Ditemukan 604334 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bupati lombok utara; Dikbud Lampung utara Sppu Kalimantan utara Sengketa pemilu Suweno vs gubernur sumatera utara; Hamrin vs bupati luwu utara; Susilawati S.i.p vs bupati bengkulu utara; Yafit ham vs bupati labuhanbatu utara; Nasdi yuliar vs bupati bengkulu utara; Abdussalam. Dkk vs bupati aceh utara;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — SANARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA;;
61 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 10-01-2022 — Putus : 15-03-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/TUN/2022
Tanggal 15 Maret 2022 — HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR, DKK VS KEPALA DESA BATU TUNGGAL KECAMATAN NA.IX-X KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA;
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR, DKK VS KEPALA DESA BATU TUNGGAL KECAMATAN NA.IX-X KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA;
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 18/Pdt.G/2013/PN-LSK
Tanggal 29 Oktober 2014 — SAMSIAH - CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA - BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
111 — 13
  • SAMSIAH- CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
    CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.
    Bahwa atas' perbuatan TERGUGAT yang menguasaitanahPENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah memberitahukan kepadaTURUT TERGUGAT dalam kafasitasnya sebagai Geuchik Gampong cotMane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dan memberitahukanjuga pada TURUT TERGUGAT Il dalam kafasitasnya sebagai CamatBaktiya, Kabupaten Aceh Utara dengan memperlihatkan bukti surat padakedua Turut terugat tersebut, namun juga tidak dihiraukan sehinggatanah terperkara tetap di kuasai oleh TERGUGAT.Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata
    Bahwa Penggugat menerangkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugattersebutlah yang menjadi objek sengketa yang panjang dari sebelah Barat KeTimur sepanjang 250 M dan dari Utara ke Selatan sepanjang 175 M denganluasnya seluas 43.750 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Pinggir Sungai Piadah;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Cot Mane;e Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan Amiruddin;e Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan H.
    Bahwamenurut pihak Tergugat, tanah yang di tunjuk oleh pihak Penggugat tersebutadalah tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah tersebut benar terletak di DesaGampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, namun tanahyang ditunjuk Pihak Penggugat tersebut luasnya bukanlah seperti yangdisebutkan oleh Penggugat.
    Panjangnya tanah yang Tergugat kuasai adalahHalaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2013/PN .LSKdari sebelah Barat Ke Timur sepanjang 250 M dan dari Utara ke Selatansepanjang 400 M dengan luasnya seluas 100.000 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Keuchik Ismail;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Cot Mane;e Sebelah Barat berbatas dengan Tanah A.Gani Wahab (dulu), sekarangdengan Hj. Syamsiah;e Sebelah Timur berbatas dengan Tgk. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1509 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
    ./2018, tanggal 6 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERAUTARA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, MadrasHulu, Medan Polonia, Medan 20152, yang diwakili oleh EdieRizliyanto, jabatan Direktur Utama dan Didi Duharsa, jabatanDirektur PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
    Putusan Nomor 1509/B/PK/Pjk/202100041/207/08/123/12 tanggal 14 Desember 2012 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00002/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 18 Februari 2013, atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, NPWP01.100.437.1123.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18,Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
    Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP85/WPJ.01/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP1054/WPJ.01/2014 tanggal 18Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00036/207/09/123/13 tanggal 3 Mei 2013 Masa Pajak Desember 2009, atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 K/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — ,M.Si VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
124 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Si VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    ., M.Si, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Amaliun Gg KesatuanNomor 6B, Kelurahan Kota Matsum Ill, Kecamatan MedanKota, Kota Medan pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil:Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris FadillahHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2020Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan padatanggal 14 Desember 2018;4.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;5.
    Mewajibkan kepada Temohon Kasasi untuk mencabut KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 800/2964/2018 tanggal 14 Desember2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Aris Fadillah Acheen,S.T.,M.Si., dengan NIP 19690606 199203 1 003;4. Mewajibkan Temohon Kasasi untuk merehabilitasi Pemohon Kasasidalam kedudukan harkat dan martabat seperti Keadaan semula sebagaiPegawai Negeri Sipil;5.
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.LSK
Tanggal 29 Oktober 2014 — SAMSIAH - CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA - BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
55 — 8
  • SAMSIAH- CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
    CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.
    Bahwa atas' perbuatan TERGUGAT yang menguasaitanahPENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah memberitahukan kepadaTURUT TERGUGAT dalam kafasitasnya sebagai Geuchik GampongCot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara danmemberitahukan juga pada TURUT TERGUGAT II dalam kafasitasnyasebagai Camat Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dengan memperlihatkanbukti surat pada kedua Turut tergugat tersebut, namun juga tidakdihiraukan sehingga tanah terperkara tetap di kuasai oleh TERGUGAT.Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata
    Bahwa Penggugat menerangkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugattersebutlah yang menjadi objek sengketa yang panjang dari sebelah Barat KeTimur sepanjang 100 M dan dari Utara ke Selatan sepanjang 500 M denganluasnya seluas 50.000 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Pinggir Sungai Matang Kumbang;e Sebelah Selatan berbatas dengan Pinggir Lung Air;e Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan Muhammad Ishak;e Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan.Menimbang, bahwa atas kesempatan yang
    Bahwamenurut pihak Tergugat, tanah yang di tunjuk oleh pihak Penggugat tersebutadalah tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah tersebut benar terletak di DesaGampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, namun tanahyang ditunjuk Pihak Penggugat tersebut luasnya bukanlah seperti yangdisebutkan oleh Penggugat.
    Panjangnya tanah yang Tergugat kuasai adalahHalaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2013/PN .LSKdari sebelah Barat Ke Timur sepanjang 600 M dan dari Utara ke Selatansepanjang 523 M dengan luasnya seluas 313.800 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Matang Kumbang;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Cot Mane;e Sebelah Barat berbatas dengan Ishak Gade;e Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4276 B/PK/PJK/2019
Tanggal 9 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) vs GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
178 — 119
  • INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) vs GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
    Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4276/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung Summitmas Lantai 15 Jalan JenderalSudirman Kav. 6162 PO BOX 6917 Jakarta 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
    Putusan Nomor 4276/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109855.06/2016/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurSumatera Utara
    2016 tanggal O07 Oktober 2016 tentang Keberatan Pajak AirPermukaan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Masa Pajak Maret 2016 Nomor 27908 tanggal 28 Juni 2016 atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.001.780.4092.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungaiAsahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, sedangkan Terbandingmenghitung PAP menggunakan Harga Dasar Air berdasarkan VolumeAir yang digunakan (Rp/m?)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 25-11-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 K/TUN/2022
Tanggal 12 Januari 2023 — BUPATI MOROWALI UTARA VS MOH. YAMIN ABD. SAMAD., DKK;;
118 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI MOROWALI UTARA VS MOH. YAMIN ABD. SAMAD., DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-07-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
    BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, MadrasHulu, Medan Polonia, Medan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53083/PP/M.XVB/99/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatanHalaman 1
    Kantor Wilayah DJPSumatera Utara , dijelaskan bahwasanya Penggugat melakukanpembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2004 sesuai dengan Pasal 8ayat (6) UU KUP bukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KUP denganalasan SPT Pembetulan dilakukan setelah dihimbau oleh KPP MadyaMedan karena adanya putusan banding, sehingga Penggugat dianggaptidak berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal36 ayat (2) PP 74 Tahun 2011;Bahwa menurut
    Putusan Nomor 354/B/PK/PJK/2015juga menyetujui bahwa sanksi yang dikenakan adalah sanksi bunga Pasal8 ayat (2) UU KUP dan bukan dikenakan terhadap sanksi bunga Pasal 8ayat (6) UU KUP;Bahwa menurut hasil penelitian oleh "Peneliti" Kantor Wilayah DJPSumatera Utara , dijelaskan pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8ayat (6) UU KUP, Penggugat yang sudah lama terdaftar seharusnyamengetahui ketentuan tersebut dan melakukan pembetulan SPT TahunanPPh Badan Tahun 2004 pada saat diterbitkannya SKPKB PPh
    Bank Pembangunan DaerahSumatera Utara, NPWP 01.100.437.1123.000, beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan Polonia, Medan;Halaman 7 dari 34 halaman.
    BankPembangunan Daerah Sumetera Utara (Termohon PeninjauanKembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dandikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) melalui Surat Nomor P.528/SP.33/2014tanggal 27 Juni 2014 dan diterima secara langsung oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) pada tanggal 7 Juli 2014dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor201407070603;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 K/TUN/2022
Tanggal 20 Juni 2022 — MUNANDAR, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUNANDAR, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 K/TUN/2020
Tanggal 20 Mei 2021 — BUPATI GORONTALO UTARA vs IRAN HAMANI DAN IWAN PAKAYA;
85 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI GORONTALO UTARA vs IRAN HAMANI DAN IWAN PAKAYA;
    PUTUSANNomor 196 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di JalanKusno Danupoyo, Desa Molingkapoto, KecamatanKwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Harson M.
    ., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat/Tim Advokasi Pemerintah Daerah KabupatenGorontalo Utara, beralamat di Kompleks Blok Planperkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,Jalan Kusno Danupoyo Nomor 01, Desa Molingkapoto,Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Hkm/SKTUN/V/2019, tanggal 14 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanIRAN HAMANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, KabupatenGorontalo
    Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Petani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Bahtin R.
    Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan BupatiGorontalo Utara Nomor SK.137.I 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kabupaten GorontaloUtara Nomor SK.137.I 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati GorontaloUtara Nomor SK.137.I1 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2021
Tanggal 19 Agustus 2021 — STEVEN LUTAM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
101 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • STEVEN LUTAM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
    ,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor AdvokatAmpera Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKKAMLF/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Melur RayaNomor 10 Rawabadak Timur, Kelurahan Koja, Jakarta Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Satria Eri Wibowo, S.ST.
    (tiga puluh empat ribu meter persegi) dari daftar buku tanahKantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Utara yang diterbitkan olehTergugat;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.Eksepsi tentang Gugatan lewat waktu;2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Berkwalitas;Halaman 2 dari 8 halaman.
    , atas nama Soenarjonodari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Utara;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
    sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP104/WPJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama:PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
    Putusan Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021atas nama: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara,NPWP: 01.100.437.1123.000, beralamat di JI. Imam Bonjol No.18,Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
    Kembali yangMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP104/WPUJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama:PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 K/TUN/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — SUPARMAN VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA;;
161 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUPARMAN VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/TUN/2021
Tanggal 23 September 2021 — ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA., 2. BUPATI HULU SUNGAI UTARA;
98 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA., 2. BUPATI HULU SUNGAI UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-09-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 27-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/TUN/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGI UTARA., 2. BUPATI HULU SUNGAI UTARA VS YAZID FAHMI, DKK;;
90 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGI UTARA., 2. BUPATI HULU SUNGAI UTARA VS YAZID FAHMI, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/LH/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
601 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    , Para Advokat pada Tim Advokasi WahanaLingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kelurahan MadrasHulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, ProvinsiSumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Andy Faisal, S.H., M.H.
    Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara,berupa: Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 Tentang Perubahan Izin LingkunganRencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4X127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan ProvinsiSumatera Utara Oleh PT Nort Sumatera Hydro Energy, Tertanggal 31Januari 2017, sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatanHukum
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TentangPerubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510MW (4X127,5 MW) Dan Perubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten TapanuliSelatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energy,Tertanggal 31 Januari 2017;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin LingkunganRencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan PropinsiSumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energi, Tertanggal 31Januari 2017;3.
    Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin LinkunganRencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan PropinsiHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/LH/2019Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energi, Tertanggal 31Januari 2017;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — ISMAIL MAHMUD, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA;;
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ISMAIL MAHMUD, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS DIDI HOT BAGAS SITORUS;
63 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS DIDI HOT BAGAS SITORUS;
    PUTUSANNomor 92 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5Nomor 60, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kombes. Pol.Dr.
    ., dan kawankawan,Personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumatera Utara,beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Nomor 60,Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIDI HOT BAGAS SITORUS, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Sofyan Zakaria Nomor 68, KelurahanTebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi,Propinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mantan Siswa DiktukbaPolri TA 2016;Dalam hal ini diwakili
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor: Kep/249/III/2017, tertanggal 3 Maret2017 tentang Pemberhentian Siswa Diktuk Bintara Polri TA.2016 atasnama Didi Hot Bagas Sitorus, Nosis.1996063608128, Pleton.3/II/A SPNPOLDA SUMUT;:3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/249/III/2017, tertanggal3 Maret 2017 tentang Pemberhentian Siswa Diktuk Bintara Polri TA.2016atas nama Didi Hot Bagas Sitorus, Nosis.1996063608128, Pleton.3/II/ASPN POLDA SUMUT;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hakhak dankedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagaiSiswa Diktuk Bintara Polri TA.2016;5.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan PN MASAMBA Perdata Tanah
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan PN MASAMBA Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Msb
Tanggal 20 Nopember 2013 — SUPRIADI BIDUNG Vs Bupati Luwu Utara, Dkk
52 — 17
  • SUPRIADI BIDUNG Vs Bupati Luwu Utara, Dkk
    SimpurusiangNo. 27 Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara ;Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;: Yang berkedudukan di JI. Andi AttasNo. 83 Kelurahan Kasimbong,Kecamatan Masamba, KabupatenLuwu Utara ;Selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il ;: Yang berkedudukan di SDN No. 091 Bone. JI.
    maupun DPRD Kabupaten Luwu Utara pada BulanApril 2002 serta bulan Mei dan Juni tahun 2012 akan tetapi hasilnya tetap nihil ;5.
    berdasarkan pengukuran yang dilakukanoleh Bidang Asset Pemda Luwu Utara..
    dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara : dulu tanah SAFRUDDIN sekarang tanah SRI REJEKIL.