Ditemukan 1219119 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-01-2014 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 44_Pid_Sus_2014_PN_Ktp_Hukum_19032014_Mengangkut_Hasil_Hutan_Tidak_Dilengkapi_Surat Tanggal 19 Maret 2014 — SUSANTO AHIYUNG ALIAS AHIYUNG ANAK DARI HERMANTO
63 — 10
63 — 10
Menyatakan terdakwa SUSANTO AHIYUNG ALIAS AHIYUNG ANAK DARI HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MENGANGKUT HASIL HUTAN BERUPA KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN.2.
Ketapang Nomor : 094/23/DkhPPHH/2014 tanggal 05Februari 2014.Bahwa saksi menerangkan setiap pengakutan hasil hutan harusdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) danberkenaan dengan tindak pidana atau perkara ini harus didampingidengan Faktur Angkutan Kayu Olahan jika kayu tersebut berasal daritempat pengolahan atau menggunakan Surat angkutan Lelang jika kayutersebut berasal dari hasil suatu pelelangan.Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalahbenda hayati
beserta turunannya yang dihasilkan dari kawasan hutan,sedangkan kayu adalah merupakan hasil hutan, sedangkan cara untukmendapatkan hasil hutan berupa kayu yang sah adalah dengan memilikiizin usaha pemungutan/pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK,IPK) atau melalui pembelian bebas sepanjang dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL).Bahwa saksi menerangkan dokumen yang wajib menyertai dalam setiappengangkutan kayu gergajian adalah dokumen FAKO yang dilampiri DPO
Unsur Tanpa hak mengangkut, menguasai atau memiliki hasilhutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan;Ad.1.
mengeluarkan izin dimaksud.Menimbang, unsur ini juga mengandung pengertian bahwa pada setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dantempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagaibukti, apabila tidak dilengkapi suratsurat perizinan dimaksud atau antara isidokumen Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan tersebut tidak sama dengankeadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebutdinyatakan tidak mempunyai suratsurat yang
Menyatakan terdakwa SUSANTO AHIYUNG ALIAS AHIYUNG ANAK DARIHERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana SECARA BERSAMASAMA MENGANGKUT HASIL HUTAN BERUPAKAYU YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMASAMA DENGAN SURAT KETERANGANSAHNYA HASIL HUTAN.2.
Register : 20-12-2011 — Putus : 26-01-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 729/Pid.B/2011/PN.Mkt Tanggal 26 Januari 2012 — SHOLEH Bin SAMPAN
19 — 2
19 — 2
Mojokerto ,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Mojokerto , dengan sengaja telah mengangkut, menguasai ataumemiliki kayu jati hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan , dilakukan Terdakwa sebagai berikut : ~ Mulanya pada hari JUMAT tanggal 7 Oktober 2011 sekira jam 13.30 Wib, bertempatdi kawasan hutan KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) yang terletak di sebelahUtara Dsn. Gedangan Ds.
Mojokerto, para saksi telahmelakukan penangkapan atas diri Terdakwa ; = Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa kayu jati hasil hutan tanpadilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil 4Hutan ; = Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari JUMAT tanggal 7 Oktober 2011sekira jam 13.30 Wib, bertempat di kawasan hutan KRPH (Kepala ResortPemangkuan Hutan) yang terletak di sebelah Utara Dsn. Gedangan Ds. MojodowoKec. Kemlagi Kab.
Mojokerto, Terdakwa telah ditangkap oleh petugasPerhutani dibantu anggota Polsek Kemlagi ;= Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan membawa kayu jati hasil hutantanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ; = Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari JUMAT tanggal 7 Oktober 2011sekira jam 13.30 Wib, bertempat di kawasan hutan KRPH (Kepala ResortPemangkuan Hutan) yang terletak di sebelah Utara Dsn. Gedangan Ds. MojodowoKec. Kemlagi Kab.
Menyatakan Terdakwa SHOLEH Bin SAMPAN bersalah melakukan tindak pidana MENGANGKUT KAYU JATI HASIL HUTAN YANG TIDAKDILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 50 ayat 3 huruf h Jo Pasal 78 ayat5 UURI No. Al tahun 1999 tentang Kehutanan ; 2.
Mojokerto, Terdakwa telah ditangkap oleh petugasPerhutani dibantu anggota Polsek Kemlagi dan Terdakwa ditangkap karena telahkedapatan membawa kayu jati hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis menilai danberpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ; Ad.
Putus : 22-09-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JEPARA Nomor 244/Pid B/20l1/PN.Jpr Tanggal 22 September 2011 —
35 — 16
35 — 16
Menyatakan terdakwa RUSMAN Bin SUKADI terbukti bersalahM9:melakukan tindak pidana menebang pohon atau memanen ataumemungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin daripejabat yang berwenang secara bersamasama dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU RT Nomor 41, sebagaimana diaturtahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.19 tahun2004 tentang kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP dalam dakwaanPrimair ; .2.
Jepara atau setidaktidaknya disuatutempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengangkut, menguasai,atau memiliki hasil hutan yang tidak dilangkapi bersamasama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan ;Perbuatan tersebut dilakukan terdakwaa dengan cara antara lain sebagai berikute Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama denganNgadiman (DPO) menebang pohon kayu jenis Mindi sekitar 16 ( enambelas ) pohon milik Perhutani tanpa ijin dengan mempergunakan gergajitangan selanjutnya
Bahwa 29 (dua piluh sembilan) potong kayu Mindi tersebut adalah milik terdakwatanpa dilangkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan akandipergunakan oleh terdakwa untuk membuat rumah sendiri ; Bahwa ketika saksi Suroto dan saksi Marno (Karyawan Perhutani) melakukanpratoli dan sampai di Petak 188J RPH Jlegong Desa Jlegang, kecamatan keeling,Kab.
No.41 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RINo.19 tahun 2004 tentang kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP. yang unsurunsurnya sebagai berikut ; Barang siapa ; Menebang atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpamemiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang Sebagai Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan ;Ad. 1.
Unsur Menebang atau memanen atau memungut hasil hutan didalamhutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenangMenimbang, bahwa berdasarkan gaktagakta dipersidangan dari keteranganpara saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwaterdakwa RUSMAN Bin SUKADI dan Ngadiman (DPO) pada tanggal 15 Juni 201dan pada tanggal 21 Juni 2011 bertempat dipetak 166J RPH Jlegong, Desa Jlegong,Kec. Keling, Kab.
Putus : 28-07-2005 — Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820K/PID/2005 Tanggal 28 Juli 2005 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PRAYA ; Ir. LALU AGIL
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 16-02-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 26_Pid_Sus_2015_PN-Ktp_Hukum_22042015_Mengangkut_Hasil_Hutan Tanggal 22 April 2015 — FADILAH Als OTONG Bin MAHMUD
42 — 9
42 — 9
Menyatakan terdakwa FADILAH Als OTONG Bin MAHMUD terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2.
), dan nota angkutan, khusus kayu yang sudahdiolah dalam bentuk persegi wajib memiliki Dokumen FAKO, SAL,maupun Nota Angkutan;Bahwa yang di maksud hasil hutan kayu adalah : hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kKayu olahan atau kayupacakan yang berasal dari kawasan Hutan, sedangkan carauntuk mendapatkan hasil hutan berupa kayu yang syah adalahdengan memiliki izin usaha pemungutan / Pemanfaatan HasilHutan kayu (IUPHHK, IPHHK, IPK) dan melalui pelelangan kayusitaan dan atau temuan , ataupun
ABDULLAH ALFIANSYAH ALS IYAN BIN HAMDANdan kayu hasil hutan jenis Cerucuk dan punak tersebut berasaldari Desa Semanai Kec.
Setiap orang;2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan.Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.
Menimbang,bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut maka Unsur mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan menurut majelis telahterpenuhi.
Menyatakan terdakwa FADILAH Als OTONG Bin MAHMUD terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan;. Menghukum terdakwa FADILAH Als OTONG Bin MAHMUD olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 5 (lima)bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,( lima ratus juta rupiah )dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama3 (tiga) bulan;.
Putus : 16-08-2007 — Upload : 27-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346K/PID/2006 Tanggal 16 Agustus 2007 — JAKSA / PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Mempawah ; JANSEN MAARISIT ; SURENG ANAK GANI
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
SURENG ANAKGANI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h UndangUndang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.
NHutanmenyatakan bahwa penerbitan SKSHH untuk alat angkut yang tidakdapat merapat ditempat pemuatan/TPK sebagaimana dimaksud huruf eatau proses pemuatan Kayu Bulat (KB) di TPK keatas alat angkutmemerlukan waktu, maka SKSHH diterbitkan setelah seluruh hasil hutanyang tercantum dalam Daftar Hasil Hutan (DHH) termuat diatas alatangkut (putusan halaman 19 aline 3).Bahwa kekeliruan/kesalahan Majelis Hakim karena telahmempertimbangkan hanya sebagian dari ketentuan Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 126
hutan kayu diangkut dan ditangkap olehpetugas di Perairan Yamna, hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi olehHal.14 dari 17 hal.Put.No.346 K/PID/2006dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Hutan (BAP HH), Daftar Hasil Hutan(DHH) ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;Bahwa untuk alat angkut yang digunakan Kapal Jayating juga belum ada ijinolah gerak atau surat ijin berlayar;Bahwa judex factie (Pengadilan Negeri) telah salah dalam mempertimbangkanbahwa alat angkut kapal yang tidak
dapat merapat ketempat pemuatan hasilhutan, sehingga sesuai ketentuan bahwa SKSHH diterbitkan setelah hasilhutan selesai dimuat diatas Alat Angkut/Kapal, karena walaupun SKSHHadalah benar diterbitkan setelah selesai pemuatan, namun penerbitan SKSHHharus didahului oleh BAP Hasil Hutan dilapangan dan Daftar Hasil Hutan,sebelum Hasil Hutan itu dapat dimuat ke Alat Angkut ;Bahwa BAP Hasil Hutan dan Daftar Hasil Hutan, merupakan bukti prosespemuatan dan berfungsi sebagai bukti keabsaan kayu/hasil hutan
SURENGANAK GANI bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatanmengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.
Putus : 12-01-2007 — Upload : 12-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150K/PID/2006 Tanggal 12 Januari 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti ; EKO ARMAYANDI ALS.EKO BIN ARIFIN
22 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
hutan berupa kayu bantalan berbentuk KGGsebanyak + 5 (lima) M8, tanpa dilengkapi bersamasama dengan suratketerangan syahnya hasil hutan (GSKSHH).
Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambimenuju PT.SiIM Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung KabupatenBatanghari dengan upah sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) apabilakayu yang Terdakwa angkut tersebut sudah sampai ditempat tujuan, namundalam perjalanan tepatnya di Jalan Simpang Unit VIII Desa Marga Unit IVKecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi mobil tersebut kena raziayang dilakukan oleh Polsek Sungai Bahar dimana pada saat itu Terdakwa tidakdapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil
Menyatakan Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifin, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamembawa mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapidengan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan (GKSHH), sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h joPasal 78 ayat (7), (15) UU No.41 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana ;2.
Tanggal 25 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifin telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa,mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (GSKSHH) ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Armayandi alias Eko Bin Arifindengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika pidana denda
No. 150 K/Pid/2006mengangkut, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahya Hasil Hutan (GSKSHH) ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkanseluruhnya dari lamanya pidana
Putus : 24-10-2007 — Upload : 19-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194K/PID.SUS/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 — Anang bin Santim; Sudarmadji bin Kasmijan
311 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
311 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-08-2007 — Upload : 19-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44K/PID.SUS/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN ; AGUS SYAHRAN bin DADANG SYARIFUDIN
307 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
307 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 21-12-2018 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pid.Sus-LH/2018 Tanggal 21 Desember 2018 — GURENG DAUD alias KAGUGE;
388 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
388 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa GURENG DAUD alias KAGUGE terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamenebang pohon dan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpamemiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Hal. 2 dari 7 Hal.
