Ditemukan 163549 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pendidikan nasional Pelaksanaan arbitrase nasional Sistem pendidikan nasional Arbitrase nasional (b)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — SUBIYANTO, SE vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., SATINAH, DKK;;
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUBIYANTO, SE vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., SATINAH, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/TUN/2022
Tanggal 12 Juli 2022 — ., Turut Termohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG;
75 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Turut Termohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDAR LAMPUNG;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 K/TUN/KI/2020
Tanggal 1 Oktober 2020 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
444 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
    PUTUSANNomor 423 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONEISA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2
    tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salahdalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa data informasi publik yang diminta memenuhi ketentuan untukditolak berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) huruf c dan Pasal17 huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik dan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional
    Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan InformasiPublik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,dengan demikian informasi publik yang diminta termasuk informasi yangdikecualikan yaitu salinan warkah yang menjadi dasar penerbitan SertipikatHak Milik Nomor 279/Pondok Jaya, seluas 2.080 M2 atas nama Ir.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 02-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat : Eti Rumiati Tergugat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau Tergugat II Intervensi : ERNA BR GINTING
224 — 224
  • Penggugat : Eti RumiatiTergugat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan RiauTergugat II Intervensi : ERNA BR GINTING
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIKEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Km. 3.5,Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatan: Heru Hermanto, S.H., S.IP., M.M.Kepala Bidang Pengendalian dan PenangananSengketa Kantor Wilayah BPN ProvinsiKepulauan RiauH.
    Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi KepulauanRiau, sebagai Terlapor IIc. Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, sebagai Terlapor IIIBahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi KepulauanRiau telah menindaklanjuti laporan Sdr. Rio Fernando Napitupulu, S.H.(selaku kuasa Erna Br.
    Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKepulauan Riau dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam untukmelaksanakan pembatalan terhadap SHGB No. 2536/Sungai Lekopseluas 60 M? dan SHGB No. 2627/Sungai Lekop seluas 80 M?keduanya atas nama Eti Rumiati;. Kepada BP Batam cq.
    ProvinsiKepulauan Riau pada tanggal 30 November 2020, oleh karenanya berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Peradilan Tata usaha Negara, MajelisHakim berpendapat bahwa yang menjadi tergugat dalam perkara ini adalah KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau sebagaipejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Objek Sengketa a quo, sehinggadalam gugatan Penggugat telah tepat mendudukkan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau sebagai
    Kantor PengelolaanLahan (vide Bukti T.II.Int7);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan MenteriAgraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2017, salah satu tahap dalam pendaftaran tanah melalui PTSLadalah dengan mengumpulkan data yuridis atas bidang tanah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Tender
Register : 22-06-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/TUN/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — GARUDA NASIONAL diwakili oleh HADIJAH VS POKJA SDA 2 TAHUN 2021 KOTA BIMA
136 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GARUDA NASIONAL diwakili oleh HADIJAH VS POKJA SDA 2 TAHUN 2021 KOTA BIMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. CEMERLANG ABADI;
402 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS PT. CEMERLANG ABADI;
    PUTUSANNomor 410 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kabayoran Baru, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SkuHK.03.02/V1I/2019
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2020Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketayang dimohonkan Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketaberupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPN/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019, selama pemeriksaan sengketa sedangberjalan,
    sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetapatau ada putusan pengadilan yang mencabuinya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPNI/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019;Mewajibkan kepada
    Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEMATR/BPN/III/2019,tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas nama PTCemerlang Abadi atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, ProvinsiAceh, tanggal 29 Maret 2019;Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan HakGuna Usaha Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat tanggal11 Juli 2016 dengan menerbitkan Keputusan Pemberian Hak GunaUsaha kepada Penggugat
    Putusan Nomor 410 K/TUN/2020 Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima; Menyatakan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 29 Maret 2019, Nomor 25/HGU/KEMATR/BPNI/III/2019, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usahaatas nama PT Cemerlang Abadi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — I KETUT DARMA, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI;;
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I KETUT DARMA, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 31-10-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 602 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI VS I KETUT DARMA, DKK;;
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI VS I KETUT DARMA, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/KI/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
189 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 27-01-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2022
Tanggal 22 Maret 2022 — ,MM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
160 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAHULUNYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GUNTUNG IDAMANNUSA;
106 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAHULUNYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GUNTUNG IDAMANNUSA;
    MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), dahuluKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempatkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;ll. PT GUNTUNG IDAMANNUSA, tempat kedudukan diSpring Tower 0222, Jalan KL Yos Sudarso, KelurahanTanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,dan beralamat di Tanjung Simpang, Pelangiran, IndragiriHilir, Riau, yang diwakili oleh Ir.
    Surat Kuasa Khusus Nomor5864/SK/RB/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria TataRuang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional
    (dahulu KepalaBadan Pertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama PT Guntung Idaman Nusa,seluas 12.547 (dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha,terletak di Kecamatan Pelangiran, Mandah, dan Gaung, KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26 September 2003;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat KeputusanMenteri Agraria Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional(dahulu
    Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama PT Guntung Idaman Nusa,seluas 12.547 (dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha,terletak di Kecamatan Pelangiran, Mandah, dan Gaung, KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26 September 2003;Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan
    Putusan Nomor 441 K/TUN/2021Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2020/PTUN.JKTtanggal 15 Desember 2020;dan mengadili sendiri:1Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasiseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria TataRuang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu Kepala BadanPertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian HakGuna Usaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, ProvinsiRiau, atas nama PT Guntung Idaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/TUN/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — BRAHMANTYA SAKTI, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA;
147 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BRAHMANTYA SAKTI, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
154 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-11-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/TUN/2022
Tanggal 12 Januari 2023 — LENNY JOHNY LIMBUNAN VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;;
49 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LENNY JOHNY LIMBUNAN VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — BUDIARTO KARIM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
252 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUDIARTO KARIM VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Studi HukumIndonesia (LSHI), beralamat di Jakarta Selatan 12140,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor168/SKLSHI/III/2019, tanggal 4 Maret 2019;Pemohon Kasasi:LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 RT2/RW 1, Selong, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 4405/50/XIl, tanggal 7 Desember 2017perihal Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan TolMedanBinjai;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/TF/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — KENCANA HIJAU BINALESTARI vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;;
104 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KENCANA HIJAU BINALESTARI vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/TUN/KI/2019
Tanggal 27 Juni 2019 — DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG VS KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PIMPINAN BERSIH;
164 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG VS KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PIMPINAN BERSIH;
    PUTUSANNomor 312 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KOMITE NASIONAL JARING POLITIS! DAN PEMIMPINBERSIH, tempat kedudukan di Jalan Jahri Saleh RT.9Nomor 50 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yangdiwakili oleh Drs.
    ., jabatan KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi Dan PemimpinBersih;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: MasrianNoor, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan KetuaUmum Koordinator Wilayah Kalimantan Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 01 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTABALONG, berkedudukan
    Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0021/XI/KlIKalselPS/2018tanggal 21 November 2018, antara Komite Nasional
    Memerintahkan Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan untukmenolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PemohonInformasi sekarang Termohon Keberatan Komite Nasional Jaring Politisidan Pemimpin Bersih;. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dari perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohontersebut, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:Halaman 2 dari 6 halaman.
    Jaring Politisi & Pemimpin Bersih, karenatidak berkedudukan sebagai Pengurus Perkumpulan Komite NasionalJaring Politisi & Pemimpin Bersih dan/atau dapat menunjukkan buktiadanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan perkumpulan; Bahwa selain itu perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih tidak memliki legal standing pengajuan permohonan informasi,sebab tidak ada bukti yang menunjukkan mengenai kesinambungankegiatan nyata dalam masyarakat, yang berkaitan dengan tujuanpendirian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — ,MH VS KETUA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT JAKARTA;
254 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH VS KETUA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT JAKARTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 11-09-2023 — Putus : 12-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 K/TUN/KI/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH;;
84 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 21-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/2021
Tanggal 22 Juli 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. ADI GUNAWAN;
68 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. ADI GUNAWAN;