kredit ini yang berbunyi: Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalamketentuan pasal 1 ayat 1.1 diatas, berikut seala perubahannya, seluruhJumlah pinjaman dari DEBITUR terhadap BANK, baik karena hutangpokok, bunga, komisi, fee dan biaya biaya lainnya yang terhutangberdasarkan perjanjian ini, dapat ditagih dan
    perjanjian inidan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, dimana lewat waktu sajasudah merupakan bukti yang cukup sah bahwa DEBITUR telah melalaikankevuayjibannya.4.
    kesatuan dan tidak terpisahkan denganpernanjian ini.Seluruh perjanjian (perjanjian) jaminan yang dibuat juga terikat secaraparipassu (Cross Collateralized) terhadap fasilitas (fasilitas) kredit lainnyayang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR, yang diuraikan dalam Perjanjian(perjanjian) terpisah antara BANK dan DEBITUR atau Pemberi Jaminan7.2 Bank berhak dan berwenang menjalankan hak dan kewenangannya atasJaminan yang disebut pada ketentunketentuan diatasBerpegang pada Pasal 7 Perjanjian Kredit dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 15-03-2007 — Upload : 16-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 599K/Pdt/2006
Tanggal 15 Maret 2007 — PT. BAKRIE & BROTHERS TRADING DIVISION; PT. PARNA ASIA MASTHA
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 29-10-2010 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1419 K/PDT/2010
Tanggal 29 Oktober 2010 — IR. HORINALDI SAIFOEL Melawan OLIVIA ROZZENA
74 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.:01/APBDIVADMPemb2008 tanggal 28 Februari 2008, Nama IR. Horinaldi Saifoel tidakdikenal dalam perjanjian tersebut di atas, yang dikenal adalah H. EndreSaifoel selaku Direktur, kenapa tibatiba ada pihak lain tanpa adapersetujuan Tergugat yang turut campur dalam persoalan PerjanjianPemborongan antara H. Endre Saifoel dan Perusda dalam hal iniTergugat, dalam perkara ini haruslan H.
    Endre Saifoel yang tampilberhadapan dengan Tergugat atau pengacara yang mewakilinya, karenasudah ketentuan, apabila ada sengketa atau perselisihan ada payunghukumnya dalam perjanjian pemborongan, tidak dapat diabaikan begitusaja, harus ada persetujuan kedua belah pihak, karena di dalam hukumperjanjian berbunyi setiap orang telah melakukan perjanjian, telahmenandatangani, menjadi undangundang bagi mereka yangmembuatnya, maksudnya setiap perubahan harus disepakati dituangkandalam amandemen, kalau dalil
    Bahwa meskipun dalam pasal 13 Perjanjian Kontrak disebutkan adanyaklausul tentang Badan Arbitrase, hal tersebut hanya akan dipergunakanuntuk membantu dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarahdan mufakat, dimana ketentuan pasal 13 Perjanjian Kontrak tersebutselengkapnya berbunyi : Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dengan PihakKedua dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka akandiselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta kedua belahpihak sepakat memilih Badan Arbitrase
    Karenanyaketentuan pasal 13 Perjanjian Kontrak efektif tidak dimungkinkanuntuk dipergunakan, dan dapat diabaikan serta mengingat BadanHal. 23 dari 25 hal. Put.
