Ditemukan 604863 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bupati lombok utara;
Dikbud
Lampung utara
Sppu
Kalimantan utara
Sengketa pemilu
Suweno vs gubernur sumatera utara;
Hamrin vs bupati luwu utara;
05g2013
Indo china
Penajam paser utara
Nasdi yuliar vs bupati bengkulu utara;
Yafit ham vs bupati labuhanbatu utara;
Susilawati
S.i.p vs bupati bengkulu utara;
Register : 17-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/TUN/2022 Tanggal 12 April 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS PT. PERTAMINA;
89 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS PT. PERTAMINA;
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-01-2014
Putusan PN MASAMBA Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Msb Tanggal 20 Nopember 2013 — SUPRIADI BIDUNG Vs Bupati Luwu Utara, Dkk
54 — 20
54 — 20
SUPRIADI BIDUNG Vs Bupati Luwu Utara, Dkk
SimpurusiangNo. 27 Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara ;Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;: Yang berkedudukan di JI. Andi AttasNo. 83 Kelurahan Kasimbong,Kecamatan Masamba, KabupatenLuwu Utara ;Selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il ;: Yang berkedudukan di SDN No. 091 Bone. JI.
maupun DPRD Kabupaten Luwu Utara pada BulanApril 2002 serta bulan Mei dan Juni tahun 2012 akan tetapi hasilnya tetap nihil ;5.
berdasarkan pengukuran yang dilakukanoleh Bidang Asset Pemda Luwu Utara..
dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara : dulu tanah SAFRUDDIN sekarang tanah SRI REJEKIL.
Register : 29-04-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2013/PTUN-SMD Tanggal 8 Oktober 2013 — KALTIM JAYA MINERAL;
melawan
- BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
- PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
138 — 175
138 — 175
KALTIM JAYA MINERAL;melawan- BUPATI PENAJAM PASER UTARA;- PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Propinsi Km.9, NipahNipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.
Heni Susanto, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenPenajam Paser Utara ; 2. Pitono, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum & HAM pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara ; 3. M. Ramli NA, S.H., Jabatan Kasubbag Perencanaan PerundangUndangan pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Penajam Paser Utara ; 4.
jika benar Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.545/157.a/IUPEksplorasi/Ekonomi/II/2010 tertanggal 8 Maret 2010dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara, makaTergugatII Intervensi mensomer Penggugat untuk mengajukan SuratKeputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat / PT.
Kaltim Jaya Mineralbukanlah sebagai pemegang IUPEksplorasidi Penajam Paser Utara ;6.
izin tertulis dariBupati Penajam Paser Utara ; Perubahan data Perseroan PT.
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4362 B/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
187 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
further 0 days.PUTUSANNomor 4362/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/LH/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
608 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
608 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
, Para Advokat pada Tim Advokasi WahanaLingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kelurahan MadrasHulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, ProvinsiSumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Andy Faisal, S.H., M.H.
Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara,berupa: Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 Tentang Perubahan Izin LingkunganRencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4X127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan ProvinsiSumatera Utara Oleh PT Nort Sumatera Hydro Energy, Tertanggal 31Januari 2017, sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatanHukum
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TentangPerubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510MW (4X127,5 MW) Dan Perubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten TapanuliSelatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energy,Tertanggal 31 Januari 2017;4.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin LingkunganRencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan PropinsiSumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energi, Tertanggal 31Januari 2017;3.
Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin LinkunganRencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan PropinsiHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/LH/2019Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energi, Tertanggal 31Januari 2017;4.
Putus : 28-11-2013 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 254/PID.B/2013/PN.TG Tanggal 28 Nopember 2013 — -FRIEDUANSYAH, S.Kep. Alias dr. SYAFRIL SYAH HASIBUAN Bin HADRIAN TASMIZ
153 — 45
153 — 45
Menetapkan Barang bukti berupa :----------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan;- 1 (satu) lembar Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan;- 1 (satu) lembar Surat Tanda
denganmelampirkan foto copy Ijazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokterannomor seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober tahun 2004 An.
SYAFRIL SYAHHASIBUAN, foto copy Transkip Akademik Universitas Islam Sumatra Utara FakultasKedokteran nomor seri : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober tahun 2004 An.
Fakultas Kedokteran lulus tahun 2004 danmendapatkan :a Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri jazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanb Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanDan kemudian langsung bisa melakukan praktik kedokteran.
SYAHRIL SYAHHASIBUAN, terdakwa menggunakan dokumenYjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanTranskrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanSurat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 2007Bahwa dokumen pendukung identitas
SYAHRIL SYAH HASIBUAN,terdakwa menggunakan dokumend Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuane Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanf Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 20073 Bahwa dokumen pendukung
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4363 B/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Nopember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
182 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4363/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh BudiGunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 K/TUN/2020 Tanggal 14 April 2020 — ,M.Hum VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
127 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Hum VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
., kewarganegaraanIndonesia tempat tinggal di Jalan HM Joni Gang SukarelaNomor 9 RT/RW 038/109 Kelurahan Teladan Timur,Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah PropinsiSumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ahmad Fadhly Roza, S.H.
., & AssociatesAdvocates And Legal Consulting, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprilla H. Siregar, S.H.,M.H., jabatan Plt.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Solisitis Po Dachi, S.H., M.Hum;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Tergugatsebagai Pegawai Negeri Sipil dalam keadaan semula;5.
Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2862/2018,tanggal 14 Desmber 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Solisitis Po Dachi, S.H.,M.Hum;6.
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4364 B/PK/PJK/2019 Tanggal 11 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
165 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
further 0 days.PUTUSANNomor 4364/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
Register : 01-03-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/TUN/2023 Tanggal 23 Mei 2023 — KASIH MAKMUR ABADI, DK VS GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA;;
186 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
KASIH MAKMUR ABADI, DK VS GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA;;
Register : 17-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/TUN/2019 Tanggal 21 Nopember 2019 — STEVEN LUTAM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
288 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
288 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
STEVEN LUTAM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advocate &Legal Consultant pada Law Firm "Abdul Basir Latuconsina &Partners", beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 001/SKK/AbI.B/VII/19, tanggal 15 Juli 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Melur RayaNomor 10 Rawabadak Timur, Kelurahan Koja, Jakarta Utara;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan
Register : 18-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2022 Tanggal 29 September 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA vs RONY RUMENGAN
115 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA vs RONY RUMENGAN
Register : 03-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/TUN/2020 Tanggal 16 April 2020 — BUPATI TAPANULI UTARA VS RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM.,MM;
186 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI TAPANULI UTARA VS RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM.,MM;
PUTUSANNomor 125 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI TAPANULI UTARA, tempat kedudukan di JalanLetjend Suprapto Nomor 1 Tarutung, Sumatera UtaraMedan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alboin, S.H., M.Hum.
,jabatan Kabag Hukum dan Perundangundangan Setdakab.Tapanuli Utara, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 125/07.3.2/IV/2019, tanggal 16 April 2019;Pemohon Kasasi;LawanRUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM., M.M,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SutanSumurung Lumbantobing dan Lumban Hariara, DesaHutatoruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten TapanulliUtara, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil PemerintahKabupaten Tapanuli Utara;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
Menyatakan Pemohon Kasasi tidak perlu memperbaiki Surat KeputusanBupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil Atas Nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM., M.M., NIP19720404 199603 1 002, khususnya pada diktum kesatu pada bagian,Terhitung Mulai Tanggal, agar tetap mengikuti Peraturan Pasal 252Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (PNS);3.
Register : 01-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/TUN/LH/2020 Tanggal 26 Nopember 2020 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
453 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
453 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
PUTUSANNomor 153 PK/TUN/LH/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA(WALHI), beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor14, Mampang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh NurHidayati, Warganegara Indonesia, selaku Ketua PengurusHarian Yayasan WALHI, dan Kholisoh, WarganegaraIndonesia, selaku Sekretaris Pengurus Harian YayasanWALHI;Dalam hal ini diwakili
MedanSelayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprillah Siregar, S.H., M.H.
/5/IV. 1/1/2017 TENTANGPERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATANPEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW(4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATENTAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PTNORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TENTANGPERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATANHalaman 2 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 153 PK/TUN/LH/2020PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW(4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATENTAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PTNORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI2017;4.
I SUMATERA UTARAOLEH PT NORT SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31JANUARI 2017:Mencabut Surat Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZINLINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNANPEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARIKAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DANPERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULISELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORTSUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;Menghukum TERGUGAT untuk membayar
Register : 01-03-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/TUN/2023 Tanggal 20 Juli 2023 — HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;
109 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;
Register : 14-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4281 B/PK/PJK/2019 Tanggal 9 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) vs GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) vs GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4281/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung Summitmas Lt. 15 Jalan JenderalSudirman Kav. 6162 PO BOX 6917 Jakarta 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
Menetapkan bahwa Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/3043/2016 tanggal 21April 2016 mengenai keberatan atas SKPD bukanlah suatu SuratKeputusan melainkan hanya surat pemberitahuan biasa dan olehkarenanya Wajib Pajak meminta Majelis Hakim membatalkan SuratKeputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Pemerintah ProvinsiSumatera Utara;Halaman 1 dari 9 halaman.
Mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak yangmenghitung besarnya Pajak Air Permukaan menggunakan Harga DasarAir Rp.75/Kwh dan menolak perhitungan dari Pemerintah ProvinsiSumatera Utara/ Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;3.
Memerintahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikanimbalan bunga atas kelebihan pembayaran yang telah disetor PTIndonesia Asahan Aluminium (Persero);Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanpa tanggal bulan Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105643.06/2015/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/m?)
Register : 30-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2021 Tanggal 6 Oktober 2021 — BUPATI TORAJA UTARA., 2. YOHANIS PATANAN;
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI TORAJA UTARA., 2. YOHANIS PATANAN;
Putus : 07-03-2012 — Upload : 31-10-2013
Putusan PN MASAMBA Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Msb Tanggal 7 Maret 2012 — Matahari, Dkk Vs Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Dk
72 — 22
72 — 22
Matahari, Dkk Vs Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Dk
Luwu Utara ;3. AMRIS, SH., jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, BagianHukum dan Perundangundangan Kab.
Luwu Utara, 2, MUHAMMAD HADI, SH., jabatan : KepalaSub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum dan Perundangundangan Kab.Luwu Utara, dan 3. AMRIS, SH., jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM,Bagian Hukum dan Perundangundangan Kab.
yang terletak didesa Pao ;Fotocopi daftar tanah asset Pemda Luwu Utara wilayah Kec.
SIMON TANDIARRUAN,SH :Bahwa saksi bertugas di Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2002,dan sertifikat Hak Pakai yang diperlihatkan kepada saksi itu benar dan dikeluarkanoleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara tahun 2007 dan pemohonyaadalah Pemda Luwu Utara, an.Drs. HUSAIN A.
HAJERINe Bahwa saksi tahu obyek sengketa tersebut terletak di Ammasangan II , Desa PaoKecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dan luas saksi tidakmengetahuinya, dan Adapun batasBatas dari Tanah obyek tersebut yaitu Sebelah Utara : Rumah Muh.
Register : 21-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 PK/TUN/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 — BUPATI TORAJA UTARA., 2. ELISABETH TONAPA, B.S.C.KM;
84 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI TORAJA UTARA., 2. ELISABETH TONAPA, B.S.C.KM;
Putus : 05-08-2014 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Lsk Tanggal 5 Agustus 2014 — Bupati Aceh Utara
- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq. Bupati Aceh Utara Cq. Direktur Perusahaan Daerah Air minum PEMKAB Aceh Utara
- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR NAD-NIAS Cq. Ketua Badan Likuidasi BRR NAD-NIAS Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Ka. Kanwil DJKN Aceh
90 — 20
90 — 20
Bupati Aceh Utara- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Cq. Bupati Aceh Utara Cq. Direktur Perusahaan Daerah Air minum PEMKAB Aceh Utara- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS Cq. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BRR NAD-NIAS Cq. Ketua Badan Likuidasi BRR NAD-NIAS Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Ka. Kanwil DJKN Aceh
Tirta Putra Pase yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Utara atas tanah kebun seluas 1584 M2 yang terletak diDesa Glee Dagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (buktibertanda P1) ;Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2 Tahun 1998 atas namaPT.
Tirta Putra Pase yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Utara atas tanah kebun seluas 4058 M2 yang terletak diDesa Glee Dagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (buktibertanda P2) ;Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3 Tahun 1998 atas namaPT.
Tirta Putra Pase yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Utara atas tanah kebun seluas 281 M2 yang terletak diDesa Glee Dagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (buktibertanda P3) ;10.Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4 Tahun 1998 atas namaPT.
Tirta Putra Pase yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Aceh Utara atas tanah kebun seluas 11106 M2 yang terletakdi Desa Glee Dagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara (buktibertanda P4) ;Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5 Tahun 1998 atas namaPT.
Error in person lam hal gemi nh nig heiBahwa Penggugat dalam gugatannya salah, tidak tepat atau kelirudan tidak beralasan hukum menggugat Bupati Aceh Utara, karena BupatiAceh Utara bukanlah para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor :690/149/PDAM/ 1996 dan Nomor : 003/LSWKTRI/III/96 Tanggal 8 Maret1996 antara PDAM Tirta Mon Pase Kabupaten Daerah Kabupaten DaerahTingkat Il Aceh Utara dengan PT. Sarana Asaputra Utama tentangpembentukan Perusahaan Patungan PTI.