Ditemukan 87864 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-01-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 537/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 23 Januari 2017 — ANTON STEFIAN DWI KRISTANTO melawan FRANCKY SIMON JOHANES TUJU dkk
32 — 25
32 — 25
Bank Syariah Mandiri) untuk melunasi pinjaman hutangnya ;Bahwa sebenarnya persoaln hutang piutang antara Tergugat denganPenggugat akan dengan mudah selesai jika Tergugat dan Tergugat Iltidak mengingkari lagi janjinya seperti ditegaskan di depan sidangmediasi,untuk menyerahkan tanahnya yang lain untuk dijadikan jaminanatas pinjaman baru guna melunasi hutang Tergugat dan II ditempatTurut Tergugat Ill ;Bahwa selebihnya berkaitan dengan peristiwa hukumnya seperti yangdiungkapkan oleh penggugat dalam
Bahwa Turut tergugat Ill,tidak mengetahui bahwa telah terjadihutang piutang antara Tergugat dengan penggugat sebagaimanadalam dalili penggugat a quo, Kalaupun Turut Tergugat lllmengetahui hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ,adalah dikarenakan adanya gugatan yang diajukan olehPenggugat.Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Tergugat dengan penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan TurutTergugat Ill, karena hutang piutang yang terjadi antara Penggugatdengan tergugat harus dianggap
Padahal Pembanding mengajukan gugatanuntuk berupaya agar persoalan hutang piutang antaraPembanding dengan Terbanding yang menggunakan jaminanatas nama Terbanding II dapat diselaikan dengan baik.b.
Putus : 08-02-2018 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 562/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 8 Februari 2018 — NUR RENGGANI lawan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Karanganyar
42 — 19
42 — 19
Putus : 27-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 233/Pdt/2019/PTSMG Tanggal 27 Mei 2019 — ARI KUSWARI ARUMI lawan PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. Kantor Cabang Utama KotaSemarang
137 — 67
137 — 67
Sementara itusebagaimana pengakuan Penggugat dalam posita angka 1dan AktaPerjanjian Kredit telah terbukti bahwa Penggugat telah menerimamanfaat dan menikmati fasilitas kredit (piutang) yang diberikan olehTergugat kepada Penggugat, sehingga jelas tidak ada unsurkerugian yang diderita Penggugat.Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal18 September 1975 yang menyebutkan: Penuntutan ganti kerugianbaru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikansecara terperinci adanya
Putus : 16-12-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 429/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 16 Desember 2015 — SUGIHARTO, dkk melawan TONI AZKA, dkk
31 — 17
31 — 17
Tergugat II mengajak Penggugat II dan Penggugat IIImasuk ke ruangan Kantor Notaris, sedangkan Penggugat I disuruhmenunggu di luar oleh Tergugat II;Bahwa beberapa saat setelah Penggugat I menunggu di luar KantorNotaris, Penggugat II dan Penggugat III keluar dari ruangan KantorNotaris dan menyampaikan kepada Penggugat I pada saat diruanganNotaris Penggugat II dan Penggugat III hanya disuruh membubuhkancap jempol pada kertas yang sudah disiapkan yang setahu PenggugatII dan Penggugat III kertas hutang piutang
Tergugat II tersebut adalah teijadi atas dasar adanya CacatKehendak;Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual Beli harga yang disepakati antaraPenggugat II atas persetujuan Penggugat III dengan Tergugat II telahdisesebutkan dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah), sedangkan menurut harga pasaran umum bidang tanahSertipikat Hak Milik Nomor 2456 berikut bangunan dan fasilitasnya adalahlaku dijual dengan harga Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah);Bahwa kesepakatan hutang piutang
SertipikatHak Milik Nomor 2456 atas nama TONY AZKA (Tergugat I) tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka semua atau segalaperbuatan hukum yang bersifat menjaminkan atau mengalihkan hakatas Sertipikat Hak Milik Nomor 2456 yang dilakukan oleh TergugatI dengan Tergugat III wajib dinyatakan batal demi hukum dengansegala akibat hukumnya;18 Bahwa karenanya pula perbutan Tergugat I dan Tergugat II yang telahberiktikad buruk dengan cara merekayasa dari perbuatan hukum atauhubungan hukum hutang piutang
juga telah berpindahsecara sah kepada pihak Tergugat II;8 Bahwa adalah sah secara hukum pula apabila dikemudian hariTergugat II selaku pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor2456 menjual kembali kepada Tergugat I yang dikuatkan dengan AktaHal 13 Putusan No.429/Pdt/2015/PT SMGJual Beli Nomor 148/2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT LILISGUNAWAN, SH;9 Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Para Penggugat padaangka 7 karena Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan hukumberupa hutang piutang
namun faktanya dalam surat gugatannya tidak ada satupun dalilyang menjelaskan hal ini, sehingga dapat diasumsikan bahwa sesungguhnyalahtransaksi yang terjadi antara Para Pengugat dengan Tergugat I bukanmerupakan perjanjian hutang piutang.10Berdasarkan faktafakta hukum diatas, sudah cukup membuktikan bahwagugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas, sertamemuat pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya, sehinggagugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau
Putus : 02-05-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 117/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 2 Mei 2018 — H. SALIYEM lawan PT. BANK BRI CABANG PURWODADI dkk
37 — 13
37 — 13
Bahwa kemudian pada suatu hari sekitar tgl.17.MEI 2017,PihakPenggugat Mendaftar Upaya Hukum BANDING Yang Masih dalamWaktu Berjalan Tahutahu tgl.13 Juli 2017 tepatnya Hari Kamis dilakukanEKSEKUSI oleh Penggugat Yang sangat menyimpang dan Bertentangandengan Peraturan Menteri KeUangan No.93/PMK.06/2012.JUGA EdaranDEP.KEU.RILUrusan Piutang dan Lelang.No.SE23/ PN/ 2000.TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.yang menyatakan lelangdimaksud dalam Butir 1 hurub b.
Bahwa Penggugat juga mendalilkan telah mengajukan BANDINGterhadap putusan Verstek dari Pengadilan Negeri Purwodadi No.Halaman 5 dari Putusan Nomor 117/Pdt/2018/PT SMG10/Pdt.G/2017/2017/PN.Pwd dan mendalilkan adanyaEKSEKUSI pada tanggal 13 Juli 2017 yang menurut Penggugattelah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2012 dan Edaran Depkeu RI Urusan Piutang danLelang No.
Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2)Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umummenurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungandengan hak mendahulu daripada kreditorkreditor lainnya.Hak Tergugat tersebut juga telah ditegaskan dan disepakatidalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Pasal 2 butir 6yang menyatakan bahwa:Jika debitur tidak memenuhi kewejibannya
untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas,oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuktanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:a.
Keu RIUrusan Piutang dan Lelang No.
Register : 25-01-2016 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 39/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 5 April 2016 — NY. RATNASARI OEY melawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat; cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR CABANG SEMARANG
58 — 23
58 — 23
Putus : 12-12-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 485/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 12 Desember 2017 — Tn. Agus Suparjo dkk melawan Capt. Djoko Panggih Waluyo dkk
38 — 16
38 — 16
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 26 September 2016 — YADI melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUDUS
61 — 17
61 — 17
Putus : 29-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 260/Pdt/2019/PT SMG Tanggal 29 Mei 2019 — Mochamad Zakaria lawan Nico Tanzil dkk
24 — 0
24 — 0
Putus : 12-12-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 435/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 12 Desember 2017 — HANY ANGGREANI DEWI melawan Drs. DIDIEK SOEKARNO, SH.MH.,
42 — 19
42 — 19
Dalam Eksepsi :Bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak jelas / kabur /samarsamar (Obscur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima;Kalau dibaca secara seksama maka subtansi gugatan Penggugatsangat tidak jelas apakah ini gugatan perkara utang piutang, warisatau wanprestasi.
Di satu sisi Penggugat berbicara tentang utangpiutang yang terjadi antara Penggugat dengan ibu Tergugat yangbernama Heni Setyaningsih, disisi lain Penggugat juga berbicaratentang hubungan hukum antara Tergugat dengan alm. lou Tergugatsebagai ahli waris dan pewaris, disisi lain lagi terkesan juga seakanakan ada hubungan utang piutang antara Penggugat denganTergugat sehingga seakanakan telah terjadi perbuatan wanprestasi /Hal 8 dari Put.
Hubungan hutang piutang yang ada adalahantara) Penggugat dengan alm. ibu Tergugat yangHal 9 dari Put. No. 435/Pdt/2017/PT SMGmenggunakan jaminan sertifikat HM No. 2594 atas namaTergugat. Saat ini ibu Tergugat telah meninggal dunia, olehkarena hutangnya kepada Penggugat yang belum terbayartentu menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ahli warisnyatetapi secara hukum bukan berarti Tergugat adalah sebagaipenjamin atas tersebut.
