Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 59/G/2023/PTUN.SMG dari daftar register perkara ;3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.322.000 (Tiga ratus Dua puluh Dua ribu rupiah) ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon atas Pencabutan Permohonan dalam Perkara Nomor : 1/P/FP/2018/PTUN.PBR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Permohonan dalam perkara Nomor : 1/P/FP/2018/PTUN.PBR. dari Buku Register Permohonan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

PENETAPANNomor: 1/P/FP/2018/PTUN.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Permohonan Untuk Memperoleh PutusanAtas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/AtauTindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan pada Tingkat Pertama danTerakhir, memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah inidalam permohonan antara: SUTJITRA, Tempat & Tanggal Lahir : Pekanbaru, 05 Februari 1957Kewarganegaraan Indonesia

ARIEF WIDIANSYAH, S.T.Kelimanya warganegara Indonesia, Pekerjaan : PNS padaKantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Alamat : Jalan PepayaNo. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.62/60014.71/IV/2018 tanggal 03 April 2018;untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ; Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tersebut: 1.

Telah membaca Permohonan yang diajukan oleh Pemohontertanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2018 denganNomor Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN PBR;2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor : 1/PENMH/2018/PTUN.PBR, Tanggal 27 Maret2018 tentang Penujukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan permohonan ini; 3.

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 1/PENPPJS/2018/PTUN.PBR, Tanggal 27 MaretPenetapan Pencabutan Permohonan No.1/P/FP/2018/PTUN.PBR.Halaman 2 dari 8 halaman2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru SitaPengganti; 20 nn 2 nnn nnn nn nn nnn ne ncn nn nc nn nanan ncnn nanan4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru Nomor: 1/PENHS/2018/PTUN. PBR,Tanggal 28 Maret 2018, tentang Hari Sidang Pertama;5.

., Panitera PenggantiPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh KuasaPemohon dan Kuasa Termohon.;7 227 7HAKIM HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS HAKIM,WAHYUDI SIREGAR,S.H., M.H.

, Surat Permohonan Pinjaman, Form Putusan Dan Pencairan Pinjaman, Sistem Layanan Informasi Keuangan, Surat Keterangan Usaha, FC Kartu Keluarga Dan BPKB

Berkas Kredit Pinjaman An Sanapi Yang Terdiri Dari : FC KTP, Data Realisasi FC Kartu Keluarga, Surat Ket Usaha, Surat Pengakuan Hutang Sistem Layanan Informasi Keuangan, Data Statis Pinjaman, Form Putusan Dan Pencairan Pinjaman, Form Permohonan Pinjam Surat Pernyataan Blokir Rekening, Permohonan Asuransi AMKKM, Detil Monitoring Dan BPKB

Surat Pengakuan Hutang, System Layanan Informasi Keuangan, Surat Keterangan Usaha, FC Kartu Keluarga, Data Statis Pinjaman, Surat Pernyataan Blokir Rekening, Surat Permohonan AMKKM, Detil Monitoring, FC Kartu Keluarga, Form Permohonan Pinjaman, Form Putusan Dan Pencairan Pinjaman, Dan BPKB

Kredit Pinjaman An NASIR Yang Terdiri Dari : FC KTP, Kartu Angsuran, Surat Pengakuan Hutang, System Layanan Informasi Keuangan, Surat Ket Usaha, FC Kartu Keluarga, Data Statis, Detil Monitoring, Surat Kuasa Debit Rekening, Surat Pernyataan, Surat Kuasa, Surat Kuasa, Form Putusan Dan Pencairan Pinjaman, Form Permohonan Pinjaman, BPKB

, Data Realisasi, Surat Pengakuan Hutang, System Layanan Informasi Keuangan, Surat Ket Usaha, Form Analisis Dan Evaluasi, Data Statis, Surat Pernyataan Blokir Rekening, Surat Permohonan Asuransi Amkkm, Detil Monitoring, Form Putusan Dan Pencairan Pinjaman ,Form Permohonan Pinjaman, FC Kartu Keluarga Dan BPKB

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 45/G/2022/PTUN.SBY , tanggal 28 Juli 2022 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat ;-------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41/G/2019/PTUN.SBY tanggal 05 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah

PUTUSANNOMOR : 247/B/2019/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkatbandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: 1. GO. HENRY UTAMA.

NURAINI SITI HAJIJAH 5Kesemuanya adalah Warga negara Indonesia dan bekerjasebagai Karyawan dari CV Vision Media, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 20 April 201 9;Putusan 247/B/2019/PTTUN.SBY, Halaman 2 dari 14 Halaman Selanjutnya disebut sebagaiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut 5Telah M@MbDaCA :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret dari register perkara dalam perkara Nomor 27/G/2021/ PTUN.BNA;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 303.000,- (tiga ratus tiga tiga ribu rupiah);

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;-------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 53/G/2014/PTUN.MKS tanggal 18 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;------------------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Penggugat/Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima

PUTUSANNOMOR : 28/B/2015/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : MAHMUD HAMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, bertempat tinggal di Jalan Bitoa Lama No.4, RT.001/RW.004, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 53/G/2014/PTUN.Mks, tanggal 18 Desember 2014 beserta suratsurat yang berkaitan ; 222 eon one noe eenTelah membaca Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutanGENGAN SENGKETA, IIL; ~ mam man ttt entTENTANG DUDUKNYA PERKARABahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarmengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya Sengketasebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor :53/G/2014/PTUN.MKS

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk Peradilantingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.1.812.000,(Satu juta delapan ratusdua belas ribu rupiah); 2+ 222 22 noe eon non enn ene noeBahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal18 Desember 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugatdan Tergugat Il Intervensi maupun kuasanya masingmasing;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha

bandingdengan maksud agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara agar membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan mengabulkan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telahmengirimkan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas/Inzage masingmasingtanggal 18 Pebruari 201 5; 27202 22+ 22 one one nnn non non een nneTENTANG

Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka secaraformal yuridis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakanpermohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:53/G/2014/PTUN.MKS tanggal18 Desember 2014 beserta seluruh berkas perkara banding a quo

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; ----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 67/G/2013/PTUN-MDN tanggal 20 Nopember 2013 yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------------

PUTUS AN Nomor : 26/B/2014/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:WALIKOTA BINJAI ; ~ Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.6 KotaBinjai, dalam hal ini memberi kuasa kepada1. Melfa Fajarina Siagian, SH.

Memori Banding Nomor: 67/G/2013/PTUNMDNtertanggal 13 Desember 2013, yang pada pokoknya keberatan atas PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dan memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Medan Nomor: 67/G/2013/PTUNMDN tanggal 20 Nopember2013. dan menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan KontraMemori Banding tanggal 19 Desember

bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 67/G/2013/PTUNMDN tanggal 20 Nopember 2013 dihubungkandengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dariPara Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perludipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermatoleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;Halaman 9 dari 12

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2.

Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret2014 oleh kami: H.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN-SRG dari register perkara; 3. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000.- ( Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah );

PENETAPANNOMOR 8/G/2017/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkanpenetapan dalam sengketa antara: RIZAL SYAMSU MAULANA, SE., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Propinsi Banten, Bertempat Tinggal diKomplek Citra Gading Blok E 5/9 RT/RW 002/006, KelurahanKarundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang

Agus Suhendar, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian SengketaHukum, Biro Hukum Setda Propinsi Banten.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/402Huk/2017,Tanggal 8 Februari 2017 ; Selanjutnya disebut TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; 1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:8/PENDIS/2017/PTUNSRG, Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Lolos Dismissal; 2.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:8/PENMH/2017/PTUNSRG, Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; 3. Telah membaca surat penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 8/G/2017/PTUNSRG,Tanggal 26 Januari 2017 ; 4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/PENPP/2017/PTUNSRG,Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; 5.

permohonan pencabutan gugatanperkara Nomor 8/G/2017/PTUNSRG dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkaraPenggugat, maka oleh karena itu, kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serangdiperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 8/G/2017/PTUNSRG dari register perkaradan kepada Penggugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara; Mengingat, Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara dan ketentuanketentuan lain yang

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret PerkaraNomor 8/G/2017/PTUNSRG dari register perkara; 3. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar' biaya perkara sejumlahRp. 184.000. ( Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah ); Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, oleh kami M.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 74/G/2014/P.TUN.Mks dari Buku Register Perkara; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 361.000.- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);-------------------------------------------------

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA *Kami Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa, memutus dan rnenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah rnenjatuhkan Penetapan dalamperkara antara:I. Amiruddin Abbas, SE.

UU/IX/2014, tanggal 26September 2014, selanjutnya disebut sebagaiTergugat 3Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah mernbaca1 Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 19 September 2014 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada tanggal 19 September 2014 dibawah register Nomor :74/G/2014/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 29 Oktober2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 22 September 2014 Nomor : 74/PENDIS/2014/P.TUN.Mks,tentang

Pemeriksaan dengan acara biasa ;3 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 22 September 2014 Nomor : 74/PEN/G/2014/P.TUN.Mks,tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutusperkara tersebut: 4 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 22 September 2014 Nomor : 74/PEN/G/2014/P.TUN.Mks,tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendamping MajelisHakim tersebut: 5 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar

;Mengingat Pasat 76 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndangNornor : 9 Tahun 2004, tentang perubahan UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor :51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 tentang Peradila Tata Usaha Negara serta peraturan danketentuan lain yang terkait ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;2 Memerintahkan

kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar untuk mencoret perkara Nomor : 74/G/2014/P.TUN.Mksdari Buku Register Perkara;3 Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.361.000.

MENGADILI- Menerima permohonan banding Para Penggugat / Para Pembanding; ---------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 34/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 8 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

PUT USANNOMOR : 37/B/2016/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padaperadilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex(031 8292138 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttunSurabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara e1.PAING, Warga Negara

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 37/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Pebruari2016tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini di tingkat banding; 20 ne onn none2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor34/G/ 2015/PTUN.SBY. tanggal 8 September 2015; Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 37/B/2016/PTTUNSBY.3.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp. 492.500, (empat ratus sembilan puluhdua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umumtanggal 8 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat,Kuasa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telahmengajukan permohonan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya

tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 17September 2015 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukankepada Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi / ParaTerbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/G/2015/PTUN.SBY. tertanggal 18 September 2015 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembandingmengajukan Memori Banding tertanggal 3 Nopember 2015 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3Nopember 2015 dan Memori

Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat IlIntervensi/ Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding tanggal 4 Nopember 2015 yang pada pokoknya ParaPenggugat / Para Pembanding tidak sependapat dengan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaPREIMUTOSK@M $esensseeeee eee eee1) Mengabulkan Permohonan banding Para Pembanding untukS

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negata Ambon untuk mencoret perkara Nomor15/G/2021/PTUN.ABN dari Buku Induk Register Perkara ; 3. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 255.000,- (duaratus lima puluhlimaribu rupiah). ---------

PENETAPANNOMOR :15/G/2021/PTUN.ABN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon,setelanhmembacaSuratGu gatan Penggugattertanggal 27 April 2021 yangtelahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon melaluiAplikasiE Court padatanggal 27 April 2021, danselanjutnyatercatatkedalam RegisterPerkaraNomor 15/G/2021/PTUN.ABN., dalamperkaraantara : Nama 5 MATHEOS DIAS ax22ennnnnn enn ennennennrrrsesnmnmnninnnsssnimmmninnnnineKewarganegaraan = INdON

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Juli 2023 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat ; ----------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 22 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara

SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :LO CUNDILO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggaldi Jalan Mulyosari Prima 1/16, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. JUSTIN MALAU, SH., MH., M.Kn. ; 2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 274/PEN/2019/PT.TUN .SBY tanggal 17 Desember 2019tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81 /G/2019/PTUN . SBY tanggal 22 Oktober 2019 ; . Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat surat tersebutdalam Bundel Adan BundelB, serta suratsurat lain yang berhubungandengan sengketa tata usaha negara inl; .

5 Putusan No. 274/B/2019/PT.TUN.SBYdiberitahukan kepada Terbanding / Penggugat sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 81/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 6 Nopember 2019 ;Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan memoribanding tanggal 12 Nopember 2019 yang diterima dikepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Nopember 2019, yang pada intinyamohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayauntuk Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor:81/G/2019/PTUN.SBY tanggal 22 Oktober 2019 dan telah diberitahukankepada pihak Terbanding /Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuantertanggal 12 Nopember 2019; Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukanmemori banding tanggal 2 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Desember 2019, yangpada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya

Nomor: 81/G/2019/PTUN.SBY tanggal 22 Oktober 2019 dan telahdiberitahukan kepada pihak Terbanding /Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Desember 2019;Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat mengajukan kontramemori banding tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Desember 2019, yangpada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraHal

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; ----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 32/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 10 Juli 2013 yang dimohon banding; ---------- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); ------------------------------------------------------------------------------------

PUTUSANNomor: 145/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ao PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidangdi Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, Kompleks MedanEstate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : IR.

KHOMAIDIHAMBALI ...HAMBALI SIAMBATON, SH, MH, WargaNegara Indonesia, Advokat /Penasehat Hukum,berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 315, KelurahanTeladan, Kecamatan Kisaran Timur, KabupatenAsahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal22 April 2013, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING; 00202002020Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca;L.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:145/B/2013/PTTUNMDN tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penetapan Majelis

Hakimyang memeriksa sengketa ini; Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:32/G/2013/PTUNMDN tanggal 10 Juli 2013; Berkas perkara, suratsurat bukti, saksi yang diajukan oleh pihakpihak, dan suratsuratyang berkenaan dengan perkara ini; Telah membaca penetapan Ketua Majelis Nomor: 145/Pen.HS/2013/PT.TUNMDNtanggal 21 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang untuk perkara ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Tata Usaha Negara Medan, sehingga diambilalihmenjadi pertimbangan di tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 32/G/2013/PTUNMDN tanggal 10 Juli 2013harus dikuatkan; Menimbang ...Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 32/G/2013/PTUNMDN tanggal 10 Juli 2013 tersebut yang dimohon bandingdikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Tergugat/Terbanding, tetap

dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:32/G/2013/PTUNMDN, tanggal 10 Juli 2013 yang dimohon banding; Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dan padatingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 ( Dua ratus lima puluh ribuDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim TinggiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin,tanggal 28 Oktober 2013,oleh kami JAYATAN SIHOMBING,SH. yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000, - (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 8 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSANNOMOR 247/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding denganacara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasipengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalamsengketa antara:SITUM, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempattinggal di Talun Juwet RT.02 RW.06 Desa

Ngimbang Buluk, DesaSlaharwotan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, alamatemail : bachtiyarlawoffice@gmail.com;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor247/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding;2.

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor74/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 8 November 2021;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 247/PENHS/2021/PT.TUN.SBY.tanggal 25 Januari 2022 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;4.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara inisebesar Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 74/G/2021/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam siding yang terbukauntuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, denganpenyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui SistemInformasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal8 November 2021;Putusan

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor74/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 8 November 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada keduatingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal25 Januari 2022 oleh Dr.

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 40/G/2020/PTUN.SRG tanggal 18 Februari 2021 yang dimohonkan banding;
• Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; ---- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2014/PTUN.SBY, Tanggal 20 November 2014 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu

PUTUSANNOMOR : 92/B/2015/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaRANE nt a1.SUNARDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat RT.003,RW.001, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, KotaSurabaya, selanjutnya disebut sebagai ;.... PENGGUGAT ; . NY.

;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :15/DIRUTPJ/SK/VI/2014 tertanggal 16 Juni2014, selanjutnya disebut sebagai; TERGUGAT Il INTERVENSI/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;Telah membaca : 29929 2n nn nnn nn nnn nnn nn nnn en ne ncn nn ncn ncn nnn1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 92/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Juni2015 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa tata usaha negaraLGIS@DUT 5~~~ ~~ nnn

nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn meme nn nnnPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2014/PTUN.SBY.

sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya padahari Rabu tanggal 1Juli 2015 oleh kami, DILMAR TATAWI, SH. selakuHakim Ketua Majelis, DJOKO DWI HARTONO, SH.. dan H.

MH Masingmasing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantuENY ENDRIASTUTI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihakyang bersengketa...Dd yang bersengketa.Hakim Anggota Ketua MajelisDJOKO DWI HARTONO, SH. DILMAR TATAWI, SHH.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; ---------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 36/G/2019/PTUN.KPG tanggal 19 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh

PUT USANNOMOR : 230/B/2019/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusansebagai berikutdalam sengketa antara : 20000 =Drs A.

Selanjutnya disebut sebagai : anna ne nec ce neces TERBANDING/ TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Tela WI@thBaea = ~~ nen nnn nnn nnn nen nme nnn nnn nennnn ne mannananananmenncnar1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :230/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa iniGi TINGKat BARGING ~n nnn nnn nnn rrr cnn nnn nnn nnnmnmnnnnnnn2.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :36/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 19 Juli 2019 ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini; + sen ono non nnn non noe nnn ne ree none nne4.

Tata Usaha Negara KupangNomor : 36/G/2019/PTUN.KPG tanggal 19 Juli 2019, sesuai dengan AktaPermohonan Banding tertanggal 26 Juli 2019, dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Juli 2019 ; Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Penggugat telah melengkapipermohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Oktober 2019,yang pada intinya

memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untukmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :36/G/2019/PTUN.KPG tanggal 19 Juli 2019 ; 2 ena eene eeeMenimbang, bahwa pihak Terbanding / Tergugat tidak mengajukanKotra Memori Banding sesuai Surat Keterangan dari Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Kupang tanggal 24 September 2019 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan