Ditemukan 383308 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Informasi elektronik Keterbukaan informasi
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 20-02-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PT SURABAYA Nomor 97/PID/2013/PT. SBY
Tanggal 20 Februari 2013 — PAULINA PRADANI, S.Sos
50 — 34
  • Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANI, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ;---------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;---------------------------------------------------------------------3.
    Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANTI, S.Sos telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukumdengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari,memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ;2. Menjatuhkan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu)bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa (satu) unit handycam merk Panasonicwarna silver model No.
    Menyatakan Terdakwa PAULINA PRADANI, S.Sos telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangipelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasandan informasi ; . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama (satu) bulan ; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-02-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 16 Februari 2022 — EVI SAPRIYANA BINTANG
50 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 15-08-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/PID.SUS/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — TITING SURYANA SARANANI, S.P., binti TUNA SARANANI alias TI’E SARANANI
449 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 114 K/PID.SUS/2018dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam SuratDakwaan,;.
    Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN.Kdi., tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakaan bahwa Terdakwa Titing Suryana Saranani, S.P., binti TunaSaranani alias Tie Saranani telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik denganmenggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik;.
    alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenajudex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanjudex facti Pengadilan Negeri sepanjang mengenai dan menyatakanTerdakwa terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi
    Pasal253 Ayat (1) huruf a, b dan c Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) UndangUndang RINomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Pengadilan PT PADANG Pidana Umum
Register : 14-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 185/PID/2015/PT PDG
Tanggal 6 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD AFDAL, SH
Terbanding/Terdakwa : TASLIM Panggilan TASLIM
53 — 34
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus ITE
Register : 13-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 23 Maret 2021 — TAHYAN Bin DUL WAHID
578 — 551
  • Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telahdiubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dakwaanalternatif kKedua penuntut umum.2.
    Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronikATAU;KEDUABahwa terdakwa Tahyan Bin Dul Wahid pada hari Selasa tanggal 04Agustus 2020 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustustahun 2020, bertempat di rumah di JI. Raya Jetis Rt. 025 Rw. 006 Kel/ DesaSidaurip Kec. Binangun Kab.
    Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penunitut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pili1.
    Perobuatan tersebut dapat dilakukandengan berbagai macam cara atau modus (misalnya: mencari tahu data loginatau password);Bahwa yang dimaksud dengan mengubah, menambah, mengurangi,melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,menyembunyikan terkait informasi atau data elektronik adalah Aktifitas yangberkaitan dengan manipulasi dan modifikasi serta pemindahan dan/ataumenyembunyikan Informasi/ Dokumen Elektronik;Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,termasuk
    Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 tahun 2008Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pilitentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniksebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutpautdengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN BANGIL Nomor 19/Pid.B/2019/PN Bil
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
SANUSI bin TARMAN
30 — 27

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa SANUSI Bin TARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang dengan sengaja tidak memberikan Informasi Publik berupa Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum
Register : 03-03-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN BANGKALAN Nomor 69/Pid.B/2020/PN Bkl
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ADHITYA YUANA, SH
Terdakwa:
MOH. HOSEN
139 — 34
  • HOSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 05-09-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT PALU Nomor 101/PID/2018/PT PAL
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, SH
Terbanding/Terdakwa : MEILANTON ERIKSON PADAGA Als. SON BIN YULIAN PADAGA
63 — 45
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 20-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4898 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 20 Oktober 2022 — RAHMIN MIOLO
217 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Khusus
Register : 27-11-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 226/Pdt.Sus-KIP/2019/PN Lbp
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat:
Harles Harahap, S.H
Tergugat:
Muhammad Hidayat
361 — 56
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-02-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Wsb
Tanggal 8 April 2015 —
34 — 8
  • Menyatakan Terdakwa AMINUDIN ALS ADYN BAGOES BIN NURHADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN ; --------------------------------2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-04-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SULAIMAN HASAN VS I. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. SERANG., II. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN., III. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN., IV. DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN KAB. SERANG., V. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. SERANG., VI. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SERANG;
181 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haksetiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkankualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminanketerbukaan informasi publik;Keberadaan UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangatpenting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiaporang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban badan publikmenyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat,
    Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan penjelasan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3.
    Publik;Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik, adalah tidak sah dan dinyatakanbatal demi hukum.3.
    /2015, Putusan Komisi Informasi tersebutBerdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik tersebut di atas bertentangan dengan:1.
    Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut sudah sangat jelasbertentangan, dan tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 705/Pid.B/2020/PN Bpp
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SITI NUR FATIMAH, SH
Terdakwa:
Dini Hartati Binti Didin Samsudin
192 — 76
  • Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Dengan sengaja, tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik yangmemiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sekitar jam16.00 Wita Saksi Eka Angga Helian
    Balikpapan Selatan, menyediakanlayanan pijat Spa Plusplus dengan menggunakan media social Miichat .Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebutselanjutnya Saksi Eka Angga Helian Bin Sukardi mencoba membukaakun michat atas nama agil milik Saksi di sekitar Hotel Athar 88,kemudian Saksi mulai mencari pengguna disekitar Saksi, dan Saksimenemukan beberapa akun michat yang menjalankan layanan sekskomersial yang berlokasi di Hotel Athar 88, dengan layanan Spa + BO(Booking Out) dengan variasi harga
    Balikpapan Selatan, menyediakanlayanan pijat Spa Plusplus dengan menggunakan media social Miichat .Bahwa dengan adanya informasi dart masyarakat tersebutselanjutnya Saksi Eka Angga Helian Bin Sukardi mencoba membukaakun michat atas nama agil milik Saksi di sekitar Hotel Athar 88,kemudian Saksi mulai mencari pengguna disekitar Saksi, dan Saksimenemukan beberapa akun michat yang menjalankan layanan sekskomersial yang berlokasi di Hotel Athar 88, dengan layanan Spa + BO(Booking Out) dengan variasi harga
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 691/PID/2023/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : Tomy Marwanto S.H.
Terbanding/Terdakwa : KASNO
38 — 18
  • 26 Nopember 2015 dan atas putusan tersebut ada upaya banding taggal 7 Desember 2015;
  • 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Nomor: 119/KI- Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019;
  • 1 (satu) Bendel fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/PEN.EKS/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang menetapkan mengabulkan permohoanan Eksekusi; menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Nomor: 119/KI-Prov.Jatim-PS-A
    Kediri berisi tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 19 April 2018 yang ditujukan kepada PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pengajuan ulang permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha;
  • fotocopy Surat sdr. DJUMANI tertanggal 6 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    Kediri berisi tentang pemberitahuan tidak ditanggapinya surat saksi tanggal 6 Pebruari 2018 tentang pengajuan permohonan informasi/ dokumen tentang riwayat tanah/ Pethok D No. 359 & 600-800 atas nama WARSODIKROMO dengan luas 827 Da dan 0,774 Ha berikut pengajuan keberatan yang kedua sehubungan tidak ditanggapinya permohonan saksi kepada atasan PPID Pemerintah Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
    KASNO;
  • 2 (dua) lembar Surat Panggilan Sidang ajudikasi Non Litigasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
  • Tanda bukti pengiriman atau resi pengiriman Putusan Sengketa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No. 119/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Kepala Desa Cengkok Kec. Tarokan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/KI/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — AGUS SUPRIYANTO VS INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN;
78 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Komisi Informasi Nomor: 081/X/KIBantenPS/2018 Komisi Informasi Provinsi Banten untuk seluruhnya3.
    mengadili dan memutus Perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa terhadap Keberatan tersebut, TermohonKeberatan mengajukan eksepsi tentang /ega/ standing pemberi kuasa danpenerima kuasa;Menimbang, bahwa Keberatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG, tanggal 26 Maret 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan denganhadirnya Kuasa Termohon Keberatan/Dahulu Pemohon Informasi
    Putusan Nomor 289 K/TUN/KI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1 Menerima Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi;2 Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi UntukSeluruhnya;3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor6/G/KI/2019/PTUN.SRG Tanggal 26 Maret 2019;4 Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor081/X/K1 Banten
    PS/2018, tertanggal 10 Januari 2019;5 Mewajibkan Kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi untuk memberikan informasi yang diminta oleh PemohonKasasi/ Termohon Keberatan / Pemohon Informasi sejak salinanputusan diterima oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi sejak 7 (Tujuh) hari kerja;6 MenghukumTermohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Termohon Informasiuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menerima, memeriksa
    danmengadili Kasasi atas Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohonkiranya dapat memutuskan perkara a quo dengan seadiladilnyasebagaimana azaz exaequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkankepada Tuhan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 April 2019yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 27-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 390/Pid.B/2020/PN Bgl
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YENTI KOSNITA SH
Terdakwa:
PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Als Pijat seksual Bengkulu Anak Dari SUPARJO
212 — 141

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa PARSINGGIH Als BOY Als SINGGIH Anak Dari SUPARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan sengaja membuat/dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan
    Setelah mendapatkan informasi tersebutselanjutnya tim dari Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukanpenyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggarkesusilaan tersebut, Setelah mendapatkan data terdakwa pelaku dugaan tindakHalaman 4dari28 PutusanNomor390/Pid.B/2020/PN.Bglpidana bermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat,selanjutnya Tim Subdit V menuju ke tempat yang bisanya terdakwa melakukanperjalanan atau lokasi dimana terdakwa sering
    Kota bengkulu; Bahwa setelah mendapatkan data terhadap pelaku dugaan tindak pidanabermuatan melanggar kesusilaan dan cukupnya informasi yang di dapat,Halaman 10dari28 PutusanNomor390/Pid.B/2020/PN. Bg!
    Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untukmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan..
    "mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui SistemElektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentangITE).
    Unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikyang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melaluiSistem Elektronik (Vide.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA sekarang berubah menjadi KEPALA DINAS BINA MARGA DAN KEPALA DINAS TATA AIR;
448 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam sengketa informasi publikNomor : 0442/X/KIPDKIPS/2013 di Komisi Informasi Publik Provinsi DKIJakarta ;Bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yangmemeriksa sengketa informasi publik tersebut memberikan putusan padatanggal 05 Mei 2015 pada sidang yang terbuka untuk umum ;Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 Pemohon Keberatan menerimasalinan putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 0442/X/KIPDKIPS/2015 tanggal 5 Mei 2015 ;Bahwa berdasarkan hal tersebut
    /atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengankewenangannya apabila tanggapan atas pejabat pengelola Informasi dandokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan PemohonInformasi publik.
    informasi sesuai dengan isi surat Pemohon ;4.3.
    Bahwa Putusan Sengketa Informasi Publik Nomor 0440/X/KIPDKIPS/2013, terhadap Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi DKI Jakarta, inti Putusan Majelis Komisionermengabulkan permohonan informasi dari Pemohon denganmemerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sesuaidengan isi surat Pemohon ;4.4.
    Bahwa Penggugat mengajukanpermohonan penyelesaian segketa Informasi Publik dengan objek yangsama Kepada Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta denganPutusan yang berbeda.
Pengadilan PN BANGKALAN Pidana Umum
Register : 26-01-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BANGKALAN Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bkl
Tanggal 16 April 2018 — Penuntut Umum:
HENDRA PURWANTO ARIFIN,SH.
Terdakwa:
ACH. SUBAIRI al. SUBAI
64 — 19

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan terdakwa ACH.SUBAIRI al.SUBAI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACH.SUBAIRI al.SUBAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-03-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2013
Tanggal 25 April 2013 — PEMERINTAH DAERAH KOTA TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
59 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembanding berpendapat bahwa alasanpermohonan informasi publik tetap harus berdasarkan peraturan perundangundangan dan apabila informasi digunakan tidak sesuai dengan alasan/tujuanpermohonan informasi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadapperaturan perundangundangan.
    diamanatkan oleh Pasal 6 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik..
    Putusan Nomor 132 K/TUN/2013.berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;5 Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Informasi Jawa Tengahsecara keliru dan/atau belum memeriksa secara seluruh dalam pertimbanganhukum huruf E. Pendapat Majelis (4.33).
    dan lebih berarti bagi yang menerima;e Jogiyanto (1990:8) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yanglebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima;Informasi Publik berdasarkan Pasal 1 (Ketentuan Umum) Nomor 1 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yangdihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publikyang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ataupenyelenggara dan penyelenggaraan
    Badan Publik lainnya sesuai dengan UndangUndang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitandengan kepentingan publik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 25-02-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2119 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 25 Februari 2019 — ROY MARTEN BELE BAU alias ROY
329 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal Desa Mantelen, RT OO8/RWO2, KelurahanWedomu, Kecamatan Tasifeto Timur, KabupatenBelu:Agama : Katholik;Pekerjaan : Swasta/Pengemudi;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambuakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 45 Ayat (3) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi
    dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 27 ayat (3)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;Atau;Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belutanggal 29 Agustus 2017 sebagai berikut:Halaman 17 dari 9 halaman Putusan Nomor 2119 K/Pid.Sus/20181.Menyatakan Terdakwa Roy Marten Bele Bau alias Roy terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan
    melakukan tindak pidana Dengan sengaja dantanoa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaiksebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (3)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikjuncto Pasal 27 Ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi
    Menyatakan Terdakwa Roy Marten Bele Bau alias Roy tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau DokumenElektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;2.
    judexfacti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa; Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Kupang Nomor163/PID/2017/PT.KPG., tanggal 12 Desember 2017 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN Atb,tanggal 2 Oktober 2017 yang menyatakan Terdakwa ROY MARTEN BELEBAU alias ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi