Ditemukan 2329280 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 30-03-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/ Pid. Sus.Anak / 2016 / PN. Plg
Tanggal 30 Maret 2016 — Anak terdakwa
38 — 10
  • 21/ Pid. Sus.Anak / 2016 / PN. Plg
    PUTUSAN Nomor 21/Pid. Sus.Anak / 2016/ PN. Plg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :oF ONNama Lengkap : ANAKUmur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 10 November 1999Jenis Kelamin : LakiLakiKebangsaan : INDONESIATempat tinggal : Ji. KH Azhari Lr Tangga Takat Laut Kel. 16 UluKec.
    Plg;Pengadilan Negeri tersebut :Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor21/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plg tanggal 18 Maret 2016 tentang penunjukanHakim.Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor21/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plg tanggal 21 Maret 2016 tentang penetapanhari sidang;Hasil penelitian kemasyarakatan;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perceraian
Register : 06-01-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.Wsp
Tanggal 7 Mei 2015 — Penggugat dan Tergugat
24 — 28
  • 21/Pdt.G/2015/PA.Wsp
    PUTUSANNomor 21/Pdt.G/2015/PA.Wsp= sy aE =.ae = ae =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatcerai yang diajukan oleh :Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP,bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.melawanTergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP,bertempat tinggal terakhir
    No. 21/Pdt.G/2015/PA Wsp2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama3 bulan di rumah orang tua Penggugat di Welonge dan telah dikaruniaiseorang anak bernama Muh. Fauzan bin Juma'ing, umur 2 tahun anaktersebut saat ini dibawah asuhan Penggugat.3. Bahwa, selama 3 bulan usia pernikahan tersebut, rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekcokan dan pertengkaran.4.
    No. 21/Pdt.G/2015/PA Wspe Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tante Penggugat;e Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tuaPenggugat di Welonge.e Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anakyang dipelinara Penggugat.e Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran,disebabkan Tergugat suka marah marah dan malas bekerja sehingga tidakbisa memenuhi kebutuhan serari hari Penggugat brsama anaknya.e Bahwa saksi ketahui
    No. 21/Pdt.G/2015/PA Wspe Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terkat perkawinan yang sah.e Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangganya harmonisnanti setelah berlangsung beberapa tahun mulai terjadi perselisihan danpertengkarang terus menerus disebabkan Tergugat suka marah marahtanpa alasan yang jelas dan Tergugat malas bekerja ehinggantidak mampuuntuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari Penggugat dan anaknya.e Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat suda berpisah tempat
    No. 21/Pdt.G/2015/PA Wsp
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-07-2010 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 21/PDT.G/2010/PN.KAG
Tanggal 14 April 2011 — Perdata - SENANG RIDWAN VS MAIL Bin NANCIK, DKK
20 — 5
  • 21/PDT.G/2010/PN.KAG
    PUTUSANNo. 21/ Pdt.G / 2010 / PN.KKAGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :SENANG RIDWAN, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun I Desa Cambai,Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya yang bernama S. Udek Panjaitan, SH., Advokat /Pengacara dari Kantor Hukum S.
    nnn nnn ne nee TERGUGAT I;2 MULIADI Bin MAIL, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani,Alamat di Dusun I Desa Cambai, Kecamatan Tulung SelapanKabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagaiwon nnn nnene TERGUGAT II ;3 SALMAN Bin MAIL, Umur 44 Tahun, Pekerjaan PNS ( KepalaSekolah ), Alamat di Dusun I Desa Cambai, Kecamatan TulungSelapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT III;PENGADILAN NEGERI Tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung No.21
    penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan pihak pihak yang berperkara, keterangan saksi saksi serta bukti bukti dalam perkara ini ;Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 01 April 2011;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 Juli 2010yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dibawah RegisterPerkara No. 21
    BUDI CHANDRA PERMANA,SH., sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 21/Pdt.G/2010/PN.KAG tertanggal 09 Agustus 2010;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Mediasi bahwa Mediasi telahdilakukan dari tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 danternyata antara para pihak tidak dapat dicapai perdamaian, kemudian pemeriksaan perkaradimulai dengan membaca Gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Final
Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDAL ALUMINIUM INDUSTRY TBK
496 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020sematamata membandingkan (equalisasi) jumlan biayabiaya yangberkaitan dengan tenaga kerja dalam laporan keuangan dengan pelaporandalam SPT PPh Pasal 21 Pemohon Banding dan mengenakan tarif sebesar5%.
    Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding memangtidak melaporkan biaya tenaga kerja harian lepas tersebut dalam pelaporanSPT Masa PPh Pasal 21 sematamata bukan karena kesengajaan ataukelalaian namun demikian lebih dikarenakan ketidakpahaman PemohonBanding;Bahwa atas tenaga kerja yang Pemohon Banding peroleh melalui jasaoutsourching harus tetap dilaporkan sebagai obyek pengenaan PajakPenghasilan Pasal 21 dalam SPT Pemohon Banding, oleh karenaTerbanding (pemeriksa) melakukan koreksi global
    MenurutPemohon Banding jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang atasTenaga Kerja Harian Lepas tersebut adalah sebesar Rp52.241.451 ,00;Bahwa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Kurang Bayarmenurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:(Dalam Rupiah Penuh) Keterangan MenurutPemohon Banding Dasar Pengenaan PajakBiaya TKL Non HL 23.231.670.697Biaya TKL HL Outsourching 10.582.946.569 Halaman 2 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020 Biaya TKL HL 1.215.732.358Biaya Gaji Pemasaran 1.303.273.014Biaya Gaji Administrasi 12.728.008.033Jumlah 49.061.630.671PPh Terhutang 1.650.320.317Kredit Pajak 1.447.055.0005Pajak Penghasilan Pasal 21 Kurang dibayar 203.265.312Sanksi Administrasi 73.175.512Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Kurang dibayar 2/6.440.825 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 April 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor
    tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 21 ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan;Halaman 6 dari 9 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 31-07-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341/B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BERRY MARTHIEN
303 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibayar Rp 506.165.194,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put34574/PP/M.IV/14/ 2011 tanggal 25Oktober 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25November 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21
    Februari 2012, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2012;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 MaretHalaman 3 dari 32 halaman.
    Rp7.063.259.049,00 yang kemudian disimpulkan oleh Majelis sebagai nilaiHarga Pokok Penjualan;Dari uraian yang disampaikan Majelis dalam Putusan PengadilanPajak Nomor Put34574/PP/M.IV/14/2011 tanggal 25 Oktober 2011halaman 37 angka 2, diketahui bahwa perhitungan harga pokokpenjualan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sesuai surat permohonan banding, sebagai berikut:Saldo awal Rp 171.603.307,00Pembelian Rp 6.147.744.518.00Jumlah Rp 6.319.347.825,00Saldo akhir (Rp483.013.620.00)Halaman 21
    Pengadilan Pajak, diaturPutusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima;Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, putusan pengadilan seharusnyadiambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Bandingditerima, yaitu pada tanggal 7 Maret 2011;Bahwa sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put34574/PP/M.IV/14/2011 yang diputus pada tanggal 31 Mei 2011 tidak sesuai denganketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;21
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Agama Perceraian
Register : 27-11-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 27-11-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.G/2015/PN.Byl
Tanggal 10 September 2015 — -SUTANTO; -YUSTINA SUPARTININGSIH
49 — 0
  • -21/Pdt.G/2015/PN.Byl
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-03-2012 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 02-03-2012
Putusan PN BOYOLALI Nomor 21/Pid.B/2012/PN.Bi
Tanggal 22 Februari 2012 — - GUNAWAN WEDHO KUNCORO bin BAMBANG SUMIARDI
31 — 5
  • 21/Pid.B/2012/PN.Bi
    PUTUS ANNomor : 21/Pid. B/201 2/PN.Bi.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadiliperkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwa :Nama : GUNAWAN WEDHO KUNCORO BIN BAMBANGSUMIARDI ;Tempat Lahir : Boyolali ;Umur/tanggal lahir : 40 tahun /28 Oktober 1971 ;Jenis Kelamin : Laki laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dk.
    telah terbukti memenuhisemua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dan alatbukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat duaalat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapathubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkankeyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindakpidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk ituterdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah danPage 21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 30-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — PT. DONALDSON FILTRATION INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
253 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan SelisihKeberatan Terbanding Pemohon (Rupiah)(Rupiah) Banding(a) (Rupiah) (a)(a)Penghasilan Kena Pajak 3.610.917.903 3.610.917.903 PPh Pasal 21 Terhutang 449.800.450 421.357 .450 28.443.000Kredit Pajak 421.642.450 421.357.450 285.000Jumlah lebih/kurang Bayar 28.158.000 28.158.000Sanksi Pasal 13(2) KUP Jumlah 11.263.200 11.263.200PPhYMH Dibayar 39.421.200 39.421 .200 Dasar Koreksi oleh Peneliti KeberatanBahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak
    Pasal 21 sebesar Rp39.421.200,00 padatanggal 15 November 2011.
    atas objek PajakPenghasilan Pasal 21 oleh Pemeriksa Pajak, Pemohon Banding masih kurangmenghitung besarnya pajak yang terutang sehingga dilakukan koreksi positif;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif yangdilakukan oleh pemeriksa yang masih tetap dipertahankan oleh PenelitiKeberatan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp 28.158.000,00menurut Pemohon Banding Pemeriksa Pajak telah keliru melakukan koreksiyang tidak seharusnya dilakukan, karena menurut Pemohon Banding
    :1.Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakan danmelaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun 2008 dengan penghitungan berdasarkan peraturan perpajakanyang berlaku, dimana penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangtahun 2008 telah dihitung dari jumlah penghasilan bruto sebesarRp3.610.917.903,00 Pemohon Banding telah menghitung besarnya PajakPenghasilan Pasal 21 2008Rp421.357.450,00;selama tahun adalah sebesarAtas besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 selama
    BANDINGBahwa berdasarkan penjelasan dariSuratPermohonan BandingPemohon Banding diatas maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 TahunPajak 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Keterangan Menurut Kep Surat Banding Selisih DiajukanKeberatan Terbanding Pemohon Banding Banding(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)(a) (a) (a)Penghasilan Kena Pajak 3.610.917.903 3.610.917.903 7PPh Pasal 21 Terhutang 449.800.450 421.357 .450 28.443.000Kredit Pajak (421 .642.450) (421.357.450) (285.000)Jumlah lebih
Pengadilan PN SALATIGA Perdata Permohonan
Register : 28-02-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor -21/Pdt.P/2019/PN Slt
Tanggal 13 Februari 2019 — -KUNTI NAILAL KAROMAH
74 — 15
  • -21/Pdt.P/2019/PN Slt
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Final
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1283 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS AJB BUMIPUTERA 1912
363 — 343 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1283/B/PK/PJK/201 7PPh Pasal 21 Tahun 2007 Yang Terutang Menurut SKPKB PPh Pasal 21Dan Surat Keputusan Keberatan;Bahwa SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan berdasarkan hasil pemeriksaanKantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan dan berdasarkan KeputusanKeberatan adalah sebagai berikut:No : 00076/203/07/062/09Menurut SKPKBMenurut SK.KeberatanNo : KEP2413/WP3.04/2010 Dasar Pengenaan Pajak Rp. Kredit Pajak Rp.
    Pemohon Banding telah menyerahkan semua dokumen pembukuan, dandokumen lainnya yang berkenaan dengan pembayaran gaji seluruhkaryawan berikut pembayaran PPh Pasal 21.b. Dari koreksi yang terhadap objek PPh Pasal 21 yang dihitung olehPemeriksa dan Peneliti Keberatan, diketahui adanya pengeluaran/biayabiaya yang tidak seharusnya menjadi objek PPh Pasal 21, sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun oleh Pemeriksabiayabiaya tersebut dihitung sebagai objek PPh Pasal 21.c.
    Desember2007 Nomor: 00076/201/07/062/09 tanggal 29 Juli 2009 diterbitkankarena sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan ekualisasiobjek PPh Pasal 21 dengan pembebanan biaya dalam LaporanKeuangan Pemohon Banding terdapat koreksi positif objek PPhPasal 21 sebagai berikut:e Objek PPh Pasal 21 cfm Pemeriksa Rp55.187.930.122e Objek PPh PPh Pasal 21 cfm Pemohon BandingRp44.124.522.418e Koreksi positif Rp11.063.407.704Bahwa koreksi objek PPh Pasal 21: No.
    yangdihitung oleh Pemeriksa dan Peneliti Keberatan, diketahuiadanya pengeluaran/biayabiaya yang tidak seharusnya menjadiobjek PPh Pasal 21, sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku, namun oleh Pemeriksa biayabiaya tersebut dihitungsebagai objek PPh Pasal 21;Bahwa dalam persidangan berdasarkan laporan hasil sidangMajelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukanuji bukti atas materi sengketa, dari hasil uji bukti diketahui faktafakta sebagai berikut:a.
    Biayabiaya tersebut bukan merupakan objek Pajak PPh Pasal 21,maka koreksi sebesar nominal tersebut dibatalkan;d. Biaya Pindah Pegawai rek.3413 sebesar Rp1.491.234. 187;Bahwa menurut Pemohon Banding, biaya ini adalah biayadalam rangka mutasi/promosi bagi pegawai a.l. transportasi,pindah anak sekolah, akomodasi, tiket transportasi,pengiriman barang, dan pengepakan. Biayabiaya tersebutbukan merupakan objek Pajak PPh Pasal 21, maka koreksisebesar nominal tersebut dibatalkan;4.6.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata Tanah
Register : 06-09-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Wsb
Tanggal 21 September 2016 — Penggugat : FX. SUHARTA, Tergugat : 1.KARSINEM TONAH 2.BUDIADI GUNAWAN, SH
70 — 8
  • 21/Pdt.G/2016/PN Wsb
    PengadilanNegeritersebut;Halaman1dari7halamanPenetapanNomor21 /Pdt.G/2016/PNWsbTelahmembacasuratgugatan Penggugat;Telahmembacadan memperhatikan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwaPenggugattelahmengajukansuratgugatannyatertanggal24 Januari2016dantelahdidaftarkan diKepaniteraanPengadilanNegeriWonosobotanggal27 Januari 2016denganRegister Nomor3/Pdt.G/2016/PN Wsb, yang pada pokoknyadalam petitumsurat gugatannya berbunyi sebagai berikut: Bahwa Penggugat pada tanggal 21
    POERNOMO dan almarhumah Ny.POERNOMO nk SOERTINI dilakukan dihadapan Notari BUDIADIGUNAWAN, SH. ( Tergugat Il ) pada tanggal 21 Januari 2008 dengannomor akta jual beli 28 A/2008 dan nomor 29 A/2008, sehingga jual beliyang dilakukan oleh Penggugat dengan almarhum Pak RH. POERNOMOdan almarhum Ny.
    Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam gugatan ini ;Atau :Mohon putusan seadil adilnyaMenimbang, bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkan,Pengugat, namun Tergugat dan Tergugat Il tidak pernah hadir dalampersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;Menimbang, bahwaselanjutnyadalampersidangantanggal 21 September2016, Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa ia akanmencabut gugatannya dan pada hari itu juga Penggugat membacakan suratpencabutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FRIGOGLAS INDONESIA
324 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 393/B/PK/PJK/2015Factory OverheadBonus sebesar Rp1.526.496.031,00 sebagai objek PPhPasal 21.
    Tahun 2007 15.815.016.765 (2.104.326.561) 13.710.690.204Objek PPh 21 yang telah dilapor SPT 1721 Tahun 2007Objek PPh 21 yang belum dilapor12.398.562.085 1.312.128.119 PPh 21 terutang 5% 65.606.406Sanksi administrasi 26% 17.057.666PPh 21 yang masih harus dibayar 82.664.071Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52000/PP/M.1IA/10/2014, tanggal 22 April 2014, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon
    FrigoglassIndonesia, NPWP: 01.071.759.3431.000, beralamat di Jalan Jababeka VI BlokP Nomor 1, Kawasan Industri Jababeka, Wangunharja, Bekasi 17520 sehinggaperhitungan pajak menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 Rp 13.710.690.204,00PPh Pasal 21 Terutang Rp = 1.592.956.572,00Kredit Pajak Rp 1.527.350.166,00PPh Pasal 21 yang kurang di bayar Rp 65.606.406,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU KUP Rp 17.057.066,00 Jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar Rp 82.664.072,00Menimbang,
    , Pemohon PeninjauanKembali melakukan pengujianpengujian yang bersumber dari bukubesar dan equalisasi dengan biaya pada buku besar;Bahwa Ekualisasi Objek PPh Pasal 21 menurut SPT Tahunan PPhBadan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:Halaman 10 dari 17 halaman.
    Putusan Nomor 393/B/PK/PJK/2015 Uraian Jumlah(Rp)HPP 02.02 Factory Overhead Expenses 02.02.04 Gaji 10.345.904.610Biaya usaha 03.01 General and Adm Expenses 03.01.01 Gaji 3.286.145.900Biaya usaha 03.02 Selling Expenses 03.02.01 Gaji 2.182.965.255Jumlah obyek PPh Pasal 21 menurut SPT Tahunan PPh Badan 15.815.015.765Obyek PPh menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 DomisiliObyek PPh menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 Lokasi 12.398.561.088Selisih obyek PPh Pasal 21 menurut SPT PPh Badan dan SPT PPh Pasal 3.416.454.67721
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 11-04-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.P/2017/PN.Byl
Tanggal 21 Februari 2017 — -WALIGI, ST -WASIDI WITO DIHARJO
33 — 8
  • -21/Pdt.P/2017/PN.Byl
    PENETAPANNomor : 21/Pdt.P/2017/PN.BylDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:WALIGL ST.
    luastanah terkena 398 meter dengan Ganti Rugi Rp 173.528.000,(Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan RibuRupiah) alamat Trayu Banyudono Boyolali ; Bahwa Pihak yang berhak sesuai Berita Acara terlampir Lokasitanahnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 620/8 tahun 2015 tentang Persetujuan PembaharuanPenetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di ProvinsiJawa Tengah merupakan objek pengadaan tanah untukpembangunan Jalan Tol SalatigaBoyolali ; Penetapan No 21
    dan Nomor SHM nomor 251 terletak di Desa Trayu ; Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua PengadilanNegeri Boyolali telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Penggantimelakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian ;Penetapan No 21/Pdt.P/2017/PN BylHalaman 3 dari 9Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohonmenyatakan harga uang ganti rugi tidak sesuai oleh karenanya menolakpenawaran pembayaran uang ganti kerugian ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keteranganPemohon dan
    Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesarRp. 231.000, (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian ditetapkan pada hari: SELASA, tanggal 21 Februari2017 oleh kami MAHAPUTRA, SH., MH, Hakim Pengadilan NegeriBoyolali penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalamPenetapan No 21/Pdt.P/2017/PN BylHalaman 8 dari 9persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut,dengan dihadiri oleh NANANG BUDI PRIYANTO, SH.
    ., MHPerincian Biaya: Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000, Biaya Proses > Rp. 50.000, Biaya Panggilan : Rp. 140.000, Redaksi Putusan :Rp. 5.000, Materai Putusan :Rp. 6.000,+Jumlah : Rp. 231.000,(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)Penetapan No 21/Pdt.P/2017/PN BylHalaman 9 dari 9
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pencurian
Putus : 27-03-2013 — Upload : 27-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 21/PID.B/2013/PN.SMG
Tanggal 27 Maret 2013 — SIAM FITRIONO Alias TRINUL Bin SUYONO
24 — 1
  • 21/PID.B/2013/PN.SMG
    PUTUSANNOMOR : 21/PID.B/2013/PN.SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap SIAM FITRIONO AliasTRINUL BinSUYONDO ;Tempat lahir Semarang ;Umur atau tanggal lahir 29 TAHUN / 24 Agustus1983 ;Jenis kelamin Laki laki ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat tinggal JI.
    Karangsawo Rt.02 Rw.1Kelurahan Bongsari,Kecamatan SemarangBarat ;Agama Islam ;Pekerjaan Swasta ;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / PenetapanPenahanan :Halaman dari 25 halaman Perkara Pidana No. 21/Pid.B/2013/PNSMG. olPenyidik tanggal 07 November 2012, No.Sp.Han/118/XI/ 2012/Sek SmgBrt; sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 26November 2012 di Rumah Tahanan Negara ;Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 November 2012, No.
    pembelaan / pledooi secara lisan yang pada pokoknya terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya danmohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang seringanringannya ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / pledooi terdakwa tersebut, JaksaPenuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya ;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umumberdasarkan Surat Dakwaannya yang telah disusun secara subsidair tertanggal 07Halaman 3 dari 25 halaman Perkara Pidana No. 21
    /Pid.B/2013/PNSMG.Januari 2013, No perkara PDM4/Semar/Epp.2/1/2013, telah didakwa melakukantindak pidana sebagai berikut :DAKWAAN > 22222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nen nnnPRIMAIR ; 0 222222 2222 nnn nnn nnn nnnBahwa terdakwa Siam Fitriyono Alias Trinul Bin Suyono bersamasamadengan Kris Winarko Alias Win Bin Krismanto (sudah dilakukan dalam penuntutanterpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wib ataupada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012, di traffic
    HERI SOEMANTO, SH.RAMA J.PURBA, S.H.Panitera PenggantiHalaman 25 dari 25 halaman Perkara Pidana No. 21/Pid.B/2013/PNSMG.SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV ANJASMORO
313 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 632/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2901/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018 dan
    Putusan Nomor 632/B/PK/Pjk/2019telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Koreksi atas obyek PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan masaDesember 2010 :Obyek PPh Pasal 21 Rp 28.200.000,00PPh Pasal 21 Terutang Rp 657.000,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Pasal 21 Kurang Bayar Rp 657.000,00Sanksi.
    Administrasi Rp 315.360,00Total PPh 21 yang masih harus dibayar Rp 972.360,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan PPh Pasal 21yang masih harus dibayar sebesar Rp 972.360,00 karena gaji karyawansebesar Rp 28.200.000,00 bukanlah gaji karyawan milik 1 (satu) orang sajamelainkan gaji yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang karyawan dan gajiyang Pemohon Banding berikan tersebut masih di bawah PTKP sehinggamenurut Pemohon Banding tidak terutang PPh Pasal 21;Bahwa berdasarkan uraian dari datadata
    di atas, berikut perhitunganPajak Penghasilan PPh 21 Terutang masa Desember tahun 2009 menurutPemohon Banding:(Rp)Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 28.200.000PPh Terutang 0Kredit Pajak 0PPh Kurang/(Lebih) bayar 0Sanksi adininistrasi 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan SuratUraian Banding tanggal 3 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT097838.10/2010/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 29 Maret 2018
    Putusan Nomor 632/B/PK/Pjk/2019Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakDesember 2010 Nomor 00002/201/10/503/14 tanggal 30 Juni 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.964.095.2503.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 23-06-2016 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -477/Pdt.P/2012/PN.Bi
Tanggal 12 Juli 2012 — -BUDI SUPRIHATIN -DIKS AGUS SUPRIYONO
25 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 27-11-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT.NAFASINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
221 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nafasindo berdasarkan surat Nomor: Pemb42/WPJ.25/KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan atas pemeriksaanpajak tersebut, KPP Pratama Subulussalam menerbitkan SKPKB PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor: 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011Masa/Tahun Pajak: 2009;2.
    Rp31.695.823.993,00 karena merupakanObjek PPh Pasal 21 yang belum dikenakan PPh Pasal 21 sesuai UU PPhsehingga diperoleh angka koreksi Pajak Kurang DibayarHalaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 669 B/PK/PJK/2014Rp1.944.609.882,00 ditambah Sanksi Administrasi Ro661.167.360,00 dansehingga Pajak Yang Masih Harus Dibayar Rp2.605.777.242,00;bahwa sementara dalam surat Nomor S80/WPUJ.25/KP.0700/2011 tanggal27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 21menyebutkan total objek PPh Pasal 21
    21 disebutkanObjek PPh Psl 21 berupa biaya Harvesting Expenses sebesar Rp.5.137.015.299... Sementara didalam surat Nomor : S78/WPJ.25/KP.0700/2011 tanggal27 September 2011 perihal Dasar penerbitan SKPKB PPh Psl 23ditemukan Objek PPh Psl 23 berupa biaya B. Angkut TBS ke PMKSsebesar Rp. 5.137.015.299...
    Nafasindo berdasarkan surat Nomor : Pemb42/WPJ.25/KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan atas pemeriksaan pajaktersebut, KPP Pratama Subulussalam menerbitkan SKPKB PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor : 00003/201/09/107/11 tanggal 13 Juli 2011Masa / Tahun Pajak : 2009.Adapun rincian perhitungan SKP tersebut adalah sebagai berikut : 1.2.3.URAIAN PKP FISKUSPenghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.960.107.894 Rp 34.543.916.796Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Rp 43.188.039 Rp 1.561.077.015Kredit
    dan/atauPajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa,dan Kegiatan Orang PribadiPasal 9Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagaiberikut:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
309 — 352 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • melihat kenyataan yang ada;Bahwa mengacu pada penjelasan di atas, maka seharusnya jumlah DasarPengenaan Pajak Pemohon Banding sebesar Rp15.167.171.571,00 yang telahPemohon Banding laporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 PemohonBanding sudah benar;PPh Pasal 21 yang Terutang;Menurut Penelaah Keberatan: Bahwa Penelaah menambah jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dari Pemeriksasehingga menjadi sebagai berikut:Menurut Pemeriksa Rp2.398.320.561 ,00Ditambah/(Dikurangi) Rp 180.000.000,00Menurut Penelaah Rp2.578.320.561
    Koreksi atas DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007sebesar Rp6.129.147.466,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;2. PPh Pasal 21 Terutang Masa Pajak Januari s.d.
    Pokok Sengketa PPh Pasal 21 Terutang:a) Bahwa koreksi atas PPh Pasal 21 terutang merupakan akibat dariadanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21sebagaimana telah diuraikan pada pokok sengketa PenghasilanKena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak di atas;b) Bahwa dalam proses keberatan, diketahui bahwa terdapatkesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21/26 ataspenghasilan pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri;Halaman 17 dari 22 halaman.
    Putusan Nomor 400/B/PK/PJK/2015c) Bahwa secara keseluruhan PPh Pasal 21 terutang menurutpenghitungan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)adalah sebagai berikut:Penghasilan Pegawai tetap Rp1.172.478.475,00Penghasilan WPLN Rp1.405.842.086,00Jumlah PPh Pasal 21 terutang Rp2.578.320.561 ,00Bahwa oleh karena itu, untuk membetulkan kesalahan hitung 21yang terutang ditambah menjadi sebesar Rp2.578.320.561 ,00;d) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas koreksi Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 21 sebesar
    Bahwa berdasarkan datadata dan faktafakta tersebut di atas makaPutusan Majelis Hakim yang membatalkan Koreksi atas Objek/DPP PPhPasal 21 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 sebesarRp6.129.147.466,00 dan tidak mempertahankan PPh Pasal 21 TerutangMasa Pajak Januari s.d.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Tanah
Register : 07-11-2017 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.G/2014/PN Byl
Tanggal 18 Nopember 2014 — -SUDONO PRAPTO HARSONO -SUMANTO -FRENDYANTO -NUR WAKHIDAH ALFIANI, SH
115 — 19
  • -21/Pdt.G/2014/PN Byl
    P UT US ANNomor:21/Pdt.G/2014/PN Byl DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAaan Pengadilan Negeri Boyolali, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : SUDONO PRAPTO HARSONO, tempat tinggal di Dukuh Ngrangkah RT 09RW 02 Desa Guli Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolalidalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Drs.SUWANTO, SH & JOKO PURWANTO Hs, SH keduanyaadvokat konsultan hukum berkedudukan
    kantor di Bulusari Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali57352 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBoyolali dibawah nomor: W12.U17/72/HK.04.01/04/2014,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENS!
    Laporan No : LP / B / 18 / XI / 2011, namun sudah cukup lamaPenggugat menunggu proses penindakan hukum oleh Aparat PenegakHukum, ternyata berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan / Penyidikan dari POLSEK NOGOSARI, No : B / 12/1/2012, tertanggal 21 Januari 2012, diinformasikan kalau TerlaporFRENDYANTO als. FRENDY ( Tergugat II ) telah melarikan diri dantidak diketahui keberadaannya saat akan dilimpahkan ke KantorKejaksanaan Negeri Boyolali.
    Bahwa posita 07, 08, dan 09 gugatan Penggugat TIDAK BENARdan selanjutnya Tergugat Ill tanggapi sebagai berikut :Page 21 of 534.1. Bahwa Tergugat Ill selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di dalam melakukan pekerjaannya sesuai HUKUMACARA KENOTARIATAN yang diatur dalam UU No.30 tahun2004 tentang JABATAN NOTARIS dan PPAT jo PeraturanPemerintah No.37 Tahun 1998 jo Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH.4.2.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa danmengadili perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Byl antara SUDONOPRAPTO HARSONO sebagai Penggugat melawan SUMANTO sebagaiTergugat , FRENDYANTO sebagai Tergugat Il dan NUR WAKHIDAHALFIANI, SH sebagai Tergugat Ill; Menetapkan perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Byl tersebut dilanjutkan; Menetapkan biaya perkara Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.Byl akandiperhitungkan sampai dengan putusan akhir; wnnnn= Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pdt.P/2016/PN Byl
Tanggal 14 April 2016 — -HANANTO SENO,
27 — 8
  • Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama Muhammad Rizqi Abhitama lahir di Boyolali pada tanggal 21 Juli 2000, Muhammad Romiz Fadaukash lahir di Boyolali pada tanggal 3 Desember 2005, Muhammad Rozin Fadaukash lahir di Boyolali pada tanggal 3 Desember 2005 dan Muhammad Reza Zaky lahir di Boyolali pada tanggal 22 Oktober 2008;3.
    -21/Pdt.P/2016/PN Byl
    PENETAPANNomor 21/Pdt.P/2016/PN BylDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:HANANTO SENO, lahir di Yogyakarta tanggal 22 Pebruari 1970, jenis kelaminlakilaki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaankaryawan swasta, alamat di Recosari, RT 004/001, Manggis,Mojosongo, Kabupaten Boyolali, selanjutnya
    disebut sebagaiPEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriBoyolali tertanggal 4 April 2016 Nomor 21/Pdt.P/2016/PN Byl tentangpenunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolalitertanggal 4 April 2016 nomor 21/Pdt.P/2016/PN Byl tentang penetapan harisidang ;Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 4 April 2016dan suratsurat bukti yang diajukan dalam perkara ini;Setelah
    Apabila perkawinan itudibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka merekatidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 sampai dengan P7 telahterbukti anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizqi Abhitama lahir di Boyolalipada tanggal 21 Juli 2000 berumur + 15 (kurang lebih lima belas) tahun,Muhammad Romiz Fadaukash lahir di Boyolali pada tanggal 3 Desember 2005berumur + 10 (Kurang lebih sepuluh) tahun, Muhammad Rozin Fadaukash lahir diBoyolali
    Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anakanaknya yang belum dewasayang bernama Muhammad Rizqi Abhitama lahir di Boyolali pada tanggal 21Juli 2000, Muhammad Romiz Fadaukash lahir di Boyolali pada tanggal 3Desember 2005, Muhammad Rozin Fadaukash lahir di Boyolali padatanggal 3 Desember 2005 dan Muhammad Reza Zaky lahir di Boyolali padatanggal 22 Oktober 2008;Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2016/PN By!3.
    Rp. 6.000, +Jumlah Rp. 151.000,(seratus lima puluh satu ribu rupiah)Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2016/PN BylHalaman 13 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2016/PN Byl