.~ Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini dapatlah diartikan sebagaimengetahui atau menyadari dan menghendaki, dalam arti dalam suatu perbuatan sipelaku mengetahui atau menyadari apa yang timbul dari perbuatannya tersebut adalah dikehendaki dan merupakan tujuan dari si pelaku; ~ Menimbang, bahwa kehormatan diartikan sebagai sesuatu yang disandarkanatas harga diri atau martabat manusia yang bersandar pada tatasusila karenakehormatan adalah merupakan nilai dari pada manusia sedangkan nama baik

Bandung Baratdengan cara membagibagikan selembaran kertas yang tulisannya berisi Penghinaan / Pencemaran nama baik ; Menimbang, bahwa tuduhan melakukan Pencemaran nama baik adalah berkaitandengan harga diri atau martabat manusia yang bersandar pada tata susia sebagaimana dimaksud dalam unsur ini; ~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatasMajelis berpendapat unsur ke2 inipun telah terpenuhi; Ad.3 Unsur Yang melakukan atau turut serta melakukan ;waennnnnnns Menimbang,

Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal iniadalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintapertanggungjawaban dalam segala tindakannya;Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukumtelah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegasUndang undang menentukan lain;Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang ( error inpersona ) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagiTerdakwa

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasidan/atau alat kesehatan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika ( pasal 1 ayat ( 4 ) UU No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan );Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia

dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidanganakan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diriTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal hal yang memberatkan danyang meringankan bagi Terdakwa :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dapat merusak Sumber Daya Manusia

Panselnas/Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasil kelulusan tes/ujian tertulis melaluimedia online setelah itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sulamembuat pengumuman kelulusan hasil ujian tes/tertulis sebagaimana telahdipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian/tes tertulis dariKategori 2 (K2) untuk melaporkan diri ke Badan Kepegawaian, danPengembangan Sumber Daya Manusia

Sula ; Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 21 dari...Kemudian surat Keputusan Penetapan formasi diumumkan melaluipapan pengumuman pada BKPSDM (Badan kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia)Kep.Sula;Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasimenetapkan jadwal pendaftaran online pelaksanaan tes/ujian seleksiCPNSD yang disampaikan kepada Gubernur untuk dikoordinasikan kekabupaten/kota;PPK/Pemerintah Kab.Kep.Sula membentuk tim pelaksana CPNSD danmenginput rincian

formasi dan pengumuman pendaftaran seleksi CPNSDke system aplikasi seleksi CPNSD;Kemudian Pelamar melakukan pendaftaran online ke system aplikasiCPNSD dan memasukkan berkas ke BKPSDM (Badan kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia) untuk dilakukan seleksi berkas ;PPK/Pemerintah Kab.

Sula kemudianhasil tes dibawa ke panselnas untuk diperiksa kemudian panselnas/ KementrianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan hasilkelulusan tes/ ujian tertulis melalui media online, bagi peserta yang dinyatakanlulus ujian/ tes tertulis dari kategori dua (K2) untuk melaporkan diri ke Badan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 22 dari...Kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia untuk pemberkasanusul penetapan NIP, setelah mendapat nota persetujuan penetapan

Lab : 6025/KTF/2018 terhadap jaringan hati,empedu, ginjal, kelenjar liur perut dan darah didapatkan hasil Positif (+)Sianida.KESIMPULAN: Pada pemeriksaan ditemukan adanya Sianida yang seharusnya tidakterdapat dalam organ tubuh manusia. Adanya sianida dalam tubuhkorban dapat menjadi penyebab kematiannya.= Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikBarang Bukti Organ dan Cairan Tubuh No.

Sianida dalam sel tubuh bekerja menghambat pertukaran oksigen(Oz) maka akibat tersebut semua selsel yang ada dalam tubuh manusia tidakmendapatkan oksigen (Oz).

Lab : 6025/KTF/2018 terhadap jaringan hati,empedu, ginjal, kelenjar liur perut dan darah didapatkan hasil Positif (+)Sianida.KESIMPULAN : Pada pemeriksaan ditemukan adanya Sianida yang seharusnya tidakterdapat dalam organ tubuh manusia. Adanya sianida dalam tubuhkorban dapat menjadi penyebab kematiannya.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikBarang Bukti Organ dan Cairan Tubuh No.

dengan kesimpulan Pada pemeriksaan ditemukan adanya Sianida yangseharusnya tidak terdapat dalam organ tubuh manusia.

Bahwa lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskanmaksud dijadikannya penetapan terasngka sebagai obyek Praperadilan,yaitu agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidanamemperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat,martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohonmengenai penetapan tersangka menjadi obyek yang diadili oleh pranatapraperadilan adalah beralasan menurut hukum.5.

Bahwa dengan demikian, Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 21/PUUX1I/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut telah menempatkan Hak AsasiManusia dalam tataran/kedudukan yang tinggi sehingga setiap prosespenegakan hukum pidana harus menjunjung dan menghormati Hak AsasiManusia tersebut, tidak terkecuali dalam penetapan tersangka penyidikjuga harus menghormati Hak Asasi Manusia, oleh karenanya jikaditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam prosespenetapan tersangka maka tindakan penetapan tersangka

Nomor 19/Pid.Prap/2016hukum acara yang berlaku atau tidak karena jaminan Hak Asasi Manusiadiperoleh salah satunya melalui pelaksanaan hukum acara secara baikdan benar.Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusisebagaimana diuraikan di atas, yaitu lembaga Praperadilan sebagaiupaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindunganHak Asasi Manusia, sebenarnya juga telah dituangkan secara tegas danjelas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yangdengan sendirinya

menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yangberbunyi :(a)Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggihak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan danwajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya.

(o)Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidanghukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dankewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap parapelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangmasingmasing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindunganterhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastianhukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai denganUndangUndang Dasar 1945Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnyapada

Bahwa pernikahan tidak tercatat Para Pemohon dilakukan dengankesadaran, tiada unsur penipuan dan paksaan serta Para Pemohonjuga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah.Menimbang, bahwa magasidhus syariah dari perkawinan adalahagar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satudengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanyapemenuhan kebutuhan biologis untuk malanjutkan keturunan, sehinggadengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang kejidan kotor yang

Hukum wadhi merupakanhukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilainilai kebenaran,dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa(dwingwndrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwatlajptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku.

seksama terhadap alat alatbukti yang berupa keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa, maka MajelisHakim menemukan adanya halhal atau keadaankeadaan yang salingbersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, sehinggamenjadi faktafakta hukum (Vide: Sudikno Metrokusumo, Penemuan HukumSebuah Pengatar, Liberty, Jogkarta, 2009, Him 8890 tentang MengkonstantirFaktafakta, Mengkualifikasir Peristiwa dan Mengkonsitusikan Peristiwa Hukum,Juncto Hasil Riset Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia

oleh KomisiYudisial dan Norwegian Center For Human Right dan Pusat Studi Hukum danHak Asasi Manusia Universitas Indonesia), yaitu sebagai berikut:Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2016/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.idBahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani serta dalam keadaan bebas;Bahwa terdakwa telah ditangkap Tim BNNP pada hari Jumat tanggal 11November 2016 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Areal PerkebunanApek Jalan Lintas

Pid.Sus/2016/PN BisKunjungi Website kami di pnbengkalis.go.id Terdakwa mengakui terus terang perobuatannya sehingga tidak mempersulitjalannya persidangan;Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkanvariabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensisosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilai kKemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia

danbukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itutidak berada di alam hampa nilai tanoa makna hakiki;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkanpidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harussebanding dengan bobot kesalahan terdakwa.

Fery Kristianto, dokterpada RSUI Kustati Surakarta atas pemeriksaan yang dilakukanterhadap Saksi pada tanggal 26 Maret 2011 dengan kesimpulanluka memar di jari ketiga tangan Kiri, luka lecet bekascakaran di pergelangan tangan kanan, luka lecet bekas cakarandi kelopak mata kiri, kelainan kelainan tersebut terjadi10karena benturan benda tumpul (cakaran tangan manusia) ;Menimbang, bahwa ~ Penuntut Umum dipersidangan jugamengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor/54/1/2004 tertanggal

Fery Kristianto, dokter padaRSUI Kustati Surakarta atas pemeriksaan yang dilakukanterhadap Saksi pada tanggal 26 Maret 2011 dengankesimpulan : luka memar di jari ketiga tangan kiri, lukalecet bekas cakaran di pergelangan tangan kanan, Ilukalecet bekas cakaran di kelopak mata Kiri, kelainan kelainan tersebut terjadi karena benturan benda tumpul(cakaran tangan manusia) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakahperbuatan Terdakwa dapat terbukti memenuhi unsur unsur tindakpidana dalam

kelopak mata kiri sebagaimana keterangan dalam suratVisum Et Repertum No.34/RSIK RMKM/IV/11 tanggal 13 April 2011,yang diperiksa oleh dr. ery Kristianto, dokter pada MRSuUIKustati Surakarta atas pemeriksaan yang dilakukan terhadapSaksi pada tanggal 26 Maret 2011 dengan kesimpulan : lukamemar di jari ketiga tangan Kiri, luka lecet bekas cakaran dipergelangan tangan kanan, luka lecet bekas cakaran di kelopakmata Kiri, kelainan kelainan tersebut terjadi karenabenturan benda tumpul (cakaran tangan manusia

Fery Kristianto, dokterpada RSUI Kustati Surakarta atas pemeriksaan yang dilakukanterhadap Saksi pada tanggal 26 Maret 2011 dengan kesimpulan20luka memar di jari ketiga tangan Kiri, luka lecet bekascakaran di pergelangan tangan kanan, luka lecet bekas cakarandi kelopak mata kiri, kelainan kelainan tersebut terjadikarena benturan benda tumpul (cakaran tangan manusia) ;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telahmemlintir jari tengah tangan kiri Saksi , menarik rambut Saksi dengan tangan kiri

Menurut FarmakopeIndonesia untuk jenis obat Trinexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagiorang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkankejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanyakerusakan saraf pada otak manusia.

Unsur setiap orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disamakanpengertiannya dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalumenunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadiyang sehat jasmani dan rohani.

dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatanadalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obatyang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia

Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidildiperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkankejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakansaraf pada otak manusia.

Kata setiaporang identik dengan terminologi kata barangsiapa dengan pengertiansebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagaisubjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintapertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historiskronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekatkemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undangundangmenentukan lain.Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidanatidak lagi hanya

dibatasi pada manusia alamiah (natural person) akan tetapijuga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat puladilakukan oleh korporasi.

Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakanbahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yangdimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakantersebut oleh pengurus atau organ korporasi.Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangansebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (natural person)yaitu terdakwa Ahmad Yogi Danuarta yang oleh Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jember didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanatersebut dalam surat dakwaan

sediaan farmasiberdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dankosmetika,Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatanberdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesindan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untukmencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia

Unsur setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalamketentuan pidana yang dikenakan dalam perkara a quo adalah sama dengan unsurBarang Siapa dalam KUHP yang artinya adalah orang manusia (naturlijke persoon)selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana(strafrechtelijkke aansprakelijkheid) in casu orang yang didakwa melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, pada intinyapembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah

benar orang yangdihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa adalah orang manusia (naturlijkeperson) selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksuddalam surat dakwaan atau bukan dan untuk menghindari terjadinya error in personadalam menjatuhkan pidana;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara a quotelah menghadapkan seorang manusia (naturlijike persoon) bernama EDWARDI BinTAUFIK ANWAR sebagai Terdakwa, kemudian setelah orang itu diperiksa keadaanfisik dan

identitasnya ternyata benar orang itu adalah orang manusia (naturlijkepersoon) yang memenuhi kualifikasi subjek hukum yang dimaksud oleh PenuntutUmum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya dan tidak ada error in persona,sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang terpenuhi;Ad.2.

membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan :Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesesuaianantara unsurunsur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didapat dalam faktafaktadipersidangan sebagai berikut :A.d. 1 Unsur barangsiapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, ialahsetiap orang perorangan, manusia

pribadi yang merupakan subyekhukum yang padanya dapat dituntut pertanggungjawaban dariperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitas sebagaimanayang telah dicocokkan dipersidangan kepada Terdakwa sendiri dandibenarkan yang ternyata adalah orang perseorangan, manusia pribadiyang sehat akal dan pikirannya yang merupakan pendukung hak dankewajiban sehingga padanya dapat dituntut pertanggungjawaban dariperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

tidak terpenuhi, maka haruslah dibuktikan unsur subsidairitasnyasebagaimana dakwaan subsidair ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesesuaianantara unsurunsur dalam Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 111 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didapat dalam faktafaktadipersidangan sebagai berikut :A.d. 1 Unsur barangsiana :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, ialahsetiap orang perorangan, manusia

Bahwa benar menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidilsebenarmya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinsonatau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidakmengatur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia,bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakitParkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusakOrgan tubuh terutama ginjal dan lamalama ( Pemakaian jangka panjang )bisa merusak kearah mental.Perbuatan

MenurutFarmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnyadiperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson ataugemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teraturyang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia.

farmasi menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangdimaksud dengan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurutpasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia

Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun HazewingkelSuringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen).Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh VanHattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: didalamhukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatukelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subjectStrafbaar feit...

(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka,HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:9596) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dankorporasi sebagai subyek hukum.Menimbang bahwa keterangan Saksi 1 sampai dengan 3 dibawahsumpah, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, suratperintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, suratpenetapan penahanan dari hakim, maka jelaslah pengertian setiap orang yangdimaksud

WB Nn fFTerdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa baru pertama kali menjalani proses hukum;Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;Terdakwa dan orang tua Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;Pertimbangan yuridis:a Berdasarkan Pasal Ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1),Pasal 30 Ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak danPasal 66 Ayat (4) UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

tidak akan mengulangi perbuatannya;Terdakwa dan orang tua Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;Orang tua Terdakwa berjanji akan melaksanakan pendidikan kepada anakdengan baik dan melakukan pengawasan supaya anak tidak mengendaraikendaraan bermotor sebelum memiliki SIM;10 Pertimbangan yuridis:a Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (2) UURI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 66 Ayat (4) UU RINomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;Menimbang, bahwa kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan (schuld),yang menyaratkan adanya ketidakhatihatian melakukan suatu perbuatan, disampingdapat menduga akibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UULAJ disebutkanbahwa pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidakdiduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainyang mengakibatkan korban manusia

Sudaryanto jatuh meluncur ke arah tepijalan sebelah selatan dan tertabrak oleh mobil Daihatsu Zebra yang dikendarai olehsaksi Rochmad Sulistyo;Putusan No. 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray 19Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan yang tidak diduga dantidak disengaja yang mengakibatkan kerugian korban manusia yaitu diri Terdakwa danalm.

Terdakwa mengetahui kalau stop lamp sepeda motornyamati namun belum sempat memperbaikinya, dan Terdakwa tetap mengedarai sepedamotor tersebut di malam hari, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa telah tidak berhatihati, dan Terdakwa juga sewajarnya dapat menduga bahwa ketidakhatihatiannyatersebut dapat mengakibatkan kecelakaan, karena itu unsur ini telah terpenuhi;ad. 4. unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;Menimbang, bahwa meninggal dunia adalah istilah umum dari hilangnyanyawa seorang manusia

NamaJabatan10.NamaJabatanKepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiJawa Tengah;IWANUDDIN ISKANDAR, SH,MHum;Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;AGUS CAHYONO, SH ;Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;SURYO HADI WINARNO SH, MM;Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BiroHukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTengah;KABUL SUTRIYONO,SH;Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada BiroHukum Sekretariat Daerah

Keputusan a quo berpotensi melanggar UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia (UUD 1945);a) Bahwa keputusan a quo yang pada pokok isinya berpotensimelanggar ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimanadimuat Pasal 28 G ayat (1) mengatur:Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungandari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatuyang merupakan hak asasi.

Keputusan a quo berpotensi terjadinya pelanggaran atas UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;a. Bahwa Pasal 29 ayat (1) menyebutkan:Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan hak miliknya.;Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan a quo berpotensiterjadinya perampasan atas hak kepemilikan Penggugat berupatanah yang akan dijadikan pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW Jawa Tengah;b.

