Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 12-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
PT CYBERS GLOBAL INDONESIA
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK
54 — 31
  • Penggugat:
    PT CYBERS GLOBAL INDONESIA
    Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-05-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 29-11-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 18 Oktober 2022 — GIMASE SETIA SEJAHTERA
Tergugat:
HAFIZUL HAQ
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
44 — 32
  • GIMASE SETIA SEJAHTERA
    Tergugat:
    HAFIZUL HAQ
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-0201 — Upload : 03-12-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 56/PDT/2018/PT PLK
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, dkk.
75 — 47
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah, dkk.
    Ayat 2 Sistem Pengendalian InternPemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SistemPengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
    dan/Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT PLKatau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangannegara/ daerah, c.
    Pengoordinasian dan sinergipenyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangannegara/ daerah dan pembangunan nasional bersamasama denganaparat pengawasan intern pemerintah lainnya, g. Pelaksanaan reviu ataslaporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat, h.
    Pelaksanaansosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistempengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintahdaerah, dan badanbadan yang di dalamnya terdapat kepentingankeuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/ atauPemerintah Daerah, i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkanpenugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan, j.Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasijabatan fungsional auditor, k.
    192 Tahun 2014Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, PeraturanBadan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang StandarPemeriksaan Keuangan Negara, Standart Audit Intern PemerintahIndonesia, Permenpan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standart Audit APIP,Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia olehAsosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tanggal 30 Desember 2013,Pasal 1 Angka 22 Undang Undang
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 181/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 18 Nopember 2019 — BAIQ INDUWATI Diwakili Oleh : WINDA RATNANINGRUM, SH
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB
Terbanding/Tergugat II : ANGGI SUWITO Direktur PT. Hasta Karya Darma
56 — 20
  • BAIQ INDUWATI Diwakili Oleh : WINDA RATNANINGRUM, SH
    Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTB
    Terbanding/Tergugat II : ANGGI SUWITO Direktur PT. Hasta Karya Darma
    GUBERNUR/PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARABARAT, berkedudukan di Jl. Pejanggik, KotaMataram, yang dalam hal ini memberikan Kuasakepada: H. RUSLAN ABDUL GANI, SH., (KepalaBiro Hukum Setda Prov. NTB), FATIMAH RITAWATISIREGAR, SH., M.Si. (Kepala Bagian BantuanHukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Prov.NTB) dan AANG RIZAL ZAMRONI, SH., MH. Putusan No. 181/PDT/2019/PT.MTR. Hal 1 dari 11(Kasubbag Sengketa Hukum Setda Prov.
    Bahwa tanah sengketa milik Penggugat tersebut saat ini diakuisebagai tanah asset Pemerintah Daerah Propinsi NTB (Tergugat 1) yangdijadikan Lokasi Work Shop Dinas PU Prov. NTB.6. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 1, tanah sengketa sebagaiasset Tergugat 1 tersebut diperoleh/ berasal dari hasil ruislag antaraPutusan No. 181/PDT/2019/PT.MTR.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Tanah
Putus : 09-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 7 / PDT.G / 2015 /PN.Tgt.
Tanggal 9 September 2015 — Aminullah S.Sos Bin Achmad Maggu - Kantor Kelurahan Tanah Grogot - Pemerintah Kabupaten Paser - Kantor Kecamatan Tanah Grogot - Bank Kaltim Cabang Tanah Grogot
75 — 14
  • Aminullah S.Sos Bin Achmad Maggu- Kantor Kelurahan Tanah Grogot- Pemerintah Kabupaten Paser- Kantor Kecamatan Tanah Grogot- Bank Kaltim Cabang Tanah Grogot
    TanahGrogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur selanjutnyadisebut sebagai pihakTERGUGAT Il;Pemerintah Kabupaten Paser: beralamat di Jl. Noto Sunardi No.1 Tanah Grogot, Kec.Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timurdalam hal ini di waliki oleh H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-11-2021 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 19 April 2022 — TITAN INVESTAMA NASIONAL
2.PEMERINTAH RI Cq DEPKUMHAM Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN RAHASIA DAGANG
48 — 33
  • TITAN INVESTAMA NASIONAL
    2.PEMERINTAH RI Cq DEPKUMHAM Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN RAHASIA DAGANG
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 17/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 7 Maret 2016 — - RUDIASA ZAI (PEMOHON) - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA (TERMOHON)
117 — 11
  • - RUDIASA ZAI (PEMOHON)- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA (TERMOHON)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2009
Tanggal 25 Agustus 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG VS PT WAI HITAM
56 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN DAN PEMBERDAYAAN BUMN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA WILAYAH II PALEMBANG Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALEMBANG VS PT WAI HITAM
    yang mengatur, maka berdasarkan hal tersebuttidaklain bahwa Majelis Hakim Judex Facti menyimpulkan dan berpendapat sendiritanpa mencantumkan pasalpasal yang dapat menguatkan pertimbangan hukumtersebut;Bahwa pengurusan piutang Negara yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali adalah mempunyai hak istimewa (privilege) untuk didahulukanpenagihannya sesuai Pasal 1137 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenyatakan: "Hak dari pada Kas Negera, kantor lelang dan lainlain badan umumyang dibentuk aleh Pemerintah
    Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (asas Lex SpecialisOerogat Lex Generale), sehingga bilamana pengurusan piutang negara yangmempunyai sifat kekhususan tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim JudexFacti, pengurusannnya harus ditempuh melalui jalur pengadilan, maka hal tersebutbertentangan dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa dengan demikian, selaku instansi pemerintah yang diberikan kewenanganmelakukan pengurusan piutang Negara macet yang diserahkan pengurusannya olehPT Bank Pembangunan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 19-05-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 92/Pdt.G/2022/PN Tjk
Tanggal 12 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 11
  • dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/PKW/0121/56/1996, tanggal 9 September 1996 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bandar Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah
    Kota Bandar Lampung;
  • Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah mendapatkan laporannya agar Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung mencatat perceraian ini serta mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Khusus Anak
Putus : 10-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Slw
Tanggal 10 Oktober 2016 — xxxxxxxxxxxxxxxxx
95 — 11
  • pidana kepada Anak-anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun DAN kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal selama 6 (enam) bulan
    Menjatuhnkan pidana kepada Anakanak tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 2 (dua) tahun DANkewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakanoleh Pemerintah Kabupaten Tegal selama 6 (enam) bulan; 3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Anakanak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Anakanak tersebut tetap berada dalam tahanan; 5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.Q. GUBERNUR JAWA TIMUR C.Q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER C.Q. DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER VS ASBIDIN P.ASMI, DKK
47 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.Q. GUBERNUR JAWA TIMUR C.Q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER C.Q. DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBERVSASBIDIN P.ASMI, DKK
    2010 melalui kuasa hukumnyayang pada intinya Para Penggugat mengajukan gugatan perdata, terhadapTergugat, atas surat gugatan Para Penggugat yang demikian itu adalahkabur dan/ atau tidak sempurna karena kekurangan subyek hukum,mengingat Tergugat bukan pemilik langsung dari pada PDP KabupatenJember, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 821.22/259/436.02/2007 Tergugat adalah diangkat oleh Bupati Jember, mengingatselama ini Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jemberadalah milik Pemerintah
    Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah dalammenerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkankedudukan Tergugat/ Permohon Kasasi sebagai pihak yang dianggap telahmelakukan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum padahal jelas dantegas Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember hanyalahmemiliki hak pengelolaan sebagai bagian unit kerja Pemerintah
    Bupati Pemerintah Kabupaten Jember;Bahwa, oleh karenanya Bupati Jember sebagai pejabat politik PemerintahKabupaten Jember yang seharusnya dimasukan/ didudukkan sebagai pihakdalam perkara ini, bukan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) KabupatenJember yang hanya mengelola.
    olehPembanding, maka terjadilan perdamaian antara warga Ketajek yangdiantaranya adalah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (almarhumP.Djasmo) dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Winarno, sesuaiSurat Kepala Daerah Tingkat Il Jember Nomor: 592.2/011/436.010/2000,perihal: Pembayaran Ganti Rugi Tanah Ketajek, tanggal 5 Januari 2000,yang ditujukan kepada Sdr.Direktur PDP Kabupaten Jember; Karena telahterjadi perdamaian dan ditindak lanjuti dengan pemberian ganti rugi atau taliasih oleh Pemerintah
    UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNo.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Bahwa selanjutnya sesuai buku Laporan Per Triwulan tahun 2007 SeksiSengketa, Konflik dan Perkara, Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember April 2007, dinyatakanbahwa Bupati Jember atas nama Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2717 K/Pdt/2014
Tanggal 21 April 2015 — MUCHAMAD UMAR SYAHID VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT DI JAKARTA cq. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PURWODADI, DK
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUCHAMAD UMAR SYAHID VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq. BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT DIJAKARTA cq. BANK RAKYAT INDONESIA CABANGPURWODADI, DK
    TubunNomor 01, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2014,PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANGNEGARA PUSAT DI JAKARTA cq. KAKANWIL BADANURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA ODISEMARANG cq.
    Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pelawan;Pelawan adalah Warga Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4huruf (g) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan Konsumen/DebiturTerlawan, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;Pelaku usaha dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia diJakarta cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta cq.
    Dasar Hukum Diajukan Gugatan Perlawanan Terhadap:1.Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Menteri Keuangan RI diJakarta cq. Bank Rakyat Indonesia Pusat di Jakarta cg. Bank RakyatIndonesia Cabang Purwodadi yang beralamat Kantor di Jalan KS. TubunNomor 01 Purwodadi Grobogan Jawa Tengah;Selanjutnya disebut sebagai Terlawan ;. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Menteri Keuangan RI diJakarta cq. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakartacq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/Pdt/2021
Tanggal 31 Maret 2021 — SANGKIN bin EMAN bin LOYO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR JAWA BARAT cq BUPATI KARAWANG cq CAMAT BATUJAYA cq KEPALA DESA BATUJAYA DKK
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANGKIN bin EMAN bin LOYO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAcq GUBERNUR JAWA BARAT cq BUPATI KARAWANGcq CAMAT BATUJAYA cq KEPALA DESA BATUJAYA DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-02-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01G/HUM/2004
Tanggal 21 Februari 2008 — LEONG AYAMSATU PRIMADONA ; PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
120 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEONG AYAMSATU PRIMADONA ; PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 25-03-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 11/PDT/2014/PT.PLG.
Tanggal 25 Maret 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ MENTERI DALAM NEGERI, QQ GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, QQ BUPATI BANYUASIN, QQ CAMAT SUAK TAPEH, QQ Kades Tanjung Laut dkk
26 — 10
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ MENTERI DALAM NEGERI, QQ GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, QQ BUPATI BANYUASIN, QQ CAMAT SUAK TAPEH, QQ Kades Tanjung Laut dkk
    ., Pekerjaan Kades Tanjung Laut dan bertempattinggal di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, KabupatenBanyuasin, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ MENTERIDALAM NEGERI, QQ GUBERNUR PROVINSI SUMATERASELATAN, QQ BUPATI BANYUASIN, QQ CAMAT SUAKTAPEH, sebagai Terbanding III semula Tergugat IT;DIREKTUR PT SRI ANDAL LESTARI (PT SAL) berkantor dijalan Mayor Ruslan No. 2000 Palembang, sebagai Terbanding IVsemula Tergugat IV;dalam perkara ini Terbanding I, Terbanding
    Persidangan dan masalah Surat Keterangan Tanah (SKD Fiktif)sebagaimana dituduhkan oleh Pembanding, Pembanding tidak dapatmembuktikan atas tuduhan tersebut, dan para Terbanding sendiri sudahmembantahnya dan Surat Keterangan Tanah (Stff) tersebut diterbitkan olehTerbanding I dan Terbanding Il sesuai dengan prosedur dan ketentuan yangberlaku sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Terbanding I danTerbanding II.Bahwa mengingat para Pembanding sendiri mendalilkan memiliki LahanUsaha yang didapat ijin dari Pemerintah
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sit
Tanggal 14 Nopember 2023 — David Adjie Kantor ATR/BPN Situbondo Pemerintah Desa Tanjung Kamal Susan Raharja, S.E.
28 — 31
  • David AdjieKantor ATR/BPN SitubondoPemerintah Desa Tanjung KamalSusan Raharja, S.E.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 17-06-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 774/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
Ursula Mira Soetino
Tergugat:
Handoko
Turut Tergugat:
1.Siti Chalimah, S.H
2.Pemerintah Kota Surabaya
3.Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya 2
4 — 0
  • Penggugat:
    Ursula Mira Soetino
    Tergugat:
    Handoko
    Turut Tergugat:
    1.Siti Chalimah, S.H
    2.Pemerintah Kota Surabaya
    3.Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya 2
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 08-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 06-04-2018
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Slw
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
Tiolina Lumban Tobing
Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Tegal, cq. Bupati Tegal
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal
3.PPKom
4.Sdr. Kunarto
32 — 0
  • Penggugat:
    Tiolina Lumban Tobing
    Tergugat:
    1.Pemerintah Kabupaten Tegal, cq. Bupati Tegal
    2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal
    3.PPKom
    4.Sdr. Kunarto
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Tanah
Register : 08-05-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 86/PDT.G/2014/PN.BB
Tanggal 20 Nopember 2014 — Penggugat DJAKARIA KOMAR Tergugat Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, C.q. Kepolisian Daerah Jawa Barat, C.q. Sekolah Polisi Negara Cisarua Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
187 — 43
  • PenggugatDJAKARIA KOMARTergugatPemerintah Republik Indonesia, C.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, C.q. Kepolisian Daerah Jawa Barat, C.q. Sekolah Polisi Negara CisaruaBadan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2200 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — JAYADI, S.T VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN BUMN Cq PERUM BULOG Cq PERUM BULOG DEVISI REGIONAL PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT, Cq PERUM BULOG KANSILOG WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAYADI, S.T VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN BUMN Cq PERUM BULOG Cq PERUM BULOG DEVISI REGIONAL PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT, Cq PERUM BULOG KANSILOG WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA