Ditemukan 1022106 data
94 — 16
Thaleb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan usaha minyak bumi tanpa izin usaha;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulandan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;6.
Thaleb terbukti secaransah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukankegiatan usaha niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 Huruf d Jo Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi;2.
Banda Sakti Kota Lhoseumawe atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLhokseumawe, melakukan kegiatan usaha pengolahan Minyak BumiHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Lsmdan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa izin usaha pengolahan.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal saat anggota Polres Lhokseumawe mendapat informasi darimasyarakat bahwa didaerah pusong Lhokseumawe ada penjualan bahan bakarminyak (BBM
Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan.
Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatutempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,melakukan kegiatan usaha perniagaan Minyak Bumi dan/atau kegiatanusaha Gas Bumi tanpa izin usaha niaga.
Setiap orang;2. melakukan niaga tanpa izin usaha;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. tentang unsur setiap orang;Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN LsmMenimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dakwaan Subsidair inimajelis mengambil alin pertimbangan unsur setiap orang dakwaan primair,sehingga demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;Ad 2 Tentang unsur melakukan niaga tanpa izin usaha;Menimbang, bahwa yang
105 — 90
tentang Pemberian Izin pengoperasian pelabuhan khusus PTKGS, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.329 tahun 2010 tanggal 21 Juli2010 tentang pemberian izin operasi kepada PT KGS untuk mengoperasikanterminal khusus pertambangan batubara ditepian sungai Satui Barat, dan untukbidang pertambangan legalitas yang dimiliki oleh terdakwa selaku Direktur UtamaPT KGS adalah Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/181/Distamben/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Perubahan batas dan luas wilayahizin usaha
484 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 190/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Smr, tanggal 17 Mei 2018;MENGADILI SENDIRI:1. Menolak permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan;2.
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) lawan I. PT. NIKE JAYA ABADI, II. PT. YULIA JAYA
215 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian cukup alasan menurut hukum jikapengadilan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untukmengembalikan uang milik para Penggugat tersebut secara tunai dan seketika ;Bahwa uang milik para Penggugat sejumlah Rp 2.879.129.200, (duamiliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribudua ratus rupiah) tersebut jika disertakan di dalam perputaran modal usaha paraPenggugat, akan memperoleh keuntungan riil sebesar 4 % (empat persen) perbulan.
583 — 593 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
menanyakan kepada Tergugat danTergugat II bagaimana selanjutnya mengenai nasib Perusahaan dan nasib dariselurun karyawan Penggugat, karena sebagaimana kesepakatan bersamasecara lisan (gentlemant agreement) pada awal mulanya hubungan kerja samatahun 1996, dimana disepakati bahwa Penggugat hanya dapat menerima order(order tunggal) dari Tergugat I, dan untuk itu Tergugat dan Tergugat Ilmenyatakan akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kerugian materiyang dialami Penggugat baik kerugian sebagai modal usaha
(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Dollar AmerikaSerikat), maka jumlah kerugian atas modal kerja dan uang jaminan Penggugatuntuk dapat membuka usaha di Indonesia adalah sebesar USD 1,550,000. +USD 775,000, = USD 3,275,000. (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribuHal. 5 dari 27 hal. Put.
588 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negeri Semarang karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :Bahwa Terdakwa Supaat bin Kasnan pada hari Selasa tanggal 06Oktober tahun 2015 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu di dalambulan Oktober tahun 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempatdi lokasi penambangan di daerah perbukitan dukuh Ngumpulsari, KelurahanBulusan, Kecamatan Tembalang, Semarang atau setidaktidaknya di suatu lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telahmelakukan usaha
penambangan tanpa IUP (ljin Usaha Penambangan), IPRatau IUPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UURI Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan dengan cara :1.
penambangan sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka (19) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral ;Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untukmemproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya ;Bahwa in casu, Terdakwa tidak memproduksi mineral dan/ atau batubaradan mineral ikutannya, namun terdakwa hanya melakukan melakukanpengawasan keluar masuk truck di penambangan tanah ;Sedangkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka
(6), bahwa Usaha Pertambangan adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,Hal. 5 dari 9 hal.
Namun izin tersebut sementara diajukanpemohonan perpanjangan dan hingga sekarang ini Pemerintah Daerah tidakmengizinkan dilakukan penambangan di areal tersebut. namun dalamkenyataannya Terdakwa selaku pemilik areal tahan mengelola usahapenambangan galian tanah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yangbaru ;Terdakwa telah mengelola tanah galian seharinya menjual kepada parapembeli kurang lebih 50 truk sehari dengan harga ratarata Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) per truk.
453 — 222
MENGADILI :- Menerima Permohonan Keberatan dari Para Pemohon;- Memperbaiki amar Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 18/KPPU-I/2016 Tanggal 21 November 2017, sehingga menjadi :1. Menyatakan Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan terlapor III terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat2.