Bahwa Pasal 71 menyebutkan:Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusiayang diatur dalam Undangundang ini, peraturan perundangundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasimanusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan a quo berpotensiterjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan olehPemerintah dalam rencana pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000

Selain itu dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa objek sengketa berpotensi melanggar UndangUndangDasar Republik Indonesia (UUD 1945) dan berpotensi terjadinyapelanggaran atas UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakHalaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 02 K/TUN/2016Asasi Manusia justru menunjukkan bahwa dalil Penggugat hanyalahbersifat asumsi/perkiraan sehingga tidak jelas bagian mana dari ketentuanPeraturan PerundangUndangan tersebut yang secara nyata dilanggardengan diterbitkannya objek sengketa

Kejaksan RT.O5 RW.01 DesaPedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegaltertanggal 04 Mei 2011 ;1 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW9.32680AH.05.01.TH.2011 tertanggal 28 September2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah JawaTengah ;Surat Nomor : 00001/CollTegal/SPI/08/2011 tertanggal 18Agustus 2011 perihal Surat Panggilan I ;Surat Nomor : 00002/CollTegal/SPI/08/2011 tertanggal 22Agustus 2011 perihal Surat Panggilan II ;Surat Nomor

Kejaksan RT.0O5 RW.01 DesaPedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegaltertanggal 04 Mei 2011 ;e 1 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW9.32680AH.05.01.TH.2011 tertanggal 28 September212011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah JawaTengah ;Surat Nomor : 00001/CollTegal/SPI/08/2011 tertanggal 18Agustus 2011 perihal Surat Panggilan I ;Surat Nomor : 00002/CollTegal/SPI/08/2011 tertanggal 22Agustus 2011 perihal Surat Panggilan II ;Surat

rupiah) ditambah bungapinjaman sebesar Rp.17.630.000, (tujuh belas juta enam ratustiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalahsebesar Rp.46.389.000, (empat puluh enam juta tiga ratusdelapan puluh sembilan ribu rupiah) ;Bahwa, Terdakwa telah membayar uang muka kepada dealeruntuk kredit motor tersebut sebesar Rp. 8.000.000, (delapanjuta rupiah) ;Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor205030007281 tertanggal 4 Mei 2011 tersebut telah didaftarkanke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kejaksan RT.O5 RW.01 DesaPedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegaltertanggal 04 Mei 2011 ; 1 (satu)...291 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W9.32680AH.05.01.TH.2011 tertanggal 28 September2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah JawaTengah ;e Surat Nomor : 00001/CollTegal/SPI/08/2011 tertanggal 18Agustus 2011 perihal Surat Panggilan I ;e Surat Nomor : 00002/CollTegal/SPI/08/2011 tertanggal 22Agustus 2011 perihal Surat Panggilan

Kejaksan RT.0O5 RW.01 DesaPedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegaltertanggal 04 Mei 2011 ;e 1 (satu) bendel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W9.32680AH.05.01.TH.2011 tertanggal 28 September2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah JawaTengah ;e Surat Nomor : 00001/CollTegal/SPI/08/2011 tertanggal 18Agustus 2011 perihal Surat Panggilan I ;e Surat Nomor : 00002/CollTegal/SPI/08/2011 tertanggal 22Agustus 2011 perihal Surat Panggilan II

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusanJudex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta),oleh karenanya Pemohon Kasasi menolak putusan tersebutkarena Judex Facti menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya karena putusan tersebut sangat tidakmencerminkan keadilan, yang mana dalam putusannyaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak memeriksadengan keadilan dan perikemanusiaan dan yang terlebihlagi tidak mempertimbangkan hak azasi manusia yangmelekat pada diri Pemohon Kasasi.

Majelis Hakimmenjatuhkan hukuman pidana kepada Pemohon Kasasidengan penuh kebencian sehingga mengeyampingkankeadilan, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta tersebut tidak layak untuk dipertahankan danharuslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan azaskeadilan dan hak azasi manusia;Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2013202.

Jakarta menjadi hukuman seumur hidup yang menurut PemohonKasasi sangat sangat tidak adil dan tidak memandang Pemohon Kasasisebagai manusia biasa, tetapi memandang Pemohon Kasasi dengan penuhkebencian;Bahwa putusan tersebut tidak adil karena menurut hukum perbuatan Terdakwabelum berakibat kepada orang lain, karena narkotika dan psikotropika yangdibawa oleh Terdakwa belum sampai ke tangan orang lain dalam hal ini belumdikonsumsi oleh orang lain dan dengan demikian dapat dikatakan belum terjadikerugian

20(dua puluh) tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan TingkatPertama dan diubah menjadi pidana seumur hidup oleh PengadilanTingkat Kedua atas perobuatan Terdakwa yang belum berakibat kepadaorang lain dan/atau perbuatan Terdakwa belum merugikan kesehatanorang lain ;11.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan penjatuhan pidanaseumur hidup kepada Terdakwa dan hal ini bertentangandengan Pasal 28 D ayat (1) UUD45, Pasal 28 G ayat (1)UUD45 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999tentang Hak Azasi Manusia

:Pasal 28 D ayat (1) UUD45:1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungandan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ;Pasal 28 G ayat (1) UUD45: 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atasrasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi,**);Pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Bahwa perlu diketahui dan dipahami lahirnya Lembaga Praperadilanadalah karena terinspirasi oleh prinsipprinsip yang bersumber dari adanyahak Habeas Corpus Actdalam sistem Peradilan Anglo Saxon, yang memberiJaminan Fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak mendapatperlindungan hukum.4.

Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka,penangkapan, penggeledahan, penyitaan,oenahanan, dan penuntutan yangdilakukan dengan melanggar peraturan perundangundangan pada dasarnyamerupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia.6.

Bahwa apa yang diuraikan diatas yaitu Lembaga Praperadilan sebagaiupaya Pengawasan Penggunaan Wewenang guna menjamin PerlindunganHak Asasi Manusia telah dituangkan secara tegas dalam Konsideranmenimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit dan ruhatau Jiwa KUHAP yang berbunyi :(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukumberdasarkan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi HakAsasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaankedudukannya didalam hukum

Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjungtinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukumpresumption of innosence atau azas praduga tak bersalah menjadipenjelasan atas pengakuan kita tersebut.

Bahwa sebenarnya dari hasil penyelidikan Termohon telahditemukan fakta hukum bahwa persoalan hukum antara Para Pemohondengan Saudara Martias (Pelapor) adalah perkara perdata namuntindakan Termohon sangat tergambar jelas' telah melaukankesewenangwenangan kepada diri Para Pemohon dan bertentangandengan asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.10.

Pasal 28 ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yangbersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkanperlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, ayat(5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuaidengan prinsip negara hukum yang demokratis, makapelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkandalam peraturan perundangundangan ;c.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugatbaik secara materiel maupun secara imateriel, dengan terbitnyaobjek sengketa maka hak asasi Penggugat sebagai manusia danhak sebagai Warga Negara Republik Indonesia serta hak politiksebagai anggota masyarakat terampas secara paksa, diperlakukansecara diskriminatif, Penggugat mengetahui bahwa di KementerianDalam Negeri ada usul Pemberhentian Anggota DPRD Provinsiyang sudah melebihi satu tahun tidak diproses, usul PemberhentianPenggugat dalam

,Bahwa Surat Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Nomor2.368/K/PMT/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, perihal PerlindunganHukum yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan tembusannyadisampaikan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, perihalPerlindungan Hukum. Pada intinya surat tersebut menyatakan :1.3.1. Bahwa pada tanggl 7 Februari 2014, Sdr. H.

Arudji Kartawinata yang telah distop sejak dikeluarkannya SKMendagri tanggal 7 Februari 2014.Terkait dengan hal tersebut dan sesuai dengan kewenangan KomnasHAM yang diatur dalam pasal 89 ayat (3) jo. 3 ayat (2) dan pasal 17 UUNo 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memintaklarifikasi terkait pengaduan ini dan meminta Saudara melaksanakanPutusan Pengadilan tersebut.

Bahwa dengan Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta, telah merampas Hak Azasi Manusia PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat sebagai manusia yang dilindungi UndangUndang, merampas hak konstitusional Pemohon Kasasi / Terbanding /Penggugat sebagai warga negara Indonesia, telah merampas amanahyang diberikan oleh konstituen "pemilih" Pemohon Kasasi / Terbanding /Penggugat hasil Pemilu tahun 2009 secara paksa, tanpa alasan, tanpakesalahan, tanpa pemberitahuan, tanoa pemberhentian