Ditemukan 1264397 data
126 — 54
29 — 5
peraturanpemerintah;Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli obataobatan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepadamasyarakat tidak dibekali dengan keahlian dan juga tidakmemiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat sebagaimana diharuskandalam Pasal 98 ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan cara terdakwa menjual obat oatantersebut jelas tidak memenuhi' standar mutu' pelayananfarmasi sebagaimana diharuskan dalam Pasal 98 ayat (3)Undang
Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehinggadengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadapunsur Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkansediaanfarmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standardan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) telah terpenuhi menurut hukumMenimbang, bahwa berdasarkan, keterangan saksi,keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalampersidangan maka terdapat hubungan
Sus/ 2012 / PN.Kgndalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telahterpenuhi semua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tidak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaanfarmasiyang tidak memenuhistandardan/ataupersyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatansebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara
161 — 39
melakukan pendampingan terhadapwarga di Desa Purwosari Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;e Bahwa benar saksi menerangkan dasar hukum Walhi saksi tidak ingatdan anggaran dasar Walhi saksi tidak membawanya sekarang tetapipernah membaca;Bahwa benar untuk LSM WALHI dalam perekrutan anggota harus adaproses kaderisasi dan saksi adalah lulusan S.1 Teknik informatika;Bahwa benar suaka Margasatwa adalah melindungi satwa tertentu;Bahwa benar saksi tidak ingat UndangUndang yang mengatur tentangkehutanan dan Undang
undang yang mengatur tentang SuakaMargasatwa;Bahwa benar secara undang undang masyarakat tidak boleh beraktifitasdi suaka margasatwa;Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa di hadapan persidangan karenaterdakwa di dakwa memotong pohon di Suaka margasatwa;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:= Satu potong kayu jati panjang 2 Meter dengan diameter22 Cm= Satu potong kayu jati panjang 2 Meter dengan diameter13
136 — 74
terbuktimenyimpan 2 (dua) pucuk senjata api jenis laras panjang (dumduman) dengan larassenjata terbuat dari besi warna hitam serta popor senjata terbuat dari kayu warna coklat ;Maka Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa APRIJAL ROBI BinARJONO tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam dakwaantunggal yaitu Pasal ayat (1) Undang
Undang Darurat No. 12 / Drt/1951;Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa APRIJAL ROBIBin ARJONO maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan, dan atastuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa APRIJAL ROBI Bin ARJONO menerimasemua tuntutan tersebut;Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifatmelawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Aprijal Robi binArjono
221 — 101
Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014tentang Perdagangan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakantelah mengerti dan tidak ada keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmumHal 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Plpmengajukan barang bukti, berupa : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 000188/2025PK/III/201302048/04/04/KPT/II/2013 tanggal 08 Maret 2013 An.Agustina Tandiseru, S.Sos.
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, penjual langsungminuman beralkohol yang hanya menjual minuman beralkohol wajibmemiliki SKPLA (Surat Keterangan Penjual Langsung MinumanBeralkohol Golongan A); Bahwaberdasarkan Pasal 24 Undang Undang Nomor7 Tahun 2014tetang Perdagangan, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatanusaha perdagangan
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/nukuman tanpakesalahan.
Pasal 24 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan, adalah sebagai berikut :1. Pelaku usaha;2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan;3.
Undang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, selengkapnya menyebutkan :a.
54 — 13
sebagaimana dalam Pasal 1angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasukdalam perbuatan mengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa dalam mengedarkan sediaanfarmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu' sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidakakan Majelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
85 — 25
121 — 21
akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya;Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karenatelah didakwa dengan dakwaan PERTAMA : Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ATAU KEDUA :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Alternatif maka Majelis akan memilih danmempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis rumusan tindakpidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta fakta yangterungkap dipersidangan yaitu dakwaan KEDUA : Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yangunsurnya sebagai berikut1.
farmasi sebagaimana dalamPasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalamperbuatan mengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa dalam mengedarkan sediaanfarmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
Bahwa, atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agarterdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau~ persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki20keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal196 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatanadalah hal yang sangat diberat beratkan, terlalu ekstrimdan tidak relefan dengan kejadian' perkara serta tidakmemenuhi
Jika perobuatan saya dianggap salah makayang lebih tepat adalah dikenakan Pasal 198 Undang UndangRl No. 386 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
48 — 10
Namunperaturan dan Per undang undangan Hukum = langsungdiberlakukan kepada kami Masyarakat yang sangat tidakmengerti hukum;3. Saya menyesali atas kejadian ini dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi untuk selamalamanya;4. Dan selama hidup saya tidak pernah melakukan tindak pidanaapapun (dihukum);5. Penjualan obat yang saya lakukan ada mempunyai izin dariDinas terkait, tidak eligal;6.
akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya;Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karenatelah didakwa dengan dakwaan PERTAMA : Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ATAU KEDUA :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara Alternatif maka Majelis akan memilih danmempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis rumusan tindakpidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta fakta yangterungkap dipersidangan yaitu dakwaan KEDUA : Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yangunsurnya sebagai berikut1.
sebagaimanadalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalamperbuatan mengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa dalam mengedarkan~ sediaanfarmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
33 — 8
tersebutmerupakan obat bebas terbatas yang penggunaanya harus sesuaidengan indikasinya yaitu) untuk mengobati batuk tidak berdahakyang dapat dijual secara bebas dengan batasan tertentu sesuaikegunaan atau indikasinya dan dapat dibeli di toko obat yangmempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkanpengakuan terdakwa pekerjaan terdakwa adalah penjual gorengandan tidak ada keahlian ataupun kewenangan dalampendistribusian obat jenis dextro tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
80 — 22
562 — 13
32 — 6
. untuk mengobati batuk tidak berdahak yang dapat dijualsecara bebas dengan batasan tertentu) sesuai kegunaan atauindikasinya dan dapat dibeli di toko obat yang mempunyaiijin dari pihak yang berwenang dan obat jenis cernophenadalah obat keras yang hanya dapat diperoleh di Apotik denganresep dokter, dan berdasarkan pengakuan terdakwa pekerjaanterdakwa buruh' sawit' serta tidak ada keahlian ataupunkewenangan dalam pendistribusian obat jenis dextro tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
44 — 5
akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya;Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karenatelah didakwa dengan dakwaan PERTAMA : Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ATAU KEDUA :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang
Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatifmaka Majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yangmenurut Majelis rumusan tindak pidananya paling sesuai danmendekati dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yaitudakwaan KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 196 UndangUndang No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan, yang unsurnya sebagai berikut1.
sediaan farmasi sebagaimana dalamPasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatanmengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akan dipertimbangkanapakah terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebuttelah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akan Majelis dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
35 — 5
karena apabila obat bebas terbatas dan obat keras diedarkantanpa keahlian dan kewenangan akan sangat membahayakan bagipenggunanya yaitu) apabila obat bebas terbatas jenis Dextrodan obat keras jenis Carnophen dikonsumsi secaraberlebihan/melebihi dosis maka akan menyebabkan' defresisusunan saraf pusat dan sedangkan obat jenis Carnophen bisajuga menyebabkan defresi pernafasan dan apabila digunakandalam jangka waktu= yang lama maka akan menyebabkanketergantungan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
136 — 20
76 — 26
10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sebanyak 20.000 (dua puluh ribu)butir tersebut; Selanjutnya untuk obat jenis/Merk Dextro dan Dexitabtidak dibawa/disita oleh saksi SUBAGIO TARIGAN dansaksi RICKY HUKUBUN karena obat obatan tersebut bukantergolong obat keras sedangkan obat obatan jenisCarnophen oleh saksi SUBAGIO TARIGAN dan saksi RICKYHUKUBUN dibawa ke Mapolsek Daha Selatan untuk diproseslebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang
sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalamperbuatan mengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa dalam mengedarkan~ sediaanfarmasi tersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang
72 — 15
UTUH HAUK Bin KADI (Alm)halaman 2 dari 16 halamanPutusan Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Kgn.terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasidengan tidak memiliki keahlian ataupun kewenangansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaan;2.
puluh enam) butirobat jenis Dextro,320 (tiga ratus dua puluh) butir obatjenis Dextab, 68 (enam puluh delapan) butir obat jenisCarnopen, telah tahu dan mengerti obat tersebut telahdilarang diperjualbelikan secara bebas karena terdakwapernah dihukum untuk perkara yang sama dengan hukuman 5(lima) bulan penjara sedangkan maksud terdakwa memperjualbelikannya obat tersebutpun untuk tujuan mabuk mabukanbukan untuk tujuan pencegahan, penyembuhan atau pemulihansebagaimana kegunaan obat yang di atur dalam Undang
35 — 32
47 — 5
UTUH BinKADI terbukti dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dengan tidak menilikikeahlian ataupun kewenangan = sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 196Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama6 (enam) bulan penjara, dan menetapkan masapenahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan3. Denda sebesar Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;4.