    No. 1419 K/Pdt/2010Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) itu sendiri tidak ada di wilayahhukum Pengadilan Negeri Muaro; Selanjutnya mengacu kepada ketentuan pasal 15 Perjanjian Kontrakterbuka peluang untuk berperkara di pengadilan, karena secara tegasdalam ketentuan pasal 15 Perjanjian Kontrak, disebutkan keduabelah pihak telah memilih Domisili Hukum di kantor KepaniteraanPengadilan Negeri Muaro, sehingga sangat beralasan hukumgugatan dalam perkara a quo PUK ajukan ke Pengadilan NegeriMuaro;c.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 19-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 106/PDT/2014/PT.SMR
Tanggal 19 Nopember 2014 — DINAS KESEHATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA LAWAN CV. SETIA KAWAN
71 — 24
  • bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN.TGtanggal 16 Juni 2014;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 26/Pdt.G/2013/PN.TG tanggal 16 Juni 2014, yang amarnya selengkapnya berbunyisebagai berikut :DALAM EKSEPSI;e Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA;1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Surat Perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 28-06-2011 — Upload : 11-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3289 K/Pdt/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — PT PUTRA AGRO SEJATI, dk ;TENNEN SOZAI Co. LTD
54 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Register : 05-12-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PT SEMARANG Nomor 413/Pdt/2012/PT.Smg
Tanggal 23 Januari 2013 — KHAERUDIN (PENGGUGAT) MELAWAN 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. berkedudukan di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, CABANG DI PEKALONGAN (TERGUGAT); 2. Menteri Keuangan Cq. Kantor Wilayah IX Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Pekalongan. Beralamat di Jl. Gajahmada No.25 Pekalongan (TURUT TERGUGAT)
44 — 23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762 K/Pdt/2011
Tanggal 30 September 2011 — H. I PUTU BENOEM, SH., dk; WILHELMUS JOSEPH GERARDUS LAMERICHS alias WILLY, dkk
73 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CREED;Bahwa setelah disepakatinya Akta Perdamaian (dading) No. 72 tanggal21 Agustus 2000 dan Akta Perjanjian No. 73 tanggal 21 Agustus 2000,selanjutnya penguasaan dan pengelolaan Hotel Sari Resort berada dandilakukan Penggugat dan Penggugat Il berdasarkan Perjanjian PengalihanHal. 2 dari 35 hal.Put.No. 762 K/Pdt/2011Tanah dan Bangunan Hotel tertanggal 5 Januari 2000 yang telah didaftarkan diNotaris Jefri Zolfi, SH.
    membuat perjanjian dengan Tergugatll yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No. 54 tanggal 27 Mei 2004 yangdibuat di hadapan turut Tergugat Ill tersebut jelas merupakan perbuatanmelawan hukum (onrecht matigedaad), karena Tergugat tidak mempunyai hakdan kewenangan membuat perjanjian yang menyangkut kepemilikan tanah danbangunan yang lebih dikenal dengan Hotel Sari Bali Resort;Bahwa tanoa hak dan kewenangan Tergugat juga telah menyerahkanHotel Sari Bali Resort beserta selurun keuangan terakhir sebesarRp
    Di samping itu antaraTergugat dan turut Tergugat dalam Surat Perjanjian tersebut tidak adahubungan hukum yang jelas sebagai alas hak (causalitas) yang dapat menjadidasar untuk menjadikan Hotel Sari Bali Resort sebagai objek perjanjian danmembaginya;Bahwa oleh karenanya Surat Perjanjian tanggal 23 September 2004 yangdibuat antara Tergugat dan turut Tergugat tersebut harus dinyatakan bataldemi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul karenanya;Bahwa karena Akta Perjanjian No. 54 tanggal 27 Mei
    Danyang sah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara yangtimbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibatdalam perjanjian tersebut. Patokan itu sesuai dengan asas yangHal. 15 dari 35 hal.Put.No. 762 K/Pdt/201 1ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata: persetujuan hanya mengikatdan berlaku antara pihak yang membuatnya; Bahwa M.
    Akta Perjanjian No. 54 tanggal 27 Mei 2004 yang dibuat antara Tergugat dan turut Tergugat Il di hadapan turut Tergugat Ill;b. Berita Acara Penyerahan tanggal 28 Mei 2004 yang dibuat antaraTergugat dengan H. Bandi Suwahyo;c. Surat Perjanjian tanggal 23 September 2004 yang dibuat antara Tergugat dengan Tergugat Il yang telah dicatat dan dibukukan turut Tergugat Ill;4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 11-11-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 509/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2014 — JASON SURJANA TANUWIDJAJA >< THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH
99 — 23
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 18-01-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 7/Pdt.G/201/PN.PWK
Tanggal 18 Januari 2012 — PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK MELAWAN PT. BCA SYARIAH PT. SADANG TERMINAL SQUARE KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN NEGARA dan LELANG PURWAKARTAPT. BALAI LELANG STAR GEDUNG ANAKIDA NOTARIS SANGGRA ADERIO ANGGESTHA, SH, MKn
254 — 309
  • Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tertanggal 1 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Turut Terlawan III adalah sah menurut hukum;4. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah Penyewa yang beritikad baik yang harus dilindungi serta diperbolehkan untuk menempati obyek sengketa sampai masa sewa habis;5.
