Penggugat danTergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kuranglebih sejak bulan Januari 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadipertengkaran;Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapimengetahui dari pengaduan Penggugat, Penggugat dan Tergugattidak serumah lagi;Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkankarena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepadaPenggugat karena Tergugat terjerat hutang piutang

mengakibatkan antaraPenggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021,Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai dengansekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugattidak pernah bersatu lagi; Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapimengetahui dari pengaduan Penggugat; Bahwa, saksi mengetahui perselishan dan pertengkaranPenggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidakmemberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat karenaTergugat terjerat hutang piutang

Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisinan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidakmemberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat terjerathutang piutang;2.

dipertimbangkan dalam pokok perkara , hal ini diasarkanpada pasal 162 R.Bg yang berbunyi Tangkisan tangkisan ( eksepsi eksepsi ) yang inginTergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dandipertimbangkan sendiri sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama sama dengangugatan pokok , oleh karenanya eksepsi Pembanding semula Tergugat haruslah ditolak :DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara iniadalah mengenai hutang piutang

pencalonan sebagai Bupati / Wakil Bupatidengan klausul yaitu Pembanding semula Tergugat akan menanggung biaya sebesar 70 % danTerbanding semula Penggugat sebagai Calon Wakil Bupati menanggung biaya sebesar 30 % ;Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memorie bandingnyamenyatakan bahwa perkara aquo bukanlah karena akibat terjadinya pencalonan Bupai danWakil Bupati antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugatmelainkan akibat perjanjian pinjam meminjam dan hutang piutang

dengan demikian artinyasemata mata hubungan hutang piutang antara Pembanding semula Tergugat denganTerbanding semula Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris / PPAT No.1,tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris PPAT Sumitro, BA,SH,M.Kn ;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.2 adalah Akta Notaris No.1, tanggal 1 Oktober2010 yang dibuat oleh Notaris Sumitro, BA,SH,M.Kn tentang Perjanjian Pinjam Meminjam,dan bukti T.1 adalah Akta Notaris No.3 , tanggal 1 Oktober 2010 yang dibuat oleh

Tergugat tidak terouka masalah Keungan kepada Penggugatseperti Utang Piutang gaji yang diterima Tergugat;b. Tergugat tidak rutin memberikan nafkah hidup dan nafkahBathin kepada Penggugat selama Pernikahan;4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan 25 Oktober2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dantidak di ketahui lagi keberadaannya (ghoib) hingga sekarang dansudah tidak ada lagi nafkah lahir bathin;5.

tangga Penggugatdan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat diSawah Besar, Jakarta Pusat; Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugatdan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya kelihatan rukun dan harmonis, namun sekarangsudah tidak harmonis karena Tergugat telan lama pergimeninggalkan Penggugat; Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat pergimeninggalkan Penggugat, rumah tangganya sering berselisihmasalanh hutang piutang

No.81/Pdt.G/2019/PA.JPperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Tergugat tidakterbuka masalah Keungan kepada Penggugat seperti Utang Piutang gajiyang diterima Tergugat; Tergugat tidak rutin memberikan nafkah hidup dannafkah Bathin kepada Penggugat selama Pernikahan; dan dari ketidakharmonisan tersebut akhirnya pada bulan 25 Oktober 2017 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah pulang lagi, dantelah tidak diketahui lagi alamat dan/atau tempat tinggalnya dengan

Bahwa dalil gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV tidak jelasmempersoalkan apak utang piutang ataukah menanamkan modal kedalamkoperasi yang didirikan Pelawan.3. Bahwa selain ketidakjelasan halhal apa yang menjadi pokok dari gugatandari gugatan Terlawan I sampai Terlawan IV, dalil gugatan yang disampaikanmenjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).4.

perlawanan dari pelawan adalah terhadap PutusanVerstek perkara perdata No.56/Pdt.G/2011/PNLP tertanggal 09 Pebruari 2012,sebab pelawan tidak menghadiri pemeriksaan hingga putusan dari perkara tersebut;Menimbang, bahwa dalam surat perlawanan Pelawan tersebut dikemukakanhalhal yang pokok antara lain :Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada putusan verstek perkara perdataNo.56/Pdt.g/2011/PNLP, tanggal 09 Pebruari 2012, tidak jelas mempersoalkanapakah antara Para Penggugat dengan Tergugat merupakan utang piutang

Sehingga bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pelawan dalamsurat perlawanannya bahwa antara pelawan dengan para terlawan tidak jelashubungan hukumnya antara utang piutang dengan penanaman modal dalam koperasi,sehingga dalil perlawanan ini tidak beralasan dan tolak.Menimbang, bahwa dari bukti T.II s/d V2 yaitu Berita Acara Sita JaminanNo.10/CB/2011/56/Pdt.G/2011/PNLP, tanggal 02 Desember 2011, yang telahmeletakkan Sita Jaminan terhadap tanah yang terletak di Dusun IV, Desa TanjungMorawa B, Kec.Tanjung

Bahwa Para Pelawan juga tidak pernah ada suatu pemberitahuan ataudiikutsertakan sebagai Turut bertanggungjawab oleh Terlawan Penyitadalam permasalahan utang piutang antara Terlawan Penyita denganorang tua Para Pelawan bernama Jafaruddin Lubis .3. Bahwa Para Pelawan tidak dapat menerima secara tibatiba TerlawanPenyita mengirim surat perihal Sita Eksekusi No : W1.

Blang Peria an.Jafaruddin, dan para Pelawan dalam uraian dalil gugatan perlawanan a quotelah berpurapura secara akalakalan cerdik dengan menyatakan bahwa paraPelawan juga tidak pernah ada suatu pemberitahuan atau keikutsertaansebagai Turut bertanggungjawab oleh Terlawan Penyita dalam permasalahanutang piutang antara Terlawan Penyita dengan orang tua para Pelawanbernama Jafaruddin Lubis ;Bahwa permasalahan hukum utang piutang antara Jafaruddin Lubis (ic.orangtua para Pelawan) dengan Terlawan Penyita

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supayamembuat hutang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau oranglain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasanatauancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagiankepunyaan orang itu atau orang lain, atausupaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwasuatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhiunsur dalam rumusan perundangundangan (bentuk).

adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupuntidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;Menimbang, bahwa bunyi pasal selengkapnya dari ketentuan pasal 368KUHP adalah sebagai berikut : Dengan maksud untuk menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengankekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supayamembuat hutang maupun menghapuskan piutang

No.2611 K/Pid/2007menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara cara lain sebagai berikutBahwa saksi Ir.

Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atausupaya membuat utang atau menghapuskan piutang ; Unsur barang siapaUnsur barang siapa dalam pekara ini menunjuk kepadasubjek atau pelaku suatu tindak pidana, dan ketikaMajelis Hakim membacakan identitas TermohonKasasi/Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwamembenarkannya, serta dari keterangan saksi saksi yangpada pokoknya mengatakan antara lain bahwa TermohonKasasi/Terdakwa yang menceritakan adanya usaha solaryang sukses milik suaminya,

Terdakwa, padahal apa yangTermohon Kasasi/Terdakwa terangkan tidak benar, karenasaat ini Termohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyaiusaha solar tetapi mempunyai usaha rumah makan, tujuanTermohon Kasasi/Terdakwa mengatakan usaha tersebutagar saksi saksi menyerahkan uangnya pada TermohonKasasi/Terdakwa, sementarausaha solar hanya fiktif belaka, dengan demikian unsurini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barangatau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Putusan No.96/Pdt.G/2019/PA.Sbgae Tergugat suka Selingkuhe Tergugat Suka Berjudie Tergugat meninggalkan hutang piutang tanpa sepengatahuan Saksiselama ini6.

Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan denganhukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatanPenggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatancerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukanKDRT, Tergugat berselingkuh, Tergugat sering berjudi hingga meninggalkanhutang piutang

aki.lahir pada Sibolga, 07 September 2004; Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai 10 Tahun, ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugatdengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus sejak bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan saat ini, yangpenyebabnya antara lain;1) Tergugat suka KDRT2) Tergugat suka Selingkuh3) Tergugat Suka Berjudi4) Tergugat meninggalkan hutang piutang

jalan JendSudirman Kec Watang sawitto Kab Pinrang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain, atau supaya memberi utang maupunmenghapuskan piutang

