Ditemukan 87679 data
53 — 34
melakukan eksekusi lelang ataskekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) terhadap obyek HakTanggungan dan mengambil pelunasan piutangnya kepadaPara Penggugat dari hasil eksekusi lelang obyek HakTanggungan tersebut ;Kewenangan Tergugat untuk melakukan eksekusi lelangtersebut juga telah diberikan Para Penggugat kepadaTergugat dan telah disepakati dalam Pasal 2 pada AktaPemberian Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa ;Jika Debitor tidak memenuhi kevejiban untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang
Bahwa menurut dokumen yang ada pada Tergugat Il, terjadinyautang piutang tersebut adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No.2431/2009 tanggal 26082009 yang dibuat oleh PPAT Agung Susilo,SH PPAT Wilayah Karanganyar. Dengan adanya hal ini makaberlaku. peraturan Hak Tanggungan No. 4/1996 tentang HakTanggungan.
53 — 36
Sehingga menimbulkantanda Tanya besar, apakah dalil Penggugat tentang tidak kenal, tidakmembuat dan tidak menandatangani Akta atau Surat apapun bentukdan sifatnya itu benar 22229" :Bahwa terkait dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada intinyamenerangkan adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat danTergugat , merupakan hubungan hukum diluar sepengetahuanTergugat Il, dikarenakan dalam Akta Kuasa Menjual antara Penggugatdan Tergugat No. 35 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat olehTergugat Il tidak
menyinggung perihal hutang piutang dan bukankapasitas Tergugat II untuk mengetahuinya.Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka Tergugat II mohonkepada yang terhormat Majells Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenanmemberikan putusan sebagal berikut : Dalam Pokok Perkara : 202222 2 non nonce cn en nc nnn nn nnn1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;2.
Agustus 2012 Penggugat akan melunasihutang namun sampai akhir September 2012 tidak berhasil karenaTergugat sulit ditemui Dst ; Posita 5 : berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Tergugat telahmelakukan ingkar janji (wanprestasi) Ost ; Petitum 3: menyatakan Tergugat 1 ingkar janji (wanprestasi) terhadapPONQQUUGAl 5 =n nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nner nn nnn nen nn ene nneBahwa perihal alasan gugatan Penggugat : e Antara Penggugat dan Tergugat ada hutang piutang TergugatIll tidak tahu karena
dalam surat kuasa jual antara Penggugatdan Tergugat yang dibuat dihadapan Tergugat 11 tidakmenyebutkan telah ada hutang piutang ;e Perihal tentang Penggugat mengatakan tidak pernah tandatangan dihadapan Tergugat Il untuk membuat surat kuasa jualatas hat tersebut Tergugat Ill tidak tahu.
Bahwa terkait hubungan hutang Piutang yang terjadi antara Penggugatdan Tergugat , merupakan hubungan diluar sengetahuan Tergugat IIIdikarenakan dalam surat Kuasa Menjual No. 35 tanggal 14 Maret 2013yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat , dihadapan TergugatHalaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor : 244/PDT/2015/PT SMG11 tidak menyebutkan hubungan hutang piutang.9.
40 — 46
Tergugat tidak pernah mempunyai keuntungan hasil usahasebesar 10% (sepuluh persen), karena Tergugat memang hanyaibu rumah tangga dan tidak memiliki usaha apapun;c. sehingga Tergugat tidak pernah menjanjikan hal sebagaimanadidalilkan dalam posita gugatan Pengggugat angka 3 tersebut; Bahwa posita gugatan Penggugat angka 10 tidak benar dan kamikeberatan, karena:a. tidak ada hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;b. tidak ada waprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat;c. tidak ada hubungan
35 — 21
Wiwik Suprapti yang terletak di Desa Jombor, KecamatanBendosari, Kabupaten Sukoharjo.Bahwa perbuatan perikatan hutang piutang sebagaimanadimaksud butir 3. di atas, dihadiri dan disepakati oleh dan atauantara para pihak yang terkait dalam perjanjian. Hal tersebutadalah sudah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pasal 1233 KUHPerdataPerikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undangundangb. Pasal 1320 KUHPerdataSupaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empatsyarat :1.
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah ataudengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demiperikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutangharus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.Bahwa setelah di sampaikan Surat Peringatan selama 3 (tiga)kali oleh TERGUGAT , juga tidak mendapat konfirmasi ataupunrespon yang baik dari pihak PENGGUGAT, maka pihakTERGUGAT akan melaksanakan Eksekusi Lelang HakTanggungan melalui Kantor Pelayanan Piutang
Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atas pernyataanPENGGUGAT dalam posita gugatan butir 10, karena berdasarkanketentuan Penjelasan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan butir 9, ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UU No. 4Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan ketentuan pasal 2 point 6huruf a dari Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 00133/2015 yangdibuat dihadapan Ikke Lucky Andari, SH., PPAT di Sukoharjo padatanggal 13 Oktober 2014, maka TERGUGAT melalui KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara
Bahwa TERGUGAT sebagai Pemegang Hak Tanggunganyang sah sebagaimana tersebut Akta Pemberian HakTanggungan No. 00133/2015 yang dibuat dihadapan IkkeLucky Andari, SH., PPAT di Sukoharjo pada tanggal 13Oktober 2014 yang kemudian diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 00133/2015 oleh Badan PertanahanKabupaten Sukoharjo (Tergugat Il) pada tanggal 14 Januari2015, maka TERGUGAT berhak melaksanakan eksekusilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.12.
28 — 15
46 — 26
83 — 26
20 — 11
Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak adahubungan hukum hutang piutang ataupun kredit . Tergugat tidakpernah menerima permohonan kredit dari Penggugat dan tidakpernah memberikan kredit pada Penggugat.. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat kepadaTergugat Il adalah berkaitan dengan kredit macet Turut Tergugatkepada Tergugat sebagaimana tertuang di dalam akta kredit /perjanjian pinjaman No.022/PLF/BMT SM NU/XI/2013 tertanggal 13Nopember 2013 .
55 — 21
SRAGEN, JAWA TENGAH untukmemberikan penjadwalan waktu agar barang sengketa yangmenjadi jaminan utang piutang Para Penggugat untuk dijual dikhalayak umum;. Menyatakan dan menghukum Para Penggugat untuk membayarpinjaman pokok plus bunga sebesar Rp.311.318.618 (tiga ratussebelas juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus delapan belasrupiah) setelah tanah dan bangunan yang dijaminkan di PD. BPR.BKK KARANGMALANG CAB. JENAR terjual/ laku terjual;Halaman 4 , Putusan Nomor 529/Pdt/2017/PT SMG6.
Menyatakan dan menetapkan barang sengketa sebagai jaminanutang piutang antara Para Penggugat dengan PD. BPR. BKKKARANGMALANG CAB. JENAR, alamat : JL. RAYA TANGEN BANYURIP KM. 8, JENAR, KAB. SRAGEN, JAWA TENGAH untukdijual di knalayak umum dengan harga yang berlaku dipasaran;8.
97 — 45
37 — 32
mengenai hak atas tanah.c) Pasal 20ayat (1):(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: a. hakpemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. titelHalaman 6 , Putusan Nomor 555/Pdt/2018/PT SMGeksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan' piutang
Legi Sukses Bersama dengan plafon kredit terakhir sebesarRp. 19.390.089.962, (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus SembilanPuluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus EnamPuluh Dua Rupiah),Jadi hubungan hukum hutang piutang yangterjadi adalah antara CV. Solo Marmer Indonesia dan PT. LegiSukses Bersama sebagai debitur dengan Tergugat sebagaikreditur.Sedangkan kedudukan Penggugat (OCTAVIA, SE.) danPenggugat Il (Frans Darmawan Saputra) dalam hubungan hukumhutang piutang antara CV.
Bahwa benar atas seluruh jaminan kredit tersebut telah diikatdengan Perjanjian Kredit/Perjanjian Hutang Piutang antara krediturdengan debitur serta diikat dengan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) dan telah diterbitkan Sertifikat HakTanggungan atas masingmasing jaminan kredit sesuai ketentuanhukum yang berlaku.
Pasal 20 ayat 1 UndangUndangNomor 4 tahun 1996 ) tentang Hak Tanggungan berbunyi sebagaiberikut : Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyekHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ataub. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang
Bahwa selama mempunyai hubungan hutang piutang denganTerbanding, Pembanding sama sekali tidak diberikan fotokopiperjanjian kredit oleh Terbanding yang menjadi hakPembanding sehingga sampai saat ini kami tidak memilkisalinan perjanjiian hutang yang menjadi sumber lahirnyasengketa ini;Halaman 35 , Putusan Nomor 555/Pdt/2018/PT SMG2. Memohon kepada Majelis hakim tingkat banding, bahwa suratkuasa jual beli atas selurun obyek sengketa perkara Nomor73/Pdt.G/2018/PN Skt batal demi hukum;3.
28 — 15
./2016/PT.SMGDi dalam Pasal 20 UndangUndang Hak Tanggungan jugamenyebutkan bahwa :(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyekHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ataub. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek HakTanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang
31 — 17
50 — 33
67 — 42
36 — 29
Urusan Piutang dan Lelang.No.SE23/PN/2000 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang menyatakan lelangdimaksud dalam Butir 1 hurub b. Dilaksanakan dalam Hal lelangberdasarkan Pasal 6 UUHT.
61 — 52
Demak, menegaskan bahwa : Jika Debitur tidak memenuhi kevejiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan Perjanjian utang piutang tersebut diatas oleh Pihak , Pihak IIselaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta inidiberi' dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa untukdan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : a.
menolak dengan tegas posita gugatan angka 11 danpetitum gugatan kedelapan, dengan alasan bahwa permohonan uang paksa(duvangsoom) tersebut, bertentangan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 : Dwangsoom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telahmelaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1234 BW ;Dwangsoom tidak dapat diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang
asumsiasumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugatbertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepadaKetua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para HakimPengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAKMENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam halhal sebagaiberikut :a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya...dst ; b. gugatan tentang utang piutang
25 — 12
Hal tersebut adalah jelaskelalaian Penggugat dalam hal pembayaran kreditnya sehinggamengakibatkan kredit macet/piutang macet;Halaman 12, Putusan No. 149/PDT/2016/PT SMG Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh debitur yangberkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hakterhadap krediturnya, maka gugatan diajukan oleh pihak yang tidakberhak/berkwalitas, sehingga gugatan dapat dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima (Yurisprudensi RI No.995K/Sip/1975 tertanggal 08 Agustus
38 — 24
79 — 34