Ditemukan 327876 data
171 — 56
harus (wajib)meninjau lokasi jaminan kredit atau memeriksa status jaminankredit (azas kehatihatian) sehingga tidak asal menyalurkan kreditkepada para Debitur secara tidak benar (cacat hukum) dan dapatmengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pelawan);Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaituuntuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syaratBahwa oleh karena syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320KUHPerdata tidak terpenuhi (cacat hukum) sehingga perjanjian inimenjadi batal demi
hukum atau dapat dibatalkan;Bahwa karena pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi danpembuatan perjanjian dengan mengikut sertakan Ny.
Marhamah Djambek;Bahwa sebagai tindak lanjut disebabkan Perjanjian ataupunPengalihan Hak oleh Ny.
Bahwa Pelawan mengakui dengan tegas halhal point 3 bahwaPerjanjian Kredit No. 74 tanggal 4 November 1999 terjadi antaraTerlawan dengan Pihak Terlawan Il, Ill dan IV dijamin olehPenjamin dalam hal ini Marhamah Djambek dengan Jaminandiatur dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT) sesuai dalam Perjanjian Kredit No. 74 Pasal 8 dan AktaJaminan tersebut merupakan bagian penting satu kesatuanyang tidak terpisahkan dari Akta Perjanjian Kredit No. 74tanggal 4 Nopember 1999;.
dimana perjanjian tersebutsebelum ditandatangani terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris,maka hal tersebut hanyalah untuk menghindar MarhamahDjambek sebagai Penjamin untuk tidak membayar kreditkepada Terlawan , bahwa untuk menjamin terbayarnya kreditMarhamah Djambek telah membuat Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan di hadapan Notaris;Bahwa Terlawan menolak dengan tegas hal 3 point 14, 15 dan16 yang mana bahwa perjanjian perjanjian tersebutdilaksanakan dihadapan Notaris seorang pejabat yang diangkatoleh
84 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, kedua perjanjian hutang piutang tersebut di atas terdapat cacadkehendak, yaitu:* Para Penggugat tidak pernah mengetahui isi (Subsians/) perjanjian,karena perjanjian mana sudah dibuat lebih dahulu oleh Tergugat tidakmemberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk membacanyasehingga tidak mengetahui isinya disebabkan disuruh menandatanganisaja; Karena tidak diberi duplikat atau foto copy perjanjian maka ParaPenggugat tidak mengetahui hak dan kewajibannya; Para Penggugat Il (dua) kali mendapat
Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perjanjian hutangpiutang tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;5.
Nomor 2949 K/Pdt/2013menyebutkan dasar hukumnya sehingga gugatan Para Penggugat menjadikabur (obscuur libel);Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan perjanjian hutang piutang.Namun demikiaan tanggal, nomor dan obyek sengketa APHT maupuntanggal, nomor dan obyek sengketa perjanjian kredit yang digunakansebagai dasar gugatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;Bahwa dalil gugatan angka 1.1. menyebutkan:APHT tanggal 25 Mei 2006 Nomor 168/37/HTKRA/V/2007 menyebutkandalam perjanjian utang piutang di bawah
Dalam perjanjian hutang piutang tersebut ParaPenggugat asal/Para Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan eksemplarperjanjian. Akibatnya Para Penggugatasal/Para Pemohon Kasasi tidakmengetahui dengan pasti tentang isi perjanjian yaitu hak dan kewajibannyaselaku pihak yang melakukan perjanjian.
hutang piutangtersebut terdapat cacat kehendak dengan alasan Tergugat tidak memberikesempatan Para Penggugat membaca isi perjanjian.
56 — 23
Bahwa, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Nomor:0052/F/200P8/12/13, tanggal 16 Desember 2013, Penggugat telahmendapatkan Fasilitas Kredit dari Tergugat berupa uang sebesarRp.180.000.000, (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), denganjangka waktu pengembalian fasilitas kredit selama 48 (Empat PuluhDelapan) bulan.
cukup sah bahwa Debiturtelah melalaikan kewajibannya"Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kreditnomor 0052/F/200P8/12/13, tanggal 16 Desember 2013 berbunyisebagai berikut:7.1 Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dandengan sebagaimana mestinya semua jumlah yang yangterhutang dan wajio dibayar oleh Debitur kepada Bankberdasarkan Perjanjian ini dan perubahan dan/ atauperpanjangannya baik jumlah pokok pinjaman (pinjaman),bunga dun biayabiaya lainnya, maka Debitur menyerahkankepada
Demak, dengan luas 1,143 m2 ;Yang pengalilhan hak kepemilikannya dibuktikan dengandokumen atau perjanjianperjanjian pengikatan jaminan yangHim. 12 Putusan No. 262/Pdt/2017/PT SMGdibuat dalam bentuk jumlah dan isi sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku atas jaminan, termasuk tetapi tidakterbatas pada halhal sebagai berikut, berikut segalatambahan dan/ atau penggantinya yang diuraikan dalamperjanjian terpisah namun merupakan kesatuan dariPerjanjian ini, yaitu:Seluruh perjanjian (perjanjian) jaminan
tersebut (selanjutnyadisebut Perjanjian (perjanjian) jaminan) juga terkait secaraparipassu (cross collateralized) terhadap fasilitas (fasilitas)kredit lainnya yang diberikan oleh Bank kepada Debitur, yangdiuraikan dalam perjanjian (perjanjian) terpisah antara Bankdan Debitur atau Pemberi Jaminan ;7.2 Bank berhak dan berwenang menjalankan hak danwewenangnya atas jaminan yang disebut pada ketentuanketentuan di atas.Berpegang pada Pasal 7 Perjanjian Kredit di atas, TERGUGAT secara yuridis berhak untuk
Ada kesalahan (Schuld), yang dapat berupa kealpaan(onachtzaamheid) dan atau kesengajaan ;Bahwa faktanya, tidak ada satupun kesalahan yangTERGUGAT lakukan yang berakibat kerugian bagi pihakPENGGUGAT terkait dengan Perjanjian Kredit. Sebaliknya,PENGGUGAT lah yang tidak jujur dalam melaksanakanPerjanjian Kredit tersebut ;.d.
54 — 26
58 — 8
Kredit Aktatf/Nomor 10 tanggal 16 Juli 2008 ;Bahwa sesuai bagian komparisi Perjanjian Kredit Akta Nomor 10 tanggal 16 Juli2008 Pengambil Kredit atau Debitur atas Kredit Pemilikan Rumah adalah EnniMartalena Pasaribu dan Raja Adil Jannus Sinambela dan bukan hanya Penggugatseorang diri.
Kantor CabangSisingamangaraja yang telah menikmati fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)dengan bentuk kredit Persekot Non Annuitet sebesar pokok Rp. 2.313.360.000,(dua milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) denganangsuran tetap selama jangka waktu kredit yaitu selama 120 (seratus dua puluh)bulan atau 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian kredit ditandatangani dan berakhirsampai dengan tanggal 16 Juli 2018, sesuai Surat Perjanjian Kredit, Akta No. 10 tanggal 16 Juli 2008
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;Sc ..
Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil yang Penggugat sampaikanpada point 5 gugatannya karena dalil yang demikian nyata nyata tidak berdasarhukum dan sangat mengada ada serta telah mengingkari kesepakatan yang telahtertuang dalam Akta Perjanjian Kredit.Sesuai Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 16 Juli 2008, bentuk kredityang disepakati antara BRI dengan Penggugat adalah Persekot Non Annuitetdengan angsuran tetap selama jangka waktu kredit, dimana pembayaran angsuransetiap bulannya
Pinjaman dan Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang menjadi lampiran dan satu kesatuandengan Perjanjian Kredit (Vide Pasal 14 ayat (3) Akta Perjanjian Kredit, telahdisepakati bahwa bank berhak untuk menentukan berapa jumlah hutang Debiturkepada Bank berdasarkan pembukuan yang ada pada bank dan pembukuan olehBank tersebut adalah merupakan satu satunya bukti.Perhitungan hutang Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah perhitunganyang sudah berbasis pada sistem komputerisasi dengan mengakomodasi
187 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi dengan keterlambatan penerbangantersebut, maka menyebabkan batalnya perjanjian untuk penyelesaianperkara/perjanjian untuk meminta jasa bantuan hukum kepada Penggugat,sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan berakibat pula padamenurunnya kepercayaan klien terhadap Penggugat. Dan kedatanganPenggugat ke Surabaya pada pukul 0 1. 00 Wib siasia tidak ada gunanya;2.
dan Tergugat II yang isinya adalah Penggugat meminta gantikerugian akibat keterlambatan penerbangan tersebut, sehingga menyebabkanPenggugat menderita kerugian baik materiil maupun moril;Bahwa pada tanggal 17 April 2007 Tergugat telah mengirim jawabandari somasi Penggugat yang isinya adalah keterlambatan tersebut sematamatauntuk keselamataan penerbangan dan mengenai ganti kerugian atasketerlambatan tersebut Tergugat dan Tergugat II tidak bertanggung jawabdengan alasan sesuai ketentuan Syaratsyarat Perjanjian
huruf c, Undangundang No. 15 Tahun 1999 TentangPenerbangan, yang bunyinya Perusahaan angkutan udara yangmelakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggungjawabatas:c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yangdiangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahanpengangkut;e Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2), UndangundangNo. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, menyebutkan:e Perusahaan angkutan udara niaga, wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakati perjanjian
65 — 47
590 — 185
Agus Nursalim masih hiduppun selamaitu juga diketahui Tuan Goh Cheng Liang tidak pernah meminta ataumenagih piutangnya kepada Alm.Agus Nursalim;Bahwa kalau melihat Surat Penagihan Hak ( Deed of Assignment)yang diterima olen Penggugat Intervensi tertanggal 24 Oktober 2016maka perlu dibuktikan apakah surat dimaksud dibuat di Indonesiaatau di Singapure mengingat asal muasal hak tagih tersebutberdasarkan Surat Kuasa Khusus bukan perjanjian hutang piutangsehingga dapat menjadi pertanyaan apakah pemberian
Agus Nursalimdalam tindakantindakan hukumnya untuk pembelian saham artinyahanya menwakili kepentingan untuk membeli dan tidak ada hutangatau pinjaman sebagaimana yang disampaikan dalam gugatansebesar US$ 13.000.000 ( tiga belas juta dollar Amerika Serikat);10.Bahwa surat Perjanjian Hak tersebut tidak pernah secara resmi111.diberitahukan terhadap cessus, telah disetujui secara tertulis atautelah diakui secara tertulis sebagaimana pasal 613 sehingga untukitu Tergugat Intervensi Ill, VI dan IX tetap
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 13
banding pada tanggal 19 Maret 2014, dengandemikian permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktumaupun tata cara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;n0n nn nn none nn none nnnnnnnMenimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembandingsemula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor.449/Pdt/2014/PT.BdgBahwa perlu kiranya Penggugat tegaskan kembali perjanjian
dari orang tua Penggugat terutama dengan penyelesaiankredit dan pengembalian atas jaminan, bahwa perbuatan Tergugatdengan menahan jaminanjaminan tersebut tanpa las hak sudahsangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur dalam pasal 1865 KUH Perdata terlebih apabila dinubungkandengan pasal 1 ayat (1) jo pasal 1 ayat (6) Undangundang RI Nomor2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo Pasal 307KUHD ag ang jnnn nanan nner nnn nnn nnn nnn nn nnnnnanannmanssanananeBahwa adalah fakta perjanjian
101 — 27
Kerjasama pada tanggal 29 Agustus1995,Hal1 Putusan Perkara Perdata No.222/Pdt.G/2014/PN.Jkt/PstDrs1.11.21.31.4PUTUSANyang untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut Perjanjian Kerjasama 1995.Dalam Perjanjian Kerjasama 1995 tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukankerja sama investasi dengan cara antara lain sebagai berikut:Penggugat dan Tergugat bekerjasama untuk membeli saham pada PT Era Bangun Semesta sebesar10% (sepuluh persen).Bahwa pembelian saham tersebut diatasnamakan ke atas
Bahwa kemudian melalui Perjanjian Pengalihan Kewajiban dan Jual Beli Saham tertanggal 29Oktober 1997 (Perjanjian Jual Beli Saham), diketahui bahwa seluruh saham pada PT Era BangunSemesta termasuk saham milik Penggugat dan Tergugat sebanyak 10%, telah dialinkan kepada pihak lain,yaitu PT Jawa Barat Indah dengan harga jual sebesar Rp 7.000.000.000, (tujuh milyar Rupiah).
Bahwa namun demikian, sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama 1995 oleh Penggugat danTergugat, dan dilakukannya pengalihan saham sesuai Perjanjian Jual Beli Saham tersebut, sampai dengangugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah menerima hak dan keuntungan apapun dari Tergugatsebagaimana ditentukan Perjanjian Kerjasama 1995.
Jawa Barat Indahyang disebut Penggugat sebagai Perjanjian Jual Beli Saham (vide Gugatan halaman 2 point 3);6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan uang hasilpenjualan saham PT. Era Bangun Semesta kepada PT.
saham tertanggal29 Agustus 1995 (Perjanjian Kerjasama) yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, tanpamelibatkan pihak lain manapun;Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam hubungan hukum yang lahirberdasarkan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang telah sepakat untuk melakukaninvestasi pada PT.
172 — 49
kerjasama pengelolaan dana antara Kusmono dan Kunto Zia Ulhaq,S.Kom. mewakili sebagai Executive PT.Fattriyal Member dengan Kusmono, slipPenyetoran (Bukti P11) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Suyanto (Bukti P12) ;Foto copy Perjanjian kerjasama pengelolaan dana atas nama Kunto Zia Ulhaq, S.Kom.mewakili sebagai Account Executive PT.Fattriyal Member dengan Rony PratamaTriviyanda (Bukti P13) ;3914.15.16.17.18.19.20.21.Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 08/02/2011 pengelolaan dana antara Kusmonodan
Perjanjian kerja sama tertanggal 07/07/2011 pengelolaan dana atas nama KuntoZia Ulhaq, S.Kom. mewakili sebagai Account Executive PT.Fattriyal Member denganTiti Yulianti (Bukti P16) ;Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 12/02/2011 pengelolaan dana atas nama KuntoZia Ulhaq, S.Kom. mewakili sebagai Account Executive PT.Fattriyal Member denganNani Dwi Supemi (Bukti P17) ;Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 12/04/2011 pengelolaan dana atas nama KuntoZia Ulhag, S.Kom. mewakili sebagai Account
(Bukti P28) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Nurohim (Bukti P29) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Nurohim (Bukti P30) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Nurohim (Bukti P31) ;Foto copy Buku Tabungan atas nama Nurohim (Bukti P32) ;Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 09/09/2011 pengelolaan dana atas nama KuntoZia Ulhaq, S.Kom. mewakili sebagai Account Executive PT.Fattriyal Member denganNurohim (Bukti P33) ;Foto copy Perjanjian kerja sama tertanggal 09/09/2011 pengelolaan dana atas nama
FATTRIYAL MEMBERtelah melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi;Menimbang, bahwa bertolak hal diatas tersebut setelah diteliti didalam surat gugatanPara Penggugat tidak dijelaskan secara rinci perihal Perjanjian Kerjasama dalam PengelolaanDana Investasi tersebut maupun isi pasal mana dalam Kerjasama dalam Pengelolaan Dana61Investasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang menjadi dasar Para penggugatmenyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.Menimbang
, bahwa melihat hal tersebut Majelis berpendapat posita gugatan ParaPenggugat tidak secara jelas memperinci Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan DanaInvestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta tidak memperinci letakpasal dalam Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Dana Investasi mana antara ParaPenggugat dengan Tergugat tersebut yang menimbulkan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat sehingga dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum halini berhubungan
84 — 17
diwakill olehAGUS TATANG (selaku Branch Manager) bertindak dalam kapasitasnyauntuk dan atas nama Perseroan, dan untuk atas nama Tergugat 2(berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Bersama KendaraanBermotor No. : 9 tanggal 2 Pebruari 2009 (selanjutnya disebutTERGUGAT) SETJJU MEMBERIKAN PASILITAS PEMBIAYAANUNTUK PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR~ KEPADAPENGGUGAT sebagaimana diuralkan dalam Perjanjian PembiayaanKonsumen Nomor : 9021203768 tanggal 7 Januari 2013;Bahwa adapun format dan substansi Perjanjian
Bahwa JUMLAH TERHUTANG adalah seluruh kewajiban termasuknilai pembiayaan Obyek Perkara, Bunga, Denda dan biayabiaya lainyang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar olehPenggugat kepada Tergugat yang diuraikan dalam FasilitasPembiayaan berdasarkan dan sesuai PERJANJIAN dan dokumenterkait lainnya (vide Pasal 1 angka 5 Perjanjian);Hal. 2 dari 21 hal. PUTUSAN Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.b.