Sebagaimana dengan tegas danjelas disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwahubungan hutang piutang antara Penggugat dengan alm. louTergugat saat itu. sebenarnya didasarkan pada rasakemanusiaan dan maksud baik dari Penggugat untuk menolongorang tua / ibu penggugat, bahkan sangat tegas juga olehPenggugat dikatakan / disebutkan dalam gugatannya angka 19bahwa hutang piutang tersebut tanopa memungut bunga dandenda.
telah ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalampermohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmemperhatikan dan melindungi Pembanding semula Tergugatyang merupakan korban dari adanya perbuatan hukum dariTerbanding semula Penggugat dengan orang tua Pembandingsemula Tergugat; Bahwa dalam hutang piutang
Putus : 29-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 440/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 29 Nopember 2017 — MULYADI dkk melawan 1. Pemerintah Republik Indonesia :Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dkk
194 — 144
194 — 144
debitor lama kepada Mulyadi dalam jabatannya sebagaidirektur dan bertindak untuk dan atas nama CV Andin Furniture sebagaidebitor baru tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian yang sudahdibuat para pihak sebelumnya, yaitu antara Para Penggugat danTergugat IlBahwa hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasali422 KUHPerdatayang menyatakan:Bila pembaruan utang diadakan dengan penunjukan seorang debiturbaru yang menggantikan debitur lama,maka hakhak istimewa danhipotekhipotek yang dan semula melekat pada piutang
30 dari 43 hal Put.No. 440/Pdt/2017/PTSMG11.12.13.direktur dan bertindak untuk dan atas nama CV Andin Furniture sebagaidebitor baru tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian yang sudahdibuat para pihak sebelumnya, yaitu antara Para Penggugat dantergugat IlBahwa hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasali422 KUHPerdatayang menyatakan:Bila pembaruan utang diadakan dengan penunjukan seorang debiturbaru yangmenggantikan debitur lama,mak ahakhak istimewa danhipotekhipotek yang dan semula melekatpada piutang
Register : 28-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/TUN/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — MENTERI KEUANGAN VS MARI MUTU SINIVASAN;
157 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/TUN/2013 Tanggal 16 April 2013 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA
148 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA
Negara Nomor PJPN 66/ PUPNC.10.04/2010tertanggal 08 Maret 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara AtasNama PT.
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanKetua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPN 66/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 08 Maret 2010 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Tirta Larastama DinamikaFinance (DH. PT.
Bahwa berdasarkan Undangundang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) jo. PMK No. 128/PMK.06/2007 tentangPengurusan Piutang Negara, PUPN cq. KPKNL Jakarta IV berwenang melakukantindakan hukum dalam rangka Pengurusan Piutang Negara dimaksud, diantaranyaadalah dengan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara, Surat Paksa, danmelakukan lelang eksekusi barang jaminan;c.
Register : 05-01-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/TUN/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — TIRTA LARASTAMA DINAMIKA FINANCE VS KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA;
162 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIRTA LARASTAMA DINAMIKA FINANCE VS KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA;
Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara serta Penjelasan dari Pasal 10 dan Pasal 11UndangUndang RI No. 49 Prp.
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara NomorPJPN 66/PUPNC.10.04/2010 tertanggal O08 Maret 2010tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Tirta Larastama Dinamika Finance (DH. PT.
Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 49 Prp Tahun 1960 tentangPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jo. PMK No. 128/PMK.06/2007tentang Pengurusan Piutang Negara, PUPN cq. KPKNL Jakarta IVberwenang melakukan tindakan hukum dalam rangka PengurusanPiutang Negara dimaksud, diantaranya adalah dengan menerbitkanPenetapan Jumlah Piutang Negara, Surat Paksa, dan melakukan lelangeksekusi barang jaminan;c.
Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, Cabang DKIJakarta Nomor SP03/PUPNC.10/2010, tanggal 06 Januari 2011;3.
Tahun1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Jo.
Upload : 27-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 20/Pdt/2019/PT SMG YUDIANTO AGUNG SAPUTRA dkk lawan WINCESLAUSA ARIANI
45 — 29
45 — 29
Padabulan Juli 2016 usaha PENGGUGAT dan PENGGUGAT II membutuhkanModal usaha sehingga PENGGUGAT dan PENGGUGAT II menghubungiTERGUGAT untuk meminjam uang sehingga terjadilan hubungan hukumkeperdataan Hutang Piutang antara PENGGUGAT dan PENGGUGAT IIdengan Pihak TERGUGAT yang Notabene adalah seorang yang biasamembungakan uang alias RENTENIR, jadi dapat ditegaskan hubunganantara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah murni adanyahubungan hukum hutang piutang.Bahwa PENGGUGAT III, baru mengenal TERGUGAT di
PENGGUGAT dan PENGGUGAT II harus disertai dengan jaminanCek dan BG milik PENGGUGAT dan PENGGUGAT Il, selain ituTERGUGAT juga mintak Cek dan BG pendamping, jadi Total Cek dan BGyang di terima TERGUGAT setiap transaksi Hutang piutang adalah ganda /duble tetapi yang berlaku hutang piutang hanya 1 (satu) Cek dan BGsisanya adalah Cek dan BG Pendamping.Bahwa dikarenakan dengan keadaan ekonomi Nasional yang sedang lesumaka juga berdampak dengan kegiatan usaha PENGGUGAT danHalaman 2 Putusan No. 20/Pdt/2019
tersebut PENGGUGAT danPENGGUGAT II dibebani oleh TERGUGAT untuk memberikan bunga rata rata sebesar 10 % perbulannya, yang apabila dirinci terhadap kewajibanPENGGUGAT dan PENGGUGAT Il atas hutang piutang kepadaTERGUGAT adalah sebagai berikut :a.
(iii) Namun di dalam Petitum (lihat petitum point 2) Para Penggugatmenuntut (Aanspraak) hubungan hukum yang terjadi antara ParaPenggugat dan Tergugat terkait dengan dalil hutang piutang adalahsuatu perbuatan melawan hukum, namun disisi tuntutan lain (lihatpetitum point 3, 4, 5) menuntut (Aanspraak) Tergugat harus melakukanprestasi (mengakui dan menerima pembayaran).
Bahwa telah terbukti dalam opersidangan antara Parapembanding/Para Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adanyahubungan hukum hutang piutang. Bahwa hutang Para pembanding/Para penggugat kepadaTerbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat membebani bungayang tinggi kepada Para pembanding/Para Penggugat. Bahwa bunga yang dibebankan Terbanding/Tergugat kepada ParaPembanding/Para Penggugat adalah 5%.(Vide :P5.4,P5.5,P5.6.P5.8,P5.13).b.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 517/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 15 Februari 2016 — SHOLIHAN melawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. di Jakarta Cq.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kudus
39 — 21
39 — 21
Putus : 06-12-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 446/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 6 Desember 2016 — MARJANTO melawan 1. ENDANG SURJANTI dkk
34 — 16
34 — 16
Putus : 13-09-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 279/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 13 September 2016 — I. HANDOKO TEDJOATMOKO, SH, Msc melawan 1. SOEDARTO
19 — 9
19 — 9
Herna Lie (Pihak kelll)sebagai kreditur pemberi piutang, 4.
punya kapasitas untuk mengajukan gugatan ini karenakedudukan hukum Penggugat waktu terjadinya hutang piutang YAMdengan pihak kelll sebagai ketua YAM, seharusnya gugatandiajukan oleh pihak keIll (Herna Lie) ditujukan pada; 1.
Bahwa dalam akta damai tersebut tidak ada klausul mandate untukmenyerahkan SHM 185 pada Penggugat dan juga tidak adapengambil alihnan hutang Yayasan menjadi hutang pribadi padapenggugat ataupun pada pihak keIll (Herna Lie dalam hal ini), yangada adalah hutang Yayasan Abdi Magelang (Untuk selanjutnyadisebut sebagai YAM) dengan pihak kelll (Herna Lie) dimana padawaktu terjadi proses hutang piutang tersebut penggugat sendiri (.Handoko Tedjoatmoko, SH) menjabat sebagai Ketua YAM..
untuk mendapatkan untung danmenggandakan piutang milik pihak kelll sebesarbesarnyawalaupun harus menabrak ramburambu hukum acara perdatasebagaimana pengakuannya dalam posita point 5 demi keuntunganpribadi.
Penggugat sebenarnya sadar tidak ada kapasitas untukmengajukan gugatan ini karena kapasitasnya sebagai ketua YAMtidak memungkinkan untuk menggugat pendiri YAM dengandasar pernyataan bersyarat dan hutang piutang yang tidakpernah dilakukan pendiri YAM karena hutang yang terjadi adalahhutang YAM pada pihak keIll bukan pada penggugat.8.
Upload : 18-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 33/Pdt/2019/PT SMG DJOWO SEMITO ATMODJO lawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dinar Mulia dkk
56 — 41
56 — 41
Putus : 12-03-2018 — Upload : 19-03-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 32/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 12 Maret 2018 — ZULI KHASANAH lawan Direktur PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
32 — 15
32 — 15
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukumberupa utang piutang dalam rangka pemberian kredit dimana Tergugatsebagai Kreditur dan Penggugat sebagai debitur hal ini diakui secara tegasoleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat butir pertama.Mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat ini dapatdijelaskan sebagai berikut :a. Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan kredit kepadaTergugat, Tergugat menanggapi melalui Surat Keputusan Kredit (SKK)No.
sesuai dengan proseduryang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifikat sehinggadapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikan denganmunculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutpada JAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat mempunyai hak preferenatas jaminan guna kepentingan pelunasan kredit dari Penggugat, haltersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan.Bahwa hubungan hukum hutang piutang
Sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi butir 2 diatas, bahwa timbulnya hubungan hukum hutang piutang/pemberianfasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat didasarkan padahubungan timbal balik yang didudukkan dalam suatu Perjanjian Kredityang dibuat secara sah berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani olehkedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan.a.