Ditemukan 1021591 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Persaingan usaha - persaingan usaha Izin Ijin usaha Usaha ilega
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 12-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 39/B/2018/PT. TUN. SBY
Tanggal 3 April 2018 — DJAMALUDIN ABDULLAH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA dan 1. SRI RATNA binti KAMARUDDIN. dk.
26 — 12
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ; ------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 151/G/2017/PTUN.MTR tanggal 28 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
    SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara :22n ron non oneDJAMALUDIN ABDULLAH, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempattinggal di Jalan Paruak Kele KM. 2, Kelurahan Samapuin, KecamatanSumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar.
    Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING/ PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;telah membaca 5 == 22 nnn en nnn nan nan ne nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nei:Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :39/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Pebruari 2018 Tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 39/B/2018/PT. TUN.
    seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 151/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 28 November 2017 yangdimohonkan banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.2.MENGADILI Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 515.000, (Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;Putusan No.39/B/2018/PT.TUN.SBY, Halaman 3 dari 9 HalamanBahwa pada waktu pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor
    27 Desember 2017, yang pada pokoknyakeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebutdan mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :7 Putusan No.39/B/2018/PT.TUN.SBY, Halaman 4 dari 9 HalamanMENGADILI1.
    28 NovemberBahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telahmemberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat danTerbanding/Para Tergugat Il Intervensi untuk melihat berkas perkara sehubungandengan perkara tersebut tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat BerkasPerkara Nomor : 151/G/2017/PTUN.MTR, 28 November 2017 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 03-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 153 / B / 2018 / PT.TUN.SBY
Tanggal 1 Oktober 2018 — H. SUPRIHANTO. vs BUPATI SLEMAN
74 — 33
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK. Tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--------------------------------------------------------------------------------
    P U TUS ANNOMOR : 153/B/2018/ PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalamtingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaantara : H.
    Nama : ANDRE VERIANGGA, S.H.Pekerjaan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum BagianHukum Setda Kabupaten Sleman.Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, yangberalamat di Kantor Sekretariat Daerah, Jalan Parasamya,Beran, Tridadi, SlemanUntuk selanjutnya disebut sebagai : nenneneenennenennnnnenanenannnnnnnnens TERBANDING / TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telahMO@MD ACA = nnn ann nnn nnn ne nnn ne ne arene nmin1.Penetapan
    Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 153/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 07 Agustus 2018 tentangPenetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; 2020 one nnn nee noone noeSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaNomor : 2/G/2018/PTUN.YK. tanggal 17 Mei 2018 ;.
Pengadilan PTTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PTTUN PALEMBANG Nomor 134/B/2023/PT.TUN.PLG
Tanggal 19 Desember 2023 — Pembanding : KADEPI Terbanding : KEPALA DESA TEBING GERINTING SELATAN
51 — 22
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor. 46/G/2023/PTUN-PLG. Tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding ;- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 110/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 18 Mei 2021 — NIWADIN vs KEPALA DESA BILANGAN
72 — 18
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; ----------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2020/PTUN.
    ;Menimbang, bahwaterhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 105/G/2020/PTUN. SBY.
    Tanggal 23 Desember 2020 telahdimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Pembanding /Penggugat sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 4 Januari 2021 yangditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamelalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang bertindak untukdan atasnama Niwadin (semula Penggugat) mengajukan banding terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2020/P TUN.SBY.
    Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 105/G/2020/PTUN.SBY.tanggal4 Februari 2020 ; 222022 oo nn nenMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 110/B/2021/PT.TUN.
    Putusan No.110/B/2021/PT.TUN.SBYTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 105/G/2020/PTUN.
    Putusan No.110/B/2021/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 105/G/2020/PTUN.SBY tanggal 23 Desember 2020 yangdimohon banding tersebut harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugatsebagai pihak yang kalah dalam berperkara ini, maka
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-08-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 17-10-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 202/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 11 Oktober 2022 — Pembanding/Penggugat : EVA MERI Diwakili Oleh : HENDERI, SH. MH.
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Terbanding/ Intervensi I : R. DICKY ZULYADIN
56 — 0
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 29 Juni 2022 yang dimohonkan banding;

    3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 14-04-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 65/B/2015/PT.TUN.SBY.
Tanggal 16 Juni 2015 — Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA vs PT. WISMA MUKTI
80 — 29
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding ;--------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2014/PTUN.SBY.
    :::seeeeeeeesseseeeeeeeeeeeeesPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebtFVIII ECE, j~ ~~ mmm nn nent 1. Penetapan VNegara Surabaya Nomor : 65/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara tersebut ; ;2.
    /Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaraberkenan memutuskan halhal sebagai berikut :PRIMAIR1.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 112/G/2014/PTUN SBY ;3.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 112/G/2014/PTUN SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 dengan dihadiri olehKuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukanPermohonan Banding pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya sesuai dengan Akta permohonan Banding masingmasingtertanggal 3 Desember 2014
    Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat PemberitahuanPembongkaran Pagar/Tembok Pembatas, Nomor 640/2400/436.9/2014tertanggal 11 Juli 2014 ;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkanputusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukumsendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukmemutus sengketa Tata Usaha Negara
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 229/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 15 Desember 2021 — HARTONO,S.H. vs BUPATI SIDOARJO. dan EFFENDY
199 — 75
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 43/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 22 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;3. Menghukum Pembanding/Pengugat membayar biaya perkara pada kedua Tingkat peradilan untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    PUTUSANNOMOR :229/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :HARTONO,S.H., kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)Kementerian Agama Kota Surabaya, bertempat tinggal di Graha AsriSukodono Jalan Jeruk blok ai26, Desa Pekarungan, KecamatanSukodono
    Raya Menganti, Lidah Kulon, Kota Surabaya,alamat elektronik (email) irham.n.laksono1@gmail.com, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2021, selanjutnya disebutsebagai ;TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:229/B/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Nopember 2021 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkatbanding
    dan Penetapan Panitera Pengganti;Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :43/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 22 September 2021;Hal.2 dari 9 hal.
    Putusan Nomor : 229/B/TUN/2021/PT.TUN.SBYelektronik, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untukmemutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:1. Menguatkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor43/G/2021/PTUN.Sby tanggal 22 September 2021 yang dimintakan bandingtersebut;2.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:43/G/2021/PTUN.SBY, tanggal 22 September 2021 yang dimohonkanbanding tersebut ;3. Menghukum Pembanding/Pengugat membayar biaya perkara pada keduaTingkat peradilan untuk pengadilan tingkat banding ditetapbkan sebesarRp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021oleh kami, H.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 17-06-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 75 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.
Tanggal 3 Oktober 2013 — - RUGAIYAH BINTI ENRE. PENGGUGAT/PEMBANDING ; ----------- M E L A W A N : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOPPENG, TERGUGAT/TERBANDING ; ------------------
72 — 20
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ---------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 56/G.TUN/2012/PTUN.Mks. tanggal 25 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar diJalan A.P.
    TERGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tersebutTelah membaca1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 75/Pen/2013/PT.TUN.MKS., Perkara Nomor : 75/B/2013/PTTUN Mks. tanggal 01 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; 2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., tanggal 25 Pebruari 2013 ; 3.
    Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuaiSurat Pemberitahuan Melihat Berkas oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tanggal 08 April 2013 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 56/G.TUN/2012/PTUN.Mks. diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa
    atas Putusan tersebut Penggugat/Pembandingtelah mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam AktaPermohonan Banding tertanggal 05 Maret 2013, sehingga pengajuanpermohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sejak putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanyasebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah/ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,dan
    Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA,tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami : H. A. SAYUTI, SH.,MH. sebagaiHakim Ketua Majelis, ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH. danMOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH. Masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari ini KAMIS, tanggal 3 OKTOBER 2013 oleh MajelisHakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 14-04-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 04-01-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 43/B/2015/ PTTUN.MKS
Tanggal 16 Juni 2015 — Abd. Hafid Dg. Tiro (Penggugat) Melawan 1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) 2.Ing. Bambang Pitonogunarso, SE.,M.BA. dan Juliana Thenu (Tergugat II Intervensi)
80 — 20
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 58/G/2014/PTUN.MKS tanggal 07 Januari 2015 yang dimohonkan Banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------ Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan
    PUTUSANNOMOR : 43/B/2015/ PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : Abd. Hafid Dg.
    ,Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,bertempat tinggal di Jalan Monginsidi Baru AB 7 No.67,Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26Agustus 2014 dan 09 September 2014, untuk selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Il Intervensi/Terbanding;; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 43/PEN/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 16 April 2015tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS tanggal 07 Januari 2014 ; 3.
    II Intervensi/Terbanding masingmasing tertanggal 22 Januari 2015; Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mengajukan memoribanding tertanggal 26 Pebruari 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26 Pebruari 2015yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasanalasandan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS tanggal 07 Januari 2015 yangalasanalasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang
    Maret 2015 dan 12 Maret 2015 dan telahdiberitahukan kepada para pihak masingmasing tertanggal 10 Maret 2015dan 12 Maret 2015 ; nnn nner nn nnn nnn ne nnnnnnenansensMenimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberiKesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara(Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, masingmasing pada tanggal 23 PebruariTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 58/G/2014/PTUN.MKS dibacakan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 22-10-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 53/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
WAN ADLI KURNIAWAN
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI RIAU
187 — 81
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor: 53/G/2021/PTUN-PBR dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 313.000; (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
. : 53/G/2021/PTUN PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa secara elektronik yang dilaksanakan di gedungPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, JI. HR.
Jenderal Sudirman No. 460,Kelurahan Jatirejo, KecamatanPekanbaru;Untuk selanjutnya disebut sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :Sukajadi, Kotawees TERGUGAT:Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 53/G/2021/PTUNPBR. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru No. 53/PENDIS/2021/PTUN.PBR tertanggal 25 Oktober 2021tentang Lolos Dismissal Proses sengketa a quo;.
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 53/PENMH/2021/PTUN.PBR tertanggal 25 Oktober2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara inl ;. Telah membaca Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 53/PENMH/2021/PTUN.PBR tertanggal 23 November2021, tentang Penunjukkan Kembali Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ini ;.
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor ; 53/PENPPJS/2021/PTUN.PBR tertanggal 25 Oktober2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 53/PENPP/2021/PTUN.PBR tertanggal 25 Oktober 2021 tentang HariPemeriksaan Persiapan ;.
Telah membaca surat Gugatan Penggugat Nomor : 53/G/2021/PTUN.PBRyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 25 Oktober 2021;. Telah membaca surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 17November 2021 oleh Penggugat ;.