Bahwa buktibukti bertanda T1 sampai dengan T23 tidakberkualitas sebagai bukti menentukan, karena alasan permohonanpeninjauan kembali Pemohon/Terpidana pada pokoknya hanyapermohonan supaya memerintahkan Panitera Pengadilan NegeriGorontalo menghitung kembali Pohon Mahoni di atas 100 (seratus)pohon lebih, termasuk Surat Keterangan Kepemilikan Lahan KebunBersama Tanaman Nomor 400/BItII/8/2002 (bukti T12), sedangkaninti dakwaan Penuntut Umum adalah Terpidana turut sertamenebang pohon kayu dan memungut hasil
Terpidana mengenai adanya kekeliruandalam putusan Hakim tidak dapat dibenarkan, karena1.Putusan Mahkamah Agung Nomor 359 K/Pid.SusLH/2016 tanggal16 November 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi GorontaloNomor 64/Pid.Sus/2015/ PT.Gto, tanggal 7 Desember 2015 junctoPutusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 166/Pid.Sus/2015/PN.Gto tanggal 16 Oktober 2015 yang menyatakan TerdakwaGureng Daud alias Kagude terbukti secara sah meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut serta menebang pohon danmemungut hasil
Putus : 04-01-2007 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2725K/PID.SUS/2006 Tanggal 4 Januari 2007 — H. Madrol bin Mahjub
324 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 30-01-2008 — Upload : 05-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1673K/PID/2006 Tanggal 30 Januari 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA TUNGKAL vs. HASANUDDIN bin AHMAD
44 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 21-11-2018 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2294 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 — BISMAN SINURAT
471 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
471 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yusuf Siahaan;2. 1 (Satu) buah dodos;Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 82/Pid.B/2018/PNKis, tanggal 11 April 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:1,Menyatakan Terdakwa Bisman Sinurat tersebut di atas terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak secarabersamasama memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam DakwaanPrimair;Menjatuhkan pidana
CSIL; Bahwa uraian tersebut adalah fakta persidangan diambil judex facti yangberkorelasi dengan hasil pembuktian dan pemenuhan unsurunsur dari Pasal107 huruf D UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014; Bahwa penilaian hasil pembuktian adalah kewenangan judex facti yang tidaktunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi; Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikiantidak tunduk pada kasasi, judex facti dalam putusannya
Register : 04-06-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 275/Pid.B/2013/PN.Mkt Tanggal 30 Juli 2013 — SOLIKAN BIN LATIP
19 — 5
19 — 5
M E N G A D I L I : 1.Menyatakan terdakwa SOLIKAN BIN LATIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA IZIN ; 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLIKAN BIN LATIP dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dan menjatuhkan denda sebesar Rp 500.000,- apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 ( satu ) bulan
Dawarblandong, Kab.Mojokerto, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto dengan sengaja telah mengangkut,menguasai atau memiliki, hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan ( SKSHH ) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara carasebagai berikut : Mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 10.30 wibterdakwa disuruh oleh saksi Sanusi untuk mengangkut padi milik Usuf warga Ds.Simongagrok
Bakung terdakwa bertemu dengan Ngat dan San( Dpo ) yang meminta tolong untuk menititpkan mengangkut kayu jati tersebut tanpamenanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada Ngat dan San, bahkanterdakwa tidak menolak dan tetap mengangkut kayu jati tersebut, kemudian setelahbeberapa gelondong kayu jati diletakan didalam truk lalu ditutupi padi selanjutnyaterdakwa kembali melajutkan perjalanan, ketika terdakwa melintas di perbatasan petak 51dan 55 RPH Simo yang terletak diwilayah administrasi Dsn
Hakim Ketuakepada terdakwa tentang keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;meen n nnn nnn nnn nnn nen nnn nn en nnn nn enn nnn n nnn ne nen enn n nn nn anne Menimbang, bahwadipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut =: 9 Keteranganterdakwa SOLIKAN BIN LATIP 3 yangmemberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa,terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkaramembawa, menguasai, membeli atau menjual hasil
dan berjanji tidak mengulangi lagi : Menimbang bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa PenuntutUmum telah mengajukan tuntutan ( Requisitoir ) sebagaimana yang telah dibacakan dandiserahkan dipersidangan tanggal 30 Juli Juni 2013 Nomor : REG.PERK.PDM 360 /MKRTO / EP.1 / 07 / 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakimmemutuskan ; =o nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Menyatakan terdakwa SOLIKAN BIN LATIP bersalah melakukan tindakpidana MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL
HUTANYANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA SAMA DENGAN SURATKETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH ) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 50 ayat(3) huruf h Jo Psl. 78 ayat( 7) UU RI No. 41tahun1999 ; nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn n mene Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOLIKAN BIN LATIP denganpidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanansementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,Subsidair 1 ( satu ) bulan
Putus : 07-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PID.SUS/2013 Tanggal 7 September 2015 — RIZKY TRISNO SUSANTO alias KIKI, DK
390 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
390 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berkat Usaha di Jalan Raya Anjungan MelancarRT.01/RW.01, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan,Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah,mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapibersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatanpara Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada wakiu dalam bulan Desember 2009 atau setidaktidaknyapada suatu
Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri KehutananNomor : P.33/Menhutll/2007 tentang Penggunaan Surat KeteranganAsal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan hasil hutan yang berasal darihutan hak, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) merupakan suratketerangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan ataukepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahanmasyarakat;Hal. 2 dari 29 hal. Put.
Dengan demikian kayukayu olahan sebanyak15 kontainer tersebut tidak dilengkapi bersamasama dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7)UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo.
Azhary, ST., alias Heri dan Terdakwa Il.Rizky Trisno Susanto alias Kiki terbukti bersalah melakukan tindakpidana melakukan atau turut serta melakukan mengangkut,menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (8) huruf h jo. Pasal78 Ayat (7) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan jo.
Rizky Trisno Susanto alias Kiki, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamenguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa II denganpidana penjara masingmasing selama : 2 (dua) tahun dan dendamasingmasing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan masingmasing selama :
Putus : 03-09-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/PID.SUS/2014 Tanggal 3 September 2014 — RESTIYOKO Bin SUWANTO
19 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 301 K/PID.SUS/2014suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di jalan umum masuk DesaNgulungwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Trenggalek telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 pagi hari, Terdakwatelah
yang tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf h jo Pasal 78 Ayat(7) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 ;.
Dan antara LembagaMasyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perhutani ada sistem bagi hasil dimanakhusus pada petak 62B tersebut Perhutani bekerja sama dengan CV.Halmahera karena CV tersebut yang memenangkan tender, sehingga kayukayu dari petak tersebut harus dikirim ke CV. Halmahera. Akibat perbuatanHal. 16 dari 18 hal. Put.
No. 301 K/PID.SUS/2014Terdakwa tersebut telah merugikan Perhutani sebesar Rp6.602.000,00 (enamjuta enam ratus dua ribu rupiah) ;Bahwa kesepakatan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM) dan pembagian hasil hutan antara masyarakat dengan Perhutani harusdijunjung tinggi. Namun ternyata Terdakwa dalam kedudukan sebagai sopirtelah diperintah oleh Sdr.
Joko Priyono sebagai pemilik kayu (pembeli kayu)justru tidak menghormati dan melanggar kesepakatan tersebut ;Bahwa sesuai aturan, seharusnya hasil hutan berupa kayu yang ada diareal Perhutani yang dikelola secara bersama tidak boleh diperjualbelikan tanpamelalui persetujuan dan izin dari pihak Perhutani.
Putus : 22-01-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469K/TUN/2005 Tanggal 22 Januari 2007 — Fauzan, S.Ag.; Imam Gazali, S.Ag.; K. Abd. Mujib Bukhari, S.Ag.; Fathol Arifin QH.; HM. Fakih Sayyad, BA.; Akh. Hambali; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Urut DaftarCalon 6 dari daerah pemilihan Pamekasan 5 (lima) (vide Model EB 3 DPRDKAB/KOTA) ;Bahwa tanpa pemberitahuan, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuanpara Penggugat, Tergugat telah melakukan perubahan atas Berita Acara No. 03tahun 2004 tentang hasil Pemilinan Umum tahun 2004, dengan surat KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, Rabu tanggal 21 Juli 2004Berita Acara No. 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Berita Acara No. 03Tahun 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha NegaraSurabaya yang dikeluarkan oleh Tergugat, Rabu tanggal 21 Juli 2004 BeritaAcara No. 04 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Berita Acara No. 03Tahun 2004, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan KursiPartai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Pentapan Calon TerpilihAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan DanPemilinan Umum Tahun 2004, khusus didalam lampiran 2 Partai PersatuanPembangunan yang ditandatangni oleh
Memerintahkan pada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara Surabaya yang dikeluarkan oleh Tergugat, Rabu tanggal 21Juli 2004, Berita Acara No. 04 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas BeritaAcara No. 03 Tahun 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan UmumPerolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilinan Umum Dan PenetapanCalon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPamekasan Dan Pemilihan Umum Tahun 2004, khusus di dalam lampiran 2Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani
No.469 K/TUN/2005 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Berita AcaraNo. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Berita Acara No. 3 Tahun 2004tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik PesertaPemilu. dan Penetapan Calon Terpilin Anggota DPRD KabupatenPamekasan Pemilu Tahun 2004 ; Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah berupa Berita Acara dan bukanpenetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 3 UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan
Putus : 23-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN. Tsm Tanggal 23 April 2015 — SARIPUDIN Bin TOHIDIN
40 — 15
40 — 15
Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN Bin TOHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang diketahui berasal kawasan hutan tanpa izin;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIPUDIN Bin TOHIDIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;3.
Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/PDT.SUS/2009 HERLIN SULISMIYARTI, SH. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG; DARWIN MARPAUNG, SH. KURATOR PT. ARTIKA OPTIMA INTI (DALAM PAILIT)
355 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
355 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terlawan dengan posita perkarasebagai berikut :1.Bahwa pemberesan PT Artika Optima Inti (dalam Pailit) saat ini telahselesai melewati proses penjualan boedel Pailit ;Bahwa dari 2 (dua) kali penjualan Boedel Pailit, diperoleh nilai boedelhasil penjualan seluruhnya berjumlah Rp 43.978.519.780, (empat puluhtiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilanbelas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;Bahwa atas hasil
(KrediturPreferen), cq Kantor Pajak Hakim Pengawas berpendapat oleh karenakeberatan terhadap daftar pembayaran Harta Pailit maka keberatantersebut harus dipertimbangkan sesuai ketentuan UndangUndang yangberlaku ;Bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut di atas yang diajukanadalah keberatan atas Daftar Pembagian Sementara tentang porsi yangditerima oleh masingmasing kreditur dan tidak berkaitan dengan biayaKepailitan dan persentase imbalan jasa kurator ;Bahwa kKreditur yang keberatan terhadap hasil
Pembayaran kepada krediturlain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi ;Bahwa maksud dari ayat ini adalah untuk memberi kKesempatan kepadapemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dari kreditur lainatas hasil pelelangan barangbarang milik penanggung pajak di mukaumum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya ;7.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranganlain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikanpada waktunya sebagaimana ditentukan dalamSurat Teguran;c.
Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapatkekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulisdan atau salah hitung;c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa dendadan atau bunga;d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang22undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannyatetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untukdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;f.
Putus : 21-02-2008 — Upload : 29-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590K/PID/2006 Tanggal 21 Februari 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH vs. BUSRIZAL bin M. TAJUDIN
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian