Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),Surakarta,Halaman 2 , Putusan Nomor 517/Pdt/2018/PT SMGDalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh.Arif Rochman, S.H.

kepada Penggugat I, tibatiba Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan proses lelang kepadaPenggugat!I dengan suratnya tertanggal 20 Desember 20179.

Bahwa jika dicermati dalil dalam Posita No. 7 Gugatan a quodimaksud, PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang valid bahwa TERGUGAT telahmelakukan lelang eksekusi terhadap jaminannya. Oleh karenanya,TERGUGAT mensommerPARA PENGGUGAT untuk membuktikantentang lelang eksekusi serta ancaman atau intimidasi yangdimaksud PARA PENGGUGAT dalam persidangan, sebab jikaPARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya, maka seluruhdalil PARA PENGGUGAT dimaksud harus ditolak.

Bahwa faktanya, hingga Gugatan a quo diajukan oleh PARAPENGGUGAT, TERGUGAT lIbelum menjual objek jaminan milikPENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV secara Parate executie gunameminta Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengeluaranPenetapan Lelang Eksekusi terhadap objek jaminan (vide Pasal 224HIR/256 Rbg), serta Ketua Pengadilan Negeri Surakarta pun belummengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi atas objek jaminandimaksud, karena tindakan yang baru dilakukan oleh TERGUGAT hanya berupa persiapan pemberkasannya

, bahkan TERGUGAT belum pernah melakukan pendaftaran lelang ke KPKNL setempat.5.

Penggugat:
WIEDYAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
Intervensi:
HERLIN ASTUTININGSIH

Bahwa Objek Gugatan belum bersifat final karena Surat PenetapanLelang Nomor 819/WKN.10/KNL.03/2019 tanggal 26 Maret 2019tersebut masih memerlukan proses selanjutnya yaitu1) Pengumuman Lelang oleh Pemohon Lelang (dhi.

Dengan demikian dalil Penggugat yangmenyatakan Dengan terbitnya objek sengketa a quo ,Penggugat telah kehilangan hak miliknya adalah tidak tepat.3) Objek Gugatan hanya merupakan Surat Penetapan RencanaPelaksanaan Lelang atas permohonan pelaksanaan lelang dariPenjual in casu KSP Delta Pratama yang isinya suratpemberitahuan kepada Pemohon Lelang in casu Pimpinan KSPDelta Pratama mengenai jadwal hari dan tanggal serta tempatpelaksanaan lelang.

Nomor : S819/WKN.10/KNL.03/2019 tanggal 26 Maret 2019hal Penetapan Jadwa Lelang (debiter an.

Nomor819/WKN.10/KNL.03/2019 tanggal 26 Maret 2019 hal Penetapan Jadwa Lelang(debiter an.

S.0004/DPB/417654/2019tanggal 20 Maret 2019 (vide bukti T11) kepada para pihak yang akan ikutdalam proses lelang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Penetapan Lelang Nomor819/WKN.10/KNL.03/2019 tanggal 26 Maret 2019 hal Penetapan Jadwa Lelang(debiter an.

Akibat pembatalan Lelang, Penggugat telah menderita kerugian materil,karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa denganmelakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasanhukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata.

adanya stok barang minimal 40% sebagai persyaratan yang akanmembatasi calon peserta lelang atau dikategorikan diskriminatif, karenamenyangkut volume dan nilai yang sangat besar sehingga hanya dapat dipenuhioleh calon penyedia tertentu, karena itu dianggap menyalahi prosedur;Halaman 3 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 556 K/TUN/2013Bahwa terkait alasan stok barang minimal 40% sebagai persyaratan lelang yangdiskriminatif tersebut Penggugat pun merasa keberatan dan menolaknya karenapersyaratan tersebut bukan domain Penggugat sebagai peserta tender.

Seluruh kegiatan menjadi terhenti,hal mana berimbas secara langsung terhadap penghasilan karyawan Penggugat;Bahwa karakter barang yang diperjanjikan dalam Lelang adalah mahluk hidup(mikroba) yang memiliki masa (waktu) efektif, yang akan menurun kualitasnyaapabila tidak segera dipergunakan;Bahwa karakter barang lelang juga terkait dengan musim panen dan musimtanam yang dimulai pada bulan Oktober satu bulan di depan, sehingga gugatanakan siasia jika objek sengketa tidak ditunda karena musim tanam akan

Objek sengketa telah final karena akhirnya diikuti oleh Panitia Lelang denganmembatalkan Pelelangan yang memenangkan Penggugat/ Pemohon Kasasi.Bahwa objek sengketa menurut Majelis Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta belum final, hal ini bertentangan dengan fakta yangterjadi, karena adanya surat objek sengketa tersebut faktanya diikutioleh Panitia Lelang dengan membatalkan pelelangan yang telahdilaksanakan oleh Panitia Lelang.Halaman 13 dari 18 halaman.

Prosesadministrasi perpanjangan sekaligus pindah asosiasi tersebut tidak dapatdijadikan alasan Penggugat harus gugur kualifikasi;Bahwa jadwal tahap lelang yang dibuat Tergugat telah diubah 8 (delapan)kali, dimana seharusnya mengacu pada tanggal 21 November 2017 saatpembukaan dokumen penawaran.

nama yang disebutkan dalamnya sebab tidak mencantumkan hak bagipemilik nama (pemenang lelang) dalam pelaksanaan pekerjaan pakettersebut.

secara transparan (dapatdiakses oleh semua peserta) dan persyaratan tersebut diberlakukan samakepada seluruh peserta lelang;Asas Motivasi untuk setiap keputusan, bahwa Tergugat telah melakukanprosesproses yang diperlukan demi terpenuhinya amanat PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah jo.

Setelah penutupanpenawaran, maka tidak boleh menambah, mengubah dokumen penawaran;Halaman 59 dari 115 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2018/PTUN.BJM Bahwa dalam proses lelang ada yang waktu pemasukan penawaran dimulai darisekurangkurangnya sekian hari Sampai penetapan lelang; Bahwa perubahan jadwal pengadaan tidak ada batas atau larangannya bisadikarenakan alasan dokumen, namun itu pun jarang terjadi;3.5 Bahwa untuk menguatkan dialildalil jawabannya, Tergugat II telahmengajukan Bukti Surat berupa

(wide keterangan abhliAntonius Sudarto);Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim baik Tergugat maupunTergugat II penerbitan keempat obyek sengketa telah mencerminkan asaskeadilan, karena mencerminkan mekanisme yang fair dan berimbang melaluipemberian kesempatan evaluasi dan klarifikasi yang cukup bagi peserta lelang didalam prosesnya, termasuk Penggugat.

RL592/2016tanggal 12 Oktober 2016;Bahwa dalam pelaksanaan lelang termasuk juga eksekusilelang terhadap Objek Sengketa wajib didahului denganpengumuman lelang yang dilaksanakan melalui surat kabarharian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) danPasal 53 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangmenyatakan:Pasal 51 ayat (1) :(1) Pelaksanaan Lelang vwaejib didahului denganPengumuman Lelang yang harus dilakukan olehPenyjual.Pasal 53 ayat

(1) :Halaman 11 Putusan No.438/Pdt/2017/PT SMGIV.18.19.20.(1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabarharian yang terbit dan/atau beredar di kota ataukabupaten tempat barang berada.Bahwa atas adanya kewajiban hukum untuk melakukanpengumuman lelang sebagaimana diterangkan pada angka 17di atas, maka TERLAWAN sebagai penjual lelang atas ObjekSengketa sebelum melaksanakan lelang telah melakukankewajiban Pengumuman Lelang sebagaimana ditentukandalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06

;Bahwa penentuan/penetapan nilai limit lelang tersebut telahsesual dengan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangmenyatakan bahwa:Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, LelangEksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limitditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi;24.

syaratuntuk dilaksanakan lelang.

Hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri KeuanganNomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagaiberikut:"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitasformal subjek dan objek lelang".Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terhadapprosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan

(KPKNL) Wilayah Semarang IX selaku pihak yang melakukanpelaksanaan lelang Hak tanggungan;.

Bahwa selain ketentuan peraturan perundangundangan,apabila TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGATREKONVENSI sudah memenuhi syarat legalitas formalsubjek dan objek lelang ke KPKNL Semarang, makaKepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Il tidak bolehmenolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya.Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimanaterakhir diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia

No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangyang bunyinya sebagai berikut :"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Il tidak bolehmenolak permohonan lelang yang diajukan kepadanyasepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkapdan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objeklelang".Bahwa terkait upaya pelaksanaan lelang yang akandilaksanakan oleh KPKNL Semarang, TERGUGAT telahmemberitahukan kepada PENGGUGAT

melalui surat no.48/M/AMD/RAS/KC SMG/IX/2016 ;Bahwa pelaksanaan lelang yang didaftarkan olehTERGUGAT kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Wilayah Semarang IX yangdilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 adalah benardan sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa TERGUGAT dalam upaya pelaksanaan lelang telahmemenuhi syaratsyarat untuk melakukan lelang yang telahditetapkan oleh peraturan yang berlaku ;Bahwa dengan telah dilengkapinya syaratsyaratpelaksanaan lelang maka selanjunya

KPKNL SemarangHalaman 16 Putusan No. 327/Pdt/2017/PT SMGselaku penyelenggara lelang telah melaksanakan lelangpada tanggal 28 Oktober 2016;4.

Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit antara Penggugat danTergugat akta yang hendak ditandatangani Penggugat, Penggugat tidakpaham dan dalam Akta Notariil tersebut Penggugat tidak dijelaskanTergugat secara langsung dan Penggugat karena baru mengalami pasangsurut ekonomi jaminan yang ada di Tergugat akan di lelang Tergugatdengan suratsuratnya juga akan memasang lelang.

Atas tindakan pihak dari Tergugat denganmelakukan terror / menakutnakuti tersebut tersebut dapat dikwalifikasikansebagai perobuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat pasal 7UU No. 8 th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Bahwa dalam UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungantelah mengatur tata cara lelang dan debitar / konsumen wajib diberi tahupelaksaan lelang anggunan sehingga tidak dibenarkan tindakan itukategori perouatan melawan hukum pasal 6 UU No. 4 th. 1996 tentangHak Tanggungan

Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang melakukantindakan dengan teror/ menakutnakuti, melakukan lelang dan penjualanbarang jaminan yang berdampak merugikan Penggugat dan mengalamisyok / ketakutan yang berlebihan adalah perbuatan melawan hukum;. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat tidak di Jelaskan Pihak Tergugat dalam Notariiladalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidakberkekuatan hukum untuk berlaku;.

80 yang menyatakan bahwa debitur dikatakanwanprestasi (cidera janji) apabila :1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;2) Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;3) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa atas wanprestasi/cidera janjinya dibitur (Penggugat) tersebutmaka berdasarkan pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan (UUHT) Tergugat berhak untuk melakukaneksekusi lelang

atas tanah yang menjadi obyek sengketa,sehingga Turut Tergugat tidak pernah melaksanakan lelang atas obyeksengketa tersebut;Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terlampau dini karenatidak ada eksekusi lelang atas sebidang tanah dimaksud, sehingga gugatanyang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tidak beralasan;Bahwa oleh karena berdasarkan halhal tersebut di atas telah jelas tidak adatindakan Turut Tergugat yang berlebihan dan membuat kerugian pihak lain,maka sudah sepantasnyalah apabila

Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG

asli berikutpengikatannya pada saat lelang.

