Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0325/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 28 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 13
21 — 13
ternyata tetap tidak menemui Penggugat; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai' hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 12 dari 18 Put.
Register : 23-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.SIT Tanggal 9 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 5
13 — 5
memberikan penetapan ataspermohonan pokok Pemohon dan Pemohon II diatas, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan terlebin dahulu status pernikahan Pemohon danPemohon Il tahap pertama yang dilaksanakan pada tahun 2012, karenapernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebut erat sekali hubungannyadengan apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon II dan sebagai penentuuntuk dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut;Menimbang, bahwa didalam pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 telah ditegaskan
Sit.hal. 8 dari 14dan Pemohon II yang dialaksanakan pada tahun 2012 harus dilihat dariperspektif hukum islam ;Menimbang, bahwa didalam Bab IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islamtelah ditegaskan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhisyarat dan rukunnya, yaitu harus ada:a. Calon suami ;b. Calon ister ;c. Wali Nikah ;d.
Register : 03-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA TANGERANG Nomor 2118/Pdt.G/2020/PA.Tng Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 2
7 — 2
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan
tahunterakhir, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Register : 17-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PA PARE PARE Nomor 246/Pdt.G/2013/PA Pare Tanggal 11 September 2013 — - Penggugat
- Tergugat
8 — 3
8 — 3
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa penggugatdapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban daritergugat, dan setelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan perkarahanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana penggugatmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelumpemeriksaan perkara, dan tergugat belum
Register : 09-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PA BATAM Nomor 753/Pdt.G/2020/PA.Btm Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 6
14 — 6
Pasal 143ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon danupaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akan kembali rukundan damai dalam rumah tangga bersama Termohon kemudian Pemohonmenyatakan secara lisan mencabut perkara ini dengan persetujuan Termohon;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini
Register : 09-04-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PA BATULICIN Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Blcn Tanggal 20 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 9
18 — 9
YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841K/Padt/1984 ditegaskan bahwa Pemohondapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Termohon, dan setelah ada jawaban dari Termohon makapencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dariTermohon.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohonmengajukan permohonan' pencabutan atas perkaranya sebelumpemeriksaan perkara dan Termohon belum mengajukan
Register : 25-08-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 628/Pdt.G/2020/PA.Dp Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohondapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Termohon, atau setelah Termohon menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTermohon;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabutpermohonannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakanselesai;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses
Register : 20-08-2013 — Putus : 18-09-2013 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTA BANDUNG Nomor 137/Pdt.G/2013/PTA.Bdg Tanggal 18 September 2013 —
14 — 8
14 — 8
persidangan, hal ini berarti Pengadilan secaratersirat telah meyakini adanya gugatan Penggugat dan tidak pernah mengingatkanbahwa surat gugatan belum ditandatangani demikian juga Tergugat tidak adatanggapan, patut diduga surat gugatan yang diberikan kepada Tergugat telahditandatangani berarti syarat formil telah terpenuhi dan bukan merupakanpelanggaran terhadap pasal 118 HIR;Menimbang, bahwa peristiwa diatas dapat dikategorikan adalah kelalaianPengadilan merupakan pelanggaran terhadap pasal 119 HIR yang ditegaskan
Register : 13-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 02-05-2020
Putusan PA BATAM Nomor 912/Pdt.G/2019/PA.Btm Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
Pasal 143ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPenggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat danupaya tersebut berhasil, Kemudian Penggugat menyatakan akan kembali rukundan damai dalam rumah tangga bersama Tergugat kemudian Penggugatmenyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa
Register : 11-09-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PA MALANG Nomor 1608/Pdt.G/2013/PA.Mlg Tanggal 28 Nopember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6 — 3
6 — 3
pertimbangan berikut ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dinyatakan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal tersebut diatas, didalamketentuan pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor Tahun 1989 juga telahditegaskanb ahwa dalam sidang perdamaian tersebut harus datang secarapribadi, dan bahkan dalam ayat (3)nya ditegaskan
Register : 14-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 790/Pdt.G/2020/PA.Dp Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 20
52 — 20
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, makapencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dariTergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesail;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah
Register : 20-09-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PA PALU Nomor 656/Pdt.G/2016/PA.PAL Tanggal 19 Oktober 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
11 — 3
11 — 3
Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwaPemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum adajawaban dari Temohon, dan setelah ada jawaban dari Termohon makaHal 3 dari 5 hal.
Register : 15-01-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA PADANG Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Pdg Tanggal 5 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 1
19 — 1
Oleh karenanya, maka perlu Aguslim bin AbuSamah (kakek kandung dari Anandhita Putri Yoan binti Yohanes)ditegaskan dan atau ditunjuk sebagai kuasa/wali untuk melakukanperbuatan hukum untuk mengambil Tabungan Pensiun (TASPEN)dan gaji pensiun dari isteri anak lakilaki Kandung Pemohon yangbernama Anita Dewi binti Bgd.
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PA BATULICIN Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Blcn Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 16
19 — 16
Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabutperkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, dansetelah ada jawaban dari Termohon maka pencabutan perkara hanya dapatdikabulkan apabila ada persetujuan dari Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohonmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaanperkara dan Termohon belum
Register : 17-02-2016 — Putus : 04-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 44/Pdt.P/2016/PA Sgm Tanggal 4 Maret 2016 — Pemohon I
Pemohon II
46 — 8
46 — 8
Olehkarena itu dengan mengambil alin yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, yang abstraksi hukumnyaadalah gugatan/permohonan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun2014 Mahkamah Agung RI halaman 144 ditegaskan bahwa jika dalampemeriksaan permohonan isbat nikah ternyata si suami masih terikat dalamperkawinan yang
Register : 27-08-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 01-11-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 578/Pdt.G/2014/PA.Sgm Tanggal 13 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 8
10 — 8
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untukmenghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah
, yangmeninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat danhingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;e bahwa usaha keluarga tergugat yang dilakukan untuk merukunkanpenggugat dan tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat adanya aktifitas pasangan suami istri dalam membentukkebahagiaan rumah tangganya dengan baik di dalam satu atap rumah dansatu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan
kehilangan kebahagiaan sebagai representasiketerikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakimbahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengannilainilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dimana penggugat dan tergugat tidak dapat lagi mewujudkankebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan
Register : 14-08-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA SERANG Nomor 1991/Pdt.G/2020/PA.Srg Tanggal 28 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
14 — 0
Putusan No.1991/Padt.G/2020/PA.Srgdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteridan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e,serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yangtidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor
atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
Register : 22-04-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Krg Tanggal 20 April 2015 — Terdakwa WAHYU TRI HASAN MUSTOFA Als BLACAN Bin SURIPTO
20 — 6
20 — 6
pengertian narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baiksintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;Menimbang, bahwa penggolongan narkotika dalam Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 ditegaskan
dalam pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa narkotika dalamUndang Undang ini digolongkan kedalam 3 golongan, yaitu : narkotika golongan I,narkotika golongan II dan narkotika golongan III ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan narkotikagolongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembanganilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangattinggi
golongan I, sehingga dengan demikian unsur menggunakan narkotikagolongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis telah terpenuhi ;3) Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telahmengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika,antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan
Register : 11-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.PST Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 6
17 — 6
Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.PstKompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan
12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan
terbuktiHalaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Pstdan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, olehkarenanya berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir Majelis Hakimberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat dikabulkanjuga dengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh(hadhanah) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimanaakan ditegaskan
Register : 04-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 21-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2326/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 7 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 4
8 — 4
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadikarena alasan bahwa antara suami Istri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, berkenan untuk menerima dan memutus sebagai berikut :1.
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteral;2.