Ditemukan 4736893 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 27-12-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42998/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
121 — 32
121 — 32
Namun demikian, Tergugat (KPP Pratama Jember melaluiAccount Representative) telah aktif melakukan himbauan kepada Penggugatuntuk menyampaikan SPT dan/atau melakukan pembetulan atas kewajibanperpajakannya.bahwa menurut Tergugat, di sisi lain Tergugat juga mendapatkan keterbatasanruang lingkup pemeriksaan hanya pada satu tahun saja sedangkan potensipajak tersebut melingkupi beberapa tahun sehingga pemeriksa demi potensipenerimaan pajak yang lebih optimal berkesimpulan agar diupayakan melaluipihak AR
XXX yangdianggap Tergugat sebagai penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat yangbelum dilaporkan oleh Penggugat, ternyata data tersebut adalah milikPemohon Banding NPWP: 02.884.004.9626.000.bahwa menurut Penggugat kesalahan pencantuman nama tersebut adalahmerupakan kesalahan administrasi pencantuman identitas dan mengenai haltersebut sudah dilaporkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan sudahdisetujuinya;bahwa atas PEB tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan SPTMasa PPN atas nama Pemohon
pemeriksaan harusmemberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadiatau 12 (dua betas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggalpermohonan diterima secara lengkap".
atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2314/WPJ.12/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor00061/106/09/626/11 tanggal 24 Juni 2011.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43756/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 25
120 — 25
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43756/PP/M.X V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP413/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Mei 2007 Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada Penggugat
telah diterbitkan SKPKB Pajak PertambahanNilai Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 13-09-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44453/PP/M.V/99/2013 Tanggal 15 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
158 — 12
158 — 12
Register : 06-06-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43058/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 27
111 — 27
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.43058/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli2009 Nomor: 00171/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011;bahwa karena unit mobil yang digunakan sebagai demo car tersebut berupa sedan dan jeep,maka Pemeriksa melakukan koreksi atas pengkreditan
Pajak Masukan ;bahwa hai ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undangundang PPN yaitu :Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas : huruf c perolehan dan pemeliharaan kendaraanbermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan ataudisewakan ;bahwa dalam perkembangan pembahasan, pemeriksa memunculkan isu mengenai keberadaandemo car yang di catat sebagai aktiva, sehingga atas pajak masukan yang telah dikreditkansewaktu pembelian atas demo car dikoreksi dan tidak boleh
dikreditkan ;bahwa sedangkan keberadaan demo car adalah murni untuk kepentingan operasional untukkegiatan 3M dan demo car tersebut merupakan barang dagangan yang nantinya akan dijualkepada pembeli dan dipungut pajak keluaran ;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketaGugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatanbahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011
, ditandatangani oleh Sdr.XX, Jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011, dibuat dalam BahasaIndonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011, diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 (cap harian pos 1 Juni 2011),sedangkan Keputusan Tergugat atas permohonan
sengketa pajak terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli 2009Nomor: 00171/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011, atas nama : PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 30-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43198/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
138 — 25
138 — 25
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43 198/PP/M.XII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11
tanggal 29 September 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi
atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 200/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 200/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, diterima diSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 (diantar), sedangkanSurat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00011/103/09/038/11 tanggal 29 September2011, atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42845/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
114 — 26
114 — 26
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42845/PP/M.V1/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Agustus 2008 yang tidak disetujuioleh Penggugat
;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Agustus 2008 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 020/0GGT/II/2012 tanggal
24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Agustus 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00537/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama: Penggugat, tidak dapat diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42980/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 30
119 — 30
penetapan tentang pemenuhan persyaratanformal permohonan pembatalan ketetapan pajak Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP No. 16Tahun 2009 dan penetapan untuk menolak mempertimbangkan permohonantersebut, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala KPPMadya Jakarta Timur, berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan, yaitu Pasal 36 KUP No. 16 Tahun 2009.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Surat Tergugat Nomor S689/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00508/207/08/007/11tanggal
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 50/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S689/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S689/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
surat tersebut, bukan berdasarkan surat Nomor S718/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 10 Agustus 2012.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut diatas,Majelis berkesimpulan permohonan gugatan Penggugat tidak memenuhiketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya tidak dapatditerima.: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas
Register : 06-12-2010 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43929/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
131 — 27
131 — 27
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43929/PP/M.X V/99/2013Gugatan2006bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP1189/WPJ.07/2010 tanggal 09 November 2010;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak atas kewajiban pajak penghasilan tahun pajak2006 terhadap Penggugat, KPP PMA Tiga menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor :00004/206/06/056/10 tanggal 5 Maret 2008 Gatuh tempo tanggal
4 April 2008), denganjumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp879.929.996,00;bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor19 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 19 Tahun 1997, tentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa. bahwa kemudian Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing Tiga menerbitkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PenghasilanPasal 25/29 Badan Nomor 00015/109/06/056/10, tanggal 29 Maret 2010 Sejumlah Rp346.430.398,00
;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Gugatan dan Surat Tanggapan,yang digugat oleh Penggugat adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1189/WPJ.07/2010 tanggal 09 November 2010, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Bunga 4 April 2008sampai dengan 17 Maret 2010 Nomor : 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010sebesar Rp346.430.398,00;bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 September 2011, Penggugat mengemukakan halhal
hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP1189/WPJ.07/2010 diterbitkantanggal 09 November 2010 sesuai Pasal 80 huruf a Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP1189/
WPJ.07/2010tanggal 09 November 2010, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Bunga 4 April 2008 sampai dengan 17 Maret2010 Nomor : 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010, atas nama PT XXX
Register : 31-08-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49249/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 28 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
124 — 34
124 — 34
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.49249/PP/M.XV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor : KEP239/PJ/2012 tanggal 31 Juli 2012, tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor :00013/187/09/081/11 tanggal 14 Nopember 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2009;bahwa
khusus berlaku bagi kontraktor migas tersebut;bahwa Penggugat berpendapat bahwa keputusan Tergugat untuk menolak permohonanpembatalan STP 13 yang Penggugat ajukan tersebut adalah tidak tepat karena berdasarkanpenelitian Penggugat, STP 13 mengadung kesalahan perhitungan besarnya sanksi administrasiyang terapkan dimana terdapat kesalahan dalam penentuan saat pemungutan PPN;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas
berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) hurufd Undangundang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu gugatan Penggugattidak dapat diterima;Undangundang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturanperundangundangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketaini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP239/PJ/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas
SuratTagihan Pajak PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Nomor : 00013/187/09/08 1/11tanggal 14 Nopember 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 atas nama :BUT XXX, tidak dapat diterima.
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42804/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 41
120 — 41
KEP3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan yang tidak disetujui oleh Penggugat;: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak;bahwa Penggugat menyatakan titik tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajJabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan
2011berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai denganJuni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010sebagai berikut: : Dasar Pengenaan PajakMasa Pajak 2009 (Rp) 2010 (Rp) Selisih (Rp) %April 243.455.722.593 545.312.277.678 301.856.555.085 124,0%Mei 269.579.509.885 503.076.739.921 233.497.230.036 86,6%Juni 256.146.668.873 595.518.326.250 339.371.657.377 132,5%Jumlah 769.181.901.351 1.643.907.343.849 874.725.442.498 113,7% bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas
Proyeksi Kredit PajakDalam negeri sesuai SPT Tahunan 2009PPh Pasal 25 (AprilJuni 2010)Rp22.539.835.646Rp 632.136.369Rp 23.171.972.015Rp 29.729.462.154Rp 3.303.273.573lL Proyeksi PPh harus dibayar sendiriBesarnya Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010= 1/6 x Rp29.729.462.154,bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa KeputusanTergugat Nomor KEP02/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03November 2010 yang diralat dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP06/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 01 Desember
Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010.bahwa dengan demikian penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00153/106/10/056/10 tanggal 17 Desember 2010 tidak benar,sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2010sebesar Rp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 Rp1.009.026.663,00 =Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal25 Masa Pajak September 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.bahwa atas
Register : 31-10-2012 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44388/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 9 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
159 — 57
159 — 57
sengketa pajak tahun pajak 2006.Bahwa Tergugat menuntut haknya atas imbalan bunga terhadap SKPKB yang telah dibayarsebesar Rp 24.739.570.739, bukan atas SPT Lebih Bayar Tahun Pajak 2006 (SPT Tahunan PPhBadan Lebih Bayar) sebesar Rp 23.974.599.070..Bahwa Tergugat telah melaksanakan semua kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yangberlaku, yaitu berdasarkan UU No. 16/2000 tentang KUP.bahwa yang menjadi sengketa adalah permohonan imbalan bunga Penggugat yang diajukandengan surat nomor 023/SIMP/JKT
/2009 tanggal 11 Juni 2009 TentangPembelian Imbalan Bunga sejumlah Rp. 2.684.921.623,80,; bahwa pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan keberatan a quo telahdiputus dengan putusan Nomor Put. 35131/PP/M.XVI/15/2011 dan diucapkan tanggal 22November 2001;bahwa pendapat Tergugat mengenai keadaan dan atau peristiwa tersebut di atas adalahsebagai berikut: bahwa ketentuan dalam penyelesaian permohonan Imbalan Bunga sebagai hasil prosesKeberatan berbeda dengan Banding karena perbedan waktu munculnya
adalahsebagai berikut: bahwa Tergugat telah salah menerapkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 dalam memproses pemberian imbalan bunga atas sengketa pajak Tahun Pajak 2006karena hanya ada 13 jenis permohonan yang mendapatkan perlakuan khusus tentangperalihan sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Pemerintah aquo; bahwa Penggugat menuntut haknya atas imbalan bunga terhadap SKPKB yang telah dibayar,bukan atas SPT Lebih Bayar tahun Pajak 2006; bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya
Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluhempat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampaidengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding; Pasal 8 huruf c dan huruf d:c.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diterbitkan paling lambat 2(dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Keberatanditerbitkan atau Putusan Banding diterima terlampaui;bahwa dengan mengacu pada pasal tersebut dalam kedua undangundang tersebut di atas sertaaturan pelaksanaannya yaitu PMK40/PMK.03/2005, tegas dan jelas dinyatakan bahwa harusdiberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu 2 (dua) harikerja sebelum jangka waktu
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43001/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 778
128 — 778
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43001/PP/M.XITI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP1209/WPJ.11/2012 tentang Pengurangan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2008 Nomor 00196/107/08/61 1/11 tanggal 01 April 2011.: bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan pertimbanganbahwa ketidaktahuan
setiap awal tahun, tetapi Penggugat mengurutkanterus dari nomor terakhir tahun 2007, sehingga Faktur Pajak KeluaranPenggugat dianggap cacat dan Penggugat dikenai sanksi.: bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2008 Nomor 00196/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011 diterbitkan olehTergugat dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : (Denda Pasal 14 (4) UU KUP) Rp 34.091.240,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 34.091.240,00bahwa atas
itu dicantumkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 danfaktanya sampai dengan saat ini tidak ada yang melakukan uji materi terhadapPP Nomor 74 Tahun 2011 tersebut.bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 tahun 2002: Keputusan adalahsuatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakandan dalam rangka pelaksanaan Undangundang Penagihan Pajak denganSurat Paksa.bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan tersebut di atas
Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli barang Kena Pajakatau Penerima Jasa Kena Pajak,Jenis barang atau jasa, jumlah harga Jual atau Penggantian dan potonganharga,Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut,Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak,Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktupajak."
:Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi : Denda Pasal 14 (4) UU KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT. 43926/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 25
115 — 25
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT. 43926/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000018/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP237.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat
2012,ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: 592/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuanPasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 592/DIREXT/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, diterimaoleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012 (cap harianpos 12 November 2012), sedangkan Keputusan Tergugat atas
XX,menandatangani surat Gugatan tersebut, sehingga dalam persidangan tanggal 27 Februari2013 masih diperlukan bukti kewenangan berupa akta perusahaan guna pemenuhanketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2013, Majelis menerima surat dari PenggugatNomor:130/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang ditandatangani olehXX, berisi pencabutan gugatan atas berkas gugatan yang terdaftar dalam Nomor: 990667212008
terdaftar dalam Nomor sengketa: 990667212008 untuk dihapus dari daftarsengketa;MengingatMemutuskanUndangundang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkas gugatan Nomor: 990667212008 atasgugatan Penggugat terhadap surat Keputusan Nomor: KEP237.NK/WPJ.14/2012 tanggal15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan
PajakBunga Penagihan Nomor 000018/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakNovember 2008 atas nama: PT.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43762/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
103 — 21
103 — 21
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43762/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP419/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2007 Nomor:00436/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP419/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2007Nomor: 00436/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP419/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP419/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Nopember 2007 Nomor: 00436/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42843/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 28
112 — 28
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42843/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP170/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00535/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juni 2008 yang tidakdisetujui oleh
Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP170/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00535/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juni 2008 telahditerbitkan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat(1) Keputusanbahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan TergugatNomor KEP170/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atau
Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yangdiatur dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu padahari Rabu tanggal 14 Maret 2012 dengan keputusan menolak permohonan Penggugat;bahwa Surat Keputusan tersebut telah dikirimkan kepada Penggugat melalui pos tercatat padahari Jumat tanggal 16 Maret 2012 (2 hari kerja sejak tanggal penerbitan) sesuai dengan bukti posterlampir.
STP PPN Nomor :00535/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor : 00535/107/08/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat Tarakan tidak dapat diterima;
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43752/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 23
105 — 23
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP409/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2007 Nomor:00426/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Register : 13-09-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44444/PP/M.V/99/2013 Tanggal 15 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
173 — 13
173 — 13
Register : 12-10-2012 — Putus : 22-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43412/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 29
142 — 29
Yang Masih Harus DiJatuh Tempo bayarTanggal Jumlah (Rp) Jlh Denda/ JumlahBin bulan (Rp)19 Desember 2012 27Januari 2012 65.000.000, 26 2% 33.800.000,19 Desember 2012 24 Februari 2012 65.000.000, 27 2% 35.100.000,19 Desember 2012 26 Maret 2012 60.000.000, 28 2% 33.600.000,19 Desember 2012 25 April 2012 60.000.000, 29 2% 34.800.000,19 Desember 2012 28 Mei 2012 60.000.000, 30 2% 36.000.000,19 Desember 2012 25 Juni 2012 60.000.000, 31 2% 37.200.000,Jumlah 210.500.000, : bahwa Pokok gugatan ini adalah atas
pelaksanaan penagihan pajak melalui SuratPaksa Nomor SP00546/WPuJ.07/KP.0904/2012 yang terbit pada tanggal 25September 2012 untuk melaksanakan penagihan pajak atas bunga penagihan PPNTahun Pajak 2007 yang ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Nomor00022/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012;: bahwa dalam sidang tanggal 17 Januari 2013, Penggugat dengan Surat Nomor054/OPJKT/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pernyataan PencabutanSurat Gugatan menyatakan mencabut Surat Gugatan Nomor: 043/OPJKT/X/2012tanggal
12 Oktober 2012;bahwa dalam sidang tanggal 31 Januari 2013 Terbanding menyatakan menyetujuipencabutan gugatan tersebut;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor : 14 Tahun 2002, atas gugatan yang diajukan surat pernyataanpencabutan, dihapus dari daftar sengketa;bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat permohonangugatan Pemohon Banding dihapus dari daftar sengketa dan karenanyapermohonan banding Pemohon Banding dinyatakan tidak
dapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Paksa Nomor SP00546/WPJ.07/KP.0904/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Bunga PenagihanPajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2007 atas STP Nomor :00022/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012, atas nama XXX, NPWP: YYY, tidakdapat diterima.
Register : 18-10-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44097/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 27
115 — 27
VIII/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatMenurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP1409/WPJ.04/2012 tanggal OS Oktober 2012 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Nomor : 00310/107/09/061/11 tanggal 19September 2011 Masa Pajak Maret 2009;: bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN)Masa
09/061/11 tanggal19 September 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Pancoran;: bahwa sebagaimana Penggugat memiliki hutanghutang yangtidak dapat dibayarkan karena operasi perusahaan tidak berjalansemestinya sebagai akibat permasalahan pembebasan lahan.Hutang Penggugat berdasarkan auditan laporan keuanganterlampir adalah Rp 13.978.132.283,00, sebagaimana jumlah asetPenggugat Rp 9.696.383.204,00 dibandingkan dengan jumlahhutang kepada pihak ke 3 seperti jumlah yang disebut di atas
tanggal 18 Oktober 2012, ditandatangani oleh Direktur.bahwa Surat Gugatan Nomor : 027/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober 2012, dibuat dalam bahasa Indonesiaditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Gugatan Nomor : 027/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober 2012, diterima di Sekretariat PengadilanPajak pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 (diantar)sedangkan Keputusan Tergugat atas
XXX sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam Surat GugatanNomor : 027/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18Oktober 2012 adalah Keputusan Tergugat Nomor: KEP1409/WPJ.04/2012 tanggal O5 Oktober 2012 tentangPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai.bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :(3) Pengadilan
Pajak dalam hal Gugatan memeriksa danmemutus sengketa atas pelaksanaan Penagihan Pajak atauKeputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah denganUndangundang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.bahwa ketentuan Pasal 23 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah
Register : 13-12-2010 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43115/PP/M.I/99/2013 Tanggal 4 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 28
125 — 28
Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai denganMaret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010;bahwa Tergugat menerbitkan STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganMaret 2009 Nomor : 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010 yang di dalamnya terdapatDenda Pasal 14 ayat (4) Undangundang KUP sebesar Rp852.315.743,00;bahwa Penggugat mengajukan gugatan sehubungan dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1337/WPJ.22/BD.06/2010 tanggal 15 Nopember 2010 mengenai penolakan atas
permohonanpengurangan atau pembatalan STP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor: 00015/107/09/413/10 tanggal 7 April 2010;bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas sertaberdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dapat dikemukakan halhal sebagai berikut:bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009 Nomor :00015/107/09/413/10
SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2009, Penggugat telahmengajukan permohonan keberatan atas seluruh koreksi DPP PPN sehingga jumlah PPNterutang menurut Penggugat adalah nihil;bahwa atas permohonan keberatan tersebut telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: 580/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 14 April 2011 yang isinya Menerima Seluruhnyakeberatan Penggugat;bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat dengan dikabulkannya seluruh permohonankeberatan Penggugat, maka berarti koreksi
,berpendapat berbeda (dissenting opinions) mengenai hasil pemeriksaan atas pemenuhanketentuanketentuan formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :bahwa Surat Gugatan Nomor : 046/FAD/2010 tanggal 8 Desember 2010 ditandatangani olehXX, dan YY, jabatan : Kuasa Hukum;bahwa Surat Gugatan Nomor : 046/FAD/2010 tanggal 8 Desember 2010 ditujukan kepadaPengadilan Pajak dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 yang tidak benar; ataud. dst;bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 21/PMK.03/2008tanggal 6 Februari 2008 berbunyi sebagai berikut :Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :a. dst;b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yangtidak benar; dan/atauc. dst.bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Hakim Anggota