Menyatakan Bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat3.
Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas negara sebagai setoran pendapatan denda Pelanggaran dibudang usaha Satuan Kerja komisi Pengawas persaingan Usaha melalui Bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)4.
Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluhjuta rupiah) yang harus disetor ke Kas negara sebagai setoran pendapatan denda Pelanggaran dibudang usaha Satuan Kerja komisi Pengawas persaingan Usaha melalui Bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)5. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp.
Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluhjuta rupiah) yang harus disetor ke Kas negara sebagai setoran pendapatan denda Pelanggaran dibudang usaha Satuan Kerja komisi Pengawas persaingan Usaha melalui Bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)6.
PT Bina Uli (Para pemohon) melawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (termohon)
96 — 71
Tanah Bumbu berdasarkan keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor545/002/IUPOP/D.PE/2010 tentang Persetujuan izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada CV. Hidup Hifayah Ilahi seluas 58,1 HA.Dalam melakukan usaha pertambangan batubara PT. MSTB memilikiperjanjian berikut : Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 545/034/IUPOP/D.PE/2009tanggal 26 Oktober 2009 tentang Persetujuan PemberianPerpanjangan Pertama dan Penggabungan Wilayah Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.
Terminalkhusus dibangun dan dioperasikan dengan pertimbangan bahwa pelabuhanterdekat tidak lagi dapat menampung kegiatan pokok suatu badan usaha atayberdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektifdan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran.Menurut PP Nomor 61 tahun 2009 dan PM 51 tahun 2011, izin pembangunandan pengoperasian terminal khusus diajukan oleh pengelola terminal khususyaitu badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
pokokbadan usaha atau perusahaan yang mengajukan izin.
Terminal khusus sebagaimanadimaksud dapat juga di gunakan untuk menunjang usaha anakperusahaan pemegang izin sesuai dengan usaha pokok yangsejenis dan pemasok bahan baku danperalatan penunjangproduksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan.Dalam memohon izin pembangunan terminal khusus pemohonharus melengkapi persyaratan yang salah satunya memuatlokasi terminal khusus tersebut.Secara umum badan usaha harus mampu memenuhipersyaratan untuk diberikan izin pembangunan danpengoperasian terminal
KSA.e Surat Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 503/070/ITU/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Izin Tempat Usaha an.PT. KSA.e Bahwa PT.
523 — 229
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan dan Final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; 4.
Sengkata Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, BupatiKabupaten Serang beralamat Jalan Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten, dalamhal ini disebut sebagai
Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : (1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;b.
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugatsebagaimana petitum gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara didasarkanterhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, dalam perkara a quoBupati Kabupaten Serang adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara,sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan
606 — 461 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut Lekan Ajang dalamKapasitas sebagai Kepala Desa Lung Melah tidak mempunyai /egal standingsebagai Penggugat, dengan demikian tidak terpenuhinya salah satu unsursengketa tata usaha Negara adalah subyek pihak penggugat adalah orangatau badan hukum perdata ;5.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama sebesar Rp.476.000, (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.24/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 16 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnya
Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dimana PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan tingkat bandingdalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bahwa ; *bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembalipertinbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, secaramutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar74pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara banding a quoHalaman 9 dari 12 halaman.
Putusan Nomor.326 K/TUN/201 12.sedangkan dalam tingkat banding adalah mengadili ulang baik mengenaifaktafakta hukum ( Judex Facti ) maupun mengenai penerapan hukum.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilantingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalammengadili perkara a quo, baik pertimbangan hukum mengenai faktafaktahukum ( Judex Facti ), maupun mengenai penerapan hukumnya, dan olehkarena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikanpertimbangan
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor.326 K/TUN/201 1
40 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan Ruko 4 % (empatsetengah) lantai berikut isinya, luas tanah + 1000 M2, luas bangunan 1000M2 yang digunakan sebagai tempat usaha Toko Kertas & Repro Kemenangansetempat dikenal : Toko Kemenangan Jalan Baru No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Jalan Baru / rel Kereta Api ;Sebelah Selatan : Rumah Penduduk setempat ;Sebelah ..............Sebelah Timur : Bengkel mebel (milik Hamdani) ;Sebelah Barat : Gang
536 — 125
PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII; M e l a w a nKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
Pasal 10 ayat (1) : Pelaku usaha yang membuatperjanjian yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lainuntuk melakukan usaha yang sama ;Ayat (2) : Pelaku usaha yang membuat perjanjian untukmenolak untuk menjual setiap barang dan/atau jasa daripelaku usaha lainnya ;C.3.6.
Satuan KerjaKomisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintahdengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan DendaPelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);1.
DEFINIS PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 19991.
Satuan Kerja Komisi PengawasPersaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran diBidang Persaingan Usaha) ;.
oleh para pelaku usaha;Menimbang, bahwa kata harus dalam pasal tersebut menunjukkan tidakadanya pilinan lain bagi konsumen untuk memilih harga yang terbaikmenurutnya sehingga mau tidak mau konsumen terbebani oleh suatu hargatertentu yang telah dipatok sedemikian rupa oleh para pelaku usaha, padahal didalam persaingan usaha pelaku usaha harus berbuat sebaik mungkin bagikonsumen dan konsumen pun tidak dirugikan, karena dapat memilih harga danpelayanan yang terbaik dari pelaku usaha, karena hakekat
246 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding dengan positaperkara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 1974 sekembalinya Penggugat dari tanah suci danberdomisili di Jakarta, kembali ke kampung halaman di Lahua, KecamatanKajuara, Kabupaten Bone untuk tujuan silaturahmi keluarga, berselangbeberapa hari Tergugat memanggil untuk bersilaturahmi ke rumahnya yangpada saat itu berdomisili di Jalan Sungai Tangka, Desa Balangnipa, KecamatanSinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;Bahwa di kediaman Tergugat timbullah pembicaraan yang intinyaperencanaan usaha
yangselama ini diusahakan oleh Tergugat, pihak Tergugat senantiasamemperlihatkan itikad buruk dan emosional serta melakukan pelanggaranwanprestasi yang berakibat merugikan Penggugat ;Bahwa Tergugat sejak Tahun 1979 sampai diajukannya permohonangugatan ini, Tergugat telah mengingkari dan merugikan Penggugat sebesarRp.1.099.332.300, (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tigapuluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan perhitungan : Modal dan hasil usaha sebesar Rp.34.531.375, (tiga puluh
Menetapkan bahwa Tergugat segera mengembalikan modal usaha dankeuntungannya selama ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.099.332.300,(satu milyar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tigaratus rupiah) ;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 398 PK/Pdt/20073. Menetapkan sita jaminan terhadap Toko Sama Karya yang terletak di JalanPramuka No. 9, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai ;4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Atau : Jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/TermohonKasasi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut :Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan sengaja direncanakan matangsecara licik telah melakukan rekayasa palsu yakni fitnah yang menuduhPenggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum usaha
Baru kali ini PenggugatRekonvensi yang merasa keberatan hukum atas tuduhantuduhan palsu yangdikategorikan fitnah tersebut dan karena itu melakukan gugatan balik(rekonvensi), agar Tergugat Rekonvensi diberi pelajaran/pendidikan hukumyakni ganjaran hukuman ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum karenadengan sengaja dan direncanakan matang telah melakukan rekayasa palsu(fitnah) yang menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanhukum usaha kerja sama dagang dan usaha kerja sama perkebunan
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 21
IUP (Izin Usaha Pertambangan)b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat)c.
IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang sudah tidak berlaku tidakdapat digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan.
legalitas perizinanpenambangan sehingga bukti pembayaran pajak bukan sebagaipengganti IUP (Izin Usaha Penambangan).
Tegalbaru akan memberhentikan kegiatan Terdakwa tersebut jikaTerdakwa tidak membayar pajak atas usaha minerba kepadaPemerintah Kab.
Slw.Angka 11 menyebutkan: Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayahizin usaha pertambangan khusus.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas:Bahwa benar Terdakwa selaku perorangan memiliki ijin usahapenambangan SIPD (Surat Ijin Pertambangan Daerah) No.503/05/C/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Dan EnergiProvinsi Jawa Tengah dan berlaku 5 tahun sejak tanggal 5 Maret2008 sampai dengan tanggal
360 — 37
Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan (IUP);2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;2.3.
Bahwa Terdakwamengetahui usaha penambang pasir harus memiliki fjinUsaha Pertambangan (IUP)dari pihak yang berwenang dan terdakwa selakuDirektur Utama PT. CEMARA TUJUH BELAS dalam usaha penambanganpasir di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan,Kabupaten Magelang, tidak memiliki ijin usaha penambangan yang manaberdasarkan keterangan saksi Ponco Rahardjo dari Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Jawa Tengah berdasarkan hasilpengecekan di rekapitulasi data perijinan tambang tidak pernah memprosesIzin Usaha Pertambangan atas nama lswahyunoto di Dusun Gunung Lemah,Desa Gondowangi, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, Prov.
Cemara Tujuh Belas yang terletak diJalan MagelangYogyakarta Km. 23, Gulon Salam, Kecamatan SalamKabupaten Magelang.Bahwa Terdakwa mengetahui usaha penambang pasir harus memiliki jinUsaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang dan terdakwa selakuDirektur Utama PT.
CEMARA TUJUH BELAS dalam usaha penambanganpasir di Dusun Gunung Lemah, Desa Gondowangi, Kecamatan Sawangan,Kabupaten Magelang, tidak memiliki ijin usaha penambangan yang manaberdasarkan keterangan saksi Ponco Rahardjo dari Dinas Penanaman ModalHalaman 6, Putusan nomor 95/Pid.Sus/2018/PT SMGdan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.
Menyatakan Terdakwa ISWAHYUNOTO, S.H. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan UsahaPenambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagaimana diaturdan diancam pidanadalam Pasal 158 Undangundang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;2.
413 — 23
Menyatakan Terdakwa YAN CHRISTOFFEL bin LINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA IJIN MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAN CHRISTOFFEL bin LINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4.
Menetapkan barang bukti berupa :o 2 (dua) berkas peprmohonan Ijin Usaha Penambangan (IUP) operasi produksi an. Cv. Indo Asia Ebggenering (asli) ;o 1 (satu) berkas profile company an. Cv.
Indo Asia Ebggenering (asli) ;o 1 (satu) lembar surat penerimaan berkas tanggal 12 Januari 2012 dan surat jawaban perihal penangguhan proses Ijin Usaha Penambangan tertanggal 13 Januari 2012 (asli) ;o 1 (satu) lembar surat penerimaan berkas tertanggal 16 Januari 2012 dan surat jawaban perihal penangguhan proses Ijin Usaha Penambangan tertanggal 30 Januari 2012 (asli) ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 7.
Terdakwatidak mempunyai ijin usaha pertambangan ;Bahwa majelis telah memperhatikan foto foto pertambangan yangdilakukan terdakwa;Bahwa dari fakta diatas maka disimpulkan terdakwa telahmembeli tanah kemudian mengangkutnya pakai truck untuk diolahmenjadi pasir besi dan hasilnya ditumpuk namun bellum sempatdijual, hal ini menunjukkan adanya usaha pertambangan mineral /pasir besi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 No. 04Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, olehkarenanya unsur kedua
telah dibuktikan oleh perbuatan terdakwa;Unsur ketiga : tanpa IUPRIPR atau IUPK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Bahwa arti : Izin Usaha Pertambangan (IUP),adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambanganBahwa arti : Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus.Bahwa arti Izin Pertambangan Rakyat (IPR), adalah izin untukmelaksanakan
Indo Asia Angeneringpada bulan April sampai dengan bulan Juni 2011 telah melakukanpenambangan pasir besi tanpa memiliki Izin Usaha Penambangan(IUP) dari Pejabat yang berwenang ;Bahwa, benar terdakwa selaku Direktur CV. Indo Asia Angeneringsempat mengajukan permohon Izin Usaha Penambangan (IUP)kepada Dinas yang berwenang akan tetapi permohonan tersebutditangguhkan oleh Dinas Pertambangan ;Bahwa, benar penambangan yang dilakukan oleh terdakwaselaku Direktur CV.
Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) berkas peprmohonan ljin Usaha Penambangan(IUP) operasi produksi an. Cv. Indo Asia Ebggenering(asli) ;1 (satu) berkas profile company an. Cv.
Indo AsiaEbggenering (asli) ;1 (satu) lembar surat penerimaan berkas tanggal 12Januari 2012 dan surat jawaban perihal penangguhanproses ljin Usaha Penambangan tertanggal 13 Januari2012 (asli) ;1 (satu) lembar surat penerimaan berkas tertanggal 16Januari 2012 dan surat jawaban perihal penangguhanproses ljin Usaha Penambangan tertanggal 30 Januari2012 (asli) ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;7.
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SATYA KISMA USAHA;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2170/PJ/2016 tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SATYA KISMA USAHA
Satya Kisma Usaha, NPWP:01.002.743.1332.001, alamat: Desa Bukit Kemang, Bukit Kemang Baru,Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, Alamat Korespondensi: Sinar Mas LandPlaza Menara 2 Lt.30, JI. M.H. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat 10350, sehingga penghitungan pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut :Halaman 3 dari 10 halaman.
Satya Kisma Usaha,NPWP: 01.002.743.1332.001, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADI, SHNIP : 195409241984031001 Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3041/B/PK/Pjk/2018
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
USAHA PATRA LIMAJAYA;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU116/PJ/2014tanggal 13 Januari 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT USAHA
2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47743/PP/M.1/16/2013, tanggal 9 Oktober 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1083/WPJ.11/2012 tanggal 15 Juni 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2009 Nomor 00034/207/09/605/11 tanggal 25 April2011, atas namaPT Usaha
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraH. ASHADI, SH.NIP. : 19540924 198403 1 001Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4517/B/PK/Pjk/2019