    Bahwa melalui Jawaban ini perlu TERLAWAN sampaikan terlebih dahulubahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Pinjaman Rekening Koran)Nomor 74 tanggal 17 Juli 2007, Akta Perjanjian Kredit (Pinjaman JangkaPanjang) Nomor 75 tanggal 17 Juli 2007, dan Perubahan Perjanjian KreditNo. 138/PRKPJ/UIB/VII/O8 tanggal 29 Juli 2008 (selanjutnya disebutPerjanjian Kredit), TERLAWAN telah memberikan fasilitas kredit dengantotal pinjaman sebesar Rp 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus jutarupiah) kepada debitur atas
    Akibat hukumnya tentu saja Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.3 tanggal 10 Desember 2010 tersebut menjadi tidak mempunyaikekuatan hukum/tidak sah.13.
    Bahwa perlu Turut Terlawan tegaskan bahwa berdasarkan ketentuanPasal 1338 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUH Perdata)yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Oleh karena itu, jelas bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanyamengikat para pihak di dalam perjanjian dimaksud.12.
    harus memilikikejujuran, dengan melaksanakan hak dan kewajibannya secara pantas danpatut sesuai dengan isi perjanjian yang mengikat kedua belah pihaktersebut.Menimbang, bahwa karena perjanjian mengikat Pemilik atas tanah danbangunan maupun Penyewa, maka baik Pemilik maupun Penyewa wajibuntuk melaksanakan perjanjian dengan pantas dan patut, dimana Pemilikdalam melaksanakan hakhaknya akan bertindak sebagai Pemilik yang baikyang memberikan kenyamanan bagi Penyewa untuk menggunakan objekyang disewanya
    Wanprestasinya Terlawan II pada Terlawan dan50Perbuatan melawan hukum Terlawan II pada Pelawan tidak mengakibatkanperjanjian sewa menyewa antara Terlawan II dengan Pelawan sebagai pihakkeIIl yang beritikad baik menjadi tidak sah dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa Terlawan tak dapat menyatakan Pelawanseharusnya mengetahui perjanjian pembebanan hak tanggungan yangTerlawan dan Terlawan II sepakati karena Pelawan tidak termasuk sebagaipihak dalam perjanjian tersebut. dimana isi perjanjian hanya berlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 07-10-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2581 K/Pdt/2019
Tanggal 7 Oktober 2019 — HARRY SANGARI VS PT BANK DKI CABANG PEMBANTU TEBET BARAT
327 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JalanSuryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat 10130, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:.Memutuskan Penggugat membayar kepada Tergugat sebesarRp276.168,572 sebagai pelunasan atas perjanjian
    dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menolak seluruh eksepsi yang disampaikan Tergugat/Terbanding/ TermohonKasasi atas perkara a quo;2.Memutuskan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi membayar kepadaTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas perkara a quo sebesarRp276.168,572 sebagai pelunasan atas perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 05-06-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808 K/Pdt/2018
Tanggal 5 Juni 2018 — HARMINTO HUTOMO, ;PT BANGUN MUSTIKA INTI PERSADA,
206 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/Pdt/2020
Tanggal 17 Maret 2020 — EDY SURYANSAH, vs. PT MAY BANK INDONESIA TBK CABANG JAMBI,
260 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan perubahan atauAddendum Perjanjian Kredit;Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 419 K/Pdt/20203. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat menerima pembayaranangsuran kredit Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupian) sampai dengan pelunasan pinjaman kredit;4.
    Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan perubahan atauAddendum Perjanjian Kredit;4. Menyatakan dan memerintahkan Terguguat menerima pembayaranangsuran kredit Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sampai dengan pelunasan pinjaman kredit;5. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk menghapuskanbunga atau denda keterlambatan selama ini terhitung dariketerlambatan pembayaran pertama atau pembayaran terakhirPenggugat;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 29-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/Pdt/2011
Tanggal 29 Maret 2012 — BAHARUDIN, DKK VS. PT. TAMAN OLAH RAGA JAGORAWI
169 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perjanjian
Putus : 29-03-2016 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 17/PDT.G/2015/PN PWK
Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat: 1.ENGKIN Bin MISAN alias ENGKIN 2.NASIH Tergugat: 1.Ny. RADEN SAMIATI alias Ny. R. SAMIATI 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN PURWAKARTA
99 — 23
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 02-10-0007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007K/Pdt/2006
Tanggal 2 Oktober 0007 — PT. STAR INDONESIA; WALIKOTA MEDAN; PT. BRAHMA DEBANG KENCANA
81 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-08-2011 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2101 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — TAUFIQ FIRMANSYAH Melawan PT. METRO BATAVIA
86 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lkatan Dinas HRD 005.8.2.147/PID/HRMB/X/05 yangdisebutkan sebagai Addendum / Perjanjian Tambahan menjadi tidakberlaku karena saya tidak pernah menandatangani perjanjian induknya.Bahwa alasan Tergugat tersebut adalah alasan yang tidak mendasar dancenderung mengadangada.
    Perjanjian Ikatan Dinas HRD. 005.8.2 Nomor: 147/PID/HRMB/X/05tanggal 14 Oktober 2005 adalah perjanjian yang berdiri sendiri dan tidakbergantung pada perjanjian pokok. Walaupun dalam perjanjian ikatandinas a quo tertulis " Demikianlah Addendum mengenai Perjanjian IkatanDinas ...". Pengetikan "Addendum" dalam perjanjian ikatan dinas a quohanyalah kekeliruan yang bersifat teknis (kekeliruan pengetikan) yangtidak berpengaruh sama sekali terhadap halhal pokok yang merupakanisi dari perjanjian;2.
    Artinya perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuanPasal 1820 KUHPerdata, yang secara tegas menyatakan :"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu pokok persoalan tertentu;4. Suatu sebab yang halal "Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 alinea ke1 : Perjanjian yangdibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya.3.
    Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Ikatan DinasHRD. 005.8.2. Nomor : 147/PID/HRMB/X/05 tertanggal 14 Oktober 2005;3.
    dan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebutjuga telah berakhir, termasuk juga seluruh klausulaklausula yang terdapatdalam perjanjian tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2620 K/Pdt/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — SOFJAN ARSAD, DK VS GRAY ZAIN, DKK
162 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang adanya perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat denganPara Tergugat:3. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II (bersamasama sebagaipihak kKedua) dengan Tergugat (sebagai pihak pertama) telah membuatdan menandatangani perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 16April 2009 nomor 36 (bukti Pl), yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I;4. Bahwa dalam perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggal 16April 2009 nomor 36 (Bukti Pl) telah disepakati halhal sebagai berikut :a.
    Tentang perjanjian yang mengandung cacat hukum;15.
    Bahwa selain hal yang dimaksud pada posita angka 14 di atas,khusus mengenai perjanjian berdasarkan Akta Perjanjian tanggai 16April 2009 Nomor 36 (bukti P1) juga memiliki kecacatan karena :a.
    dan ada yang ditetapkan didalam perjanjian.
    Nomor 2620 K/Pdt/2017(vide Pasal 4 Akta Perjanjian tanggai 19 Agustus 2009 Nomor 71);23.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 29-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — TAN MING SIONG, EMMI ROOSIANTI, vs. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. KEPALA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI SEMARANG CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI SEMARANG, dkk
130 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit dan Fasilitas Bank Garansiberikut perubahannya sebagaimana Akta Nomor 22 tanggal 22 Februari2013 tentang Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan AktaNomor 20 tanggal 29 Mei 2013 tentang Perjanjian Perubahan danHalaman 19 dari 30 hal.
    Nomor 2805 K/Pdt/2016Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit ketiganya dibuat di hadapanHIASINTA YANTI SUSANTI TAN SH MH Notaris di Magelang yang dibuatantara Tergugat V dan Tergugat VI dimana Penggugat dan Penggugat IItelah bertindak sebagai penjamin atas fasilitas kredit yang diterima TergugatVI (vide Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 09dan Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 12keduanya tertanggal 12 Juli 2012 dibuat di hadapan HIASINTA YANTISUSANTI TAN
    SH MH Notaris di Magelang serta Pembebanan HakTanggungan) Hal mana jelas dan nyata menunjukkan bahwa hubunganhukum antara Tergugat IIl dan para Penggugat adalah didasarkan padaadanya suatu perjanjian;Bahwa faktanya antara Tergugat V dan Tergugat VI serta para Penggugattelah dengan sukarela dan itikad baik mengikatkan diri dalam perjanjiandimana para pihak tunduk dan taat atas syaratsyarat dan atau ketentuanketentuan yang diatur dalam perjanjian (in casu : Perjanjian Kredit danPerjanjian Pemberian
    yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undangundang.
    Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memangdikehendaki oleh para pihak karena memang perjanjian didasarkan ataskesepakatan yaitu : persesuaian kehendak antara para pihak yang membuatperjanjian.