Ditemukan 4745870 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 14-01-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48282/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 14 Nopember 2013 — Penggugat dan Tergugat
237 — 168
237 — 168
adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4ayat (2) Final Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00010/240/08/542/12tanggal 31 Agustus 2012;: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2) Final Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00010/240/08/542/12 tanggal 31Agustus 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Slemanberdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP24/WPJ.32/KP.0105/2012 tanggal 9 Januari 2012;bahwa atas
SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2)Final Masa Pajak Agustus 2008 tidak memenuhi persyaratan formal, bukanmerupakan Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.bahwa berdasarkan penelitian Majelis, perihal Surat Gugatan Nomor: 045/SKPMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 adalah Pengajuan Gugatan atasSKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Agustus 2008.bahwa berdasarkan penelitian Majelis, alasan mengajukan gugatan adalahbagian pertama tentang prosedur penerbitan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Agustus2008 Nomor: 00010/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012 dan bagiankedua tentang materi atas penghitungan pajak dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Agustus2008 Nomor: 00010/240/08/542/12 tanggal 31 Agustus 2012.!)
XX, jabatan Direktur Utama.bahwa Surat Gugatan Nomor: 045/SKPMMS/DU/I/2013 tanggal 09 Januari2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak,dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LLM. berpendapatbahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor : S00192/WPJ.23/KP.0103/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang PemberitahuanSurat Keberatan atas SKPKB Pasal
Meminta pembatalan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) Final No. 00010/240/08/542/12tanggal 31 Agustus 2012 karena tidak sesuai dan tidak mempertimbangkan Surat TanggapanSPHP/ Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Sanggahan No. 016B/SKPMMS/DU/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yang diterima Tergugat tanggal 31 Juli 2012,3.
Register : 17-05-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 54063/PP/M.IIIA/99/2014 Tanggal 15 Juli 2014 — Penggugat dan Tergugat
134 — 42
134 — 42
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54063/PP/M.IIIA/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Nomor KEP2218/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor00005/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena permohonanWajib Pajak;: bahwa mengacu pada Pasal 23 ayat (2) huruf
Penggugat sampaikan dalam tanggapan ini bahwa Surat KeputusanPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00005/207/09/824/13 tanggal7 Mei 2013 yang diajukan gugatan oleh Penggugat bukan merupakan objek yangdapat diajukan gugatan;: bahwa penerbitan keputusan Tergugat Nomor KEP2218/WPJ.16/2013 tanggalpenerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00005/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat formal
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.bahwa menurut Majelis, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat lima unsurKeputusan Tata Usaha Negara, yaitu:1.
buktibukti dan keterangan dari parapihak yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan penilaian alat bukti,Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2218/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00005/207/09/824/13Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, sudahbenar, oleh karenanya gugatan Penggugat, ditolak;: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan
b Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama XXX;Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalampersidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Hakim MajelisIIIA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagaiberikut:Sartono, S.H., M.H., M.Si, sebagai Hakim Ketua,Gunawan sebagai Hakim Anggota,M.Z.
Register : 30-09-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51837/PP/M.IVB/99/2014 Tanggal 10 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
123 — 29
123 — 29
Papo dathbtJedis PapakTana PajakPdkalinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor : KEP101/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013;Mbahwi Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP101/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang tidak benar MasaPajak Juni 2007 Nomor 0001 1/107/07/528/11 tanggal 29 November 2011;Mbabwet Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor: KEP101/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai yang tidak benar Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00011/107/07/528/11 tanggal 29November 2011;Mbahbyut MaptliSugatan tanpa nomor tanggal 6 September 2013 ditandatangani oleh XX;bahwa Surat Gugatan tanpa nomor tanggal 6 September 2013, dibuat dalam bahasa Indonesiaditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor
pengiriman Keputusan Tergugat Nomor: KEP101/WPJ.32/BD.06/2013tanggal 13 Februari 2013, yaitu pada tanggal 13 Februari 2013;bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan menerima copy Keputusan Tergugat Nomor:KEP101/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013, pada tanggal 26 Agustus 2013 langsungdengan mendatangi kantor Tergugat;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti yang disampaikan Tergugat dalam persidangan,diketahui bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP101/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari2013
dilampiri Surat Keputusan Tergugat dan mencantumkan tanggal diterima Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP101/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013, yaitu tanggal 26 Agustus2013, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan tanpa nomor tanggal 6 September 2013 ditandatangani oleh XXX, sehinggapengajuan gugatan memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas
, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP101/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai yang tidak benar Masa Pajak Juni 2007 Nomor 00011/107/07/528/11 tanggal 29November 201 latas nama : XXX, tidak dapat diterima.Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 berdasarkan MusyawarahMajelis VB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :Idawati, SH, M.Sc sebagai Hakim
Register : 17-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53135/PP/M.XVIB/99/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
207 — 28
207 — 28
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.53135/PP/M.X VIB/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor : KEP2250/WPJ.16/2013 tanggal 6November 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena
(4) UndangUndang KUP atas PKP yang tidakmembuat Faktur Pajak dikenai sanksi berupa denda.bahwa atas STP PPN tersebut, Penggugat mengajukan PermohonanPengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak.
Atas PermohonanPengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut, Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP2250/WPJ.16/2013 Tanggal 06Nopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas STP PPNberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak.bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP2250/WPJ.16/2013Tanggal 06 Nopember 2013 tersebut Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Pajak dengan alasan :1.
KEP 2250/WPJ.16/2013 tanggal 06 November 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak tidak memenuhiketentuan formal.bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Permohonan Pembatalan KetetapanPajak, Penggugat tidak menjelaskan atas ketentuan formal mana yang tidakdipenuhi dalam rangka penerbitan Surat Keputusan tentang PembatalanKetetapan Pajak oleh Tergugat;bahwa di dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
Dengan demikian, maka penerbitansurat ketetapan pajak yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan data,fakta dan atas data yang diperoleh telah dilakukan pengujian sehingga alasanyang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya.9. Penggugat telah melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuanyang berlaku.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat diketahuibahwa atas data penjualan semen oleh PT.
Register : 14-05-2013 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-54454/PP/M.IVB/99/2014 Tanggal 21 Agustus 2014 — Penggugat dan Tergugat
114 — 26
114 — 26
Putus : 29-04-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2237 K/Pid/2012 Tanggal 29 April 2014 — INDAH SRI WAHYUNI binti (Alm) MULYANI
122 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saksi Suparli yang merasa yakin atas perkataanTerdakwa itu lalu memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pembelian tanaman/penanaman tebutersebut dan dibuatkan kuitansi tanda terima dari saksi Suparli kepada Terdakwauntuk membeli tanaman/penanaman tebu tersebut.
As Yuliana Binti AselanSunarto atas tanaman itu dan telah mengakibatkan saksi korban Dra.
nama Anik Joelani Alias As Yuliani No.Kohir 24, persil 48 sejak tahun 1972 dengan luas tanah 4850 m2 sebagaimanauraian di atas dikuatkan keterangan saksi Sunarko Bin Mulyo bahwa suratpemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) tanah tersebut atas nama Anik Joelani,menurut Majelis, oleh karena dalam perkara pidana ini dakwaan PenuntutUmum terhadap Terdakwa tentang penjualan tanaman tebu dan bukan tentangkepemilikan tanah sedangkan pada kenyataannya sekarang sedangberlangsung pemeriksaan perkara perdata
AsYuliani Binti Aselan Sunarto didasarkan atas persetujuan Sdr. Supriyadi selakuKepala Desa Rembang dapat dibenarkan. Padahal sdr.
kenyataankenyataan yang berlaku dalam masyarakat telah dilakukan oleh Terdakwasehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawanhukum;12Bahwa, perkara perdata atas tanah sengketa dimaksud, masih dilakukanpemeriksaan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan No.58/Pdt.G/2011/PN.Kdi;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebutkami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan:Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya, mengaburkan
Register : 09-05-2012 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49330/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 16 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
135 — 40
135 — 40
sebagai tersangka adalah Iskak Soegiarto Tegoeh dan kawankawan;bahwa Iskak Soegiarto Tegoeh adalah Wakil Komisaris Back Office Tiara Dewata Groupsedangkan yang lainnya dalah pimpinan outlet tersebut di atas;bahwa atas dasar Laporan Kejadian tersebut kemudian berdasarkan Surat PerintahPenyidikan dilakukan Penyidikan terhadap para Tersangka tersebut di atas, yang berlanjuthingga Penuntutan ke Pengadilan;bahwa perkara tersebut diajukan ke Pengadilan dengan cara splitsing (masingmasingterdakwa diajukan
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang 107.028.447.2terutang PPN: 63b .
Desember 2005 diterbitkan dengan memakai dasar perhitungan putusanPengadilan Negeri Denpasar atas nama YYY, yang besarnya pidana denda sepertituntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar atas namaYY sebesar Rp18.112.731.954, maka atas hal tersebut Majelis tidak sependapat danseharusnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari s.d.
hukum tetap (putusan kasasi MakamahAgung) yaitu sebesar Rp.6.037.577.318, namun untuk perhitungan kerugian Negara PTXXX, Majelis menggunakan jumlah kerugian Negara untuk PT XXX yang terdapatdalam perincian kerugian Negara Tiara Dewata Group yaitu sebagai berikut :MenimbangMengingatMemutuskane Kerugian Negara atas PPN 2005 = (Rp. 40.265.177,)e Kerugian Negara atas PPN 2006 = Rp. 725.712.113,e Kerugian Negara atas PPh 2005 = Rp. 221.053.779,e Kerugian Negara atas PPh 2006 =R 4.931.782.Total kerugian
Negara PT Karyajati Megatama = Rp. 1.211.432.497,bahwa a berdasarkan pemeriksaan Majelis atas perincian perhitungan jumlah pajak yangkurang dibayar (jumlah kerugian Negara) sebagaimana diuraikan di atas diketahuibahwa jumlah pajak yang kurang dibayar untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari s.d.
Register : 21-02-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54364/PP/M.XA/99/2014 Tanggal 18 Agustus 2014 — 21-02-2014
131 — 34
131 — 34
Surat Direktur Jenderal Pajak$00024/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal atas Pengajuan Keberatan atas SKPKB nomor 00175/207/11/218/13;bahwa menurut Penggugat, Penggugat baru menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)PPN pada tanggal 23 Oktober 2013 yang diperkuat dengan bukti penerimaan surat dan tracking yangdapat dilihat dari pihak penyedia jasa kurir yang digunakan oleh Tergugat dalam mengirimkan SKPKBtersebut
Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor: 00175/207/11/218/13 melalui surat Nomor:003/CSBKBRTPPN/I/2014 tanggal 06 Januari 2014. Surat keberatan tersebut dikirim melalui PT.Trimuda Nuansa Citra (GED) pada tanggal 16 Januari 2014 dengan nomor resi pengiriman11779916 dan diterima KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014.
Cerenti Subur diterima olehJNE tanggal 9 Oktober 2013;bahwa berdasarkan tracking atas AirWayBill (AWB) Nomor 2 362921 730007 tersebut yang dilakukanTergugat, menunjukkan Tracking details sebagai berikut :e Date of Shipment tanggal 9 Oktober 2013;e Delivery Time tanggal 23 Oktober 2013;bahwa berdasarkan tracking atas AWB Nomor 2 362921 730007 yang dilakukan Penggugat,menunjukkan bahwa tanggal pengiriman (Delivery Time) dokumen tersebut adalah tanggal 23 Oktober2013;bahwa berdasarkan tracking yang
Membatalkan Surat Tergugat Nomor: S00024/WPJ.02/KP.1003/2014 karena berdasarkanpenjelasan di atas, jelas bahwa surat Keberatan Penggugat masih dalam jangka waktu 3 bulansesuai dengan Pasal 25 ayat 3 Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;2.
Meneruskan proses keberatan Penggugat sesuai surat Penggugat Nomor: 003/CSBKBRTPPN/1/2014 mengenai Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor: 00175/207/11/218/13 yangsebelumnya tidak diproses oleh Tergugat;bahwa dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang diatur:Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur JenderalPajak yang menyatakan bahwa
Upload : 21-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/PDT/2011 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO), TANJUNG MORAWA, DK.; SARIJAN, DKK.
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Global/044/0312/018/DS/1982, tanggal 01 Nopember 1982 yang ditandatanganioleh Kepala Desa Sena dan Camat Kecamatan Batang Kuis, atas namaSARIJAN DKK.
Diterbitkan sebelum Tahun 1984 maka Surat Izin PenggugatPenggugat adalah merupakan alat bukti kepemilikan yang sah atas tanahyang digarapnya;12.Bahwa Tergugat sama sekali tidak berhak atas penguasaan tanah milikPenggugatPenggugat seluas + 227,54 Ha yang diperkarakan ini oleh karenaTergugat hanya mendasarkan haknya dengan Surat Keputusan MenteriAgraria tanggal 10 juni 1965 No.
Hak keperdataan atas areal tersebut yang menurut Tergugat danTergugat Il dimilikinya sebelum ada pelepasan asset dari Menteri NegaraBUMN jelasjelas pendapat yang keliru, sebab Tergugat!
Mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara yangperlu dilakukan oleh karena Majelis Hakim dengan dibantu olehPanitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlumendapat penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyekHal. 76 dari 88 hal. Put. No. 983 K/PDT/2011f.perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaansalah satu pihak yang berperkara.2.
nama Para Termohon Kasasi atas tanah terperkara seluas +Hal. 79 dari 88 hal.
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1978 K/PDT/2010 MARKUS UTOMO; HADI SANTOSO
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
, berkantor di Jalankan Kerapu 3/9A Surabaya,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;melawan:HADI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Bromo Il Nomor 18Surabaya,Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Surabaya pada pokoknya atas
No.1978 K/Pdt/2010.Bahwa setelah Penggugat selidiki dengan cermat dan seksama denganbertanya kepada sejumlah agen dan atau pengecer yang biasa menjual jamutradisional produksi Penggugat, ternyata jamu tradisional yang menyerupai atausetidaktidaknya ada kemiripan baik jenis, kKemasan terutama merek denganmilik Penggugat sebagaimana terurai di atas, diproduksi oleh Tergugat dandidistribusikan dan atau diedarkan oleh Tergugat melalui CV.
perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas, makateranglah jikalau Penggugat amatlah sangat dirugikan dan oleh karenanyawajar bilamana oleh Pengadilan, Tergugat dibebani kewajiban menurut hukumuntuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang bilamana diperinci, sebagaiberikut :e Kerugian Materiil :Bahwa, Penggugat sebagai Pengusaha Jamu Tradisional sekaligus Pemilik/Pemegang satusatunya terhadap etiket merek Beijing dan atau BeijingBrand berdasarkan Sertifikat Merek tertanggal 4 Desember 2003
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;Atau bilamana Pengadilan Negeri di Surabaya berpendapat lain :Mohon kiranya diberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dailildalil sebagai berikut :A. OBSCUUR LIBEL Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak jelas dan kaburkarena :a.
Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hinggasaat ini dianggar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 07/PDT/2008/PT.SBY. tanggal8 April 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menerima permohonan banding dari pihak Penggugat Pembanding ;Hal. 13 dari 18 hal. Put.
Register : 17-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53134/PP/M.XVIB/99/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
163 — 38
163 — 38
Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Manado kepadaPenggugat sebesar Rp. 1.159.273.000,00 yang belum dilaporkan Penggugatdalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2007.Atas hasil pemeriksaan PPh tersebut, Tergugat menerbitkan SKPKB PPhTahun Pajak 2007 Nomor : 00001/205/07/824/13 tanggal 25 Maret 2013.bahwa atas SKPKB PPh tersebut, Penggugat mengajukan PermohonanPengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak.
Atas PermohonanPengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut, Tergugattelah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP2242/WPJ.16/2013 Tanggal06 Nopember 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPhberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak.bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP2242/WPJ.16/2013Tanggal 06 Nopember 2013 tersebut Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Pajak dengan alasan:1.
KEP 2242/WPJ.16/2013 tanggal 06 November 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan formal.bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Permohonan Pembatalan KetetapanPajak, Penggugat tidak menjelaskan atas ketentuan formal mana yang tidakdipenuhi dalam rangka penerbitan Surat Keputusan tentang PembatalanKetetapan Pajak oleh Tergugat;bahwa di dalam Pasal 16 Peraturan
PPI Persero Cabang Manadokepada Penggugat sebesar Rp.1.159.273.000 dan atas transaksi pembeliansemen tersebut belum dilaporkan oleh Penggugat dalam SPT Tahunan TahunPajak 2007 oleh Penggugat.bahwa atas data tersebut telah dianalisis dan diuji sesuai dengan Tata CaraPemeriksaan Pajak yang telah ditetapkan dengan Peraturan MenteriKeuangan.
PPI Persero kepada Penggugatterbukti bahwa atas transaksi pembelian semen tersebut belum dilaporkanoleh Penggugat di dalam SPT Tahunan Tahun 2007.
Register : 02-10-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51933/PP/M.XIIA/99/2014 Tanggal 17 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
133 — 28
133 — 28
Rajbk/DOV20t4Jedis PapakTati PajakPdkabinSenake tnenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat TergugatNomor : S8858/WPJ.24/KP.01/2013;Mbahbyxt Kepmigdtantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat mengirimkan Surat Nomor: $8858/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 1 Juli 2013 (seharusnya tanggal 10 September 2013) yang menjadi objekgugatan kepada Penggugat yang intinya Surat Penggugat Nomor: 011/JJG/AH/2013 tanggal 08 Maret 2013Perihal Permohonan Pembetulan atas Keputusan Tergugat
KEP850/WPJ.24/2012 pernahdiajukan Gugatan oleh Penggugat dengan Surat Gugatan Nomor : 011/JJG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012dan telah terbit Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44005/PP/M.X1I/99/2013 tanggal 08 April 2013yang diucapkan tanggal 18 Maret 2013 dengan putusan tidak dapat diterima;Mbahyut Penggugat pada tanggal 02 Mei 2011 mengajukan surat permohonan pembatalan ketetapan pajakyang tidak benar dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat pada tanggal 03 Mei2011;bahwa atas
surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar telah dijawab oleh Tergugatdengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP850/WPJ.24/2012 tanpa tanggal;bahwa atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP850/WPJ.24/2012 tanpa tanggal, Penggugat mengajukangugatan dan dikarenakan pengajuan gugatan telah melebihi 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak makagugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;Mbarttatavkajelpemeriksaan
Terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP850/WPJ.24/2012 tanpa tanggal, makaPenggugat dengan Surat Nomor: 011/JJG/II/2013 tanggal 8 Maret 2013 mengajukanPermohonan Pembetulan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP850/WPJ.24/2012 tanpatanggal kepada Tergugat;9.
Keputusan Tergugat Nomor:KEP850/WPJ.24/2012 tanpa tanggal, atas nama : XXX, tidak dapat diterima.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIIA Pengadilan Pajakyang ditunjuk dengan Surat Penetapan Nomor: Pen.01127/PP/PM/XI/2013 tanggal 4November 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Drs.
Register : 17-05-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 54070/PP/M.IIIA/99/2014 Tanggal 15 Juli 2014 — Penggugat dan Tergugat
133 — 34
133 — 34
PuPwtai4010:PB/ Mh IPhAl9 9 20tctJets RapakTanapPajakPdkabinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Nomor KEP2225/WPJ.16/2013 diterbitkan tanggal 31 Oktober 2013 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak September 2009 Nomor00009/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena permohonan Wajib Pajak, yangtidak disetujui Penggugat;Mbahyutt Tergagatta cara penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
tentang PembatalanKetetapan Pajak atas SKPKB PPh tahun 2007, SKPKB PPN Masa Januari Desember tahun 2007, STPPPh tahun 2007 dan STP PPN tahun 2007 karena Permohonan Wajib Pajak, dijelaskan bahwa tata carapenerbitan surat keputusan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut adalahbagian dari tata cara penyelesaian layanan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang Tidak Benar yang telah diatur dalam UndangUndang KUP beserta aturan pelaksanaannya.
Tatacara penyelesaian pelayanan yang diatur dalam UndangUndang KUP beserta aturan pelaksanaannyatersebut sudah sejalan dengan tata cara penyelesaian pelayanan serupa yang diatur dalam UndangUndang Pelayanan Publik beserta aturan pelaksanaannya, oleh karena itu maka tata cara penerbitansurat keputusan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dilakukan olehTerbanding sudah sesuai ketentuan yang berlaku;Mbahyut Berdysagiaan halhal di atas maka secara nyata dan benar bahwa dalam
penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak YangTidak benar sebagaimana dimaksud pada sengketa ini mengandung kesalahan prosedur dan tatacaraMBAaRMPIMBjelis sebelum memeriksa materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulumelakukan pengujian pemenuhan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf c Undangundang KUP ( UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor: 16 Tahun 2009);bahwa atas semua keterangan dan
Majelis berpendapat bahwa atas Keputusan TergugatNomor KEP2225/WPJ.16/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00009/207/09/824/13tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajakmelalui Pasal 23 ayat (2) KUP;bahwa Majelis juga sudah meneliti pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimanayang dipersyaratkan di dalam pasal 40 dan 41 Undang Undang Nomor
Putus : 14-09-2011 — Upload : 22-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 909 K/Pid/2011 Tanggal 14 September 2011 — NURYATI HA. KADIR
353 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh merekaTerdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada wakiu tersebut di atas, Terdakwa telah menggadaikansebidang tanah yang terletak di So Fo'o, Talaweki, Desa Sumi, KecamatanLambu, Kabupaten Bima kepada saksi Tasmin HM.
Saleh sehargaRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan oleh saksi Tasmin ditanami bawangmerah serta kedelai ;Bahwa ternyata tanah yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut adalahsudah menjadi hak milik saksi koroban Nazarudin dengan bukti sertifikat hakmilik atas tanah nomor 1091, sedangkan Terdakwa sebelum menggadaikanHal. 1 dari 5 hal. Put.
KADIR, bersalah melakukan tindakpidana Penggelapan hak atas tanah yang belum bersertifikat sebagaimanadiatur dalam Pasal 385 ke4 KUHP dalam surat dakwaan kami ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYATI HA.
No. 909 K/Pid/201 1memenuhi unsur terbukti bersalah menggadaikan atau menyewakan tanahdengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa oranglain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya ; Bahwa mengenai kepemilikan hak atas tanah tersebut korban memiliki alatbukti yang sah nomor 1091 ; Dengan demikian menurut kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara inibahwa apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti
secarasah menurut hukum ;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah kami kKemukakan di atas,selanjutnya kami tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 385 ke4KUHP sesuai dengan surat dakwaan ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidakdapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa
Register : 13-11-2012 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50423/PP/M.XIV.B/99/2014 Tanggal 12 Februari 2014 — Penggugat dan Tergugat
252 — 119
252 — 119
permohonan tersebutditolak oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;bahwa kronologis mengenai gugatan atas permohonan imbalan bunga adalah sebagai berikut:bahwa KPP PBB Pangkal Pinang menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan Kurang Bayar (SKBKB) nomor: 02/WPJ.03/KB.06/SKBKB tanggal 24 April 2003 denganjumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.5.790.001.956,00 atas nama PT.
Foresta Lestari Dwikarya(Penggugat);bahwa atas penerbitan SKBKB dimaksud, Penggugat telah melakukan pembayaran secara penuh sebesarRp.5.790.001.956,00 dengan dibuktikan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(SSB) tertanggal 14 April 2003 yang diterima KPP tanggal 16 April 2003;bahwa atas penerbitan SKBKB dimaksud, Penggugat mengajukan keberatan melalui surat keberatannomor: 007/FLDKPP/SKPKB/VI/03 tanggal 12 Juni 2003 dan atas keberatan dimaksud telah dijawaboleh Direktur Jenderal
Penggugat, oleh karenaPenggugat tidak menerima hasil penolakan atas putusan banding dimaksud, Penggugat mengajukanPeninjauan Kembali melalui suratnya nomor: 006/FLDPK/BPHTB/IV/05 tanggal 14 April 2004;bahwa atas permohonan Peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmemberikan putusan atas perkara Peninjauan Kembali dengan putusan nomor: 58/B/PK/PJK/2005tanggal 27 Maret 2006 yang mengabulkan permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali atas nama PT.
Penggugat,atas konsekuensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/B/PK/PJK/2005 yangmengabulkan permohonan Penggugat terkait dengan Peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak;bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 58/B/PK/PJK/2005, Tergugat telahmenerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 001/PK/WPJ.03/KP.0703/2009 tanggal 14September 2009 menggantikan KEP324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 Nopember 2003 tentangPenyelesaian Keberatan atas Surat Keterangan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 58/B/PK/PJK/2005, Tergugat kemudianmenerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 001/PK/WPJ.03/KP.0703/2009 tanggal 14September 2009 menggantikan KEP324/WPJ.03/BD.05/2003 tanggal 14 Nopember 2003 tentangPenyelesaian Keberatan atas Surat Keterangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;bahwa karena Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP01/PK/WPJ.03/KP.0703/2009 tanggal 14September 2009
Putus : 06-02-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2723K/PID/2006 Tanggal 6 Februari 2007 — Drs. Ishtadi
238 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
238 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupun sertifikat tersebut atas namaDrs. Harun Al Rosyid namun berdasarkan putusan musyawarah BaniSyakoer tanggal 24 Maret 1989 serta ugeran warisan yang dibuat bersamapada tanggal 28 Oktober 1994 di Kantor Kelurahan Mranggen KecamatanPolokarto Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa hak waris atas tanahtersebut masih tetap berada pada anakanak almarhum H. Abdul Syakuryang berjumlah 8 ( delapan ) orang, yaitu :1) Abdul Mu'in ;2) Ny. Markamah ;3) Drs. Harun Al Rosyid ;)4) Ny.
No. 2723 K/Pid/2006sehingga laporan tersebut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dariKejaksaan Negeri Sukoharjo, maka agar terkesan bahwa tidak adapenyimpangan dalam proses jualbeli atau pelepasan hak atas tanahtersebut, kemudian antara Terdakwa Drs.
Walaupun sertifikat tersebut atas namaDrs. Harun Al Rosyid namun berdasarkan putusan musyawarah BaniSyakoer tanggal 24 Maret 1989 serta ugeran warisan yang dibuat bersamapada tanggal 28 Oktober 1994 di Kantor Kelurahan Mranggen KecamatanPolokarto Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa hak waris atas tanahtersebut masih tetap berada pada anakanak almarhum H. Abdul Syakuryang berjumlah 8 ( delapan ) orang, yaitu :1) Abdul Mu'in ;) Ny. Markamah ;) Drs. Harun Al Rosyid ;) Ny.
No. 2723 K/Pid/2006sendiri tidak tahu pasti berapa jumlah uang pembayaran sebenarnya ataspenjualan atau pelepasan hak atas tanah tersebut ;Setelah saksi Rosyid Subur, B.A. menerima uang sebesar Rp.300.000.000,dari Terdakwa Drs.
Ishtadi tersebut di atas oleh karena itu denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesarRp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;Menghukum Terdakwa Drs. Ishtadi untuk membayar uang penggantisebesar Rp.140.385.000, (Seratus empat puluh juta tiga ratus delapanpuluh lima ribu rupiah), jika Terdakwa Drs.
Register : 17-05-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor 53089/PP/M.XIVA/99/2014 Tanggal 11 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
178 — 1426
178 — 1426
Dalam halseperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian SuratPaksa tersebut.bahwa sekalipun berdasarkan Penjelasan Pasal 22 ayat (2) huruf asebagaimana tersebut di atas dimungkinkan adanya penangguhan daluwarsapenagihan pajak, namun Penggugat tetap mempertahankan dalilnya bahwatindakan penagihan sampai dengan penerbitan Pengumuman Lelang IINomor: S1085/WPJ.22/KP.0604/2013 tanggal 6 November 2013 telahdaluwarsa, dan untuk menguatkan dalilnya bahwa tindakan Penagihan Pajaktelah
Tindakan Penagihan Utang PajakPenerbitan Surat Tegoran atas SKPKB dan STP yang belum dibayarPenanggung Pajak atau Penggugat :1) Nomor 0010005/WPJ.09/KP. 1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,2) Nomor 0010006/WPJ.09/KP.1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,3) Nomor 0010007/WPJ.09/KP. 1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,4) Nomor 0010008/WPJ.09/KP.1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,5) Nomor 0010009/WPJ.09/KP. 1008/2003 tanggal 23 Desember 2003,6) Nomor 0010010/WPJ.09/KP. 1008/2003 tanggal 23 Desember 2003.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadapTindakan Penagihan Pajak berupa Pengumuman Lelang II Nomor S1085/WPJ.22/KP.0604/2013 tanggal 6 November 2013, ditolak.Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014berdasarkan musyawarah Majelis XIV.A Pengadilan Pajak, dengan susunanMajelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :Drs.
Upload : 27-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/PDT/2011 IBNU JALMAS ; AGUSMAN
22 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;melawan:AGUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Kutilang Sakti Blok B No.45, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Pekanbaru pada pokoknya atas
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatanpembayaran kerugian terhadap Penggugatsetelah dinyatakan mempunyaikeputusan yang tetap perkara ini ;6. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupunada upaya hukum verset, banding dan kasasi ;7.
Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.Subsidair:Jika Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Tentang Gugatan Obscuur LibelBahwa dalam surat gugatan penggugat dalam daftar perkara Nomor :88/PDT/G/2007/PN.PBR pada halaman 3 No. 11 Mengemukakan : "Bahwamodal kerja tidak dipenuhi secara jujur
serta bertentangan dengan isi perjanjiansebagaimana dimaksud di atas (No.9), yang sesungguhnya bahwa MajelisJudex Facti atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana laaknya sebuahundangundang dan tidak seorangpun boleh melakukan intervensi terhadapsubstansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak (asas pacta suntservanda, vide Pasal 1338 ayat 1 BW).Hal. 18 dari 22 hal.
Berdasarkan fakta hukum dapat diketahuibahwa justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukumsebab Penggugat telah membohongi Tergugat yaitu tidak membangun 5 (lima)unit rumah type 36 di atas tanah milik Penggugat, tetapi justru Penggugatmembangun rumah type 54 di atas tanah orang lain tanpa sepengetahuanTergugat, jadi melanggar kesepakatan bersama. Selain dari itu Penggugat jugatelah memberi cek kosong senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)Hal. 20 dari 22 hal. Put.
Register : 28-06-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50249/PP/M.IXB/99/2014 Tanggal 30 Januari 2014 — Penggugat dan Tergugat
112 — 21
112 — 21
Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat :MenurutPenggugatMenurut MajelisPut50249/PP/M.IXB/99/2014Gugatan2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP3245/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei2013 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor GSW Stranded 1.12 MM;bahwa adapun gugatan atas PT XXX yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalamUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang pengadilan
Pajak, tergugat tetapmemberikan tanggapan atas surat gugatan PT XXX sebagai berikut:1.
Keberatan terhadapSPTNP Nomor: SPTNP021855/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 4 Agustus 2011,atas nama PT.
XXX, dan menetapkan atas impor Galvanized Steel Wire 7 X 2.68 MMsesuai PIB Nomor: 275964 tanggal 23 Juli 2011 Pos Tariff 7312.10.9000 tidak dikenakanBMTP, sehingga Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang masih harus dibayarNihil.bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materisengketa Gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuanformal sebagai berikut:bahwa Pasal 1 angka 7 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakmenyatakan
XXX, atas nama:PT. XXX, tidak dapat diterima.Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut:Drs.
Upload : 21-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 K/PDT/2011 SUTANDI ARIFIN; NY. ERLAN SETIAWATY, DK.
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
P2/SPSM/10/03/2003, tanggal 10Maret 2003 "setiap keterlambatan pembayaran dikenakan dendasebesar 3% per bulan" atas seluruh kelebihan pembayaran biayalistrik terhitung sejak bulan Agustus 2005 sampai dengan perkara inididaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu sebesarRp. 357.106.647, (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus enam ribuenamratus empat puluh tujuh rupiah);Hal. 8 dari24 hal. Put.
bertindak untuk dan atas nama PT.
PuteraMas Simpati tersebut.e Lihat pula Pasal (1) tentang pengertian istilahistilah dalamperjanjian tersebut.Bahwa sesuai dengan Pasal (1) ayat (2) jo Pasal (3) Ayat (1)UndangUndang No. 40 Tahun 2007, di konstantir :Organ perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksidan Dewan Komisaris;Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dantidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihisaham yang dimiliki.Bahwa tidak ternyata
Putera Mas Simpati, bukanTermohon Kasasi selaku Komisaris Utama, karena kapasitasTermohon Kasasi selaku Komisaris Utama sebagaimana diaturdalam Pasal 108 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas menentukan sebagai berikut :Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiHal. 21 dari 24 hal. Put.
P2/SPSM/10/03/2003tanggal 10 Maret 2003, Tergugat bertindak untuk atas nama perseroan,maka gugatan harus diajukan terhadap PT.