Ditemukan 296228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-10-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 78/G/KI/2019/PTUN.SMG
Tanggal 8 Januari 2020 — Pemohon:
Kepala Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
Termohon:
Agustin Susamto
156201
  • P enolakan atas pertimbangan hukum angka 4.1, angka 4.2, dan angka 4.3;Bahwa memang benar hak memperoleh informasi merupakan hakazasi manunsia dan keterbukaan informai publik merupakan salahsatu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggikedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yangHal 16 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smgbaik, namun demikian dalam pelaksanannya hak azasi manusia tidakboleh bertentangan/bergesekan dengan hak azasi orang lainsehingga apabila
    terjadi hal demikian maka kepentingan umumlah yang lebih diutamakan;Bahwa hal tersebut secara tegas diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia padaPasal 69; (1) Setiap orang wajidb menghormati hak asasi manusia orang lain,moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara; (2) Setiap hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban dasardan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lainsecara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah
    Bahwa berdasarkan bukti P1 yang Pemohon ajukan yaitu UUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam pasalpasal yangmengatur tentang Hak Azasi Manusia khusus nya pasal 28 huruf Jmenyatakan bahwa pembatasan hak warga negara hanya bolehdilakukan dengan UndangUndang, hal ini jelas diatur dalam pasal 28Huruf J UUD 1945:Pasal 28 J !
    tidak benardan melanggar hukum, karena untuk membatasai, mengurangi,menghilangkan hak warga Negara tidak bisa dilakukan dengan peraturanbiasa, tetapi harus dengan UndangUndang;4.Bahwa Hak memperoleh informasi bukanlah Hak warga negara yang biasa, melainkan termasuk didalam kategori Hak Azasi Manusia; Hak memperoleh informasi merupakan Hak azasi Manusia tertuangdalam pasal 28 f UUD 1945:0Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
    Bahwa yang dilakukan oleh termohon informasi sekarang PemohonKeberatan dengan tidak memberikan informasi ketika dimohonkan adalahtermasuk membatasi hak warga negara, bahkan dalam hal ini termasukmelanggar Hak Azasi Manusia (HAM) karena hak memperoleh informasi itu termasuk dalam kategori Hak Azasi Manusia;Bahwa tidak memberikan informasi ketika diminta dan atau menundapemberian informasi adalah termasuk dalam kategori membatasi hakwarga negara, karena seharusnya Pemohon Informasi sudah menerimahak
Putus : 03-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 78/ Pid.B / 2015 /PN.SDA
Tanggal 3 Agustus 2015 — ASIKIN PURNOMO, SE
286
  • Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupunHazewingkel Suringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijkepersonen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pulaoleh Van Hattum, didalam bukunya halaman 139 nomor 105 van Hattummengatakan: didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badanhukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadisubject strafbaar felt...............6.4.
    (Satochid Kartanegara, Pendapat2 ParaAhli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai LekturMahasiswa,tanpa tahun, hal:9596) Dari pendapat para sarjana tersebut dapatmenempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.
    Subyek pelakutindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk padamanusia;30Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia yangdengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisikyang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dandapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalamperkara ini,adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek
    Menurut doktrin danYurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukankepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenisyakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yakni subjekhukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secaraalam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satusatunya adalah manusia.
    Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum(recht persoons), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkanperaturan perundangundangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yangkedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentukkarena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan WHukum sepertiPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diberikan dibawahsumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, suratdan
Register : 06-12-2011 — Putus : 14-06-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 134/PDT.G/2011/PN.Bpp
Tanggal 14 Juni 2012 — ARIEF BUDIMAN sebagai PENGGUGAT M E L A W A N ARDIANSYAH MUCHSIN sebagai TERGUGAT
7820
  • Perdana Maju Utama sebagaimana dinyatakan dalam AktaNotaris Nomor 21 tertanggal 16 Januari 2008 dan Akta Notaris 02 tertanggal 6Februari 2008 telah diterima dan dicatat di dalam database sisminbakum DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 8 Bahwa, lebih lanjut berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHU16296.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tertanggal 2 April 2008, dengan tegas menyatakan telahmenyetujui perubahan
    Perdana Maju Utama dan Sumarno , Sarjana Hukum sebagai Komisaris PT.Perdana Maju Utama dan Akta Notaris tersebut telah mendapat persetujuan ataudisahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiapada tanggal 15 April 2010 , jadi tidak benar kalau Penggugat sebagaipenanggung jawab PT. Perdana Maju Utama karena Penggugat bukan lagi2614151617pemegang saham di PT.
    PerdanaMaju Utama No.AHUAH.01.109009 tanggal 17 April 2008 yangdikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (foto copy yangtelah dicocokan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup) ; Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.
    PerdanaMaju Utama No.AHUAH.01.109010 tanggal 17 April 2008 yangdikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (foto copy yangtelah dicocokan sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai cukup) ; Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINo.AHU16296.AH.01.12. tahun 2008 tanggal 02 April 2008 TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.
    TAP /04a/1/2012/ DitPidum tentang penghentianpenyidikan atas nama ARDIANSYAH MUCHSIN Bin MUCHSIN tanggal03 Januari 2012 (foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan aslinyayang telah diberi materai cukup) ;Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No.AHU19234.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akte PerubahanAnggaran Dasar Perseroan atas nama PT.
Register : 10-02-2018 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 10-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 167 / Pid.Sus / 2017 / PN Jap
Tanggal 1 Agustus 2017 — Sopian
2914
  • Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara,dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentukbukan tanaman;ad.1.Setiap orangMenimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukumadalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam)Deklarasi HakHak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Right) yangmenyebutkan Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadiHalaman 12 dari 18 halaman Putusan No: 167
    Jadi dalam hal ini kKedudukanmanusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukkan manusia memilikikesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaandidepan hukum (equality before the law.
Register : 27-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN Belopa Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Blp
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY NURJATMIKO, S.H.,M.H
2.EKA HARIADI, S.H
3.Ady Haryadi Annas.,SH.,MH
Terdakwa:
ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAINING
6120
  • yangdinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggapmemiliki kKemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid)terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua)jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (Natuurlijk persoons), yaitusubjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahirsecara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contohsatusatunya adalah manusia
    , serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadihukum (recht persoons), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusiaberdasarkan peraturan perundangundangan sebagai pemegang hak dankewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (Subyek hukumitu. dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukumseperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,adalah subjek hukum yang bernama ZULFIKAR Alias FIKAR Bin HUNAININGsebagai
    sopan dipersidangan Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikapkoperatifHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Blp Terdakwa belum pernah dihukumMenimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedarpembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, makasudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatunkan pidana yang pantas dan layaksesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatankepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia
Putus : 24-03-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 85/Pid.Sus / 2014 / PN.DPS.
Tanggal 24 Maret 2014 — TERDAKWA
177
  • menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagaisiapa Saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapaorangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yangdilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaktidaknyamengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalamperkara ini.Unsur barang siapa merupakan subyek hukum menurut A.ZainalAbidin Farid (Hukum Pidana , Sinar Grafika 1995 halaman 395)menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialahNatuurlijke Persoon atau manusia
    Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yangmelakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (PerbuatanPidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi artiperbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapamelanggar larangan tersebut.
    Alumni AHAEM PETEHAEM, 1996, Hal.215)menyatakan bahwa yang dianggap sebagai subyek tindak pidanaadalah manusia Natuurlijke Persoon, hal ini disimpulkan dari :a. Perumusan delik yang selalu menentukansubyeknya dengan istilah barang siapa,Warga Negara Indonesia, Nahkoda,Pegawai Negeri dan lain sebagainya.Penggunaan istilahistilah tersebut selaindari pada yang ditentukan dalamrumusan delik yang bersangkutan, dapatditemukan dasarnya pada pasakpasal 2Sampai dengan pasal 9 KUHP.
    Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa unsur BarangSiapa berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukunghak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabanperbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengankata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan tindak pidana(strafbaar feit).
Register : 29-03-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Blb
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERLI,SH
Terdakwa:
DEWAN FEBIARA H S Alias DEWAN BiN ENCE HERDIANA
258
  • orang sebagai pelaku tindak pidana (dader) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruhunsur yang terdapat dalam perumusan delik, in casu Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau hijatau dalam konteks ini disebut setiap orang, yaitu sebagai Ssiapa saja yangharus dijadikan Terdakwa ;Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia
    Hal ini dikarenakan, setiap orangdianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undangundangmenentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakanpertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebihlanjut, berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan mengenai pokokperkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagalsubyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiaptiap orang dan segalasesuatu yang
    berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukumdiakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapatdisebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatandalam lapangan hukum ( bekwaam ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukumdi atas, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia atau orangperorangan dan korporasi atau badan hukum ;Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkanTerdakwa ke depan
    persidangan, yang berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadap kandi muka persidangan ini, adalah Terdakwalah, orang atau manusia(in persoon) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yangtercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itumenurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2.
Putus : 09-06-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN SOASIU Nomor -34-Pid-Sus-2014-PN-Sos
Tanggal 9 Juni 2014 — - SULFIA KHARIE alias AIN
9032
  • Kamu itu betulbetul bukan manusia, biarsampe kapan pun RIO itu tetap cucu saya, kalau kamu sudah sayatidak anggap menantu saya, jaga mulut baikbaik, selanjutnyaberselang waktu sekitar 10 (Sepuluh) menit tibatiba Terdakwa datangtanpa mengucapkan salam langsung masuk kedalam rumah sambilberteriak dengan nada tinggi dan mengatakan mana RIO?
    sampai lepas maghrib RIO belum juga dijemput olehbapaknya, kemudian sepengetahuan Saksi korban (isteri Saksi)menidurkan RIO sambil menyetrika pakaian dan saat itu Terdakwamengirim pesan singkat (SMS) kepada korban yang isinya RIO su beradalam rumah kiapa kong masi terima dia, dia itu bukan ngoni pe cuculagi (RIO sudah buang air besar didalam rumahmu, kenapa masihterima dia, dia bukan cucu kamu lagi) kKemudian korban membalaspesan singkat (SMS) dari Terdakwa tersebut e.... kamu itu betulbetulbukan manusia
    bermula ketika Saksi RISKA DWI JATMONO(Suami Terdakwa) menitipkan putranya bernama RIO yang jugamerupakan cucu kandung Saksi Korban di rumah Saksi Korban, tidaklama kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) yang isinyaRIO su bera dalam rumah kiapa kong masi terima dia, dia itu bukanngoni pe cucu lagi (RIO sudah buang air besar didalam rumahmu,kenapa masih terima dia, dia bukan cucu kamu lagi) kemudian SaksiKorban membalas pesan singkat (SMS) dari Terdakwa tersebut e....kamu itu betulbetul bukan manusia
    Kamu itu betulbetul bukan manusia, biarsampe kapan pun RIO itu tetap cucu saya, kalau kamu sudah saya tidakanggap menantu saya, jaga mulut baikbaik, selanjutnya berselang waktusekitar 10 (Sepuluh) menit tibatiba Terdakwa datang tanpa mengucapkansalam langsung masuk kedalam rumah sambil berteriak dengan nada tinggidan mengatakan mana RIO?
Register : 20-07-2011 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT- 49619/PP/M.XIII/16/2013
Tanggal 19 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11934
  • Bantuan jasa tersebut dituangkan dalam bentukperjanjian yang disetujui dan ditandatangani bersama oleh Pemohon Banding dan BLC;Detail Transaksibahwa bantuan jasa yang diberikan oleh BLC kepada Pemohon Banding berhubungan denganmanajemen, produksi, teknologi informasi, keuangan, sumber daya manusia, penjualan,pengadaan, pengeboran, dan lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:Manajemen.pada prinsipnya bertanggung jawab atas semua arahan, inisiatif, dan keputusan yangberdampak global terhadap perusahaan
    Sebagai contoh: mempersingkat urutanpembelian.Produksi,menyediakan layanan dukungan sehubungan dengan proses produksi seperti penggunaanstruktur operasi biaya rendah, berbagi pengetahuan di pabrik, dan sebagainya;Sumber Daya Manusia.menyediakan layanan dukungan sehubungan dengan sumber daya manusia dalam halakuisisi, divestasi, transisi organisasi, perencanaan suksesi, hubungan tenaga kerja, danrancangan program kompensasi.
    Sebagai contoh: konsultasi sehubungan dengan sumber dayamanusia termasuk kebijakankebijakan terkait dengan sumber daya manusia, dan adanyasistem yang terintegrasi sehubungan dengan sumber daya manusia.Keuangan.menyediakan layanan dukungan sehubungan dengan keuangan seperti perencanaan danpengawasan keuangan, analisis keuangan dan perpajakan.
    berdasarkan penjelasan Pemohon Banding dalam surat Ref. 356Fin/Tax/BLI072012tanggal 3 April 2012 dan Ref. 401Fin/Tax/BLI062012 tanggal 3 Juli 2012, dinyatakan antaralain:e bahwa Pemohon Banding menerima bantuan jasa manajemen dari XXX Company(BLC), yang berkedudukan di Amerika Serikat;e bahwa BLC adalah merupakan sister company dan bukan merupakan pemegang sahamdari Pemohon Banding;e bahwa bantuan jasa manajemen yang diberikan meliputi manajemen, produksi,teknologiinformasi, keuangan, sumber daya manusia
Register : 15-06-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN SAMPANG Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Spg
Tanggal 10 Juli 2015 — MARJU’I
MARTULAN al.P.MOH.TAJAB
417
  • Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepadaKhalayak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja TurutCampur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakahuntuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat ataudipenuhinya sesuatu tata cara.Menimbang, bahwa dimaksud dengan kata barang siapa menunjukkanadanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagaiPERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum sebagaimana dijelaskandalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa
    Manusia sebagai subyek hukumdengan sendirinya telah melekat erat kemampuan bertanggungjawab olehkarenanya siapa saja baik lakilaki maupun perempuan yang merupakanpendukung Hak dan Kewajiban dapat dimintakan pertanggungjawaban dalamsegala tindakannya, kecuali secara tegas undangundang menentukan lainsebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dengan melihat kecakapan dankemampuannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahamidan menyadari sepenuhnya yang akan diperbuat hingga akibat
    Ikut Serta Main Judi dijalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau diTempat yang dapat dikunjungi oleh Umum kecuali ada Izin dariPenguasa yang berwenang telah memberi Izin untuk mengadakanPerjudian itu.Menimbang, bahwa dimaksud dengan kata barang siapa menunjukkanadanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagaiPERSOON yang merupakan salah satu subjek hukum sebagaimana dijelaskandalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa Manusia sebagai subyek hukumdengan sendirinya telah melekat
Register : 21-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 706/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 30 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : SYAIFUL HUDA, ST Diwakili Oleh : Dr. Dodik Wahyono, SE. SH. MH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY SURABAYA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
8653
  • kepadaTergugat mengenai niat baik dari Penggugat untuk memperbaikikondisi keuangan perusahaan, bahwa juga menurunnya keuanganperusahaan diakibatkan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan (forcemajeure); sebagaimana kondisi perekonomian negara = yangpertumbuhannya bergerak di bawah 5 % yang mana dengan pertumbuhanekonomi yang seperti itu pasti tidak mendukung pertumbuhan perusahansecara bagus.Bahwa force majeure adalah berarti "kekuatan yang lebih besar" yaitusuatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia
    Pelanggaran ataugangguan terhadap hak yang sudah dijamin oleh hukum, akanmelahirkan konsekuensi bagi pemegang haknya untuk memperolehhaknya secara pasti.Menurut Jeremy Bentham, agar manusia terbebas dari penderitaan,maka manusia harus membuat keputusan, bahwa manusia harusmewujudkan kesenangan. Ajaran Bentham yang terkenal adalah bahwahukum harus mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besarmasyarakat (the greatest happiness of the greatest number).
Register : 18-04-2024 — Putus : 15-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 95/PID/2024/PT DKI
Tanggal 15 Mei 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TEDY AGUSTIANSJAH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MONICA SEVI HERAWATI, SH
2910
  • Multi Inti Resources Sejahtera, pada tanggal 09 Oktober 2019;
  • 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0080646.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.
    Multi Inti Sarana", Nomor: 8, tanggal 9 Agustus 2020, yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-41763.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 24 Agustus 2010;
  • 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
    ., M.Kn selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 1 (satu) lembar printout Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0145003, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Multi Inti Sarana, Kepada Yth.
    ., M.KN, tanggal 12 April 2018;
  • 1 (satu) bundel printout dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017331.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana, tanggal 24 Agustus 2018, 1 (satu) lembar printout Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017331.AH.01.02.Tahun 2018 tetang Persetujuan Perubahan
    ., M.KN, tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) lembar printout Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0041121.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana, tanggal 24 Agustus 2019, 1 (satu) lembar printout Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041121.AH.01.02.Tahun 2019 tetang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Multi Inti Sarana dengan Modal
Register : 23-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 78/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 27 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MELATI WARNA DEWI, SH., MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD FERDI Als. ARUL Bin. H. MUHAMMAD ZAINI
523
  • Unsur Barang Siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalahorang atau manusia atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum atau seseorangyang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan Hukumsesuai Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalamperundangundangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukansuatu delik di Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara iniadalah Terdakwa MUHAMMAD FERDI Als. ARUL Bin. H.
    terhadap tujuan pemidanaan, yaitu: Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balasdendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidikkepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapatmemperbaiki diri Kemudian hari; Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesiapemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikansesorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara danterbina harkat dan martabatnya sebagai manusia
    seutuhnya; Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diripribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabatsebagai insan Pancasila; Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipunseseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinanmemperbaiki diri menjadi insan yang lebin berdaya guna dan berhasil dalamberpartisipasi Sesuai dengan bidang kehidupannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, makasebelum menjatuhkan
Putus : 08-05-2017 — Upload : 19-08-2017
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Spn
Tanggal 8 Mei 2017 — NASRI Alias PAK ZENDIO Bin JUAB
6338
  • Kemudian Saksi Berdiridekat saksi MARDIANIS;Bahwa saksi mendengar NASRI mengatakan: SIAPA YANGMELEMPAR KOTORAN SAPI KERUMAH SAYA INI BUKANPERANGAI MANUSIA lalu TOT EKA PUTRA menjawab AKU SUDAHLAMA BENCI DENGAN KAMUBahwa setelah mendengar itu TOT EKA PUTRA langsung mengejarterdakwa dengan emosi dan memukul dagu dan wajah terdakwayang pada saat itu terdakwa mengenakan helm yang depannya terbuka;Bahwa terdakwa sempat merasa PUSING/PENING dengan pukulanyang dilakukan oleh TOT!
    EH SIAPA YANG MELETAKAN KOTORAN SAPI KESINI, INIBUKAN TINGKAH LAKU MANUSIA setelah itu. dijawab oleh TOTI AKUSUDAH LAMA BENCI SAMA KAMU kemudian TOTI Pergi ke depanrumah terdakwa dan TOTI langsung memukul dagu terdakwa sebanyak 1(satu) kali lalu orang tua TOT memegang terdakwa dari belakangkemudian TOTI menganiaya terdakwa hingga helm terdakwa gunakanterjatuh, setelah tu DERI menarik TOTI pergi hingga TOTI pergi ke ladangdan terdakwa langsung ke motor dan langsung pergi ke Pukesmas Siulakgedang.
    Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn),luka atau Sengaja merusak kesehatan orang;Menimbang, bahwa tentang unsurunsur tersebut dipertimbangkansebagai berikut:Ad. 1 Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamunsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yangdianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dipersidangan dimana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkaraHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B
    Setelah sampai di halaman rumah nya terdakwa melihatbanyak kotoran sapi di depan teras rumahnya sehingga terdakwa menjadiemosi dan langsung menghampiri saksi Toti, saksi Mardianis dan saksi Idrisyang sedang bekerja dikebun yang letaknya bersebelahan dengan rumahterdakwa sambil mengatakan EH SIAPA YANG MELETAKAN KOTORANSAPI KESINI, IN BUKAN TINGKAH LAKU MANUSIA mendengar ucapanterdakwa tersebut kemudian dijawab oleh TOTI AKU SUDAH LAMA BENCISAMA KAMU selanjutnya saksi Toti menjawab APA YANG KAU BILANG
Register : 14-12-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA WONOSARI Nomor 1346/Pdt.G/2017/PA.Wno
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6019
  • artinya Pada prinsipnya segala sesuatu dan semua perbuatan manusia ituboleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan larangannya;Hal.17 dari 22 hal.Put.No.1346/Pdt.G/2017/PA.WnoMenimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan salah satualasannya dalam mengajukan permohonannya untuk berpoligami adalah untukmengikuti Sunnah Rasul sebagai sebuah keyakinannya dalam beragama, yangmana pernyataan tersebut diakui oleh Termohon dan Termohon menyatakan pulabahwa ia tidak keberatan karena mempunyai
    keyakinan yang sama denganPemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasantersebut;Menimbang bahwa keyakinan dalam sebuah agama sebagaimana yangdianut/diyakini oleh Pemohon dan Termohon, merupakan salah satu bagian darihak asasi/dasar bagi setiap manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatanserta perlindungan harkat dan martabat manusia, sebagaimana maksud pasal 29ayat (1) dan (2) UndangUndang
    Pasal 22 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka olehkarenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untukberpoligami patut untuk dipertimbangkan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dan denganberdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974,Majelis Hakim berpendapat dapat memberikan ijin kepada Pemohon untukberistri lebih dari seorang karena memang dikehendaki oleh para pihak yangbersangkutan baik Pemohon
Putus : 23-12-2014 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 110/Pid.S/2014/PN.MBO
Tanggal 23 Desember 2014 — I. IBRAHIM Bin DAOD, terdakwa II. PONIJAN Bin Alm. MUJAHIDDIN dan terdakwa III. BUSTAMI Bin Alm. ABDULLAH
8418
  • LUBIS, A.md dariKantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yang menerangkan sesuaidengan surat Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam Nomor :$.373/IVKKH/2008 tanggal 4 Agustus 2008 tengan Penertiban PenangkapanGajah Liar, Dirjen PHKA menginsturksikan agar penangkapan gajah liar hanyadapat dilakukan atas persetujuan dari Direktur Jendral PHKA (Perlindungan Hutandan Koservasi Alam) Jakarta dan berdasarkan Permenhut No.P.48/Menhutll/2008tentang Pedoman Penanggulangan konflik antara manusia
    MAK MIN;Bahwa terdakwaterdakwadan temantemannya itu melakukan pembunuhanterhadap gajah karena kawanan gajah sering merusak tanaman di GampongTeupin Panah dan bahkan pernah ada korban manusia;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;3.
    Gajah Sumatratermasuk satwa yang diburu karena saat sekarang ini Gajah banyakmengganggu dan merusak kebun maupun pemukiman masyarakat karenaakibat telah rusaknya hutan sebagai habitat gajah, Gajah sumatera banyakdiburu juga untuk mengambil Gadingnya dan di pasar gelap sangat banyakdiminati untuk dijadikan hiasanjBahwa berdasarkan Permenhut No.P.48/Menhutll/2008 tentang PedomanPenanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar yang dimaksuddengan petugas yang berwenang adalah Ketua SATGAS PenanggulanganKonflik
    Kepala Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam, untukproses euthanasia/tindakan mematikan merupakan tindakan terahir darisemua pilinan baik penangkapan maupun pengusiran, penetapan proseseuthanasia dilakukan oleh ketua SATGAS Penanggulangan Konflikberdasarkan rekomendasi dari Dokter Hewan dan apabila memungkinkanmendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan danKonservasi AlamSedangkan keputusan untuk translokasi Gajah diambil olehKetua Tim Koordinasi SATGAS Konflik antara manusia
Putus : 14-12-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN KALABAHI Nomor 135/Pid.B/2016/PN Klb
Tanggal 14 Desember 2016 — - SURYADI MUHAMMAD
4216
  • Marweki selaku Ketua RT denganberkata RT anjing, RT pukimai, RT tidak jelas;Bahwa kemudian saksi menegur Terdakwa dengan berkata urusan sudahselesai, namun Terdakwa memaki saksi lagi dengan bahasa kamu punyatolo, kamu juga mau tambah kemudian saksi menjawabnya saya ini orangtua, kamu lihat dunia tahun berapa, kamu kan anak manusia kalau anakbinatang baru bisa makimaki demikian kemudian saudara Suardi Daingmenarik Terdakwa pulang ke rumahnya, belum sampai ke rumahnyaTerdakwa lari menuju ke arah saksi
    Marweki selaku Ketua RT dengan berkata RT anjing, RTpukimai, RT tidak jelas, kKemudian saksi korban menegur Terdakwa denganberkata urusan sudah selesai, namun Terdakwa memaki saksi korban lagidengan bahasa kamu punya tolo, kamu juga mau tambah kemudian saksikorban menjawabnya saya ini orang tua, kamu lihat dunia tahun berapa,kamu kan anak manusia kalau anak binatang baru bisa makimaki demikiankemudian saudara Suardi Daing menarik Terdakwa pulang ke rumahnya,belum sampai ke rumahnya Terdakwa lari
    Marweki selaku Ketua RT denganberkata RT anjing, RT pukimai, RT tidak jelas, kKemudian saksi korbanmenegur Terdakwa dengan berkata urusan sudah selesai, namunTerdakwa memaki saksi korban lagi dengan bahasa kamu punya tolo, Kamujuga mau tambah kemudian saksi korban menjawabnya saya ini orang tua,kamu lihat dunia tahun berapa, kamu kan anak manusia kalau anak binatangbaru bisa makimaki demikian kemudian saya menarik Terdakwa pulang kerumahnya, belum sampai ke rumahnya Terdakwa lari menuju ke arah saksikorban
    Klb.kamu kan anak manusia kalau anak binatang baru bisa makimakidemikian: Bahwa kemudian saksi Suardi Daing Mudiluang menarik terdakwa pulangke rumah, belum sampai ke rumah karena emosi terdakwa lari menuju kearah saksi koroban dan hendak memukul saksi korban namun saksi korbanmengangkat kaki dan menahan terdakwa agar tidak memukul saksi korbandan terdakwa terjatuh; Bahwa setelah itu terdakwa bangun dan mendorong sambil memeluk saksikorban Amin S.
Putus : 25-07-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN PELAIHARI Nomor 117/Pid.B/2013/PN.Plh
Tanggal 25 Juli 2013 — NANANG QOSIM Bin ABDUL GAIB
218
  • Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah baju kaos hijau tua merk Oublic jeans dengan tulisan Hard Rock danada gambar manusia dibagian depan yang terdapat bekas darahnya ;e 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk Levis yang terdapatbekas darahnya ;e 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat dan abuabu merk Madelon ;Dikembalikan kepada saksi korban JOHARDI Bin SELAMA ;4.
    Pemeriksaan luar :Kesadaran : Baik ;Kepala : Tidak ada kelainan ;Leher : Tidak ada kelainan ;Dada : Tidak ada kelainan ;Perut : Luka tusuk paada perut tengah dengan ukuran panjang 3 cm, lebarAnggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;Alat kelamin : Tidak ada kelainan ;13Kesimpulan : luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam ;dan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah baju kaos warna Hijau Tua merk Oublic jeans dengan tulisan HardRock dan ada gambar manusia
    ini terhadap kwalifikasi tindak pidananya yang telah20dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan mengenai lamanya hukuman yangdimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat bagiTerdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dansesuai dengan keadaan Terdakwa dan keadilan bagi semua pihak ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :e 1 (satu) buah baju kaos warna Hijau Tua merk Oublic jeans dengan tulisan HardRock dan ada gambar manusia
    Menetapkan barang bukti berupa :22e 1 (satu) buah baju kaos hijau tua merk Oublic jeans dengan tulisan Hard Rock danda gambar manusia dibagian depan yang terdapat bekas darahnya ;e 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk Levis yang terdapatbekas darahnya ;e 1 (satu) biah celana dalam warna cokelat dan abuabu merk Madelon ;Dikembalikan kepada saksi korban JOHARDI Bin SELAMA ;8.
Register : 13-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 82/Pdt.G/2020/PTA.Mks
Tanggal 4 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
6023
  • Putusan No.82/Padt.G/2020/PTA.Mks.yang lebih berhak mengasuh anak setelah terjadinya perceraian haruslah terlebihdahulu mempertimbangkan alasan kepentingan anak;Menimbang, bahwa dalam undangundang tersebut tidak dijelaskan lebihlanjut mengenai makna yang dimaksud dengan kepentingan anak, namunberpedoman kepada UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, dalam Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa: hak anak adalahhak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungioleh
    Pembanding dengan Terbanding yang bernama AnakPembanding dan Terbanding, tanpa sepengetahuan dan seizin Terbanding sejaktanggal 2 Oktober 2019, pada saat mana perkara ini masih dalam prosespemeriksaan di pengadilan tingkat pertama sampai dengan perkara ini diputus ditingkat banding belum juga diserahkan kepada Terbanding yang secara psikologismempunyai kedekatan emosional dengan anaknya tersebut, sehingga sikap dantindakan Pembanding tersebut dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM(Hak Asasi Manusia
    ) karena tindakan Pembanding tersebut telah melanggar hakanak untuk tidak dipisahkan dari Terbanding selaku ibu kandungnya dengantanpa alasan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secarabertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturanyang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentinganterbaik bagi anak;Him.
    dari amar putusan angka 2 danangka 3 yang telah diuraikan di atas, maka perlu pula dipertimbangkan mengenalkewajiban Terbanding yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanahatas anak Terbanding dengan Pembanding, yang bernama Anak Pembandingdengan Terbanding, umur 2 tahun 2 bulan, untuk memenuhi hak anak untuk tetapbertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pembandingselaku ayah kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Register : 14-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 726/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
1.HADZIQOTUL A, SH
2.SHOFIA MARISSA, SH
Terdakwa:
ANDI als BACO
13729
  • Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barangSiapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap manusia baik lakilaki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannyauntuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tentu Saja orangorangyang tidak terganggu ingatan/jiwanya bahwa sesuai dengan faktafakta yangterungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk,Hal. 10 dari 18 Hal.
    Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barangSiapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap manusia baik lakilaki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannyauntuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tentu Saja orangorangyang tidak terganggu ingatan/jiwanya bahwa sesuai dengan faktafakta yangterungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk,maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa pelaku perbuatan dalam