Ditemukan 296248 data
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH., 2. IRWANDI YUSUF VS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NANGROE ACEH;;
295 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI);;
192 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANGUN MEGAH SEMESTA diwakili oleh ARRON CONSTANTIN DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.1 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0011999.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 24 Juni 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BangunMegah Semesta;2.2.
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.2 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0013656.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 29 Juli 2016, tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bangun MegahSemesta;2.3.
BangunMegah Semesta;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.4 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0017366.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 26 September 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.
Bangun MegahSemesta;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.3 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU001 7025.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 21 September 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.
BangunMegah Semesta;Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.4 AH.01.04 2017, tanggal 07 November2017, tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0017366.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 26 September 2016,tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BangunMegah Semesta;Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUUM.01.011170, tanggal 07 November 2017, perihal PenghapusanData Dalam Daftar Perseroan Terhadap
361 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PT. TJITAJAM diwakili oleh Drs. CIPTO SULISTIO;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0007671. AH. 01.02 Tahun 2018 tertanggal 6 April 2018 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT TJITAJAM;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0007671.
1514 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc VS I. Drs. R. MOERDJOKO. HW., II. Ir. TONO SUHARYANTO;
253 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ZEFINA BARA ENERGI, TBK;;
314 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. ANZAWARA SATRIA., 3. ANDOGO WIRADI;;
406 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. 1. PT. BUMI MINERAL INDONESIA., 2. GIOVANNI ADHIPUTRA AZIZ;
Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor.AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Fadlan Mulia Jaya;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor. AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020tentang tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT. Fadlan Mulia Jaya;4.
644 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
156 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEMULA (DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM QQ. KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA;;
225 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA RI;
157 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. YAYASAN WAKAF AN-NUR JATIBENING PERMAI VS YAYASAN AN-NUR PERMAI PONDOK GEDE;;
668 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Direktorat Jenderal PeraturanPerundangundangan, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 67Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ardiansyah, S.H.,M.H., Direktur Litigasi Peraturan Perundangundangan,dan kawankawan, Aparatur Sipil Negara padaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPPE.1.81.06.03, tanggal 19 Januari 2021;ll. Dr.
229 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA., 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
204 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS Dr. NUNUNG RUSMIATI, S.Si., M.S;;
286 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS SAMSUDDIN;;
870 — 989 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. YAYASAN SETIA HATI TERATE VS 1. BAGUS RIZKI DINARWAN, S.Si.M.T., 2. SUDIRMAN, S.Sos., 3. BENU WIRYONO;
1917 — 924 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A., DK
246 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (IA-ITB);;
163 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PERKUMPULAN POC INDONESIA diwakili Oleh : H. Leonard Faried Galistan;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor AHU0008748.AH.01.07.Tahun 2018, tanggal13 Juli 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPOC Indonesia;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0008748.AH.01.07.Tahun2018, tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan POC Indonesia;4.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0008748.AH.Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 579 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.01.07.Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan POC Indonesia;3. Menghukum Termohon Kasasi I!
/Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU0008748.AH.01.07.Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan POCIndonesia;4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor177/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 12 Februari 2019;5.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0008748.AH.01.07.Tahun 2018, tanggal 13 Juli 2018, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan POC Indonesia;4.