Ditemukan 4745870 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Putus : 08-01-2008 — Upload : 22-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357/PK/PDT/2007 Tanggal 8 Januari 2008 — Sri Sukarno; Ny. Hardyem; Dhono Eko Prasetyo; Joyo Dikromo Wagiman;Ny. Ngatiyem Mitrotinoyo; Mantomihardjo; Ny. Pujo Suwito; Rono alias Wagimin; Mangun Marijo
209 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
;bahwa untuk mencegah para Tergugat memindahtangankan tanahsawah obyek sengketa maka para Penggugat mohon agar Pengadilan NegeriKlaten meletakkan sita jaminan atas tanah sawah obyek sengketa ;bahwa gugatan ini didasarkan atas alasanalasan dan faktafakta hukumyang sah dan kuat sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan putusan iniHal. 3 dari 11 hal. Put.
Pujo Suwitodan Rono alias Wagimin berhak atas tanah sawah obyek sengketa yangtercatat dalam Buku C Desa Karanganom No. 103 atas nama Kromopairo ;5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sawah obyeksengketa kepada Tergugat dan atau Tergugat II dan atau para pihakpihaklainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;6. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat dan atauTergugat Il atas tanah sawah obyek sengketa adalah tidak sah danHal. 4 dari 11 hal. Put.
Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan merekamembayar ganti kerugian atas penguasaan tanah sawah obyek sengketa ;10.Menyatakan sah dan berharga menurut sita jaminan (conservatoir beslag)yang telah diletakkan atas tanah atau obyek sengketa ;11.Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet,banding atau kasasi ;12.Menghukum
Pujo Suwitodan Rono alias Wagimin berhak atas tanah sawah obyek sengketa yangtercatat dalam Buku C Desa Karanganom No. 103 atas nama Kromopairo ;5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sawah obyeksengketa kepada Tergugat dan atau Tergugat II dan atau para pihakpihaklainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;6.
Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (conservatoirbeslag) yang telah diletakkan atas tanah atau obyek sengketa ;9.
Register : 12-11-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43202/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
108 — 29
108 — 29
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43202/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor:00233/107/10/038/11 tanggal
18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor:00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan
Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 Nomor: 00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 204/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 204/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, diterimadi Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 (diantar),sedangkan Surat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 14-08-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44198/PP/M.II/99/2013 Tanggal 28 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 24
111 — 24
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.44198/PP/M.1T/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Tergugat nomor: KEP1093/WPJ.10/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor : 00007/107/10/505/12tanggal 13 Januari 2012 berupa Sanksi Administrasi Denda Pasal14
Demikian pula bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuatfaktur pajak, tetapi melaporkannya tidak tepat waktu, dikenaisanksi yang sama".bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa DanPajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 diaturbahwa Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahanBarang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajakatau dalam hal pembayaran dilakukan
penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal14 Oktober 2010 dengan nomor: 010.00010.00000036, sebesar Rp.3.796.700,00 melalui rekening Mandiri nomor:1360007459743 pada tanggal 13 Oktober 2010, dan fakturPajak atas penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal14 Oktober 2010 dengan nomor: 010.00010.00000037, sebesar Rp.9.205.600,00 melalui rekening Mandiri nomor:1360007459743 pada tanggal 11 Oktober 2010, dan fakturPajak atas penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal15 Oktober 2010
dengan nomor: 010.00010.00000063, sebesar Rp.4.954.980,00 melalui rekening Mandiri nomor:1360007459743 pada tanggal 04 Oktober 2010, dan fakturPajak atas penerimaan uang tersebut baru dibuat pada tanggal15 Oktober 2010 dengan nomor: 010.00010.00000064,bahwa atas keterlambatan Penggugat menerbitkan ke 4 FakturPajak a quo, maka oleh Tergugat, Penggugat dikenakan sanksiadministrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2%dari Dasar Pengenaan Pajak.MemperhatikanMengingatMemutuskanbahwa menurut
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1093/WPJ.10/2012 tanggal1 Agustus 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Oktober 2010 Nomor : 00007/107/10/505/12 tanggal 13Januari 2012.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42852/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 30
112 — 30
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42852/PP/M.V 1/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP200/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01061/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Maret 2009 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP200/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01061/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Maret 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 027/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep200/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Maret 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01061/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP200/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor : 01061/107/09/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 27-12-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42999/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 33
120 — 33
Namun demikian, Tergugat (KPP Pratama Jember melaluiAccount Representative) telah aktif melakukan himbauan kepada Penggugatuntuk menyampaikan SPT dan/atau melakukan pembetulan atas kewajibanperpajakannya.bahwa menurut Tergugat, di sisi lain Tergugat juga mendapatkan keterbatasanruang lingkup pemeriksaan hanya pada satu tahun saja sedangkan potensipajak tersebut melingkupi beberapa tahun sehingga pemeriksa demi potensipenerimaan pajak yang lebih optimal berkesimpulan agar diupayakan melaluipihak AR
nama Penggugat yangdianggap Tergugat sebagai penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat yangbelum dilaporkan oleh Penggugat, ternyata data tersebut adalah milikPemohon Banding NPWP: 02.884.004.9626.000.bahwa menurut Penggugat kesalahan pencantuman nama tersebut adalahmerupakan kesalahan administrasi pencantuman identitas dan mengenai haltersebut sudah dilaporkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan sudahdisetujuinya;bahwa atas PEB tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan SPTMasa PPN
pemeriksaan harusmemberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadiatau 12 (dua betas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggalMemperhatikanMengingatMemutuskanpermohonan diterima secara lengkap".
di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2315/WPJ.12/2011 tanggal 16 Desember 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor00016/106/10/626/11 tanggal 24 Juni 2011.
Putus : 16-03-2007 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3041K/PDT/2003 Tanggal 16 Maret 2007 — Nirzawan; Zlukifli; Syafrizal; Syamsuardi; Arman; Tiah; Juria; Siti; Rasyidin
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3041 K/Pdt/2003di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas daiildalil :bahwa para Pembantah dan para Terbantah A mempunyai harta pusakatinggi kaum berupa tanah basah (sawah) yang terdiri dari 3 (tiga) piring besarkecil terletak di Dusun Sipisang Korong Sumue Bana, Nagari Anduring,Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kayu Tanam, Kabupaten Daerah Tingkat II(Pariaman) ;bahwa berdasarkan Surat Panggilan (Aanmaning) oleh Juru SitaPengganti Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 26
Juli 2002 yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman pada Tergugat/TerbantahA tentang akan dilaksanakannya eksekusi atas tanah objek perkara dalamperkara perdata No. 08/PDT.G/2001 PNPRM ;bahwa eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriPariaman terhadap objek perkara dalam perkara perdata No. 08/PDT.G/2001PNPRM tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum dari paraPembantah dan para Terbantah A.
No. 3041 K/Pdt/2003yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung No. 98 K/Sip/1972 tanggal 5Agustus 1972 yang menyatakan Mamak Kepala Waris sebagai lakilakitertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dansebagai Kepala Kaum bertindak ke dalam dan ke luar atas nama kaum ;. Bahwa begitupun Pengadilan Tinggi ic.
Basa maka sawah tersebut dikuasai olehanggota kaum para Pembantah, sesuai dengan putusan Mahkamah AgungNo. 834 K/Sip/1971 tanggal 11 Desember 1971 yang menyatakan: Dalamhal harta pusaka yang telah dibagi, Mamak Kepala Waris semula tidak lagiberkewajiban sebagai Mamak Kepala Waris atas bagian harta pusaka yangtelah menjadi hak kaum yang lain dari kaum Mamak Kepala Waris semulatersebut (Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 November 1969 No.44/68/PTBT).
Judex facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkanketentuan undangundang, karena menolak dalil bantahan Pemohon Kasasiselaku Pembantah dengan cara mengambil alin pertimbangan hukumputusan lain (perkara No. 08/Pdt.G/2001/PN.Prm) atas alasan, bahwa dalilbantahan No. 22/Pdt.G/2002 PN.Prm sama dengan gugatan perdata No.08/Pdt.G/2001/PN.Prm.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43760/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 28
105 — 28
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43760/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 Nomor:00434/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2007Nomor: 00434/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP417/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2007 Nomor: 00434/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 12-11-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43201/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 28
110 — 28
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43201/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor:00039/107/08/038/11 tanggal
18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor:00039/107/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan
Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 Nomor: 00039/107/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 203/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 203/BODJS/GTV/XI/2012 tanggal 5 November 2012, diterimadi Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 (diantar),sedangkan Surat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00039/107/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 08-07-2011 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43114/PP/M.I/99/2013 Tanggal 4 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
99 — 25
99 — 25
gugatan terhadap penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP1458/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Penghasilan Nomor : 00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Nomor00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011 Tahun Pajak 2009 sebesar Rp. 1.000.000 karenaberpendapat Penggugat terlambat menyampaikan SPT dengan lengkap;bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan penerbitan STP atas
bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Nomor00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011 Tahun Pajak 2009 sebesar Rp. 1.000.000 karenaberpendapat Penggugat terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan lengkap;bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan penerbitan STP atas SPT Tahunan PajakPenghasilan Tahun Pajak 2009 dengan alasan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PenghasilanTahun Pajak 2009 telah disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman ModalAsing
Alasan ini dibantah oleh Tergugat dengan alasan tidak adabukti dokumen apa pun yang memperkuat argumen Penggugat tersebut;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena Tergugat telah meminta kelengkapandokumen eSPT pada tanggal 4 Maret 2010 dan Penggugat secara nyata baru menyampaikandokumen dimaksud pada tanggal 27 Mei 2010, Majelis berpendapat Tergugat telah memberiwaktu yang cukup bagi Penggugat untuk melengkapi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 nyasebelum berakhirnya batas akhir penyampaian
Majelis berpendapat, seharusnya, setelah Penggugat menerima surat Nomor: S377/WPJ.07/KP.0609/2010 tanggal 4 Maret 2010 mengenai Permintaan Kelengkapan SPTTahunan, Penggugat menyerahkan dokumen yang diminta secara tertulis, disampaikan secaralangsung melalui loket penerimaan surat di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau melalui Pos,tanpa harus menemui AR terlebih dahulu, sehingga terdapat bukti penerimaan dokumen;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa dengan demikian Majelis berpendapat penerbitan STP atas
Umum dan Tatacara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007;Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008;Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1458/WPJ.07/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat TagihanPajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00001/106/09/058/11 tanggal 3 Januari 2011,atas
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42848/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 30
106 — 30
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42848/PP/M.V 1/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP175/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00540/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2008 yang tidak disetujuioleh
EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor: SE02/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 mengenai pengirimanSurat Keputusan yang melewati jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 023/0GGT/II/2012 tanggal 24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep175/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Nopember 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat
STP PPN Nomor :00540/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP175/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor00540/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima
Register : 22-06-2011 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43904/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 34
115 — 34
2011tentang Surat Penolakan Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun 2004 Nomor : 00028/406/04/073/06 tanggal 31 Juli 2006yang tidak disetujui oleh Penggugat yaitu mengenai Kredit Pajak sebesar Rp.5.243.805.000, yang menurut Penggugat belum diperhitungkan oleh Tergugat ;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan PemeriksaanPajak Nomor : LAP056/WPJ.06/KP.1200.02/2006 tanggal 28 Juli 2006 diketahui bahwaPemeriksa melakukan koreksi atas
2006, dimana Tergugat didalam perhitungan SKPLB a quo belummemperhitungkan adanya Surat Setoran Pajak sebagai kredit pajak PPh Pasal 25 Badansebesar Rp.5.243.805.000,00;bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, terungkap koreksi kredit pajak tersebut telahdikemukakan oleh Tergugat baik didalam Laporan Pemeriksaan Pajak No.LAP056/WPJ.06/KP. 1200.12/2006 tanggal 28 Juli 2006, maupun dalam Laporan Daftar TemuanPemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2004, yaitu sebagai berikut :Koreksi Kredit Pajak untuk PPh atas
dan/atau Bangunan tersebut telah berlangsung pada tahun1997 dan juga pada tahun 2004 tidak ada pengakuan penghasilan/kerugian dari transaksipenjualan Tanah dan/atau Bangunan tersebut, sehingga kredit pajak ini adalah untuk tahun1997, tahun dilakukannya transaksi dan bukan di tahun dilakukannya pembayaranpajaknya;bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap angsuran Pasal 25 Tahun 2004 yangmenurut Penggugat belum diperhitungkan dalam SKPLB a quo ternyata semula merupakanPembayaran PPh Final atas
PBK01438/IX/WPJ.06/KP. 1203/2008 sebesarRp.273.930.000,00;bahwa atas angsuran sebesar Rp.5.243.805.000,00, yang dituntut oleh Penggugat sebagaiangsuran Pasal 25 yang belum diperhitungkan dalam SKPLB a quo ternyata hal tersebuttelah dikemukakan oleh Tergugat dalam Laporan Pemeriksaan Pajak maupun dalam TemuanPemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2004 dan karenanya Majelis berpendapat bahwa tidakdiperhitungkannya angsuran sebesar Rp.5.243.805.000,00 dalam SKPLB PPh Badan TahunPajak 2004 karena seharusnya untuk
/06 tanggal 31 Juli 2006, atas nama : PT XXX, tidak dapatditerima;
Register : 17-03-2011 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 42751/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 16 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
173 — 16
173 — 16
Register : 19-09-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43082/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 31 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 25
111 — 25
Direktur Jenderal PajakNomor: KEP547/WPJ.01/2012 tanggal 29 Agustus 2012, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2009 Nomor: 00041/107/09/123/11 tanggal 25 April 2011, yang tidak disetujui olehPenggugat;bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Pasal 14 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanMasa Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00041/107/09/123/11 tanggal 25 April2011 diterbitkan disebabkan adanya koreksi positif atas
Atas koreksi tersebut telah diterbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00059/207/09/123/11 tanggal25 April 2011 Tahun 2009;bahwa gugatan yang diajukan atas keputusan yang menolak permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa ini adalah karena Tergugatmengganggap terdapat Faktur Pajak atas Penjualan Lokal yang tidak diterbitkan atau belumdilaporkan oleh Penggugat, dimana Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya
yang disebabkan adanya koreksi positif atas penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sejumlah Rp7.783.866.931,00 terkait denganadanya koreksi peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan dimana atas koreksi tersebuttelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009Nomor: 00059/207/09/123/11 tanggal 25 April 2011;bahwa Pasal 14 ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007
berbunyi:*Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufd, huruf e, dan huruf f masingmasing dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (duapersen) dari Dasar Pengenaan Pajak;bahwa berdasarkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut,diketahui Pengugat tidak membuat Faktur Pajak atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp7.783.866.931,00, oleh karenanya kepada Penggugat dikenakansanksi Pasal 14 ayat (4) Undangundang
sengekta koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009;bahwa pengajuan banding yang dilakukan Pemohon Banding atas koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 belummemperoleh putusan yang bersifat tetap;bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwasepanjang belum atau tidak terdapat putusan banding yang mengubah koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43748/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 32
117 — 32
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43748/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP405/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPLB PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2007 Nomor: 00005/403/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;bahwa
Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP405/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPLB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2007Nomor: 00005/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP405/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPLB
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakSeptember 2007 Nomor: 00005/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal sebagaiberikut:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan:1.
Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP405/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas
Register : 13-04-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44090/PP/M.V/99/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
126 — 39
126 — 39
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44090/PP/M.V/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatMenurut Majelis: Gugatan: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatanterhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP312/WPJ.11/2012tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembetulan atas Surat KeputusanKeberatan atas SKPKB PPN;: bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa untukmenyikapi sengketa ini harus dilihat mulai dari awal sengketa initerjadi dimana awalnya terdapat
Nomor : KEP312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan atas SKPKBPPN.bahwa pemeriksaan sengketa ini pembetulan SKP PPN yangdiajukan Penggugat terkait dengan pemeriksaan sengketa di PPhBadan dimana omset dalam sengketa PPN merupakan equalisasidengan PPh Badan dimana atas sengketa PPh Badan tersebuttelah ada Putusan Pengadilan Pajak = NomorPut.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang telahmengabulkan sebagian permohanan banding Penggugat sehinggaperhitungan
sesuai dengan memoripeninjauan kembali nomor : S282/PJ.07/2011 tanggal 18 Januari2011.bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwaPermohonan Pembatalan Penggugat ditolak karena Tergugatmasih mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober2010, sehingga menurut Tergugat atas materi sengketa bandingtersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap (inkraacht).bahwa dalam memori peninjauan kembali nomor : S282/PJ.07/2011
tanggal 18 Januari 2011 Tergugat mengajukanpeninjauan kembali hanya atas koreksi positif terhadap peredaranusaha sebesar Rp. 14.675.977.925,00, sehingga dapat diketahuikoreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp.44.341.562.011,00 tidak diajukan peninjauan kembali olehTergugat.bahwa karena koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp.44.341.562.011,00 tersebut tidak diajukan peninjauan kembalimaka telah mempunyai kekuatan hukum tetap.bahwa Penggugat mengajukan pembetulan SKPKB PPN
Tergugat untuk sejumlah Rp. 44.341.562.011 harusdibatalkan, dan sejumlah Rp. 14.675.977.925, masih merupakanPPN yang harus dibayar sampai dengan adanya putusan berkekuatanhukum tetap atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat.bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulanKEP312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentangPembetulan atas Surat Keputusan Keberatan atas SKPKB PPNtidak mempunyai alasan yang kuat untuk dapat dipertahankansehingga harus dibatalkan.: Surat Gugatan
Register : 12-10-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42997/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
131 — 40
131 — 40
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, diatur : ...agar kondisi usaha Jasa Konstruksi dapat berkembang sesuai denganperkembangan ekonomi, perlu diberikan perlakukan tersendiri terhadappengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi yaitu dengandikenakan pajak yang bersifat final ... dst.bahwa kemudian dalam bagian batang tubuh Peraturan Pemerintah tersebut diatas diatur:Pasal 2 atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan PajakPenghasilan yang bersifat final.bahwa menurut Penggugat
, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksiuntuk tahun pajak 2009, merupakan masa transisi dimana atas penghasilandari usaha jasa konstruksi dapat dikenakan PPh Pasal 23 atau PPh Finaltergantung dari tanggal ditandatanganinya berita acara serah terimapenyelesaian pekerjaan, sedangkan untuk tahun pajak 2010, atas penghasilandari usaha jasa konstruksi dikenakan
PPh yang bersifat final berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.bahwa berdasarkan Pasal 8C Peraturan Menteri Keuangan Nomor153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari UsahaJasa Konstruksi, diatur bahwa Bagi Wajib Pajak yang hanya memperolehpenghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009 tidakdiwajibkan melakukan pembayaran
, dengan demikian menurut Majelis penerbitanSTP tersebut sudah benar karena sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku.: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP2259/WPJ.07/2011 tanggal 13September 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan atas Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan November 2010Nomor : 00010/106/10/058/11 tanggal 12 Januari 2011.
Register : 09-12-2011 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43280/PP/M.III/99/2013 Tanggal 14 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
192 — 13
192 — 13
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42854/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 31
120 — 31
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutMajelisPUT42854/PP/M.V1/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP202/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01063/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Mei 2009 yang tidakdisetujui oleh Penggugat;bahwa
Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP202/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01063/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Mei 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: Kep202/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Mei 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat Permohonan PenggugatNomor : 029/OG/XI
STP PPN Nomor :01063/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP202/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor : 01063/107/09/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42987/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 34
119 — 34
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00501/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 24/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Agustus Tahun 2008 Nomor00501/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil
pemeriksaandengan wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S684/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi
Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00501/207/08/007/11tanggal 12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor24/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor57/Dit/IX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S684/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43995/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
140 — 56
140 — 56
harian pos 04 Juli2012) sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 diterbitkan tanpatanggal;bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli dan menyampaikan salinan buktikirim Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggalberupa Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode 12432758306, dimanapada bukti kirim tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan padatanggal 04 Juni 2012 pukul 17:24:30;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Perpanjangan jangka waktu dimaksudadalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luarkekuasaan penggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikan dalam persidangan denganNomor 020/SE/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakanbahwa:" bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarberlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) telah memberikansarana pertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuan formal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitu karenaKeputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasar benlakunyasuatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikap atautindak lanjutnya atas
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Sdr XXX, jabatan: Wajib Pajak, selaku penandatangan Surat Gugatan NomorO0O1/JIG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI denganN.LK 12.5608.090558.0001, yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, Provinsi JawaTimur tanggal 27 Mei 2008 benar bernama XXX sehingga surat gugatan diketahuimemenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas
untuk dipertimbangkan lebih lanjut;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP840/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tentang Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008, Nomor:00116/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010, atas