Ditemukan 476669 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bupati bengkulu tengah Penyuluh pertanian Lampung tengah Tanah timor tengah selatan Suwandi vs bupati bengkulu tengah; Jongga hutafea vs bupati tapanuli tengah; Cv. eresta vs gubernur sulawesi tengah; Pt. indotruba tengah vs direktur jenderal pajak; Andreas St. Mt vs gubernur kalimantan tengah; Cv. eresta vs gubernur sulawesi tengah;; Pt kimberly green vs bupati halmahera tengah;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN VS AWALUDIN ISU;;
82 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN VS AWALUDIN ISU;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/FP/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — PUTRI TUNGGAL MANDIRI VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTRI TUNGGAL MANDIRI VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/TUN/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — ., M.T VS GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH;
120 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.T VS GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH;
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Bukit Raya XI B Nomor 05 PalangkaRaya, pekerjaan Swasta;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan diJalan RTA. Milono Nomor 1 Kota Palangka Raya, ProvinsiKalimantan Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saring, S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH, MT;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2020 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH, MT;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH.,MT;3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, ST.,MT ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-02-2022 — Putus : 24-03-2022 — Upload : 14-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1152 B/PK/PJK/2022
Tanggal 24 Maret 2022 — INDOTRUBA TENGAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDOTRUBA TENGAH VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — INSIN SUTRISNO, DKK VS GUBERNUR JAWA TENGAH;
1155 — 941 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INSIN SUTRISNO, DKK VS GUBERNUR JAWA TENGAH;
    INSIN SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Winongsari RT 001 RW 003, Desa Wadas,Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,pekerjaan Pensiunan/Petani;2. ROKHANAH, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Winongsari RT 001 RW 003, Desa Wadas,Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani;3.
    ,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Koalisi Advokat Untuk Keadilan GerakanMasyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa),beralamat di Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 04 September 2021;Para Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR JAWA TENGAH, tempat kedudukan di JalanPahlawan Nomor 9, Mugassari, Kota Semarang, ProvinsiJawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Iwanuddin Iskandar, S.H.
    ., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Tengah, dan kawankawan, berdasarkanHalaman 1 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan TanahBagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo danKabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;3.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha (KTUN) berupaSurat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah BagiPembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo danKabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/FP/TUN/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH vs PT. PRIMA BARA INDONESIA;
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH vs PT. PRIMA BARA INDONESIA;
    PUTUSANNomor 9 PK/FP/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan diJalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahmadi G.Lentam, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Palangka Raya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/1215/HUK, tanggal 27 September 2018dan Parno, S.H. dan kawan
    , kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1216/HUK,tanggal 27 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRIMA BARA INDONESIA, tempat kedudukan diBanjarbaru Kalimantan Selatan yang diwakili oleh SuwantoSutono, jabatan Direktur Utama PT Prima Bara Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
    Mewajibkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Termohon) untukmenerbitkan keputusan dan/atau tindakan berupa persetujuan atasperubahan/penyesuaian UP terkait dengan perubahan pengurusperseroan dan persetujuan atas perubahan/penyesuaian IUP terkaitdengan perubahan kepemilikan saham yang dimohonkan oleh pemohon;3.
    Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya3/P/FP/2018/P.TUN/PLK, tanggal 21 September 2018MENGADILI KEMBALI:Menolak Permohonan dari Pemohon;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3673/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — PT INDOTRUBA TENGAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
147 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT INDOTRUBA TENGAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 3673/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDOTRUBA TENGAH, beralamat di The Plaza OfficeTower 36" Floor, Jalan M.H. Thamrin Kav. 2830 RT009/005, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakilioleh Ir.
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008585. 16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00371/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 1/7 Juli 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00037/207/12/073/17 tanggal 29 Mei 2017, atas nama PT Indotruba Tengah
    Dengan Mengadili sendiri:2.1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding;2.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00371/KEB/WPJ.06/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012Nomor 00037/207/12/073/17 tanggal 29 Mei 2017 atas nama PTIndotruba Tengah, NPWP 01.346.365.8073.000, adalah tidak sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT INDOTRUBA TENGAH:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. HaryDjatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/TUN/2022
Tanggal 29 September 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH., II. BUPATI BENGKULU TENGAH;;
265 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH., II. BUPATI BENGKULU TENGAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 K/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — GUBERNUR JAWA TENGAH VS SRI ENDANG MULYANI, S.PD;
140 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR JAWA TENGAH VS SRI ENDANG MULYANI, S.PD;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Upload : 31-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382 K/TUN/2024
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH VS RANDI YULIYANTO;;
49 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH VS RANDI YULIYANTO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 05-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 PK/TUN/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH vs DAHLIM BANJAR NAHOR, SE, M.Si;
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH vs DAHLIM BANJAR NAHOR, SE, M.Si;
    PUTUSANNomor 16 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan diJalan RTA Milono, Nomor 1, Palangka Raya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Parno, S.H., dankawankawan, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/698/HUK,tanggal 28 September 2018:Pemohon
    Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 atas namaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP 19590610 198203 1 012:b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 821.2/172/2017 tanggal30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan FungsionalHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 16 PK/TUN/2019Pengawas Pemerintahan Madya atas nama Dahlim Banjar Nahor, S.E.,M.Si.;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:a.
    Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017tanggal 6 Januari 2017 dengan Lampiran Nomor 120 atas namaDahlim Banjar Nahor, S.E., M.Si., NIP 19590610 198203 1 012:b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 821.2/172/2017tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari JabatanFungsional Pengawas Pemerintahan Madya atas nama Dahlim BanjarNahor, S.E., M.Si.;4.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — GUDIFRIDUS AOMENU, DKK VS BUPATI TIMOR TENGAH UTARA;;
60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUDIFRIDUS AOMENU, DKK VS BUPATI TIMOR TENGAH UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/TUN/TF/2024
BUMI ARTHA INTI PERKASA VS BUPATI HALMAHERA TENGAH;;
32 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUMI ARTHA INTI PERKASA VS BUPATI HALMAHERA TENGAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) JAWA TENGAH MASA BAKTI 2021 - 2026 VS GUBERNUR JAWA TENGAH;;
166 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) JAWA TENGAH MASA BAKTI 2021 - 2026 VS GUBERNUR JAWA TENGAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — BINTON SIMORANGKIR, MM VS BUPATI TAPANULI TENGAH;
235 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BINTON SIMORANGKIR, MM VS BUPATI TAPANULI TENGAH;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 27-07-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 21-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 PK/TUN/2022
Tanggal 5 September 2022 — TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
193 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH;
135 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2020
Tanggal 27 April 2020 — CAMAT KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH VS MUNTASRIPAH;
188 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CAMAT KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH VS MUNTASRIPAH;
    PUTUSANNomor 50 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:CAMAT KECAMATAN PURING, KABUPATEN KEBUMEN,PROVINSI JAWA TENGAH, tempat kedudukan di JalanPuringPetanahan Nomor 19 Puring, Kabupaten Kebumen,Provinsi Jawa Tengah 54383;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supriyandono, S.H.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tatausaha negara berupa rekomendasi kepada Penggugat sebagaiSekretaris Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen,Provinsi Jawa Tengah;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari dan/atau sanksiadministratif apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusanini:6.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: CAMAT KECAMATAN PURING, KABUPATEN KEBUMEN,PROVINSI JAWA TENGAH;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 24-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/HUM/2023
Tanggal 9 Februari 2023 — BUPATI LOMBOK TENGAH VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;;
290 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI LOMBOK TENGAH VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — MUHAMMAD BAIHAQI VS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM PENGADAAN CASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2019;
571 — 365 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMMAD BAIHAQI VS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM PENGADAAN CASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2019;
    Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, berupa:a.
    Putusan Nomor 471 K/TUN/2021Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris DaerahProvinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN PemerintahProvinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, berupa:a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi KompetensiDasar Calon Pengawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa TengahFormasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;b.
    Gubernur Jawa Tengah Nomor11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi JawaTengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak PenyandangDisabilitas, dan asas larangan diskriminasi.
    Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil SeleksiKompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah ProvinsiJawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yangDinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitasdan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CalonPegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah FormasiTahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;3.
    Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil SeleksiKompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah ProvinsiJawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yangDinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitasdan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai CalonHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah FormasiTahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;4.