Bahwa PERJANJIAN adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumentermasuk Syaratsyarat Perjanjian Konsumen inl serta FasilitasPembiayaan dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia dan ataujaminan lainnya berikut semua perubahan, penambahan, lampiranlampiran dan dokumcndokumer, pendukung lainnya, balk yang dibawah tangan ataupun secara notariil, yang merupakan satukesatuan dan tidak terpisahkan dengan PERJANUJIAN inl (vide Pasol1 angka 6 Perjanjian)c.
Bahwa dalam PASAL 5 PERJANJIAN, pada pokoknya dirumuskanmengenai PENGAKUAN HUTANG, sebagai berikut :1) Seluruh dengan segala sesuatu yang diuraikan padaPerjanjian ini, Penggugat mengakui telah menerima FasilitasPembiayaan dari Para Tergugat yang digunakan sebagaipelunasan pembayaran atas Obyek Perkara kepada Penjualberdasarkan PERJANJIAN ini, maka dengan ini Penggugat(sekarang dan untuk di kemudian hari atau pada waktunya)mengakui benarbenar dan secara sah telah berhutang kepadaPara Tergugat sebesar
JUMLAH TERHUTANG YANG WAJIBDIBAYAR OLEH Penggugat kepada Para Tergugatberdasarkan Perjanjian ini ;2) Penggugat dengan ini mengakui bahwa pembukuan dancatatan Para Tergugat merupakan bukti satusatunya yanglengkap dan mengikat atas semua perhitungan JUMLAHTERHUTANG DEBITUR;e.
40 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
perjanjian yang dibuat olehPenggugat dan Tergugat lebih dahulu daripada Akta Perdamaian yang dibuatoleh Tergugat dan Tergugat II ;Hal 2 dari 12 hal.
No.454 K/Pdt/1991 tanggal 29 Januari 1993 merupakan suatu Putusan PerdamaianNon Eksekutabel suatu perjanjian perdamaian untuk mengakhiri sengketadalam suatu gugatan perdata yang kemudian dikukuhkan dan disahkan olehHakim Pengadilan Negeri sebagai suatu putusan perdamaian, ex Pasal 130H.I.R bilamana kemudian ternyata perjanjian perdamaian tersebut isinyabertentangan dengan ketentuan ex Pasal 1320 BW, yaitu mengandung causayang diharamkan (ongeooralofde Oorzak) berupa bertentangan dengan ex Pasal81
Menyatakan sah Akta No.39 Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa antaraPenggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H.,tanggal 12 Juni 2003 ;3. Menyatakan Putusan Perdamaian No.87/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 26April 2006 hanya berlaku untuk Tergugat dan Tergugat II dan tidak berlakubagi Penggugat ;4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;Hal 4 dari 12 hal. Put. No.842 K/PDT/ 20095.
Menyatakan sah Akta No.39 Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa antaraPenggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H.,tanggal 12 Juni 2003 ;3. Menyatakan Putusan Perdamaian No.87/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Tim tanggal 26April 2006 hanya berlaku untuk Tergugat dan Tergugat II dan tidak berlakubagi Penggugat ;4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;5.
No.842 K/PDT/ 2009Termohon Kasasi tidak mempunyai hak lagi untuk menempati obyeksengketa tersebut dengan dasar apa pun sehubungan dengan hal itupula Akte Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No.39 tanggal 12Juni 2003 otomatis sudah tidak berlaku lagi ;> Bahwa karena Termohon Kasasi sudah menerima pengembalian uangsewa atas obyek sengketa dan sudah tidak mempunyai hak lagi untukmenempati obyek sengketa, maka Perjanjian Perpanjangan SewaMenyewa antara dengan Turut Termohon Kasasi sebagaimana AktaNo
141 — 0
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MKn untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa rumah yang di tempati paraPenggugat tersebut dengan Nomor 2 tanggal 15 Juni 2010;Bahwa, setahu Penggugat dan Penggugat Il saatmenandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2, tanggal 15Juni 2010 hanyalah perjanjian sewa menyewa tapi alangkahterkejutnya pada 27 Februari 2012 rumah Penggugat danPenggugat II diturunkan sebagian genteng dan pintu rumah dijebol oleh Tergugat II dan Tergugat III;Bahwa, saat genteng rumah di turunkan oleh Tergugat II danTergugat
Sania Sri Marsini, S.H., MKn tersebut danternyata di Notaris tersebut telah terdapat akta jual beli antaraPenggugat dan Penggugat II sebagai ahli waris Jamaah, yaituPenggugat dan Penggugat II dengan Akta Jual Beli Nomor42/2010, tanggal 25 Juni 2010;Bahwa, setelah Penggugat mengetahui hal tersebut terdapatkemungkinan akta jual beli tersebut tanda tangannya disisipkanpada saat para Penggugat menandatangani perjanjian sewamenyewa;Bahwa, jual beli antara Penggugat dan Penggugat Ilsebagaimana Akta Jual
(BW) tidak memerlukan syaratsyaratseperti jual beli, maka demi kepentingan hukum para pihak dibuatlah AktaSewa Menyewa Nomor 2 sesuai saat keduanya menghadap saat itutanggal 15 Juni 2010, mekanisme pembuatan akta perjanjian sewamenyewa yang tanggalnya dibuat lebih dahulu tanggal 15 Juni 2010sedangkan akta jual beli tanggalnya dikosongi menunggu kelengkapansuratsurat adalah atas kesepakatan para pihak baik para Penggugat danTergugat sehingga berlaku sebagai undangundang bagi para pihakPasal 1338
Sania Sri Marsini, S.H., MKn dandibuatkan Akta Jual Beli Nomor 96/2011, tanggal 7 November 2011adalah sah menurut hukum;15.Bahwa, Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 2, tanggal 15 Juni 2010dan Akta Jual Beli Nomor 42/2010, tanggal 25 Juni 2010 dibuat ataskesepakatan bersama di hadapan Notaris/PPAT, sedangkan AktaPerjanjian Sewa Menyewa tanggalnya terlebin dahulu dibuat daripadaakta jual beli karena para Penggugatlah yang mengawali karena belummembawa kelengkapan suratsurat untuk persyaratan jual beli
maka ataskesepakatan bersama demi kepentingan hukum akta perjanjian sewamenyewa tanggalnya dibuat hari itu juga dan ditandangani, sedangkanakta jual beli ditandatangani lebih dulu sedangkan tanggalnya menunggusuratsurat dari para Penggugat sebagai penjualnya, dengan demikianmenurut hukum Tergugat sabagai pembelinya yang berhak dilindungi,berdasarkan fakta hukum tersebut demi kepentingan hukum aktaaktatersebut sah menurut hukum;16.Bahwa, Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 Kitab Undang Undang HukumPerdata
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat beli dari Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua)(suamiislri) atas dasar: Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Juni 2007Nomor 15 yang dibuat dan di hadapan Notaris Ketut Suryada,S.H.
;Bahwa, di dalam Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Juni 2007tersebut di sepakati harga atas obyek sengketa adalahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari harga tersebutPenggugat membayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan perjanjian kekurangan harga tersebut sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibayar olehPenggugat kepada Tergugat (satu) paling lambat tanggal 14 Juni2008, namun disepakati pula dalam perjanjian tersebut.
Segala tindakan Tergugat dan II untuk membatalkan perjanjian jual beli dan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lainadalah perbuatan melanggar hukum (PMH).
Hal ini berarti kalau kita hubungkan dengan Perjanjian JualBeli yang dibuat pada Notaris Ketut Suryada, S.H., tertanggal 14 Juni2007, Nomor 15, pada Pasal 4nya, secara yuridis perjanjian yangdimaksud sudah dikatakan batal karena apa yang diperjanjikan mengenaiharga pembayaran khususnya pembayarannya yang sudah jatuh tempomelewati apa yang diperjanjikan (tanggal 21 Juni 2008) sudah tidakterpenuhi, hal ini dalam faktanya bahwa Penggugat telah mengakui sisaHal 11 dari 12 hal. Put.
, ataukah la akan menuntut pembatalan perjanjian,disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1959,Nomor 170 K/Sip/1959 dalam perkara: 1.
48 — 26
Berdasarkan akta Perjanjian kredit dibawah tangan Nomor 2007.039tertanggal 16 May 2007,dengan maximum kredit sebesarRp.18.000.000.000, ( delapan belas milyard rupiah ), denganjangka waktu 12 ( dua belas ) bulan terhitung dari tanggal 16 May2007 sampai dengan tanggal 15 May 2008, kemudian diadakanperubahan perjanjian dengan akta Persetujuan Perubahan Perjanjiankredit dibawah tangan No.(1) 2007.039 MaximumRp.18.000.000.000,tertanggal 25 September 2007, selanjutnyadiadakan perubahan perjanjian dengan
Persetujuan Perubahan Perjanjian kreditdibawah tangan No.(2) 2007.039 Maximum USD.200.000,,tertanggal 04 Juni 2008 dengan jangka wakiu 12 ( dua belas ) bulanterhitung dari tanggal 16 May 2008 sampai dengan tanggal 15 May2009, selanjutnya diadakan perubahan perjanjian lagi dengan aktaPersetujuan Perubahan Perjanjian kredit dibawah tangan No.(3)2007.040 dengan jangka waktu 12 ( dua belas ) bulan terhitung daritanggal 16 May 2009 sampai dengan tanggal 15 May 2010, bahwakemudian dilakukan pembaharuan
Menyatakan akta Perjanjian kredit dibawah tangan Nomor 2007.039tertanggal 16 May 2007,berikut perubahanperubahannya dan yangterakhir dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan No.2010.022,tertanggal 02 Juli 2010 serta akta Perjanjian kredit dibawah tanganNomor 2007.040 tertanggal 16 May 2007,berikut perubahanperubahannya dan yang terakhir dengan akta perjanjian kreditdibawah tangan No.2010.023 tertanggal O2 Juli 2010, tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan cacat hukum, karenaadanya perubahan
obyek jaminnan dari perjanjian awal tanpadibuatkan addendum;6.
Dalam EksepsiExceptio Obscuur LibelBahwa Perlawanan Pelawan Obscuur Libel (Kabur) karena terjadiketidaksesuaian di dalam Posita Perlawan Poin 1b, bahwa adanyaPersetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 2007.039 tertanggal 04Juni 2008 atas Perjanjian Kredit Nomor 2007.040 tertanggal 16 May2007.
93 — 10
233 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Permenakertrans Nomor 22/Men/IX/2009., mengenai syarat adanyaperjanjian pemagangan antara peserta magang dengan pengusaha, makatelah diadakan perjanjian pemagangan antara peserta magang di PT. JSTIndonesia dengan LPK. FBP selaku penyelenggara program pemagangan,vide lampiran format perjanjian pemagangan bagian keterangan kedua belahpihak poin 3, menyebutkan; Perjanjian ini mengacu kepada perjanjiankerjasama penyelenggaraan pemagangan.
./2015hukum Perjanjian Bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat terhadap Penggugat;32.Bahwa walaupun hasil perundingan antara Penggugat dengan Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat IV yang dituangkan dalam Perjanjian Bersamatersebut dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yangdiatur dalam peraturan perundangundangan, tetapi Penggugat dengan iktikadbaik tetap melaksanakan hampir semua poinpoin Perjanjian Bersama tersebut.Adapun poinpoin yang telah dilaksanakan/
Perjanjian Bersama yang dibuat dan ditandatangani antaraPT. JST Indonesia (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat)dengan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat tidakmemenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan, salah satu pihak yakni PT.
Suatu sebab yang tidak dilarang;Apabila perjanjian yang dibuat Para pihak tidak memenuhi syaratawal sahnya perjanjian (syarat subjektif), yakni tidak adakesepakatan atau kesepakatan ada dwang/paksaan, dwaling/penyesatan/kekhilafan atau bedrog/penipuan, dan ada pihak tidakcakap bertindak, maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan padaPengadilan untuk dibatalkan.
, bahwa Perjanjian Bersama yang dibuat danditandatangan antara PT.