Ditemukan 458530 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan tata usaha Tata usaha negara Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus
Register : 23-09-2022 — Putus : 13-01-2023 — Upload : 16-01-2023
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 102/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 13 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. WERHANUDIN bin SA'ID
120 — 43
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 7/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 23 Mei 2019 — Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
114 — 80
  • Tri Bakti Sarimas
    2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
    4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Tri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.SUS-LH/2024/PT JMB
Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Hari Anggara, S.H. M.H.
Terbanding/Terdakwa : APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
41 — 0
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus
Register : 16-08-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp
Tanggal 3 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Rifka Candela Sihombing,S.H.
2.Riyan Widya Putra,S.H.
3.SESY SEPTIANA SEMBIRING
Terdakwa:
Riki Hamdani
66 — 80
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2009 — Upload : 26-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472K/TUN/2006
Tanggal 13 Januari 2009 — SRI SUKASTINI ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
202 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 97/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
ARIS PRIYADI bin TIO
93 — 23
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 03-08-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN TEBO Nomor 108/Pid.B/LH/2022/PN Mrt
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
99 — 25
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 08-07-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN KOTOBARU Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr
Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
Fitri Dwi Handayani , S.H.M.H
Terdakwa:
APRI YANTO panggilan AP
100 — 34
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 21-11-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 29-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 192/B/LH/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 23 Januari 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
147 — 12

  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2017/PTUN Abn., tanggal 28 Agustus 2017;
    3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
ANDRI Alias AN Bin TUSIP Alm
449 — 161
  • bersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukanbukti Surat berupa :Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.784/ Menhut1/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat Bengkulu seluas + 920.964 (Sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratusenam puluh empat) hektar;Berita Acara Tata
    kawasan Taman Wisata Alam BukitKaba, dan Terdakwa tidak masuk ke dalam kelompok tani;Menimbang, bukti Surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.784/MenhutII/2012 tanggal 27 Desember 2012 TentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS1/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di WilayahProvinsi Daerah Tingkat Bengkulu seluas + 920.964 (Sembilan ratus dua puluh ribusembilan ratus enam puluh empat) hektar dan Berita Acara Tata
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2023 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 60/PID.SUS-LH/2023/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IV : ANDI ICHLAZUL AMAL,SH
Terbanding/Terdakwa : ABD KARIM BIN CINNAU
86 — 13
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Pidana Khusus
Register : 12-09-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgm
Tanggal 29 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.YUSNIKAR, SH
2.Nur Fitriyani, SH
3.Suryani,SH
4.ANDI ICHLAZUL AMAL,SH
Terdakwa:
ABD KARIM BIN CINNAU
101 — 11
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 11/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT. Kuasar Inti Nusantara
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
73 — 85
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 11-07-2024 — Putus : 25-09-2024 — Upload : 26-09-2024
Putusan PN TEBO Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt
Tanggal 25 September 2024 — Penuntut Umum:
DICKY WIRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ADI WARSITO BIN SOIMIN
18 — 17
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.A ROCHMANA
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
841 — 361

  • DALAM PENUNDAAN :

    - Menolak permohonan para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

    DALAM EKSEPSI :

    - Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan penggugat;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;

    2.

    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Objek Perkara Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata UsahaNegara1.
    Bahwa, Objek Perkara in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang No.. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No.. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganhalaman 5 dari 62 halaman Putusan Perkara No
    Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepadakegiatan yang wajib UKLUPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan / atau ; SE SE c. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan /atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ;2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negaramengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;5.
    Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, .
    PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA1.2.3.4.Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbuny/i :Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata UsahaNegara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaraberbunyi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-01-2007 — Upload : 03-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376K/TUN/2004
Tanggal 9 Januari 2007 — BAS SOETARTO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
152 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 16-03-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/TUN/2005
Tanggal 16 Maret 2006 — Ir. SURIADI HARDJA ; vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional ; Ny. H. Ucu Sumiati alias Ny. H. Dulkapi ;
234 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 29-06-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 67/PID.SUS/2018/PT PTK
Tanggal 29 Juni 2018 — KHOW SIU SENG Alias SUSEIN KOPUTRA
411 — 298
  • Bahwa sebagai Wajid Pajak dan Pengusaha Kena Pajak maka terdakwaKHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA wajib mengisi SuratPemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas mengenai seluruhkewajiban perpajakan berupa PPh. dan PPN tersebut, sebagaimana diaturdalam UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RINo. 16 Tahun 2009, antara lain :Pasal 3 ayat (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuandengan benar,
    juta empatpuluh ribu sembilan ratus enam rupiah) ;D.Kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT Masa PPN MasaPajak Januari 2010 s/d Desember 2010 dengan pokok pajak yang kurangdibayar sebesar Rp 2.529.940.455, (dua milyar lima ratus dua puluhsembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus limapuluh lima rupiah).Perbuatan terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UUNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
    Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Telah membaca surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS01/PIDSUS/E/01/2018, tanggal 9 April 2018, pada persidangan PengadilanNegeri Pontianak yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:1.
    Menyatakan terdakwa KHOW SIU SENG alias SUSEIN KOPUTRA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidangperpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1)huruf d UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,sebagaimana dalam dakwaan ;2.
    Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan dan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuanketentuan hukum lainyang berlaku;MENGADILI :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15P/HUM/2003
Tanggal 3 Mei 2006 — Aliansi Elemen Masyarakat Pemantau Peduli PILKADA Jawa Tengah Tahun 2003 vs. DPRD Jawa Tengah
227 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini Tata Tertib PemilihanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkanpada tanggal 3 April 2003;c. Pasal 11 ayat (1) : Penyusunan tata tertib dilaksanakan oleh panitiakhusus untuk menyiapkan dan menyelesaikan TataTertib Pemilinan;d. pasal 11 ayat (2) : Penyelesaian penyusunan Tata Tertib Pemilihandilaksanakan paling lambat 14 (empat betas) harisetelah Panitia Knusus ditetapkan;Hal. 5 dari 12 hal. Put.
    No. 15 P/HUM/2003.Dalam hal ini tata tertib pemilihan diserahkan kepadapimpinan DPRD Jawa Tengah pada tanggal 21 Maret2003 ;e. pasal 17 ayat (2) : Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calonsebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inidilakukan melalui paparan wawancara atau metodelainnya ; Bahwa berdasarkan PP No. 68 tahun 1999 tentang Tata cara PelaksanaanPeran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 ; Bahwa berdasarkan Surat Edaran
    Angka 3 :: Setelah mempelajari Rancangan Keputusan DPRD ProvinsiJawa Tengah tentang Peraturan Tata Tertib PemilinhanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan20032008, masih diperlukan adanya penyempurnaan;Menyikapi masukan dari elemen masyarakat dalam rangkapenyusunan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur yang disampaikan pada konsultasi, dapat kamisampaikan bahwa salah satu tujuan penyusunan Tata TertibPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah dalam upayamenghasilkan sosok
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Judicial Riview terhadapKeputusan DPRD Propinsi Jawa Tengah Nomor : 20 tahun 2003 tentangPeraturan Tata Tertio Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Periode 2003 2008 ;2. Menetapkan batal/tidak sah menurut hukum Keputusan DPRD Propinsi JawaTengah Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib PemilinanGubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2003 2008 ;3.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 15 P/HUM/2003.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 17-10-2006 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27PK/TUN/2005
Tanggal 17 Oktober 2006 — LINA ANGRAINI dan LUH SUTJIATI ; vs. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN DIREKTORAT PENGAWAS BANK I DALAM KAPASITASNYA SELAKU PELAKSANA WEWENANG GUBERNUR BANK INDONESIA
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap