Ditemukan 604334 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bupati lombok utara;
Dikbud
Lampung utara
Sppu
Kalimantan utara
Sengketa pemilu
Suweno vs gubernur sumatera utara;
Hamrin vs bupati luwu utara;
Susilawati
S.i.p vs bupati bengkulu utara;
Yafit ham vs bupati labuhanbatu utara;
Nasdi yuliar vs bupati bengkulu utara;
Abdussalam.
Dkk vs bupati aceh utara;
Register : 13-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2021 Tanggal 9 Nopember 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. PT. RETNUS UTAMA;
106 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. PT. RETNUS UTAMA;
PUTUSANNomor 418 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:FERRY SUTIAWAN KOSASIH, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Permai Timur IlBlok C 2, Nomor 25, RT 001, RW 014, Kelurahan SunterJaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pekerjaanWiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Partahi Sihombing, S.H.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Melur,Nomor 10, RT 1, RW 12, Rawa Badak, Jakarta Utara;ll.
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/TUN/2021 Tanggal 9 September 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA;
154 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI UTARA;
Kecamatan Mori Atas KabupatenMorowali Utara, pekerjaan Petani;2. TORONE!I POWANI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Lee. Kecamatan Mori AtasKabupaten Morowali Utara, pekerjaan Petani;3. PATMOS SALAPURA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Lee. Kecamatan Mori AtasKabupaten Morowali Utara, pekerjaan Petani;4. MAXIGALEMBA BALEBU, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Desa Lee.
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan olehKepala kantor Pertanahan kabupaten Morowali Utara yaitu Sertifikat HakGuna Usaha Nomor : 00026 tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor:00035/Morowali Utara/2016 terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli danDesa Gontara seluas 1.895 Ha atas nama PT Sinergi PerkebunanNusantara;3.
Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara untukmencabut surat keputusan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00026tanggal 12 Juni 2009, surat Ukur Nomor : 00035/Morowali Utara/2016terletak di Desa Lee, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1.895 Haatas nama PT Sinergi Perkebunan Nusantara;4.
Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh Hak GunaUsaha Nomor:00026 dan Surat Ukur Nomor: 00035/Morowali Utara/2016dengan luas 1.895 Ha adalah dengan cara sah dan beritikad baik.3. Menyatakan Hak Guna Usaha Nomor : 00026 dan Surat Ukur Nomor :00035/Morowali Utara/2016 dengan luas 1.895 Ha adalah sah danmengikat secara hukum.4. Membenankan Biaya Perkara Menurut Hukum.Subsidair1.
Mewajibkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali in casuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara menerbitkanSurat Keputusan Pembatalan Hak Guna Usaha (HGU) No. 00026 danSurat Ukur Nomor : 00035/Morowali Utara/2016 dengan areal seluas +Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 120/PK/TUN/20216,1 Ha yang tumpang tindih dengan areal lahan Para TermohonPeninjauan Kembali semula Para Pemohon Kasasi.3.
Register : 21-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/TUN/2021 Tanggal 11 Nopember 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., 2. PRAJADI AGUS WINAKTU;
169 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., 2. PRAJADI AGUS WINAKTU;
Register : 05-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 2/PDT/2021/PT TTE Tanggal 17 Februari 2021 — Jordan Bie
lawan
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
202 — 0
202 — 0
Jordan Bie lawanPemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
Register : 03-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., 2. NYONYA ERNAWATY, S.Sos;;
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., 2. NYONYA ERNAWATY, S.Sos;;
Register : 14-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — RIOTA JAYA LESTARI DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
343 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIOTA JAYA LESTARI DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
BASO LANRANG, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, KabupatenKolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaanSwasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Sadam Husain, S.H.,M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Sadam Husain & Rekan,beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 04 September 2019;ll.
PT RIOTA JAYA LESTARI, tempat kedudukan di JalanProtokoler Indewe Timur, Kelurahan Lasusua,Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, ProvinsiSulawesi Tenggara, yang diwakili oleh H. RidwanJamaluddin, jabatan Direktur Utama;Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 92 K/TUN/2021Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj.
., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum PasolongAttorneys at Law, beralamat di Kota Kendari,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober2019;Termohon Kasasi I, Il;DanBUPATI KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di JalanTrans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara,Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten KolakaUtara, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Imanto, S.H.
., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/590/2019,tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya dalam hal ini diwakilioleh Jaksa Pengacara Negara Basri Baco, S.H., dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor1057/P.3.16/Gph.1/10/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikandi atas pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 24-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 K/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — ALIANDOE, DKK VS KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
137 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALIANDOE, DKK VS KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
Nomor 2729,Tanjung Priok, Jakarta Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anggrito Dwi Harnowo,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Pegawai Bagian Hukum pada Kantor Walikota KotaAdministrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2913/1.785.51, tanggal 4 September 2019;Termohon Kasasi;Dan:VITA GOMARGANA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Taman Pluit Putri Nomor 6 C, RT/RW005/006, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, JakartaUtara, pekerjaan WiraswastaTurut
Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.2.4.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkanTergugat berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pindu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, KecamatanPenjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019;.
Mewajibkan Termohon Kasasi (Ssemula Terbanding/Tergugat) untukmenunda Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kelas B diJalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019, untuk ditunda pelaksanaannyasampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan HukumTetap (inkracht van gewijsde);B.
Menyatakan batal dan/atau tidak sah Objek Sengketa yang diterbitkanTergugat berupa Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PelayananTerpadu Satu Pindu Kota Administrasi Jakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri, Kelurahan Pluit, KecamatanPenjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8 Januari 2019;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaUnit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministrasiJakarta Utara, Nomor 5/C.37B/31.72/1.785.51/2019 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) Kelas B di Jalan Taman Pluit Putri,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tertanggal 8Januari 2019;4.
Register : 01-04-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 09-K/PM.I-06/AD/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 — Serka Ardiansyah NRP 21050208261284
67 — 33
67 — 33
Militer I06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ArdiansyahPangkat / Nrp : Serka / 21050208261284Jabatan : Badosir Sipers Dim 1010/RantauKesatuan : Kodim 1010/RantauTempat, tanggal lahir : Palangkaraya, 09 Desember 1984Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama > IslamTempat tinggal : Asrama Kodim 1010/Rtu Kec.Tapin Utara
Baypas Perumahan Griya Rantau AsriKec Tapin Utara Kab Tapin Kalsel.Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, namunantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanyasebatas hubungan antara atasan dan bawahan.2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninnggalkankesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 19 Oktober2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 atau selama 31(tiga puluh satu ) hari3.
Asabri Blok A No 9 Kel RandaMalingkung Kec Tapin Utara Kab TapinPada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Januari tahun 2011di Kodim 1010/Rantau, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidakada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan danbawahan.2.
Register : 18-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — HERMAN HARAHAP, SH VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARGOTTOPONG JAE KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA;
83 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERMAN HARAHAP, SH VS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARGOTTOPONG JAE KECAMATAN HALONGONAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA;
PUTUSANNomor 109 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HERMAN HARAHAP, S.H, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Bargottopong Jae, KecamatanHalongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Rahmad YusupSimamora, S.H., M.H, dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Aurora Keadilan &Associates, beralamat
di Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 23 Oktober 2020;Pemohon Kasasi;LawanPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BARGOTTOPONGJAE, KECAMATAN HALONGONAN, KABUPATENPADANG LAWAS UTARA, tempat kedudukan di DesaBargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, KabupatenPadang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,
DALAM PENUNDAANMewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan PanitiaPemilinan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan HalongonanKabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIMSIREGAR dan HERMAN HARAHAP, SH Sebagai Calon Kepala DesaHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2021Desa Barggottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten PadangLawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019ll. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan HalongonanKabupaten Padang Lawas Utara Tentang PenetapanSdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAP, SH SebagaiCalon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae KecamatanHalongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus2019;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia PemilinanKepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan HalongonanKabupaten Padang Lawas Utara JTentang PenetapanSdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAP, SH SebagaiCalon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae KecamatanHalongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus2019;4.
Register : 13-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA VS PRAJADI AGUS WINAKTU;
155 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA VS PRAJADI AGUS WINAKTU;
., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum DanielLukito Setiawan & Rekan beralamat di Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;Pemohon Kasasi I;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK UTARA, tempat kedudukan di Jalan RayaGondang Bayan, Desa Gondang, Kecamatan Gangga,Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa TenggaraBarat;Dalam hal ini diwakili oleh Lalu Firman Sukmajaya, S.H.
Bangunan (HGB) Nomor 00598/ Desa GiliIndah, tanggal 10 Oktober 2017, seluas 4000 meter persegidengan Surat Ukur Nomor 02572/GIH/2017, tanggal 25 September2017, tercatat atas nama PT Wanawisata Alam Hayati;Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00599/ Desa GiliIndah, tanggal 10 Oktober 2017, seluas 1500 meter persegidengan Surat Ukur Nomor 02573/GIH/2017, tanggal 25 September2017, tercatat atas nama PT Wanawisata Alam Hayati;yang seluruhnya terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, KabupatenLombok Utara
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WANAWISATAALAM HAYATI, dan Pemohon Kasasi Il KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Register : 10-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — BUMI SUMBER REJEKI (diwakili oleh direkturnya AFANDI) DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
199 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMI SUMBER REJEKI (diwakili oleh direkturnya AFANDI) DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Register : 18-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 4/PDT/2021/PT TTE Tanggal 23 Februari 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA
LAWAN
UMIAN MAKPAL, DKK
145 — 35
145 — 35
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA LAWAN UMIAN MAKPAL, DKK
PUTUSANNomor 4/PDT/2021/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATENHALMAHERA UTARA, dalam hal ini diwakili oleh IR.
FRANS MANERY, BupatiHalmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A,Tobelo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVANUS BUNGA, S.H.
., KepalaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara,SAFRUDIN LAUHIN, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, ANDRE ANDEA,S.H., M.H., Kepala Subbagian Perundangundangan Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dan IDHAM HALIK PUASA,S.H., Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, beralamat/berkantor di JalanKawasan Pemerintahan Nomor
UMIAN MAKPAL, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Terbanding semula Penggugat;2. JANIBA KOFIA, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Terbanding Il semula Pen ggugat Il;3.
/berkantor di Rukan Artha Gading Niaga Blok A Nomor 15A Lantai2, Jalan Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara,beralamat/berkantor sementara di Jalan Z.
Register : 09-01-2023 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2023 Tanggal 27 Februari 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., DAN II. PT. RETNUS UTAMA;;
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., DAN II. PT. RETNUS UTAMA;;
Register : 10-06-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2021 Tanggal 5 Agustus 2021 — KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI;
203 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI;
Register : 21-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 K/TUN/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. ASPAH SUPRIADI DAN MAR'AHTU SOLEHA., DKK;
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. ASPAH SUPRIADI DAN MAR'AHTU SOLEHA., DKK;
Register : 14-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — RIOTA JAYA LESTARI DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
238 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
238 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIOTA JAYA LESTARI DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-03-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 6/PDT/2016/PT KPG Tanggal 3 Februari 2016 — BANA vs - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
44 — 23
44 — 23
BANA vs - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
El Tari, RT. 001, RW. 001, KelurahanBenpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TimorTengah Utara, dalam Peradilan Tingkat Bandingmemberikan kuasa kepada MARTINUS SOBE ANIN, S.H.,Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jin.
KepalaBadanPertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu,beralamat di Jin.
hukum mengenai keberadaan tanah yang ditempati sebagai KantorLurah Kefamenanu Selatan, maka patut sekiranya Gugatan Penggugat terhadapTergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara) di tolak atausetidaktidaknya tidak dapat di terima;Dan kami sampaikan pula bahwa segala dalildalil yang Penggugatsampaikan, Tergugat (Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara) tolak danbantah, termasuk tidak adanya Subyek Gugatan yang ditujukan kepadaPemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan
Il Timor Tengah Utara Nomor 1tahun 1990, tanggal 05 Januari 1990 tentang rencana pelaksanaanpenataan tanah perkotaan (Konsolidasi Tanah); Bahwa pengukuran dan pensertifikatan tanah yang dilaksanakan diKelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab.Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah bersifatterbuka untuk umum dan atau sekurangkurangnya diketahui olehseluruh anggota masyarakat pemilik tanah yang berdomisili diKelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu
, Kab.Timor Tengah Utara Maupun diluar kecamatan kota kefamenanuselatan, Kab.
Register : 04-10-2018 — Putus : 09-11-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Ktn Tanggal 9 Nopember 2018 — PLN UNIT UNDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN UTARA
149 — 37
149 — 37
PLN UNIT UNDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN UTARA
Register : 11-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. TAUFAN ARIJADI GINTING;
108 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. TAUFAN ARIJADI GINTING;
HII Blok A.49,Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan Ibu RumahTangga;3. NURUL WANDHANHANOUM, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek PT. HII Blok A.49,Kelapa Gading, Jakarta Utara, pekerjaan KaryawanSwasta;4. TJAHJO RURUH DJATMIKO, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Bukit Golf Riverside BlokA.5/33 A, Bojong Nangka16963, pekerjaan Karyawan;5.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukandi Jalan Melur Raya Nomor 10, Kelurahan Rawa BadakUtara, Kecamatan Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara;ll.
Prima Semesta Internusa sebagai Tergugat ,Taufan Arijadi Ginting sebagai Tergugat Il dan Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Tergugat Ill,menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang mana dalampertimbangan hukum putusan tersebut pada pokoknyamempertimbangkan gugatan kurang pihak, sehingga oleh karenanyaputusan pengadilan tersebut belum memberikan kaidah penyelesaianbagi para pihak terkait pokok perkara;Bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh Para Pemohon
Register : 17-01-2020 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
178 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukan didi Jalan Melur Raya, Nomor 10, Kelurahan Rawa BadakUtara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Haidir Bya, S.H.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah,kedua objek sengketa yang terdapat pada Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Utara berupa:a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 314/Kelurahan Papanggo tanggal 18Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor00369/Papanggo/2017, luas 29.256 M?, atas nama PemerintahRepublik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta;.
Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa Surat Rekomendasi Camat Priok No. 91/1.711.1/1985,tanggal 6 Mei 1985 bukanlah bukti hak, sedangkan penguasaan Penggugatdidasari dari pengoperan hak garap tidak melahirkan adanya hak gugat(legal standing), dan terhadap tanah objek sengketa telah dikonsinyasiberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Pemohon Kasasi/Penggugatmenggarap tanah a quo berdasarkan Surat Rekomendasi Camat TanjungPriok tanggal 6 Mei 1985 yang kemudian dikuatkan dengan putusanPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 304/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR,tanggal 7 September 2017 yang sudah berkekuatan hukum (vide bukti P1b, P1a);Bahwa sesuai dengan asas previlegi, penggarap mempunyai hak yangdiutamakan atas penerbitan sesuatu hak atas tanahn Negara yangdigarapnya.
Jika untuk kepentingan umum tanah Negara tersebutdibutuhkan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi, tentu harusada kompensasi yang diberikan kepada penggarap yang bersangkutansecara adil:Bahwa penerbitan kedua Sertipikat Hak Pakai objek sengketa diterbitkanketika sedang ada sengketa/perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,sehingga secara procedural bertentangan dengan Pasal 51 huruf bPeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 dan Pasal 30ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor