Ditemukan 606236 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Bupati lombok utara;
Dikbud
Lampung utara
Sppu
Kalimantan utara
Sengketa pemilu
Suweno vs gubernur sumatera utara;
Hamrin vs bupati luwu utara;
Susilawati
S.i.p vs bupati bengkulu utara;
Yafit ham vs bupati labuhanbatu utara;
05g2013
Indo china
Penajam paser utara
Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;;
Putus : 05-09-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2019 Tanggal 5 September 2019 — BAHRIUN RAMBE vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, Dkk
149 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAHRIUN RAMBE vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, Dkk
GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Diponegoro Nomor 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan:ll.
Register : 09-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2023 Tanggal 9 Februari 2023 — BUPATI NIAS UTARA vs YASE HASRAT GEA;;
143 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI NIAS UTARA vs YASE HASRAT GEA;;
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — INHUTANI II VS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA;
152 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
INHUTANI II VS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA;
Register : 11-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/TUN/2020 Tanggal 27 Juli 2020 — APRIL VS BUPATI LABUHAN BATU UTARA;
137 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
APRIL VS BUPATI LABUHAN BATU UTARA;
Register : 22-05-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 278_PDT_G_2012_PN_MDN Tanggal 22 Januari 2013 — M.Hum & AssociatesâÃÂÃÂ, beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 36 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;
- L a w a n -
GUBERNUR SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
58 — 9
58 — 9
M.Hum & Associates, beralamat di Jalan Gunung Krakatau No. 36 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;- L a w a n -GUBERNUR SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
Bahwa pada saat itu juga Gubernur Sumatera Utara beserta Sekda ProvinsiSumatera Utara datang, melihat ke lokasi kebakaran tersebut dan pada saat ituPenggugat memohon supaya rumah dinas yang dihuni oleh Penggugat tersebutdirenovasi segera agar Penggugat dapat menempatinya ketnbali, namun ketika ituGubernur Sumatera Utara dan Sekda Provinsi Sumatera Utara rnenyatakan tidakada anggaran untuk merenovasinya, oleh karena itu Penggugat merenovasinyadengan biaya sendiri dengan mengeluarkan anggaran sebesar
Maret 2012 yang isinya meminta Penggugat untukmengosongkan rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yangdihuni Penggugat terietak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, KecamatanMedan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing D, setempat dikenal dengan JalanGajahmada No. 32 (selanjutnya disebut "rumah negara), sebab Penggugatmengaku mendapat fasilitas untuk menempati rumah negara tersebut adalahberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman ProvinsiSumatera Utara Nomor : 012/
Aset Tetap ( AsetBarang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak ) Milik Pemerintah ProvinsiSumatera Utara Tahun 2012 ( diberi tanda T8 ) ;Fotocopy Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.
ia tidak lagi sebagai Pegawai Negeri yang menjalankan tugas untukNegara, atau dipensiunkan atau diberhentikan, diwajibkan untuk mengosongkanRumah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tersebut selambatlambatnya dalamjangka waktu ( satu ) tahun setelah meletakkan jabatannya ;e Penghuni tidak boleh menambah/mengurangi/merobah bangunan rumahPemerintah Propinsi Sumatera Utara dengan sifat bagaimanapun juga, dengantidak seizin Kepala Biro Perlengkapan Setda Propinsi Sumatera Utara ;e Penghuni bertanggungjawab
dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seizin Kepala BiroPerlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara.
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — PAULUS NOYA VS BUPATI HALMAHERA UTARA;
71 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAULUS NOYA VS BUPATI HALMAHERA UTARA;
Register : 09-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2019 Tanggal 26 September 2019 — GUBERNUR SUMATERA UTARA VS DRS. SUTRISNO, M.Pd;
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA UTARA VS DRS. SUTRISNO, M.Pd;
PUTUSANNomor 106 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Diponegoro No. 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris DaerahProvinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077 tertanggal 10November 2017 yang menjatuhkan Hukuman Disiplin BerupaPembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP: 19660323199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan : KepalaSekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja: Dinas Pendidikan Provsu,yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DaerahProvinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 800/3280/2077tertanggal 10 November 2017 yang menjatuhnkan Hukuman DisiplinBerupa Pembebasan Dari Jabatan kepada Drs. Sutrisno, M.Pd. NIP. :19660323 199601 1001, Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV.b, Jabatan :Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Unit Kerja : Dinas PendidikanProvsu, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) SekretarisDaerah Provinsi An. Gubernur Sumatera Utara ;4.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara tidakberwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahanstatus hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasianggaran, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (7)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan;Bahwa in casu Mahkamah Agung melakukan koreksi yuridisterhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan seharusnyaTergugat cukup memperbaiki Keputusan
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR SUMATERA UTARA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, olehDr. H. Supandi, S.H.
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — PAULUS NOYA VS BUPATI HALMAHERA UTARA;
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAULUS NOYA VS BUPATI HALMAHERA UTARA;
PAULUS NOYA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Wosia, RT 13 RW 004, Kecamatan TobeloTengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi MalukuUtara, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Noija Fileo Pistos, S.H.M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum NoijaFileo Pistos, S.H., M.H., beralamat di Kota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK/VIII/2019,tanggal 22 Agustus 2019;Pemohon Kasasi
;LawanBUPATI HALMAHERA UTARA, tempat kedudukan di JalanKawasan Pemerintahan Nomor 1.A, Tobelo, KabupatenHalmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Silvanus Bunga, S.H., M.H.
Paulus Noya, NIP 196112091995031004;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiHalmahera Utara Nomor 860/09/HU/2018 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilanyang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, tanggal 17 Desember 2018, atas namaIr.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiHalmahera Utara Nomor 860/09/HU/2018 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan PengadilanHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2021yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya duengan Jabatan, tanggal 17 Desember 2018, atas namaIr. Paulus Noya;4.
Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil padalingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;5.
Register : 20-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/TUN/2020 Tanggal 8 Desember 2020 — USMAN UMAR, S.E VS BUPATI LUWU UTARA;
77 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
USMAN UMAR, S.E VS BUPATI LUWU UTARA;
., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Bakka 1, RT/RW 001/001, Kelurahan/DesaBakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Rukka, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor di Kantor Hukum Yusuf Mapparukka, S.H.
&Rekan, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LUWU UTARA, tempat kedudukan di JalanSimpuru Siang, Nomor 1, Kelurahan Masamba, KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi SulawesiSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh. Rusdi., S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Hukum Muh.
Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor888/11/BKPSDM/IV/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Usman Umar,SE. Nip19720421200701 1 033 tertanggal 29 April 2019:3.
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/TUN/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 — TAUFIK, SE VS BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
125 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAUFIK, SE VS BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
Register : 03-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 05-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 PK/TUN/2022 Tanggal 24 Februari 2022 — INHUTANI II VS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA;
97 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
INHUTANI II VS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA;
Register : 05-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 K/TUN/2020 Tanggal 24 Nopember 2020 — ZAINUDDIN BERAHIM, M.Kes VS BUPATI GORONTALO UTARA;
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZAINUDDIN BERAHIM, M.Kes VS BUPATI GORONTALO UTARA;
Kes, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kenangan 3 Nomor 128,RT/RW 003/002, Kelurahan Dulalowo Timur, KecamatanKota Tengah, Kota Gorontalo pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil;Pemohon Kasasi:LawanBUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di JalanTrans Sulawesi, Kusno Danupoyo, Desa Molingkapoto,Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
Kes., NIP 196009071989101002:Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiGorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/01/V/ 2019, tanggal 31 Mei 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 520 K/TUN/2020Jabatan atas Nama dr. Zainuddin Berahim, M. Kes., NIP19600907 1989101002;4.
Register : 02-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019 — FONAHA ZEGA, M.A.P VS BUPATI NIAS UTARA;
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
FONAHA ZEGA, M.A.P VS BUPATI NIAS UTARA;
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Hilisaloo, Kecamatan Sitolu Ori,Kabupaten Nias Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Onan Purba, S.H., C.N.
., beralamat di Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI NIAS UTARA, tempat kedudukan di Desa Fulolo,Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Itamari Lase, S.H., M.H.
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Law OfficeFaumbu & partners, beralamat di Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pengaktifan kembaliPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatannyasebagai Asisten Setda Kabupaten Nias Utara Pangkat/GolonganRuang Pembina Tk. (IV/b);5.
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — INHUTANI II VS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA;
153 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
INHUTANI II VS GUBERNUR KALIMANTAN UTARA;
Putusan Nomor 51 K/TUN/2021Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama GubernurKalimantan Utara Nomor 915/61/KptsDPEH/II.1/IX/2019, tanggal 24September
2019 tentang Pengenaan Sanksi Denda AdministratifSebesar 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan kepada PTInhutani Il Unit Semamu Kabupaten Malinau, sampai ada putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atasnama Gubernur Kalimantan Utara Nomor 915/61/KptsDPEH/II.1/IX/2019tanggal 24 September 2019 tentang Pengenaan Sanksi DendaAdministratif Sebesar 15 (Lima Belas
Daya Hutan kepada PT Inhutani II UnitSemamu Kabupaten Malinau;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama GubernurKalimantan Utara Nomor 915/61/KptsDPEH/II.1/IX/2019, tanggal 24Halaman 2 dari 7 halaman.
atas nama GubernurKalimantan Utara Nomor 915/61/KptsDPEH/II.1/IX/2019, tanggal 24September 2019 tentang Pengenaan Sanksi Denda AdministratifSebesar 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan kepada PTInhutani I Unit Semamu Kabupaten Malinau, sampai ada putusan yangberkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atasnama Gubernur Kalimantan Utara Nomor 915/61/KptsDPEH/II.1/I1X/2019tanggal
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama GubernurKalimantan Utara Nomor 915/61/KptsDPEH/II.1/IX/2019, tanggal 24September 2019 tentang Pengenaan Sanksi Denda AdministratifSebesar 15 (Lima Belas) Kali Provisi Sumber Daya Hutan kepada PTInhutani I Unit Semamu Kabupaten Malinau;4.
Register : 11-09-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 17-07-2020
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 2082/Pdt.G/2019/PA.JU Tanggal 30 Januari 2019 — PENGGUGAT
TERGUGAT
517 — 230
517 — 230
Register : 30-12-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609 K/TUN/2020 Tanggal 3 Maret 2021 — TARMAT IBRAHIM, S.Pt vs BUPATI LUWU UTARA;
198 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
TARMAT IBRAHIM, S.Pt vs BUPATI LUWU UTARA;
PUTUSANNomor 609 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:TARMAT IBRAHIM, S.Pt, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perumahan Griya Cendana Permai Blok HNomor 1, Kelurahan/Desa Bone Tua, Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DaerahLuwu Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Rukka
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HukumYusuf Rukka, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Makassar,domisili elektronik : YusufRukkaadvokat67@qmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI LUWU UTARA, tempat kedudukan di JalanSimpurusiang Nomor 1 Kantor Bupati Luwu Utara, KelurahanMasamba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara,Provinsi Sulawesi Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muh.
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2015 Tanggal 11 Juni 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
108 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti PHalaman 2 dari 50 halaman.
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06km2 tetapi setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Batas Kota Balikpapan denganKabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur luas wilayahKabupaten Penajam Paser Utara menjadi berkurang menjadi seluas3.301,06 km2 sehingga berkurang 32 km2, berkurangnya wilayahKabupaten Penajam Paser Utara tersebut akibat dari kesalahan MateriMuatan
Nomor: 7 Tahun 2002 Tentang PembentukanKabupaten Penajam Paser Utara Luas Wilayah Kabupaten PenajamPaser Utara memiliki luas wilayah keseluruhan 3.333,06 km2 sehingggaini mengandung arti luas wilayah kabupaten Penajam Paser Utara tidakboleh berkurang dari yang telah ditegaskan oleh UndangUndang videbukti P2.Bahwa oleh karena luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara telahditentukan oleh UndangUndang maka Penetapan Penegasan BatasDaerah in casu obyek uji materiil yang diterbitkan oleh Termohonsecara
PPCI tidak melampauibatas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.9.
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi KalimantanTimur.2.
Register : 10-02-2022 — Putus : 21-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/TUN/2022 Tanggal 21 Maret 2022 — GORONTALO ALAM BAHARI VS BUPATI GORONTALO UTARA;
112 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
GORONTALO ALAM BAHARI VS BUPATI GORONTALO UTARA;
Register : 11-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 —
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD FAISAL NASUTION, S.Sos VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
., M.H dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Peradan Jawa Barat,beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 17/OBHKBHTUN/XI/2020, tanggal 19 November2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJin. Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprilla H. Siregar, S.H.,M.H, Jabatan Plt.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara No. 800/2855/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AhmadFaisal Nasution, S.Sos, NIP. 197806221997031002 yang ditetapkantanggal 14 Desember 2018;4.
MewajibkanTergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;5.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2855/2018 tentang Pemberhentian Karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AhmadFaisal Nasution, S.Sos. NIP. 197806221997031002 yang ditetapkanTanggal 14 Desember 2018;4.
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/20215.
Register : 01-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/TUN/2023 Tanggal 16 Mei 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
122 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., II. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA;;