Ditemukan 164903 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pendidikan nasional Pelaksanaan arbitrase nasional Sistem pendidikan nasional Arbitrase nasional (b)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-06-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/TUN/2021
Tanggal 2 September 2021 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH VS DRS. MUSTAKIM, M.SI, DKK;
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH VS DRS. MUSTAKIM, M.SI, DKK;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor108/SK72.600/VII/2019 tanggal, 9 Juli 2019 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Made Sukarianta, dankawankawan 18 (delapan belas) bidang terletak di KelurahanTondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi SulawesiTengah karena cacat hukum administratif sesuai lampiran SuratKeputusan Tergugat Nomor 108/SK72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli2019 masingmasing atas nama
    Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor108/SK72.600/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 tentang PembatalanSertifikat Hak Milik (GHM) atas nama Made Sukarianta, dan kawankawan 18 (delapan belas) bidang terletak di Kelurahan TondoKecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah karenacacat hukum administratif sesuai Lampiran Surat KeputusanTergugat Nomor 108/SK72.600/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019masingmasing atas nama:Drs
    Putusan Nomor 258 K/TUN/2021Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan:Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 108/SK72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pembatalan Sertipikat HakMilik (SHM) atas nama Made Sukarianta
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESITENGAH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-07-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 K/TUN/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PERMATA LESTARI JAYA vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT;;
90 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERMATA LESTARI JAYA vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — ,MH VS KETUA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT JAKARTA;
262 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH VS KETUA KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT JAKARTA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/TF/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — KENCANA HIJAU BINALESTARI vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;;
117 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KENCANA HIJAU BINALESTARI vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/TUN/KI/2019
Tanggal 27 Juni 2019 — DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG VS KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PIMPINAN BERSIH;
177 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG VS KOMITE NASIONAL JARING POLITISI DAN PIMPINAN BERSIH;
    PUTUSANNomor 312 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KOMITE NASIONAL JARING POLITIS! DAN PEMIMPINBERSIH, tempat kedudukan di Jalan Jahri Saleh RT.9Nomor 50 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yangdiwakili oleh Drs.
    ., jabatan KetuaUmum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi Dan PemimpinBersih;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: MasrianNoor, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan KetuaUmum Koordinator Wilayah Kalimantan Lembaga SwadayaMasyarakat Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 01 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTABALONG, berkedudukan
    Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan KomisiInformasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0021/XI/KlIKalselPS/2018tanggal 21 November 2018, antara Komite Nasional
    Memerintahkan Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan untukmenolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PemohonInformasi sekarang Termohon Keberatan Komite Nasional Jaring Politisidan Pemimpin Bersih;. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dari perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohontersebut, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:Halaman 2 dari 6 halaman.
    Jaring Politisi & Pemimpin Bersih, karenatidak berkedudukan sebagai Pengurus Perkumpulan Komite NasionalJaring Politisi & Pemimpin Bersih dan/atau dapat menunjukkan buktiadanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan perkumpulan; Bahwa selain itu perkumpulan Komite Nasional Jaring Politisi & PemimpinBersih tidak memliki legal standing pengajuan permohonan informasi,sebab tidak ada bukti yang menunjukkan mengenai kesinambungankegiatan nyata dalam masyarakat, yang berkaitan dengan tujuanpendirian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — ., DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMAETRA BARAT;
132 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMAETRA BARAT;
    ,jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2196/Sku13.MP.02.02/IX/2019, tanggal 12 September 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugatdalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan
    Putusan Nomor 422 K/TUN/20202.Menyatakan batal atau tidak Sah:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Barat Nomor: 138/Pbt/BPN.13/2019 tentang Pembatalan HakAtas Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 36, yang terletak di NagariSelayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Baratyang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 243, yang terletakdi Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat, tanggal 12 April 2019:Mewajibkan
    Tergugat untuk mencabut:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Barat Nomor: 138/Pbt/BPN.13/2019 tentang Pembatalan HakAtas Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 36, yang terletak di NagariSelayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Baratyang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 243, yang terletakdi Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat, tanggal 12 April 2019:Menghukum Tergugat untuk membayar segala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
326 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    ., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Jose Rizal & Partners, beralamat di Bogor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ketut Mangku, jabatanDirektur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor33/SkuHk.03.02/1X/2019
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;3.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMART/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan , Kota Cilegon, Provinsi Banten;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/20203.
    Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/PTTHGB/KEMART/BPN/IV/2019, tanggal 22 April 2019, tentang PenetapanTanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 17/TegalRatu atas nama PT. Taman Harapan Indah, yang terletak di Desa TegalRatu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — MUSTAFA VS FERIC SETIAWAN DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DENPASAR;;
118 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUSTAFA VS FERIC SETIAWAN DAN Turut Termohon : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DENPASAR;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 25-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 603 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR VS ISNAYAH;;
86 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR VS ISNAYAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-10-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 29-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/TUN/2023
Tanggal 15 Desember 2023 — LINTJE LAURA SIGAR, DK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA;;
63 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LINTJE LAURA SIGAR, DK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA;;
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 14-08-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PT KUPANG Nomor 42/PDT/2013/ PTK
Tanggal 14 Agustus 2013 — - MARIA ERNI GANGGAS, Cs. vs - THERESIA SADUK, Cs.
37 — 16
  • THERESIA SADUK : Umur 55 tahun, Alamat Lingkungan Kufeu,RT.07/RW.04, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu, Pripinsi NTT, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I; De FERDINAND SADUK : Umur 82 tahun, Alamat Lingkungan Kufeu,RT.07/RW.04, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu, Pripinsi NTT, Pekerjaan Tani ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding Il semula Penggugat II; DANBadan Pertanahan Nasional Propinsi NTT
    Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Belu, Alamat Jl. Adam Malik, Atamb ua,Kabupaten Belu, Propinsi NTT; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya, 1). YOHANISTAOLIN, SH., selaku PLH. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Kab upaten Belu, 2). EDMUNDUS M.RAYDAIS, selaku Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Belu, 3).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA., II. HENGKY DJOEFRY;
119 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA., II. HENGKY DJOEFRY;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Nomor 39/KEPP/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Pembatalan Sertipikat dalamperkara tanah seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) SertipikatHak Milik Nomor 02491/Hedam tanggal 25 Oktober 2012 atas namaRachmat Effendy yang terletak di Jalan Raya Abepura Sentani,Kelurahan Hedam, Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/KI/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
204 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
    PUTUSANNomor 262 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MUHAMAD HABIBI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Menteng XII Nomor 05 RT/RW 003/08Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota PalangkaRaya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan wiraswasta;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTORWILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIKALIMANTAN
    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i ;Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan dari PemohonKeberatan:1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atauHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2019peraturan perundangundangan yang berlaku;2. Telah memenuhi Norma Kepatutan;3. Tidak melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian serta TidakSewenangWenang;4.
    Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan TengahNomor 776/6.62200/IX/2018 tanggal 18 September 2018, perihalPermohonan Informasi Publik ;7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara UjiKonsekuensi Informasi Publik Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN Nomor 3 /BA100/V1/2016 tanggal 15 Juni 2018 ;8.
    Putusan Nomor 262 K/TUN/KI/2019ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah juncto Pasal 192 ayat (3) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (2)huruf (a) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, Pasal 12 ayat (4) huruf (i) Peraturan Kepala BadanPertanahan
    Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentangPelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 25-05-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/TUN/2023
Tanggal 10 Oktober 2023 — DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ;;
118 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-01-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2022
Tanggal 7 April 2022 — MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
665 — 385 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-11-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 14-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 PK/TUN/2022
Tanggal 17 Februari 2023 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI;;
128 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/TUN/2019
Tanggal 4 April 2019 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;
111 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN VS JOHNNY TANDIARY;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor. 03/Pbt/BPN73/2017 tertanggal 15 Maret 2017 TentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor.5705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini Sombalaatas nama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di KelurahanMaccini
    Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 5/705200553.012006 tanggal 22 Agustus 2006 tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/ Maccini Sombala atasnama Andi Chaerul Mallombassang yang terletak di KelurahanMaccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar danPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 20628/Maccini Sombala danterakhir tercatat atas nama Johnny Tandiary seluas 35.638M?
    Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi SelatanNomor 03/Pbt/BPN73/2017 tanggal 15 Maret 2017 TentangPencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor5705200553. 012006 tanggal 22 Agustus 2006 TentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Maccini SombalaHalaman 5 dari 9 halaman.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali REINA TAMBING dan PemohonPeninjauan Kembali Il KEPALA KANTOR WILAYAHBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Il membayarbiaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, olehDr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., 4. PERSEROAN TERBATAS (PT) ARAYA BUMI MEGAH;
857 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR., 4. PERSEROAN TERBATAS (PT) ARAYA BUMI MEGAH;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: KetutMangku, jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanahdan Ruang, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 21/SkuKH.03.02/VII/2019 tanggal03 Juli 2019:ll.
    Araya Bumi Megah;Memerintahkan kepada:1)Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 989/HGB/BPN/93, tanggal 18Agustus 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas namaPT.
    Araya Bumi Megah atas tanah di Kotamadya Surabaya;Tergugat Il untuk mencabut Daftar Pengantar dari Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor045.3359708 tanggal 10 Juli 1993;Tergugat Ill untuk mencabut:a) Daftar Pengantar dari Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaSurabaya Nomor 550.235.015201 tanggal 15 Mei 1993:b) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 58/Kelurahan Keputih,Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, tanggal 1691993, GambarSituasi Nomor 12.302/1993 tanggal 2681993,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 20-06-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 PK/TUN/2022
Tanggal 4 Agustus 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA., 2. IRFANNUDIN, DKK;
350 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA., 2. IRFANNUDIN, DKK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2022 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 PK/TUN/2022
Tanggal 17 April 2023 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU VS I. EDY SUBEKTI, DKK., II. JUAN SITI DJUARIAH;;
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU VS I. EDY SUBEKTI, DKK., II. JUAN SITI DJUARIAH;;