Unsur : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatataupun dengan rangkaian kebohongan;4 Unsur : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atausupaya membebani hutang maupun menghapuskan piutang ;5 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan.6 Unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut.Menimbang, bahwa setelah faktafakta hukum tersebut dihubungkan dengan semuaunsurunsur delik di atas, maka Majelis Hakim

Boyong, Desa Hargobinagun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dengan sertifikat Hak Milik No. 1186/Hargobinangun, Surat Ukur Tanggal 06 11 2002 Nomor 00395/2002 dengan Luas 524 M2 yang selanjutnya akan di jual untuk membayar hutang piutang atas nama Almarhum Ibu Dwi Sundari2.

akan di jual oleh ahli warisyang nantinya hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan untuk membayarhutang piutang atas nama Almarhum Ibu Dwi Sundari sebagai ibu kandungPemohon yang berada di Bank BTPN Sleman, Bank Mandiri Kranggan, BankProvidana Seturan, KSP Kartini Kaliurang, KP3M Pariwisata Sleman dan dikarenakan salah satu ahli waris masih berada di bawah umur yang merupakan adikkandung Pemohon maka diperlukan penetapan dari pengadilan.Berdasarkan dengan alasanalasan tersebut sudilah kiranya

yang selanjutnya akan di jualuntuk membayar hutang piutang atas nama Almarhum Ibu Dwi SundariBoyong, Desa Hargobinagun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dengansertifikat Hak Milik No. 03186/Hargobinangun, Surat Ukur Tanggal 06 052014 Nomor 00004/2014/Hargobinangun dengan Luas 775 M2? dan diatasnyaberdiri bangunan permanen untuk tempat tinggal.Purwodadi, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem dengan sertifikat HakMilik No. 553/Pakembinangun, Gambar Situasi Tanggal 24 11 1994 No.9.460 Luas 380 M?

yang selanjutnyaakan di jual untuk membayar hutang piutang atas nama Almarhum Ibu DwiSundari2 Boyong, Desa Hargobinagun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Slemandengan sertifikat Hak Milik No. 03186/Hargobinangun, Surat Ukur Tanggal06 05 2014 Nomor 00004/2014/Hargobinangun dengan Luas 775 M?dan diatasnya berdiri bangunan permanen untuk tempat tinggal.3.

FEBRIYANTI; Bahwa yang memberi nama FEBRIYANTI adalah orang tua Pemohonsendiri; Bahwa orang tua Pemohon juga mengetahui maksud Pemohon untukmerubah namanya tersebut; Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut adalah untukmenyamakan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, dengannama Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK, dan Akta kelahiran anakPemohon; Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan tindak pidana; Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon ada tersangkutpermasalahan hutang piutang

Pemohon telah dikarunia dua orang anak, yang pertama bernamaAndra Desta Pratama, dan yang kedua bernama Aldo; Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut adalah untukmenyamakan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon, dengannama Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK, dan Akta kelahiran anakPemohon; Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan tindak pidana;Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 160/Padt.P/2018/PN Tdn Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon ada tersangkutpermasalahan hutang piutang

Pemohon di dalam Akta Kelahirannya yang tertulis SURIAAPRIANTI dengan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumendokumenkependudukan Pemohon dan dokumen lain milik Pemohon dan anak Pemohonseperti KTP, KK, ljazah Sekolah Buku Nikah, dan Akta Kelahiran anak Pemohonyang tertulis dengan nama FEBRIYANTI (vide: bukti P4, P5, P6, P7, dan P8);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa pergantian nama yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk melepaskantanggung jawab Pemohon atas hutang piutang

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat JendralKekayaan Negara Kantor Wilayah X DJKN SurabayaKepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang NegaraSurabaya Cq.

Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN )Surabaya; 2222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n eens2. Direktur Bank Danamon Jalan Gubernur Suryo Surabaya; 3. Direktur PT Balai Lelang Indonesia (PT Balindo) Surabaya;4.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat JendralKekayaan Negara Kantor Wilayah X DJKN Surabaya KepalaKantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Surabaya Cq.Pejabat Lefang Soehartini, SE; 4. Dwi Bijaintt0s

Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendakbersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;6. Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon II tidak pernah murtad dantidak pernah melakukan perceraian;7. Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah bergaul sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah memiliki 5 orang anak yang masingmasing bernama ;a. ASdarudin bin Yahya R umur 54 tahun;b. Purtiwi binti Yahya R umur 51 tahun;c. Kusmiarti binti Yahya R umur 48 tahun;d.

Baroh dan H.Rojali; Bahwa mahar permikahannya berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seriburupiah) dibayar tunai; Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan; Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II atas kehendakbersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang; Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II dikaruniai 5orang anak;Hal. 4 dari 11 Hal.

Baroh dan H.Rojali;Bahwa mahar permikahannya berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seriburupiah) dibayar tunai;Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan;Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il atas kehendakbersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Il dikaruniai 5orang anak;Hal. 5 dari 11 Hal.

raya desa KramattemenggungRT.05 RW.02 Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidak tidaknyaditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untukmemberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutangmaupun menghapuskan piutang

Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untukmemberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupunmenghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unusurunsur tersebut, Majelismempertimbangkan berikut ini;Ad. 1.

Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untukmemberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutangmaupun menghapuskan piutang;Bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya dengan dipenuhinya salahsatu sub unsur yang ada sudah membuktikan unsur ini.

Bahwa Gugatan a quo (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) tentangPasal 1365 BW dengan dasar terbitnya Surat Utang Koperasi (SUK) adalahkeliru, karena fakta hukum yang ada dan diakui oleh Penggugat adalahPerjanjian Utang Piutang (Pasal 1320 BW) sehingga gugatan Penggugattelah salah arah dan keliru.5.

Nomor 0774/SUK/10/2014 adalahbukti adanya Perikatan.b) Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 0775/SUK/10/2014 adalahbukti adanya Perikatan.C) Surat Perjanjian Utang Piutang Nomor 0868/SUK/03/2015 adalahbukti adanya Perikatan.d) Bukti Crossing SUK Nomor 0932/SUK/08/2015 berikut bukti TandaTerima Pengembalian Utang tertanggal 17 November 2018 sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah bukti telah selesainyaperikatan.e) Bukti Crossing SUK Nomor 0877/SUK/03/2015 berikut bukti TandaTerima

Menyatakan hukumnya Tergugat tidak memiliki kewajiban apapunterhadap Penggugat, setelah adanya penawaran asset dari Tergugat sejakawal persidangan untuk dilakukan penghitungan hutang piutang.3. Menyatakan hukumnya Tergugat tunduk dan taat pada ketentuanhukum positif yang melingkupinya, termasuk tunduk atas kekuasaan tertinggidalam Rapat Anggota.4.

Menghukum Penggugat tunduk dan taat serta melaksanakan segalakesepakatan yang dibuatnya sendiri bersama Tergugat dan Tergugat Il,sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Utang Piutang bukan SuratUtang Koperasi.5. Menghukum Penggugat guna mengembalikan hak hukum kepadaTergugat I, Ssecara penuh, seketika dan sekaligus tanpa syarat untukmenikmati hak miliknya masingmasing.6. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalamperkara ini.DALAM REKONPENSI.1.

Modal pinjaman inidihimpun dari perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga atas dasarkepercayaan dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Haltersebut berdasarkan pada Undangundang Nomor 25 Tahun 1992Tentang Perkoperasian.5. Bahwa dasar hukum Surat Utang Koperasi (SUK) adalah Pasal 41Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, denganketerangan sebagai berikut:(1)Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.(2)Modal sendiri dapat berasal dari:a.

Hal inisebagaimana dimaksud dengan ketentuan Surat Edaran DepartemenKeuangan Republik Indonesia Badan Urusan piutang dan Lelang NegaraNomor : SE23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Hak Tanggungan dimana pada angka 3 menyatakan:Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf bdilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT tidak dapatdilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janjisebagaimana dimaksud pada pasal 6 Jo.

Surat EdaranDepartemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan piutang danLelang Negara Nomor : SE23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan tetap memberikan ruangbagi pelaksanaan eksekusi melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan demikian, ketentuan pasal 6 UU No 4 tahu 1996tersebut selain harus ditafsirkan secara arif dan bijaksana juga harusditafsirkan secara sistematis dengan mengacu pada Surat EdaranDepartemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan piutang danLelang Negara Nomor : SE23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan angka 3 yang pada intinyaoenjualan objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan dapat dilaksanakan dalam keadaan normal,

BahkanHalaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 720/PDT/2021/PT DKImenyanggupi melunasi dengan sejumlah uang dengan berusahasemaksimal mungkin untuk menjual asset untuk melunasi piutang tersebut.Maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniberkenaan menyatakan Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik;9.

Bahwa terlihat disini Pengguat sangat kebingungan dimanamasih mencampuradukan antara ketentuan Permenkeu Nomor :27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMKLelang) dengan Surat Edaran Departemen Keuangan RepublikIndonesia Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang NegaraNomor : SE23/PN/2000 Tanggal 22 Nopember 2000 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.

Selain itu Tergugatll jugamenambahkan dengan katakata : Tolong supaya diatur sebaikmungkin .Bahwa, sejatinya Tergugatl(lVan Wibowo) telah mengakui bahwahubungan hukum antara Penggugat dan TergugatIll dengan Tergugatadalah hutang piutang, bukan jual beli. Hal ini berdasarkan faktafaktasebagai berikut:a.

(TergugatIl) di jalan Kalirungkut No.62 Surabaya untuk membuat perjanjianhutang piutang. Namun karena hari Jumat, maka ditunda pada hariSenin tgl.20 Oktober 2014. Pada saat tersebut Tergugatlll mintatambahan hutang Rp.20 juta dan oleh Tergugatl kemudian telahditransfer ke rekening Tergugatlll di Bank BCA Mojokerto dengannomor 0501915083.b.

Bahwa, berdasarkan faktafakta tersebut, dengan demikian hubunganhukum antara Penggugat dan Tergugatlll dengan Tergugatl adalahhutang piutang.. Bahwa, ternyata setelah beberapa waktu kemudian seiring berjalannyawaktu, Tergugatl telah memberitahu kepada Penggugat bahwa SHMNo.770 atas nama Sugeng Subagyo (Penggugat) yang semulaPenggugat maksudkan sebagai jaminan hutang kepada Ivan Wibowo, ,telah dibalik nama menjadi atas nama lvan Wibowo.

Bahwa Tergugat tidak pernah membuat perjanjian hutang piutang denganPenggugat dan Tergugat Ill, dan tidak masuk akal apabila Penggugatmendalilkan hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat denganPenggugatdan Tergugat Ill adalah hubungan hukum hutang piutang karenatidak satupun ada bukti dibuatnya perjanjian hutang piutang, lagi pulaTergugat sebagai orang yang sehat akal tidak mungkin menyerahkan uangsebanyak itu untuk menghutangi Penggugat dan Tergugat Ill yang waktu itudiketahui bahwa Penggugat

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuat perjanjian hutangpiutang dengan Penggugat dan Tergugat Ill, dan tidak masuk akal apabilaTergugat Rekonvensi mendalilkan hubungan hukum yang terjadi antaraPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat IllRekonvensi adalah hubungan hukum hutang piutang karena tidak satupunada bukti dibuatnya perjanjian hutang piutang, lagi pula Penggugat Rekonvensi sebagai orang yang sehat akal tidak mungkin menyerahkanuang sebanyak itu untuk menghutangi

/Tergugat d.r. dengancara melakukan penyalahgunaan keadaan yakni sebagai pihak yang kurangmengetahui dan memahami hukum maka Penggugat memanipulasi peristiwahukum dari meminjam uang dan dibuatlah menjadi peristiwa hukum jual belitanah obyek sengketa dan mengajukan gugatan perdata yang seakanakanbahwa tanah dan rumah Tergugat/obyek perkara adalah milik Penggugat tetapiyang sebenarnya adalah hanya perjanjian utang piutang;Bahwa oleh karena itu Penggugat d.k.

/Tergugat d.k. adalah hanya keterlambatan atas tagihan utang piutang yangbelum dilunasi oleh Penggugat d.r.

/Penggugat d.r.dalam perkara ini adalah perjanjian hutang piutang yang pembayarannyabelum dilunaskan Tergugat dan Tergugat Il kepada Penggugat terhadapseluruh pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Bank Danamon; Membebankan seluruh ongkos dan biayabiaya yang timbul dalam perkaraini kepada Penggugat d.k./Tergugat d.r.

&Associates tersebut untuk supaya dapat nantinya diketahui Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta bahwa sesungguhnyaPenggugat/Termohon Kasasilah yang memanipulasi peristiwa hukum jualbeli tanah obyek sengketa dan mengajukan gugatan perdata yangseolaholah bahwa tanah dan rumah Tergugat/Pemohon Kasasi/obyekperkara adalah milik Penggugat tetapi yang sebenarnya adalah hanyaperjanjian utang piutang;Bahwa di dalam proses penyelesaian perdamaian secara mediasi dihadapan Hakim Mediasi di

pembayaran cicilan utang ke Bank Danamon tersebutkemudian Penggugat mengingkari perjanjian semula maka Penggugatdengan cara melakukan penyalahgunaan keadaan yakni sebagai pihakyang kurang mengetahui dan memahami hukum maka Penggugatmemanipulasi peristiwa hukum dari meminjam uang dan dibuatlahmenjadi peristiwa hukum jual beli tanah obyek sengketa dan mengajukangugatan perdata yang seakanakan bahwa tanah dan rumahTergugatvobyek perkara adalah milik Penggugat tetapi sebenarnyaadalah hanya perjanjian utang piutang

Bahwa dari Posita yang Pelawan uraikan diatas, ternyata bahwa tagihanyang dimohonkan Terlawan melalui eksekusi Hak Tanggungan ininominal piutangnya dihitung tidak sesuai dengan Persetujuan Kredit yangdisepakati bersama, disisi lain adanya kekeliruan dalam penjumlahannominal piutang yang ditaginkan pada penetapan No.05/Pen.Pdt/Eks.HT/2015/PN.Smd tanggal 27 Mei 2015, pada sub 1 fasilitas rekeningKoran yang jumlah seharusnya Rp. 3.986.252.948, ternyata ditulis Rp.2.544.891.767 tanpa adanya penjelasan

Menyatakan besarnya piutang Terlawan yang ditagihkan melaluiPenetapan Pengadilan Negeri Sumedang No. 05/Pen.Pdt/Eks.HT/2015/PN.Smd kepada Pelawan, merupakan perhitungansepihak dari Terlawan dan tidak sesuai dengan persetujuan kreditNo.31230/ TGL/KRD/STRL/2013 tanggal 20 Desember 2108 ;4. Membatalkan eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakanPengadilan NEgeri Sumedang No. 05/Pen.Pdt/Eks.HT/2015/PN.Smd, karena jumlah tagihan piutang yang tidak pastijumlahnya ;5.

Menyatakan piutang Terlawan kepada Pelawan dalam halterjadinya wanprestasi a quo pemenuhan prestasinya agar dituntutmelalui proses gugatan biasa ;6.

yang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan yang padapokoknya adalah :Bahwa Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Sumedang Nomor 05/Pen.Pdt/Eks.HT/2015/PN.Smd harusdibatalkan karena tagihan yang dimohonkan Terlawan melalui eksekusi HakTanggungan ini nominal piutangnya dihitung tidak sesuai dengan PersetujuanKredit yang disepakati bersama, disisi lain adanya kekeliruan dalampenjumlahan nominal piutang

Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkanKesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa banyakmasalah hutang piutang dengan temanteman anggota TNI.8.

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijinyang sah dari Dansat karena banyak masalah hutang piutang dengantemanteman anggota TNI.5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai fisik yanglemah, mental Terdakwa kurang baik dengan sering tidak ikut apel,sering terlambat pada saat ijin tidak pernah ada laporan kepada yangtertua serta tidak loyal sama senior serta rekanrekannya satu leting.6.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dariatasannya dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang piutang kepadarekanrekan Terdakwa, Terdakwa tidak kuat mendapat tindakan fisikyang dilakukan seniorsenior Terdakwa.9. Bahwa pada saat Terdakwa tinggal bersama Sdr.

Bahwa halhal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindakpidana ini karena Terdakwa mempunyai hutang piutang denganrekanrekannya sehingga Terdakwa meras malu dalam pergaulanseharihari.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana,tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yangbersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadiwarga negara atau prajurit yang baik sesuai dengan falsafahPancasila dan Sapta Marga.Oleh karena

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpaijin dari atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyaihutang piutang dengan rekanrekan anggota lainnya dan Terdakwatidak bisa mengontrol kebutuhan ekonominya sebagai seorangprajurit yang harus hidup hemat dan sederhana.Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukansebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamelainkan untuk menegakkan doktrin TNI dan disiplin prajurit yangtergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa