Ditemukan 84635 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-02-1969 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57K/PID/1968
Tanggal 15 Februari 1969 — -
7724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menuruthukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 11-01-2007 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684K/PDT/2001
Tanggal 11 Januari 2007 — La Pire; La Dullah et.al. vs. M. Arsyad; H. Pabittei
1514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 31-01-1983 — Upload : 13-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/Kr/1981
Tanggal 31 Januari 1983 — -
7223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menuruthukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 15-04-1993 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403K/Pdt/1995
Tanggal 15 April 1993 — City Bank. NA
9767 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menuruthukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 28-09-2007 — Upload : 26-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101K/PID/SUS/2007
Tanggal 28 September 2007 — Ir. Afrijol bin Ali Sabar; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
32112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 17-07-2007 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2928K/PDT/2001
Tanggal 17 Juli 2007 — Halim Cahyadi; Pemerintah RI, Cq. Menteri Keuangan, Cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Wilayah Ujung Pandang, Cq. Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Palopo
8360 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menuruthukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 17-07-1971 — Upload : 10-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28K/Kr/1969
Tanggal 17 Juli 1971 — Koesaeri alias Koesen; Achmad Sangidi alias Sangidi
5520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menuruthukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 28-02-2006 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2661K/PDT/2004
Tanggal 28 Februari 2006 —
551554 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanan wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
Putus : 17-12-1997 — Upload : 14-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1155K/Pdt/1996
Tanggal 17 Desember 1997 — PT. Wintrad Jaya
3031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menuruthukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 04-05-2006 — Upload : 24-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358K/TUN/2004
Tanggal 4 Mei 2006 — Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; J. Frans Apik Opok.
551507 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanan wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
Putus : 16-06-2005 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 667K/PDT/2004
Tanggal 16 Juni 2005 — Agus Muliawan; I Putu Sumerta
7956 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 06-12-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361K/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — MUH. SOFYAN , SH.MH. ; MUSRIEF LANDANGI , SH. dkk. ; BUPATI JENEPONTO
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 17-03-2004 — Upload : 10-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/N/2004
Tanggal 17 Maret 2004 — PT. Aditya Toa Development
6837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanan wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
Putus : 11-01-2007 — Upload : 15-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2488K/PDT/2000
Tanggal 11 Januari 2007 — Lim Giok Hong; Ang Tjong Gie; Fu Ming Fang; Ir. H. Chairumansyah; Hj. Nurulnisah, BSc
3118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanan wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
Putus : 29-03-2007 — Upload : 27-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1931K/PDT/2000
Tanggal 29 Maret 2007 — LONDONG ; NYUNE ; Dkk vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) PABATU (dahulu) sekarang PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (Persero) KALIMANTAN, PUSAT Cq. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII KALIMANTAN PER Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.1931 K/Pdt/2000. WAKILAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, di BALIKPAPAN Cq. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
1914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 06-04-1999 — Upload : 11-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 PK/N/1999
Tanggal 6 April 1999 — PT Hutama Karya
5947 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanan wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
Register : 18-11-2014 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Msb
Tanggal 7 April 2015 — Hj. BADERAH MORRE, BA Vs M. RASYID REMPE,Dkk
9345
  • Baderah bin Morre) dan Tergugat 1 adalah Haji Rempe (ayahkandung Tergugat).
    Dkk, dan yang dikuasai olehTergugat dahulu (Haji Rempe) hanya seluas + 114 x 56 meter persegi.Bahwa dengan fakta tersebut, maka setelah selesainya perkara antaraMondong dengan Haji Rempe (ayah Tergugat), maka Mondong (kuasaMorre) kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palopomelawan Haji Napisah Dkk dengan objek gugatan yaitu sebagian dariobjek sengketa pada saat melawan Haji Rempe yang tidak dikuasai olehHaji Rempe dengan total luas +110x35 meter persegi sebagAlmana dalamPutusan Pengadilan
    Negeri Palopo perkara Perdata No.54/1969/PIp.tanggal 14 april 1973122.6 Bahwa objek sengketa saat ini, adalah bagian dari objek sengketaterdahulu yang dikuasai oleh Haji Rempe, yang mana sengketa tersebutberakhir dengan perdamaian, dan poin inti dari isi perdamaian tersebutyaitu "Tergugat bersedia memberikan sebagian Rumah/pekarangan yangmenjadi sengketa tersebut untuk tempat mendirikan Rumah", bahwasetelah Putusan perdamaian tersebut keluar, tanpa sepengetahun ayahTergugat/Haji.
    Kasimbong adalah bagian dari DesaBone) yaitu mengenai bagian Tanah yang akan diserahkan Haji Rempekepada Mondong, sebagAlmana amar Putusan yaitu "Tergugat bersediamemberikan sebagian Tanah/pekarangan yang menjadi sengketa tersebutuntuk tempat mendirikan rumah", bahwa dengan belum dilaksanakannyaamar Putusan dimaksud diatas dan untuk menjawab pertanyaan dariMondong tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Palopo mengeluarkansurat Nomor : 1283/1/perd. perihal: KePutusan Perdamaian antaraMondong dan Haji
    Rempe (pom's No. 52/1967/Plp) yang ditujukan keKepala Kecamatan Masamba, bahwa maksud dari surat tersebut padaintinya yaitu perkara tidak bisa diulang dan hanya dapat diajukanpermohonan' pelaksanaan Putusan apabila fakta lapangan tidakberkesesuaian dengan isi Putusan ;Bahwa atas dasar surat dari Pengadilan Negeri Palopo tersebut makadiadakanlah musyawarah antara pihak Haji Rempe dengan pihakMondong, dalam rapat tersebut Haji Rempe menyampaikan kepadaMondong bahwa Haji Rempe tidak akan memberikan
Putus : 24-03-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 64/Pdt.G/2013/PN-LP .
Tanggal 24 Maret 2014 — Hj. Meilani Hakim Nasution, NIK. 1207265005730004, umur : 40 Tahun, Alamat : Dusun III Jalan Bandar Khalifah No. 51 Tembung Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Rivai No. 10 Medan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan sendiri sebagai Anggota Badan Pendiri dan Sekretaris Yayasan H. Abdul Hakim Nasution yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Djaidir, SH di Medan, Akta No : 25 dan 26 tanggal 8 Nopember 1991, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. Ahmad Siregar, SH. 2. Amir Mahmud Munte, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum STIH Al-Hikmah Medan & Associates yang berkantor di Jalan Bustaman No. 87 B Bandar Khalifah Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, yang bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; ------M E L A W A N------ : 1. HAJJAH APRIANA HAKIM NASUTION SE, Nik 12171164104610001, umur 52 tahun, Pekerjaan pedagang dahulu bertempat tinggal di jalan A. Rivai No.10 Medan, sekarang beralamat di Jalan Raya Malibu Blok B No.3 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. 2. HAJJAH HALIMAH LUBIS, Partikulir, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro No. 45, sekarang beralamat di Jalan Sei Blutu No. 105 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. DJAIDIR, SH NOTARIS DI MEDAN CQ. ADE YULIANTY,SH, Mkn Notaris Kota Nedan Protokol Notaris Djaidir, SH beralamat di Jalan Ahmad Yani VII/ 24 Medan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
538
  • Bahwa semua fasilitas Pesantren didirikan diatas tanah seluas 17.973 m2yang terdiri dari:Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama Haji Abdul Hakim Nasution tanggal 10Juni 1988 luas 354 M? dan Sertifikat Hak Milik No. 11 atas nama HajjAbdul Hakim Nasution tanggal 10 Juni 1988 luas 17.619 m2;7. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Djaidir, SH.
    Bahwa TERGUGAT Hajjah Apriani Hakim Nasution, SE telah bertindakmelanggar ketentuanketentuan Anggaran Dasar Yayasan Haji Abdul HakimNasution sebagai berikut:a.
    Bahwa dalam Anggaran Dasar Yayasan Haji Abdul Hakim NasutionAkta Notaris Djaidir, SH No. 25 ditetapbkan salah satu organ yayasanadalah Badan Pengurus (Pasal 8 Akta) dimana PENGGUGAT menjabatsebagai Sekretaris, tetapi semenjak berdirinya yayasan sampai saat iniPENGGUGAT tidak pernah diikutsertakan Ketua Yayasan dalam RapatBadan Pengurus.b.
    Bahwa Badan Pengurus Yayasan diharuskan membuat AnggaranRumah Tangga = untuk mengatur halhal yang belum diatur dalamAnggaran Dasar (Pasal 9 ayat 2 Akta) tetapi sampai saat ini tidakpernah dibuat/disusun Anggaran Rumah Tangga Yayasan Haji AbdulHakim Nasution.c.
    Bahwa dalam Anggaran Dasar Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution,Akta Notaris Djaidir, SH No. 25 ditetapbkan Organ Yayasan yangmenentukan tentang Eksistensi, Perubahan, Tambahan atauHalaman 5 Putusan No. 64/Pdt.G/2013/PN.LPPembubaran (Pasal 10 dan Pasal 15 Akta) adalah Badan PendiriYayasan.Penggugat sebagai Anggota Badan Pendiri Yayasan menyatakanbahwa Rapat Badan Pendiri Yayasan tidak pernah diadakan sejakberdirinya sampai sekarang.d.
Putus : 25-07-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190K/TUN/2004
Tanggal 25 Juli 2007 — MURAD H.H.R., ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat ;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.
Putus : 07-12-2006 — Upload : 04-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1879K/PID/2006
Tanggal 7 Desember 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING vs. SYARIATI
129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    dan tindakan yang tidaksah menuruthukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan
    Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrarwakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat ;3. Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyaikekuatan hukum atas para Penggugat;4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.876.000, (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;5.