Selain itu dalam suratPenetapan Hari dan Tanggal lelang, dinyatakan bahwameskipun jadwal lelang sudah ditetapkan namun lelang dapatdibatalkan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek danobjek lelang ;2) Bahwa jika persyaratan tersebut tidak dilaksanakan olehPemohon Lelang, berakibat lelang tidak dapatdilaksanakan/batal.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwaobjek perkara belum bersifat final karena masih menunggutindak lanjut dari Pemohon Lelang ;Belum menimbulkan akibat hukum ;1) Bahwa Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang tersebutbelum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat apabilaHalaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.SmgPemohon Lelang tidak melaksanakan perbuatan hukumseperti apa yang diperintahkan dalam Surat Penetapan Haridan Tanggal Lelang tersebut ;2) Bahwa apabila Pemohon Lelang tidak

Hal tersebut merupakanamanat peraturan perundangan yaitu Pasal 13 Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang yaitu:Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi LegalitasFormal Subjek dan Objek Lelang. ;Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg5.

Dan Lelang Semarang, Asal SuratAdvokat/Konsultan Hukum Moh.

Penggugat:
DIDIK AGUS ROFIYANTO
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG
Intervensi:
SITI JUWARIYAH

Penggugat:
1.YULIANA LAUW
2.INDRA OTTONG
Tergugat:
1.KANTOR BANK NEGARA INDONESIA
2.kANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

. ; 272022222 222222222 e nn ne en eeMenimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan, padapokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidaksah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa:Pengumuman Lelang Pertama Nomor : W07/5/1485 Tanggal 22 April 2021dan Pengumuman Lelang Kedua Nomor : W07/5/1552 Tanggal 07 Mei 2021,, serta meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah,serta mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan berupa: SuratNomor

S319/WKN.15/KNL.03/2021 ,tanggal 13 April 2021,Hal : PenetapanJadwal Lelang a.n.

Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08.02/POKJA.13/ULPJTG/I/2018,tanggal 1 Februari 2018; 2.Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 09.02/Pokja.13/ULPJTG/I/2018,tanggal 1 Februari 2018 atas nama PT.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka TERGUGAT memiliki kewenanganuntuk melakukan seleksi dalam proses lelang dan menetapkan pemenangdengan demikian TERGUGAT dikualifikasikan sebagai TERGUGAT yangmemilki kewenangan menetapkan pemenang lelang dalam proses lelangpengadaan barang dan =jasa Paket PENINGKATAN JALANSINDANGWANGIBOJONGSARI (DAK) Tahun Anggaran 2019;14.

PutraK@NCANA; 22 nnn ne nnn nn nnn nnn nnn ener nn ences Surat Nomor: 027/20.13/Pokmil.2UKPBJ/2019 Tentang PengumumanPemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan SindangwangiBojongsari (DAK);2 nnn n nnn n nnn nnn nnnBahwa kedua surat yang menjadi objek KTUN tersebut diatas belumbersifat Final, karena dengan dilakukannya evaluasi ulang oleh Tergugat,maka tahapan proses lelang belum selesai, hal tersebut dengandikeluarkannya suratsurat yang berhubungan dengan tahapantahapanproses lelang, diantaranya

Putra Kencana; Berdampak hukum bagi perorangan/badan hukum perdata;Bahwa Surat Tentang Penetapan Pemenang Lelang dan SuratPengumuman Pemenang Lelang dengan Pemenang PT.

Putra Kencana; Surat nomor: 027/20.13/Pokmil.2UKPBJ/2019, tentang PengumumanPemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan SindangwangiBojongsari(DAK) dengan pemenang PT.

Saksi Yosep Tanu Budiharjo ;Bahwa saksi menyatakan bekerja di perusahaan lelang sejak November2009 sebagai staf lelang dan dibantu oleh saudaranya ;Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada pembukaan lelang tentang lelangHPS sebesar Rp.16.000.000.000.000, sekian ;Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai urutan peserta lelang,setelah pembukaan lelang baru ada beberapa perusahaan yang mendaftar8 atau 9 perusahaan mengajukan penawaran harQa;Bahwa saksi menyatakan yang lolos seleksi lelang hanya

DALAM EKSEPSI Bahwa mengamati gugatan perbuatan melawan hukumyang diajukan oleh Penggugat maka Penggugatharuslah menggugat pihak pihak yang menimbulkanperbuatan melawan hukum tersebut bila matarantai dari pihak yang digugat terputus makamengakibatkan gugatan kurang para pihak dalamhal ini Penggugat tidak menggugat Panitia Lelang Bahwa .............

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil PelelanganKegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan DasarSumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DanaPendamping APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran2006 yang dibuat oleh Panitia Lelang, dan dariHasil Evaluasi Panitia semua Peserta Lelang yangikut tidak ada penawarannya yang memenuhi syarat10yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. Untukitu.

Panitia Lelang mengusulkan untuk melakukanPelelangan Ulang dengan cara mengundang ulangsemua Peserta Lelang yang tercantum dalam DaftarPeserta Lelang untuk mengajukan penawaran secaralengkap (Administrasi, Teknis dan Harga) dalamhal ini Penggugat seharusnya menarik/menggugatPanitia Lelang sebagai Tergugat ; Gugatan Penggugat yang demikian jelas gugatanyang kurang para pihak (Plirium LitisConsortium) yang mengakibatkan gugatannya cacatformil untuk itu haruslah : dinyatakan tidakdapat diterima, hal

Undangan Tender dari Panitia Lelang.3. Akta Pendirian Perusahaan yang akan mengikuti tender. Bahwa setahu Saksi, kegunaan dari Jaminan Penawaran bagiperusahaan yang ikut tender adalah agar perusahaannyatidak mengundurkan diri apabila ditunjuk sebagai PemenangLelang/Tender ; Bahwa Jaminan Penawaran atas nama CV. Asri Konstruksi(Penggugat) dikeluarkan di Medan, karena PT.

pada KegiatanPeningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Sumber Dana, Dana AlokasiKhusus (DAK) Dan Dana Pendamping APBD Kabupaten Kampar TahunAnggaran 2006 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Salo 250M dan Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Salo seluas 70 MKecamatan Bangkinang Barat ;Bahwa sebagai Peserta Lelang, Penggugat telah mengikuti semuaprosedur pelelangan sesuai dokumen pelelangan mulai daripendaftaran, pengambilan dokumen lelang, penjelasan/aanwijzingpekerjaan, pemasukan dokumen

BALANGAN/PT BALAI LELANG TUNJUNGAN,berkedudukan di Jalan Woltermonginsidi KM.1, Nomor 1,RT 01, RW 05, Kelurahan Banjardowo, KecamatanGenuk, Kota Semarang;Halaman 17 dari 8 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pdt/20203.

Menghukum Para Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang terhadapjaminan hutang atas tanah Hak Milik Nomor 1482, Desa/Kelurahan Candi,Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, luas + 427m? (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) Gambar Situasi Nomor8949/1995 tercatat atas nama pemegang hak Soejono Bin Mintodiharjo,kepada PT Bank Central Asia, sampai dengan putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap;Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pdt/20205.

, namun ParaPenggugat tidak dapat membuktikan kerugian atas adanya suratpemberitahuan proses pra lelang yang dibuat oleh Tergugat Il, apalagiproses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II tidak jadi dilanjutkan;Bahwa kemudian Tergugat memberikan peringatan kembali kepadaPara Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, dan oleh karena Para Penggugattidak dapat melunasi utangnya, maka Tergugat mengajukan proseslelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta;Bahwa pelaksanaan lelang

hak tanggungan terhadap objek jaminan aquo telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 27/PMK.06/2016, yaitu telah dilaksanakan oleh PejabatLelang Kelas pada KPKNL Surakarta sesuai Risalah Lelang Nomor90/38/2019, tanggal 12 Februari 2019;Bahwa berdasarkan Lampiran Il Peraturan Menteri Keuangan Nomor263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Satuan Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(PMK NomorHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3649 K/Pdt/2020263/PMK.01/2016) bahwa wilayah kerja KPKNL Surakarta meliputi KotaSurakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, KabupatenKlaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen dan KabupatenWonogiri, maka pelaksanaan lelang atas objek jaminan yang terletak diKabupaten Boyolali oleh KPKNL Surakarta sudah benar dan tepat,sehingga lelang adalah sah, dan perbuatan Para Tergugat bukanlahperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa selain itu pula dasar penetapan eksekusi, bertentangan dengan hukumdengan alasan Terlawan telah membeli objek eksekusi didasarkan padapelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR, yangmengharuskan campur tangan pengadilan dalam setiap penjualan lelang ;8.

Abidi, S.H., (bukti P.3);Bahwa sesuai dengan Putusan MA Nomor 320 K/Pdt/1980 tanggal 20 Mei1984 putusan ini tidak membenarkan pelaksanaan excecutorial verkoopberdasarkan klausul eigenmechtige verkoop dilakukan sendiri oleh kreditortanpa melalui PN, atas alasan:a) Setiap penjualan lelang (execeutorial verkoop) berdasarkan Pasal 224HIR, mesti melalui campur tangan pengadilan;b) Penjualan lelang tidak sah, jika langsung dilakukan jawatan lelang;c) Sebab yang dimaksud jawatan umum pada Pasal 1211 KUHPerdataadalah

Eksepsi Kompetensi Absolut:Bahwa Terlawan Il adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang untukmelaksanakan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telahdiubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007termasuk di dalamnya untuk melakukan lelang terhadap barang jaminandebitur macet yang diikat dengan hak tanggungan;Bahwa substansi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Terlawan

Fachrudin Al Abidin, S.H., adalah tanpamemberitahukan atau melibatkan Pembanding/Pelawan adalah cacathukum;22.Bahwa selain itu pula dasar Penetapan Eksekusi, bertentangan denganhukum, didasarkan pada pelaksanaan lelang dengan risalah lelang tanggalHal. 19 dari 26 Hal.

Faktanya pendaftaranbukan pada saat peralihan cessie. sebagai dasar pencatatan dilakukan padatanggal 15 Agustus 2009, jika pencatatan baru dilakukan pada tanggal 15Agustus 2009, maka penjualan lelang yang dilakukan oleh Terlawan Il telahmenyalahi ketentuan Pasal 224 HIR, dimana mengharuskan campur tangandari Pengadilan dimana tujuannya memberikan keadilan dan persamaanbagi pihak tereksekusi lelang dan pembeli lelang, Fakta yang terjadi hal initidak dilakukan oleh Terlawan Ill.

Menurut hasil penilaian pelelangan umumProyek SKIPI yang dihitung berdasarkan merit scoresystem, PENGGUGAT merupakan peserta lelang yangpaling berpeluang memenangkan pelelangan umum ProyekSKIPI tersebut, hal mana menurut aporan tenaga ahliyang ditunjuk dalam rangka pengadaan SKIPI buktiP2 bahwasanya PENGGUGAT merupakan peserta lelang yangmemperoleh bobot penilaian rata rata tertinggi daritiga aspek penilaian lelang, yaitu) aspek data teknis ,aspek data harga penawaran, dan aspek dukunganpendanaan

Untuk mencegah timbulnya perkara baruyang akan timbul antara PENGGUGAT denganpemenang pelelangan ulang Proyek SKIPI yangPENGGUGAT dalilkan tidak sah menurut hukum,hal mana bila pelelangan ulang Proyek SKIPItersebut terus berlangsung dan melahirkanpemenang lelang ulang, maka dipastikan akantimbul perkara baru) antara PENGGUGAT denganpemenang lelang ulang yang akan ditetapkanoleh TERGUGAT dan TERGUGAT II, yang akanmakin merumitkan penyelesaian sengketa tatausaha negara dalam perkara a quo ;16D2 Untuk

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004huruf a dan b di at as beserta fakta dilapangan, makatidak ada kepentingan yang mendesak yang mengakibatkankepentingan Penggugat sangat dirugikan, karena kepadaPenggugat diberi Hak yang sama untuk mengikuti lelangulang seperti ke 3 (tiga) peserta lelang ulang lainnya,oleh karena itu) seharusnya Penggugat setelah mengikutiAanwijziing lelang ulang segera memasukan dokumenpenawarannya, tetapi justru~ = memasukan gugatan TUN kePengadilan Tata Usaha Negara.

Karena Lelang ulang dilakukan agarpelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlakuyaitu. Keppres 80 Tahun 2003 yang sudah beberapa kalidiubah, sehingga lelang dapat dilakasanakan dengancepat dan tidak terunda serta dikemudian hari tidak adatimbul masalah hukum terhadap proses lelang ini.

B04/SJ/PL.420/1/10 tanggal 6 Januari 2010berikut tanda terima surat perihalPenjelasan atas Lelang Ulang Proyek SKIPITahap (copy sesuai legalisir)7. Bukti' T.Il 7: Surat Ketua Panitia Pengadaan Proyek SKIPIDirektorat Jenderal P2SDKP DepartemenKelautan dan Perikanan Rl No.021/PL.SKIPI/KPA.1 P2SDKP/X1I1/2009tertanggal 2 Desember 2009 perihalPemberitahuan Lelang Ulang (copy sesuaidengan aslinya) ;8.

/ objek sengketa tidak ada pembelikarena tidak adanya peserta lelang yang mengajukan penawaran; Bahwa Tergugat pada tanggal 3 Pebruari 2016 menyampaikanpemberitahuan lelang pada tanggal 2 Juni 2016 dengan harga limitRp.700.000.000,( tujuh ratus juta rupiah ) terhadap Para Penggugattentang pelaksanaan lelang terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik No.1883Kelurahan Kadipiro tercatat atas nama Penggugat II dari Tergugat II, dalammelaksanakan lelang ulang jaminan ke 2 Tergugat tidak menunjuk timindependen

untuk menentukan harga limit hal jelasjelas PERBUATANMELAWAN HUKUM bertentangan dengan PeraturanMenteri Keuangan RINomor.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada pasal38 " Dalam hal pelaksanaan lelang ulang, nilai limit dapat diubah olehpenjual dengan ketentuan; a) menunjukkan hasil penilaian yang masih berlaku dalam nilai limit padalelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai; Bahwa dengan demikian dalam posita 10 Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan Perbuatan Melawan

Hukum maka Pelaksanaan lelang padatanggal 2 Juni 2016 oleh Tergugat melalui Tergugat Il BATAL DEMIHUKUM dengan segala akibat hukumnya, maka harus dilakukanpelaksanaan lelang ulang dengan menunjuk tim Penilaian oleh PenilaiIndependen, agar mendapatkan rasa keadilan yang berimbang; Bahwa oleh karena untuk menjamin dan melindungi kepentingan hukurnPara Penggugat dalam perkara ini dan obyek sengketa yang saat ini dibelimelalui Proses Lelang agar tidak dialihkan atau dipindah tangankan kepihak lain melalui

Menyatakan lelang pada tanggal 2 Juni 2016 yang diajukan oleh Tergugat melalui Tergugat Il batal demi hukum dan dinyatakan tidak sah secara5. Menetapkan menurut hukum kredit atau pinjaman Para Penggugat kepadaTergugat sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengajuan lelang ulang denganmenunjuk tim Penilaian oleh penilai apresel secara independen; 7.

, karena suami dari pemenang lelang dahulu pernah menawarkepada Pembanding semula Penggugat , namun ternyata Pemenanglelang ikut sebagai peserta lelang, sehingga jelas pemenang lelangberitikad tidak baik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat; > Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dahulu pernahmelakukan permohonan pelunasan hutang terhadap Terbanding semulaTergugat , dengan cara mencari pembeli sendiri, akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak beritikad baik mengenai penyelesaian