Ditemukan 880107 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1810 K/Pdt/2012 Tanggal 14 Maret 2013 — SEPTARIUS KAHAR, S.H, Dk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, C.q. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUAL, Dkk
100 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
(buktiP9),Bahwa dari seluruh uraianuraian di atas telah terbukti menurut hukum bahwaPara Tergugat bersamabersama telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karenatidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh putusan a quo,serta telah mengembalikan barang bukti bukan kepada yang berhak menerimanya;Bahwa kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat kepada ParaPenggugat telah memenuhi isi Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, Penggugat telah mengalami banyak kerugian, baik kerugian material maupunkerugian immaterial ;Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Para Tergugatberkewajiban membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu sebesar Rp100,00(seratus rupiah);Mohon Putusan Provisi;Bahwa untuk menjamin gugatan
Alsum Kampar Semesta adalah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad);Menyatakan demi hukum, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugatterhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 18/Pid.SusPRKN/2009/PN.T1juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1594 K/Pid.Sus/2010 yangdilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2011, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Memerintahkan Tergugat I untuk
Judex Facti Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tidak Berwenang AtauMelampaui Batas Wewenang, Atau Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum YangBerlaku, Atau Setidaktidaknya Lalai Memenuhi Syaratsyarat Yang DiwajibkanOleh Peraturan Perundangundangan;2.1.
hukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelasjelas terbukti menurut hukum, bahwa tidakada penggabungan gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sertaJudex Facti dalam memeriksa dan menyidangkan perkara a quo telah melampauibatas wewenang atau telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuatau setidaktidaknya lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan, dan oleh karenanya
Putus : 26-02-2018 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2018 Tanggal 26 Februari 2018 — LODEWYK WONUA, DK VS DIREKSI PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN
NASIONAL TBK. DI JAKARTA SELATAN CQ
PIMPINAN CABANG PT BANK TABUNGAN
PENSIUNAN NASIONAL TBK. CABANG TOMOHON, DK
243 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
NegeriManado meletakkan sita atas Sertifikat Nomor 813 /Kairagi II/1993 SuratUkur/Gambar Situasi Nomor 1273/93 dan Setifikat Nomor279/Ranomut/1982, Surat Ukur /Gambar Situasi Nomor 3860/1982tersebut dan sita yang diletakkan itu supaya dinyatakan sah dan berharga;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Ranomut Kelurahan/DesaRanomut Manado yang diserahkan oleh Penggugat dan selanjutnya kepadaTergugat yang kemudian dijadikan barang jaminan /agunan atas utangnyapada Penggugat adalah perbuatan melanggar
Putus : 12-11-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 109/PID/2008/PT.BTN Tanggal 12 Nopember 2008 — ADE als. CURUT bin SANUSI
80 — 23
80 — 23
Putus : 16-03-2006 — Upload : 21-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910K/PDT/2002 Tanggal 16 Maret 2006 — H. SARNUBI SARI, ; Ir. HERBOWO; GUBERNUR KDH DKI JAYA CQ WALIKOTA JAKARTA SELATAN CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN.
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-12-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 K/Pdt/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — WALIKOTA SURABAYA >< HANDY PRAYOGEE, DKK
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
DalamPasal 1365 BW disebutkan "tiaptiap perbuatan yang membawa kerugianbagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut";Bahwa sebagaimana diketahui sejak tanggal 31 Januari 1919, pengertianperbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) tidak hanya ditujukanterhadap perbuatan yang melanggar undangundang saja, melainkan:a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain;b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;c.
Bahwa TERUGAT dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daa), yakni perobuatan yang melanggar hak orang lainsebagimana dimaksud Point 17 huruf a karena in casu Penggugat memilikihak untuk mendapatkan pembayaran atas sesuatu yang telah dikerjakanolehnya namun hingga gugatan ini diajukan tak kunjung dilakukan olehTergugat;20.
Bahwa Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad), yakni perbuatan yang melanggar kewajibanhukumnya sendiri sebagaimana dimaksud oleh Point 17 huruf b karena incasu Tergugat jika didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri SurabayaNomor 624/Pdt.G/2006/PN Sby., tertanggal 7 Desember 2006 tentangPerdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat memilikikewajiban hukum hukum untuk melakukan pembayaran terhadapPenggugat;21.Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad);3.
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad);3.
Putus : 17-02-2014 — Upload : 14-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3024 K/Pdt/2013 Tanggal 17 Februari 2014 — Binoto Sirait atau disebut juga Dr. Binoto Sahala Tua Sirait, DKK VS Leo Darmadi
202 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah arrest lindenbaumcohen, yang juga menjadi jurisprudensitetap di Indonesia, maka tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, kaidah mana telahditafsirkan dan dijabarkan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan melawanhukum dapat diukur dengan empat kriteria yaitu :1. Melanggar hak orang lain ;2. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat; atau :3.
hukum objektifberdasarkan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kewajibanTergugat Konvensi / Penggugat Konvensi sendiri karena perjanjian tersebutmenurut hukum sudah batal (van rechtswege nietig) dan tidak mempunyaikekuatan mengikat lagi serta melanggar kepatutan serta melanggarkesusilaan atau kehatihatian yang perlu harus diperhatikan dalam pergaulanmasyarakat terhadap diri dan barang orang lain telah terpenuhi;.
No. 3024 K/Pdt/2013.Putusan Judex Facti telah melanggar hukum yang berlaku dengan tidakmemberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) maupunterjadinya pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan(contradictio in terminis), karenanya putusan Judex Facti tingkat bandingseharusnya dibatalkan dengan alasanalasan sebagai berikut:Dalam Konvensi1.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannyakeliru dengan telah membenarkan bahwa seolaholah PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi
Putusan Pengadilan Tinggi di Medan s.o.r. telah melanggar Pasal 30 ayat1 huruf b UndangUndang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang MahkamahAgung jis UndangUndang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung danUndangUndang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, karenasalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;a.
Bahwa dengan demikian jelas Pengadilan Tinggi di Medan s.o.r. telahmengadili perkara a quo ini tidak menurut tata cara (Hukum AcaraPerdata) semestinya, dan bertentangan dengan asas jus curia novit,karena sama sekali tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai denganhukum pembuktian, serta melanggar asas audi et alteram partem;.
Register : 17-01-2013 — Putus : 08-02-2013 — Upload : 04-03-2013
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Reg/7-K/PM III-18/AD/I/2013 Tanggal 8 Februari 2013 — Oditur Vs Sertu La Ode Muhamad Hamidun Sangkalibu
43 — 26
43 — 26
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu La Ode Muhamad Hamidun Sangkalibu Sertu NRP. 21070504900587, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Kedua : Penganiayaan. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana pokok : Penjara selama 5 (Lima) bulan.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. 3.
Seram Bagian Barat ( SBT)Propinsi Maluku atau setidaktidaknya di tempattempat lain yangtermasuk wewenang Pengadilan Miiiter IIl18 Ambon telah melakukantindak pidana :Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :a.
Bahwa benar persetubuhan Terdakwa dengan Saksi2 di tempat kosSaksi2 di Desa Bula Kecamatan Bula Kab.Seram bagian Barat yanghanya terbuat dari papan dan triplek, sehingga pembicaraan antaraSaksi2 dan Terdakwa dapat didengar dari luar kamar maupun darikamar sebelahnya menimbulkan rasa jijik atau terangsang bagi orangyang melihat atau mendengarnya sehingga perbuatan Terdakwatersebut dapat dikatagorikan melanggar kesopanan dan normakesusilaan.Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah menghendaki danmenginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.Yang dimaksud dengan Terbuka adalah melakukan perbuatan di tempatumum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang missal pinggirjalan, lorong, gang, pasar, dsb. Maupun di tempat yang mudah dilihatorang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan ditempat umum.
Yang penting adalah apakah umum dapat melihat atau13mendengar dari temapat lain ke tempat itu, sehingga dapat menimbulkanrasa jijik atau terangsang karenanya.Yang dimaksud dengan Melanggar kesusilaan adalah perbuatan yangmelanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi oranglain.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangandapat diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :a.Bahwa benar pada bulan Januari
norma kesopanan dan norma kesusilaan.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaituDengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas yang merupakan faktafakta. yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanbahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapadengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.Sebagaimana diaturdan diancam
Register : 22-04-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Sgl Tanggal 17 Desember 2015 — TATIK
dan
RISMAWATI TARIGAN
109 — 35
109 — 35
Putus : 26-05-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2997 K/Pdt/ 2012 Tanggal 26 Mei 2014 —
71 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2997 K/Pdt/2012Bahwa selanjutnya apabila ada suratsurat yang dikeluarkan olehinstansi/pejabat resmi dan/atau suratsurat lain yang dimiliki olen ParaTergugat yang sifatnya melenyapkan/menghilangkan status hukum atasbidang tanah sengketa milik Para Penggugat asal warisan MatheusMonteiro dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum;Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris sah MatheusMonteiro dari istri pertamanya Hermina Gilda Aliandu, maka ParaPenggugat patut menuntut secara hukum agar Tergugat
Sehingga sudahtentu bahwa fitnahan dan tuduhan yang tidak beralasan baik via suratmaupun lisan yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebutsangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi karena selama hidupnyaPenggugat Rekonvensi tidak pernah merugikan orang lain, apalagisampai melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam dalilposita gugatan Para Tergugat Rekonvensi.
Register : 17-01-2013 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-03-2013
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Reg 6-K / PM III-18 / AD / I / 2013 Tanggal 6 Februari 2013 — Oditur Vs Pratu Frengki Lerebulan
41 — 30
41 — 30
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Frengki Lerebulan, Pratu Nrp. 31060431060684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.Kedua : Penganiayaan. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana pokok : Penjara Selama 9 (Sembilan) bulan. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer 3.
Baguala Kota Ambon atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III18 Ambon telahmelakukan tindak pidana :Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*.Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :a. Bahwa Terdakwa MM masuk menjadi Prajurit TNI ADmelalui pendidikan Secata PK pada tahun 2005 Gel.
Unsurkedua =: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.Dakwaan Kedua1. Unsurkesatu. : Dengan sengaja.2. Unsurkedua : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut Majelis Hakim akanmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.
adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakanbeserta akibatnya.Bahwa yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang misalpinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb. maupun di tempat yang mudahdilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukantempat umum.Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatanyang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahiorang lain.Bahwa
kesusilaanatau kesopanan.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keduayaituDengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan* telah terpenuhi.Bahwa oleh karena unsurunsur tindak pidana Dakwaan Kesatu telahterpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sahdan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalamDakwaan Kesatu.Bahwa selanjutnya Mejelis Hakim akan membuktikan Dakwaan KomulatifKedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MM, Pratu Nrp. 31060431060684,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Kesatu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.Kedua : Penganiayaan.2.
Putus : 19-01-2010 — Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 K/PID.SUS/2009 Tanggal 19 Januari 2010 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA ; FREIST SULISTYO
511 — 485 — Berkekuatan Hukum Tetap
511 — 485 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjaringan Jakarta Utara atau setidaktidaknya di tempat lain yangmasih termasuk daeranh hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengansengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukansalah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telahmemproduksi, mengedarkan dan atau menjual alat penyerap kelembabandengan memberi merk Humigard GL1000
ID 0019714 sehingga produk Humigard Indonesia milik TerdakwaFreist Sulistyo dapat dikategorikan melanggar Pasal 130 UU RI No. 14Tahun 2001 tentang Paten.Akibat perbuatan Terdakwa PT.
Super Dry Indonesia menderita kerugiansebesar Rp. 1.416.000.000, (Satu milyar empat ratus enam belas jutarupiah)Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 130UndangUndang RI No. 14 Tahun 2001 tentang PATEN.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Utara tanggal 31 Juli 2008 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Friest Sulistyo teroukti bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja tanpa hak melanggar hak pemegang paten denganmelakukan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusannya yangmembebaskan Terdakwa FRIEST SULISTYO dari segala dakwaan yangamarnya berbunyi tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimanadiatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkanatau diterapkan tidak sebagaimana mestinya , yaitu :Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu keliru mengambil kesimpulantentang : Unsur barang siapa dengan sengaja tanpa hak melanggar
Oleh karena itu menurut ahliABDUL HAKIM, Sh perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melanggar Pasal130 UndangUndang RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Mad Tanggal 20 Maret 2017 — - Ichsanto Eko Putro
- Bank Banten Ex Bank Pundi KCP Madiun
92 — 44
92 — 44
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteksperdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku Ill BW, padabagian Tentang perikatanperikatan yang dilahirkan demi UndangUndang, yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
atasmaterai deadline atau tenggat waktu pembayaran tunggakantertanggal 26 September 2016 sampai tanggal 30 September 2016sehingga Jelas dan terang Tergugat hanya bermaksud memaksa danmenekan Penggugat yang dapat dikualifisir sebagai PerbouatanMelawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diaturdalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata atauBurgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku Ill BW, pada bagian Tentangperikatanperikatan yang dilahirkan demi UndangUndang, yangberbunyi :Tiap perbuatan melanggar
Oleh karena itu setiap tindakan yang terkaitdengan pelaksanaan Fasilitas Kredit mengacu pada PerjanjianKredit dimaksud sehingga sama sekali tidak melanggar hukum.b.
Melanggar hak subyektif orang lain yang merupakan suatuhak/kewenangan khusus yang diberikan/dijamin hukumkepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya,seperti hak perorangan atas kebebasan, kehormatan, namabaik dan lainlain atau hak perorangan atas harta kekayaan.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dandisepakati oleh TERGUGAT selaku Kreditur dengan PENGGUGAT, telah ditetapkan syaratsyarat dan atau ketentuanketentuan yang patut, layak dan sesuai dengan ketentuan hukumyang
Putus : 20-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2170 K/Pdt/2010 Tanggal 20 Mei 2011 — ELYANOR RASYID,dkk;WAN MAHARANI, dkk
76 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Siti Khadijah jelaslah Tergugat , Il, Ill telah melakukanperbuatan melanggar hukum;Bahwa dengan perbuatan melanggar hukum para Tergugatmengakibatkan timbulnya kerugian material dan immaterial terhadap paraPenggugat, yaitu: Kerugian Material:a.
Wan Retihmenguasai dan mengusahai tanah terperkara warisan agar mengosongkan danmengembalikan serta menyerahkannya dengan baik kepada para Penggugat;Bahwa demikian pula apabila terjadi segala bentuk pengalihan hak yangdilakukan oleh Wan Retih (Alm) dan atau Tergugat , Il, Ill berikut dengan suratsurat yang berkaitan dengan peralihan tanah terperkara warisan kepada pihaklain adalah juga merupakan perbuatan melanggar hukum, maka demi hukumharuslah dinyatakan tidak berlaku dan berkekuatan hukum;Bahwa
Menyatakan Tergugat , Il, Ill telah melakukan perbuatan melanggar hukum(on recht matigedaad);3. Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum Soerat Djoealtertanggal 14 Agustus 1939 antara Boediman dan Moehamad Taib danSurat Keterangan Tanah No. 118891/A/V/48 tanggal 10 Maret 1976 a.n.Aisyah (Aisyatun), yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat IlDeli Serdang;4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara adalah hak milik para Penggugatkarena warisan dari Alm. Muhammad Thaib/Almh.
Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Mei 2009 telahmenerima Memori Banding dari Pembanding/Tergugat Il, dan dengandipaksakan meskipun telah melanggar ketentuan hukum acara perdatayang berlaku Memori Banding tersebut terlebih dahulu dilimpahkan padatanggal 27 Mei 2009 ke Pengadilan Tinggi Medan daripada kepada paraPenggugat/para Terbanding, sebagaimana dapat dilihat surat tanggal 27Mei 2009 Nomor: W2.U4/804/Pdt.04.10/V/2009 (terlampir), danPengadilan Tinggi Medan sendiri menyetujui
No. 2170 K/Pdt/2010para Terbanding barulah setelah itu pengiriman berkasberkas dansuratsurat lainnya kepada Pengadilan Tinggi Medan; Bahwa oleh karena putusan Judex Facti dengan Memori BandingTergugat I/Pembanding sebagai pertimbangan hukumnya dengantidak menerima dan mempertimbangkan Kontra Memori Banding paraPenggugat/para Terbanding maka jelaslah Pengadilan Tinggi Medantelah memutuskan perkara a quo telah melanggar hukum yangberlaku;2.
Putus : 06-12-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2499 K/PDT/2016 Tanggal 6 Desember 2016 — BETUNG AGAU DAMAN, DKK VS HAJI DUGAS bin LEMAN atau tertulis H. DUGAS
130 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2499 K/Pdt/2016dikuasai oleh pemiliknya Para Penggugat tidak pernah mengalih hakkepada siapapun melalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadimilik Para Penggugat sampai gugatan ini dimasukan;Bahwa dengan cara melanggar hukum Tergugat melakukan overlappingatau tumpang tindih secara keseluruhan terhadap a quo tanah milik ParaPenggugat sehingga kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pemiliktanah menjadi dirugikan, adapun dasar kepemilikan Tergugat memiliki tanahterletak di Jalan
Dugas harus dinyatakan dibatalkan, tidak berlaku dan tidak mengikat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:le2.3.Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum;Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah ParaPenggugat yaitu :3.1. Betung A.
Dengan demikianadalah benar Surat Kuasa Knusus Pembanding sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Putusan Nomor:63/PDT/2015/PT.PLK. halaman 33 melanggar hukum acara perdatamelampaui wewenangnya sebagai hakim yang memeriksa danmemutus perkara seyogyanya non partisan, ternyata hakim bandingberpihak kepada Termohon Kasasi sebagai hakim bertindak aktifmerubah dan memperbaiki substansi gugatan seolaholah TermohonKasasi pernah mengajukan gugatan eksepsi saat
Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitumgugat . . .harus dinyatakan cacat ( invalid) . . . dipersamakan dengantindakan tidak sah (ilegal) . . . petitum nyatanyata melanggar asasultra petitum, oleh karena itu harus dibatalkan seperti dikemukakandalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 77 K/Sip/1973, putusanharus dibatalkan. (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata,cet. XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 801 803);3.
Yahya Harahap, S.H., . . . petitum permohonan tidakboleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benarbenar murnimerupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon denganacuan ... pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yangdimohon. M. Yahya Harahap, S.H., ibidem., halaman 37. Artinya PemohonKasasi terikat bukti dan kepentingan hukumnya a quo bukti P1 s.d. P 2sesuai dengan asas hukum benda berlaku individueel bepaald;12.
Putus : 14-11-2006 — Upload : 23-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2645K/PDT/2004 Tanggal 14 Nopember 2006 — DAVID JAMA PULU PINA ; RAMBU TANGGU MITTA alias RAMBU YAYA, dk
1131 — 1135 — Berkekuatan Hukum Tetap
1131 — 1135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-08-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/Pdt/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 — LESLEI SALIM ; ANG KWIE KIE, JAP SIU BIE, JAP KIAN TJOAN, JAP KIAN SENG, JAP LIU LIE dan JAP SIU KIM, DK
126 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perbuatan Tergugat yang mendirikan dan membangun rumah yangtidak sesuai dengan IMB yang disetujui oleh Tergugat Il tersebut adalah jelasmerupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal13865 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut "Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut";.
Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mendirikan dan membangun rumah 3% lantai yang tidak sesuaidengan IMB yang disetujui oleh Tergugat ll tersebut para Penggugat telahmengalami kerugian dimana tanah dan bangunan milik para Penggugathancur dan tidak layak lagi untuk ditempati sehingga para Penggugat telahmeninggalkan rumah tersebut dan mengontrak ditempat lain;.
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1586 K/Pdt/2012 Tanggal 24 Juni 2013 — Burhanuddin ; Supriah,dkk
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
kekuatan hukum;Bahwa pada tanggal 9 Mei 2009, Penggugat telah menerima PanggilanAanmaning dart Pengadilan Negen Balikpapan tentang rencana eksekusiatas sebidang tanah dan bangunan yang telah dilelang oleh Tergugat Illtersebut diatas, seperti terural dalam Risalah Lelang tanggal 3 September2008 No. 128/2008 atas permohonan pemenang lelang Supriah (TergugatI);Bahwa Penggugat sangat amat keberatan terhadap rencana eksekusitersebut, karena tindakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahterbukti melanggar
Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Illtelah melakukan perbuatan melanggar hukum;3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pelelangan barang jaminan kreditberupa: Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1414 atas nama Burhanuddinseluas: 119 M?, tertetak di Jalan Pandan Wangi, Gang 07, Rt 40, Rw 08,Kel. Baru llir, Kec.
Putus : 27-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 PK/Pdt/2010 Tanggal 27 Maret 2012 — TITUS RUMSORY ; Ir. J.A. TANGKUMAN
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat II dalam Konvensi maka PenggugatRekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi berhak melakukan tindakan Hukum apasaja terhadap objek tersebut termasuk menyuruh Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk keluar meninggalkan objek sengketa tersebut;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tetapmenempati dan menguasai objek sengketa yang mana telah dijual dari Tergugat Konvensi/turut Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatIl Konvensi adalah merupakan perbuatan melanggar
Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi untuk menguasai adalahperbuatan melanggar Hukum dan tidak berhak atas objek sengketa;. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuksegera meninggalkan objek sengketa;. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) walaupun ada upaya Hukum banding, kasasi, maupun verzet;7. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sah dan berharga;.
Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi untuk menguasai adalahperbuatan melanggar Hukum dan tidak berhak atas objek sengketa;5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuksegera meninggalkan objek sengketa;6.
Putus : 16-02-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1759 K/Pdt/2008 Tanggal 16 Februari 2010 — TJIPTO, DKK VS PT. INTI UTAMA PERMAI
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 BW yangmenyatakan: " tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut " ;9.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — Ny. TAN SIOE KIET, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA
(PERSERO), DKK
54 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melanggar Permenkeu RI Nomor 33/PMK.06/2012, tentang tata carapelaksanaan sewa barang milik negara;b. Diatas bidang tanah a quo hubungan hukum persewaan antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, masih melekat secara sah,belum bebas untuk dipindah alihkan;c. Termohon Kasasi I, bukan pemilik bidang tanah a quo;d.
Nomor 2197 K/Pdt/2015melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sesuai Yurisprudensi HogeRaad tanggal 31 Januari 1919, karena telah memenuhi unsurunsur:a.
Bahwa menurut sistematika yang dianut dalam KUHPerdata,perbuatan melanggar hukum itu. memang dimasukkan dalamrangkaian hukum perjanjian, tetapi sebagai perjanjian yangbersumber kepada undangundang sebagai akibat tindakan manusiakarena adanya perbuatan melanggar hukum;Dengan mengingat secara hakiki, dalam pengertian perbuatanmelanggar hukum itu, tidak mungkin terdapat adanya anasir janji,karena tidak mungkin orang mengadakan perjanjian, dimana ada pihakyang diperkenan untuk melakukan suatu perbuatan
melanggar hukum;Dari fakta yuridis tersebut jelaslah bahwa hubungan hukum antaraPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah murni dalamhal hubungan sewa menyewa vide bukti P12, yang tidak terkaitdengan anasir perbuatan melanggar hukum, ex Pasal 1365KUHPerdata;Bahwa dari kontruksi hukum tersebut, jelaslah menurut hukum,gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, denganHalaman 14 dari 18 hal.
Bahwa meskipun demikian faktanya Judex Facti lalaimempertimbangkan tentang Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidaksecara jelas menguraikan dan mempertimbangkan tentang pengertianbeserta unsurunsurnya tentang perbuatan melanggar hukum yaitu:Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagiorang lain mengharuskan orang yang karena kesalahannya itumenimbulkan terjadinya kerugian, mengganti kerugian dimaksud;Menurut ketentuan tersebut, terdapat 4 syarat untuk perbuatanmelanggar hukum yang seharusnya