diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama LubukHalaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 83/Pat.P/2019/PA.LbsSikaping berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkaraitsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasakhusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0161/Pdt.G/2019/PA.BluMenimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (lex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan

disebabkanoleh adanya sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpaizin dan ditambah lagi sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannyadengan jelas oleh Pemohon, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunanantara Pemohon dengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untukbercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

Paniterasebagaiman diatur dalam Pasal 84 undangundang nomor 7 tahun 1989Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandangperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan

No 0308/P dt.G/2018/PA.S gtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Penetapan No. 24/Pdt.P/2020/PA.Pnjmenjadi semurna, selanjutnya pandangan ini diambil alin sebagai pendapathukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengansumpah Pemohon dan Pemohon II dapat dijadikan bukti dalam perkara inisehingga bukti Pemohon dan Pemohon II tidak lagi menjadi satu orang saksibukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai unustestis nullus testis sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg,

Kantor Urusan Agama yangberwenang, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II telah memenuhiketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia danoleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonanPemohon dan Pemohon Il patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebutdalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasidalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan

Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal hingga sekarang; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 12 dari 19 Put.

BG Dasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha terletakdiluar Register 46 ;Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal31 Januari 1991 Nomor 67/KPTSII/1991 Tentang Tata GunaHutan Kesepakatan, ditegaskan bahwa areal Ex. HPH PT. BGDasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha adalah merupakan ArealPenggunaan Lain (APL) ;Berdasarkan Peta Petunjuk Kawasan Hutan yang telah disetujuioleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor416/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 ditegaskan bahwa arealEx. HPH PT.

Perkebunan Nusantara VII(Persero) melalui surat Pemda Kabupaten Way Kanan tanggal28 Agustus 2006 Nomor 100/634/01/WK/2006, dimana dalamsurat tersebut juga ditegaskan bahwa Pemda Kabupaten WayKanan selanjutnya akan menyerahkan kepada kelompokmasyarakat claimer untuk menentukan perusahaan yangberkenan menyelesaikan masalah areal bidang tanah 4.650 Hamelalui ganti kerugian sesuai apa yang dikehendaki ;Halaman 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2012c.

Sampai sekarang belum ada penyelesaian sengketa lahanantara warga masyarakat kedua kabupaten tersebut;Dalam Novum PKI.5 ditegaskan bahwa tanah seluas 4.650 hektaryang terletak di Rayon Ill PTPN VII (Persero) Unit Usaha BungaMayang/Pemohon PK I merupakan milik masyarakat 4 (empat)kampung di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten TulangBawang. Sedangkan tuntutan para ahli waris Raden Mangku NegaraKampung Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, tidak dapat diterima/ditolak.2.4.

Termohon Peninjauan Kembali/semula TermohonKasasi/semula Pembanding/semula Penggugat belum memenuhikewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi, dan sebagai konsekuensiyuridisnya pihak PT. Bumi Madu Mandiri ic.

penghasilanyang diterimanya";Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pemutaran film dibioskop dan sarana penunjang lainnya seperti kantin dan TV gamedengan merek "studio 21" dan bukan merupakan "Join Operationmeskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan Pemilik Film melakukan kerjasama operasi atau joinoperation (KSO/JO) untuk memperoleh penghasilan;Bahwa hal ini ditegaskan

penghasilanyang diterimanya";Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pemutaran film dibioskop dan sarana penunjang lainnya seperti kantin dan TV gamedengan merek "studio 21" dan bukan merupakan "Join Operationmeskipun Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan Pemilik Film melakukan kerjasama operasi atau joinoperation (KSO/JO) untuk memperoleh penghasilan;Bahwa hal ini ditegaskan

sebagaibiaya dalam SPT Tahunannnya;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan bahwa antaraTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pemilikfilm tidak ada perjanjian sewa menyewa, dan atas pembayaran kepadapemilik film adalah berdasarkan bagi hasil atas hasil penjualan karcissetelah dikurangi dengan pajak hiburan yang dikenakan atas penjualankarcis tersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf Undangundang PPh ditegaskan

berkewajiban untukmenyediakan dan meminjamkan (on loan basis) kepada bioskopberupa:* Copy filmukuran 35mm; Trailer film ukuran 35mm; Materi Promosi Film yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhanbioskop;Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut kedua belah pihakmempunyai kewajiban atau memberikan share berupa tempat (gedungbioskop) bagi Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan copy film bagi Pemilik Film;Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE28/PJ.433/1989 telah ditegaskan

;Dalam pertimbangan yang lain juga ditegaskan;".... selain hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan keberadaan bukti suratT.I.5 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 475 K/Sip/1976yangtelahberkekuatanhukum tetap,yang menolak gugatan Simon Latumaleaatas kepemilikannya terhadap dusun dati Sopiamaluan yang didalamnyaterdapat bangunan Hotel Anggrek, in casu yang menjadi objeksengketa.

Sertifikat HGB Nomor 99 Tahun 1990 adalahcacat hukum sebab dibuat,atau dikonversi bertentangan dengan pasal 19 PP Nomor 10 Tahun1961 dimana ditegaskan bahwa peralihan hak atas tanah harus terjadidi depan Pejabat dalamhal ini Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).Namun peralinan atas tanah dari Pemerintah Negeri Soya kepadaTergugat Intervensi tidak terjadi di depan Pejabat atau PPAT, makatelah terjadi pelanggaran yang normatif jelas harus batal demi hukum;c.

Nomor3055 K/Pdt/201410.11.kewang Negeri Soya Simon Latumalea, kini pasca kematian SimonLatumalea maka Dusun Dati Sopiamalung atau Sapiruang oleh NegeriSoya diberikan kepada Paul Habel Rehatta yang kemudian secaraadministrasi pada tahun 1982 ditegaskan kembali dengan dikeluarkannyaSurat Keterangan Nomor 24/AC/PNS/1982 tertanggal, 3 Januari 1982;Bahwa adapun tepat letak dan batasbatas Dusun Dati Lenyap DatiSopiamaluang atau Sapiruang sesuai Penegasan Hak Kembaliberdasarkan Surat Keterangan Nomor24/

Hal mana ditegaskan dalamHukum Adat Ambon dan Lease, dimana ketentuan hukum Dati tidak dapatdiwarisi oleh keturunan perempuan bila dalam keluarga tidak terdapatketurunan lakilaki maka segala datinya dinyatakan sebagai Dati Lenyapdan dikembalikan kepada Negeri atau Persekutuan Hukum Adat Negeritersebut.

dikarenakan obyek perkara adalah hartapusaka tinggi, maka sudah semestinya semestinya Penggugat menarikMamak Kepala Waris sebagai para pihak dalam perkara in casu ;Hal ini sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik indonesia NomorRegister 98 K/SIP/1972, tanggal 5 Agustus 1972 yang menegaskan :Mamak Kepala Waris adalah sebagai lakilaki tertua (umur) dalam kaumbertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaumbertindak kedalam dan keluar atas nama kaum ;Selain dari itu, juga ditegaskan

No.2503 K/Pdt/2011Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yangjuga menjadi bahagian pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi padang initidak sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor Register 98 K/SIP/1972, tanggal 5 Agustus 1972 yangmenegaskan :Mamak Kepala Waris adalah sebagai lakilaki tertua (umur) dalam kaumbertali darah menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaumbertindak kedalam dan keluar atas nama kaum ;Selain dari itu, juga ditegaskan lagi dalam

, halaman mana telah diterangkan oleh SaksiTermohon, yakni Burhanuddin Rajo Magek, Syafaruddin dan Daimis Saidsendiri (in casu, yang diakui Termohon selaku Mamak Kepala Warisnya),yang pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi tidak mengetahui danmelihat surat gadai dan tebus sebagaiamana yang dimaksud Penggugat ;Bahwa, tidak adanya gadai menggadai dan tebus ini juga ditegaskan olehSaksi Pemohon, yaitu Hussein Rajo Batuah, Syaukani dan Guspar selakuNinik Mamak di Kampung Lalang, Pauh IX, Kecamatan Kuranji

Terbukti obyek perkara berasal dari pemberian atau Ganggam BaUntuak dari si Lebeh kepada Siti, halamanmana juga ditegaskan dalampertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada halaman31, dalam pertimbangannya yang pada pokoknya Majelis HakimPengadilan Negeri Padang telah menyebutkan:bahwa berdasarkanbukti T.LA tersebut, bahwa benar Tergugat telah mendapatkan obyekperkara berdasarkan ganggam bautuak ;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan

Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah

Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, makaPenggugat telan membuktikan dalildalil gugatannya tentang adanyaperselisinan dan pertengkaran terusmenerus dalam rumah tangganya tanpaadanya penyelesaian yang baik. sehingga Penggugat telah cukup bukti adanyaalasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan

mereka juga tidakmengetahui keberadaan Tergugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarbersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhnkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan

TngMenimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatandengan dalildalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkaraperceraian (person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandungnilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasaserta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sertauntuk menghindari kKemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, majelishakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

kehilangan kebahagiaan sebagairepresentasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwafakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yangterkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 dimanaPemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batindalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

terikatoleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melaluiKantor Urusan Agama tersebut;Menimbang, bahwa setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yangmenjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diaturdalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lainmeliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974.Penjelasan yang sama juga ditegaskan

Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA.TgrsKHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapakemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskanbahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihnan yangterusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang mengakibatkanantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga harusdinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinansebagaimana ditegaskan

dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRumayat 21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suamiHalaman ke11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1201/Padt.G/2017/PA.

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsudah lebih 4 (empat) bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukanlagi;Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan olehkeberadaan pasangan suami isteri yang senantiasa berusaha membentukkebahagiaan rumah tangga dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 ditegaskan

kehilangankebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir bathin, oleh karenanya menurutpendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telahbertentangan dengan nilainilai yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagimewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir bathin dalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan