Ditemukan 476669 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bupati bengkulu tengah Penyuluh pertanian Lampung tengah Tanah timor tengah selatan Suwandi vs bupati bengkulu tengah; Jongga hutafea vs bupati tapanuli tengah; Cv. eresta vs gubernur sulawesi tengah; Pt. indotruba tengah vs direktur jenderal pajak; Andreas St. Mt vs gubernur kalimantan tengah; Cv. eresta vs gubernur sulawesi tengah;; Cv warsita karya vs gubernur sulawesi tengah;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 08-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/KI/2020
Tanggal 20 Juli 2020 — BUPATI POSO vs KOALISI RAKYAT ANTI KORUPSI PROVINSI SULAWESI TENGAH;
314 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI POSO vs KOALISI RAKYAT ANTI KORUPSI PROVINSI SULAWESI TENGAH;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 K/TUN/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH vs NALIH
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH vs NALIH
    PUTUSANNo. 217 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib No. 4,Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;Dengan ini memberikan kuasa kepada :1. I Gusti Gde Danendra, SH., jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara;2.
    Bahwa ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan olehTergugat, yakni berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu SertifikatHak Milik Nomor 503, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, KabupatenLombok Tengah, tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi Nomor3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas 5.313 M?
    Sertifikat Hak Miulik Nomor 503, Desa Ubung, KecamatanJonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 April 2000,Gambar Situasi Nomor 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997,Luas 5.313 M?, atas nama Selep ;3.2. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 02/520.123.02/Prn.Swd/8/2000, tanggal 2 Maret 2000 ;4.
    Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 02/520.123.02/Prn.Swd/8/2000 tanggal 2 Maret 2000 atas nama Amaq Saman dankawankawan sebanyak (delapan) orang atas tanah di Desa Ubung,Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 217 K/TUN/20112. Sertifikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat,.Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 April 2000, Gambar SituasiNomor 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas 5.313 M?
    Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 02/520.123.02/Prn.Swd/8/2000 tanggal 2 Maret 2000 atas nama Amaq Saman dankawankawan sebanyak (delapan) orang atas tanah di Desa Ubung,Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;2. Sertifikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 April 2000, Gambar SituasiNomor 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas 5.313 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — SARBINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
208 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SARBINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
    SARBINI, kKewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Bagek Rende, Kelurahan Jontlak, KecamatanPraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;2. H. SUHAILI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kwang Rundung, Kelurahan Gonjak, Kecamatan PrayaTengah, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;3.
    WIDIAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Bagek Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan PrayaTengah, Kabupaten Lombok Tengah, pekerjaanMengurus Rumah Tangga;4.
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kwang Rundung, Kelurahan Gonjak,Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,pekerjaan Karyawan Honorer;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lalu Rusmat, S.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Advokat/Pengacara Lalu Rusmat, S.H., danPartners, beralamat di Kabupaten Lombok Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/PRMPART/SK/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK
    TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Mamiq OcetHalaman 1 dari 6 halaman.
    ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor5/Desa Gonjak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atasnama Doctorandus Haji Mahsun, tanggal 13 Januari 2003, Surat UkurNomor 9/Gonjak/2002, tanggal 7 Februari 2002, dengan luas 1.505 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2005 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179K/TUN/2000
Tanggal 6 Desember 2005 — GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH
102 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH
    ., Kepala BiroHukum Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, 2. LibertyPasaribu, SH., Kepala Dinas Pariwisata Propinsi SulawesiTengah dan 3.
    Nomor :540/182/Distam/1999 tentang Pembatalan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor : 545/215/Ro.Ekon tanggal 28 Mei1998 tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor : 545/44/1996 tanggal 12 Februari 1996 tentangHal. 1 dari 13 hal.
    Argasari Pratama berdasarkan Surat Keputusan Gubemur KepalaDaerah Tingkat Sulawesi Tengah Nomor : 545/44/1996 tanggal 12 Februari1996 pada lokasi pengolahan kepunyaan CV. Bintang Jaya ;Bahwa berdasarkan pertimbangan Tergugat (Gubernur Kepala DaerahTingkat Sulawesi Tengah ) telah menyatakan terdapatnya kekeliruan terhadappenerbitan surat izin yang telah terlanjur diberikan kepada PT.
    Menyatakan batal dan atau tidak sah surat Nomor : 540/182/Distam/1999tanggal 26 Mei 1999 yang diterbitkan Tergugat (Gubernur Kepala DaerahTingkat Sulawesi Tengah ) ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberlakukan kembali sampaidengan berakhir masa berlakunya Surat Izin Pertambangan Daerah ( SIPD )yang diberikan kepada CV. Bintang Jaya, berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tiugkat ! Sulawesi Tengah Nomor545/215/Ro.Ekon tanggal 28 Mei 1998 ;4.
    Surat Keputusan objek gugatan tidak sesuai dengan Peraturan DaerahSulawesi Tengah No. 4 Tahun 1993, sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 1993 tanggal 20Februari 1993 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C,jelas tersirat bahwa pemberian izin usaha pertambangan tidak menjadi satubagian dengan pencabutan izin usaha pertambangan ;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 07-10-2008 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25PK/KPUD/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 — ., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
60 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
    ., beralamat di Jalan Pahlawan No. 09RT 37 Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah,;dalam hal ini diwakili olen Kuasa Hukumnya Bachtiar Effendi,SH., Dekie GG Kasenda, SH, dan Edar Manuah, SH, Advokatberkantor di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lt.lll No.15 A,Palangka Raya, Kalimatan Tengah, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 30 Juni 2008,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;melawan:KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATENBARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH berkantordi Jalan A.
    ;Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Kepala Daerah TingkatKabupaten (Bupati dan Wakil Bupati) peserta PILKADA Tahun 2008 KabupatenBarito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang terdaftar di Komisi PemilihanUmum Daerah (KPUD) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengahberdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) KabupatenBarito Timur Nomor : 39/ KPUBT/IH/2008 Komisi Pemilihan Umum tanggal 26Maret 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiHal 1 dari 20 hal.
    Kecamatan Dusun Tengah : 781 orang pemilih.7. Kecamatan Pematang Karau : 176 orang pemilih.8. Kecamatan Raren Batuah : 75 orang pemilih.9.
    yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkanPenetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Barito Timurdst."
    TPS 06 Desa/Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengannama saksi dari Pemohon Kasasi Nurianto dan Bibas. (PK.8);9. TPS 05 Desa/Kelurahan Tampa Kecamatan Paku dengan nama saksidari Pemohon Kasasi Edi dan Akhirno. (PK.9);10.TPS 22 Desa/Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengahdengan nama saksi dari Pemohon Kasasi Bunadi dan Hadiumdirpa.(PK.10);11.TPS 24 Desa/Kelurahan Ampah Kota Kecamatan DusunTengandengan nama saksi dari Pemohon Kasasi Toni Siswanto.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — BUPATI MALUKU TENGAH., II. ORELIUS CAESAR KASTANYA;
340 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI MALUKU TENGAH., II. ORELIUS CAESAR KASTANYA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2019
Tanggal 9 April 2019 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., II. IDA BAGUS TJETHANA PUTRA;
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., II. IDA BAGUS TJETHANA PUTRA;
    Hukum Lalu Abdul Majid,S.H. & Rekan, beralamat di Lombok Tengah, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 21/ADVLAM/SK/XII/2017,t a n g g a 2/ Desember 201 7;Pemohon Kasasi;Lawanl.
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK TENGAH, tempat kedudukan di Jalan M.Ocet Talib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah,Provinsi Nusa Tenggara Barat;ll.
    Tjethana Putra, Surat Ukur Nomor223/Mekarsari/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 m7 terletak diDesa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanahSertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Mekar Sari, Atas nama LB.Tjethana Putra, Surat Ukur Nomor 223/Mekarsari/2006, Tanggal 1 Juli2006, Luas 20.000 m? terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan PrayaBarat, Kabupaten Lombok Tengah;4.
    Tjethana Putra, terletak di Desa Mekar Sari,Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah;4.
    Penyelesaian perdata melalui PutusanPerdata antara Penggugat Mari Talib melawan Mamiq Ceni, Ida BagusTjethana Putra dan kawankawan, dan BPN Lombok Tengah yaitu PutusanPengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Pra tanggal 15 April2009, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 91/Pdt/2009/PT.MTRHalaman 4 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/TUN/2021
Tanggal 9 September 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH., 2. ASENI;
75 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH., 2. ASENI;
    RAHMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Pasar Pedati RI 3 Kecamatan Pondok KelapaKabupaten Bengkulu Tengah, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh Firnandes Maurisya, S.H., M.H.,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum Maurisya & Partner, beralamatdi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26Maret 2021;Pemohon Kasasi;Lawanl.
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBENGKULU TENGAH, tempat kedudukan di JalanPoros BengkuluCurup KM. 20 Desa Ujung KarangKecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Tri Friana, S.H., M.H., jabatanKepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 173/60017.19/IV/2020, tanggal14 April 2020;ll.
    ASENI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Pasar Pedati RT 03 Kecamatan Pondok KelapaKabupaten Bengkulu Tengah, pekerjaan Ibu RumahTangga;Dalam hal ini diwakili oleh Bayu Septiawan, S.H.,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor UnitKonsultasi dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas HukumHalaman 1 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 13-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/TUN/KI/2023
Tanggal 14 Maret 2023 — FORUM KOMUNIKASI PENGURUS MASJID NUSANTARA (FKPMN) VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH;;
118 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FORUM KOMUNIKASI PENGURUS MASJID NUSANTARA (FKPMN) VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., II. ENUM;
248 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., II. ENUM;
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK TENGAH, tempat kedudukan di Jalan M.Ocet Talib Nomor 4 Kecamatan Praya, KabupatenLombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, S.H., jabatanKepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor133/600.0252/V1/2019 tanggal 10 Mei 2019;ll.
    ENUM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diMerendeng, RI001, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa TenggaraBarat, pekerjaan Petani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Faizin, S.H.,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatdan Konsultan Hukum, beralamat di Kota Mataram,Halaman 1 dari 6 halaman.
    yang diterbitkan atas nama Enum yang terletak diDesa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ProvinsiNusa Tenggara Barat:Sertipikat Hak Milik Nomor 2183 Desa Kuta yang diterbitkan tanggal24 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor 2026/Kuta/2018 denganluas 17.496 m? yang diterbitkan atas nama Enum yang terletak diDesa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ProvinsiNusa Tenggara Barat:3.
    yang diterbitkan atas nama Enum yang terletak diDesa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ProvinsiNusa Tenggara Barat:Sertipikat Hak Milik Nomor 2183 Desa Kuta yang diterbitkan tanggal24 Oktober 2018 dengan Surat Ukur Nomor 2026/Kuta/2018 denganluas 17.496 m?
    yang diterbitkan atas nama Enum yang terletak diDesa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ProvinsiNusa Tenggara Barat:Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Halaman 2 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-04-2006 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367K/TUN/2003
Tanggal 4 April 2006 — NAPSAH binti NAAMIH ; SALEH bin NAAMIH ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
59 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1000, (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di PaluNo.13/PID/2009/PT.PALU, tanggal 12 Maret 2009 yang amar lengkapnyasebagai berikut :a.1. Menerima permohonan banding dari Pembanding yaitu PenasehatHukum Terdakwa tersebut ;b. 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-10-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/KHS/2021
Tanggal 29 Oktober 2021 — DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH VS BUPATI KABUPATEN DONGGALA;
187 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH VS BUPATI KABUPATEN DONGGALA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 25-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — EDI LANGKARA, MH (BUPATI HALMAHERA TENGAH) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
458 — 810 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EDI LANGKARA, MH (BUPATI HALMAHERA TENGAH) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
    JalanTrikora Nomor 1 Bukit Loiteglas, Desa Weda, KecamatanWeda, Kabupaten Halmahera Tengah;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.
    Kabupaten HalmaheraTengah merujuk pada lampiran peta yang terdapat pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2003, dan pada tahun 2012 PemerintahKabupaten Halmahera Tengah telah menetapkan Tata Ruang WilayahKabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabuptaenHakmahera Tengah.
    Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan KabupatenHalmahera Timur menyerahkan sepenuhnya kepada GubernurMaluku Utara untuk mengambil keputusan serta menetapkantitik koordinat segmen batas Halmahera Tengah dan HalmaheraTimur;b.
    peta dimaksud, sehingga pemerintahprovinsi harus dapat menetapkan secara adil dan seimbangantara Kabupaten Halmahera Tengah dan KabupatenHalmahera Timur;Pemerintah Halmahera Tengah bersedia melepaskan 2 desayang menjadi bagian wilayah Kabupaten Halmahera Timuryakni Desa Sowoli dan Desa Sil, agar pemerintah dapatmelakukan verifikasi guna menetapkan koordinat dan petabatas Halmahera Tengah dan Halmahera Timur;.
    Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, PemerintahKabupaten Halmahera Timur dan Pemerintah Provinsi MalukuUtara sepakat bahwa permasalahan batas antara KabupatenHalmahera Tengah dengan Kabupaten Halmahera Timur hanyapada sub segmen di timur pada penentuan titik nol;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — BUPATI MALUKU TENGAH., II. ORELIUS CAESAR KASTANYA;
283 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI MALUKU TENGAH., II. ORELIUS CAESAR KASTANYA;
    Barat, Kabupaten Maluku Tengah,Provinsi Maluku, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Firel E. Sahetapy, S.H.,M.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Firel E.Sahetapy, S.H. dan Rekan, beralamat di Kota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKTUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019;Pemohon Kasasi;Lawan1.
    BUPATI MALUKU TENGAH, tempat kedudukan di JalanGeser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,Provinsi Maluku,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masuhadji Tuakya, S.H.,M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor BupatiMaluku Tengah, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret2019; dan diwakili pula oleh kuasa Daniel W.
    ORELIUS CAESAR KASTANYA, tempat tinggal di NegeriLilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah,Provinsi Maluku, pekerjaan Raja Negeri Lilibooi;Termohon Kasasi II:Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2020Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141458, Tahun 2018Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi KecamatanLeihitu Barat, atas nama Orelius Caesar Kastanya, tanggal 20Desember 2018;4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 458,Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Liliboo!
    Pemerintan Negeri Lilibooi yang memutuskanmenetapkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 TentangPenetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi KepalaPemerintah Negeri Lilibooi:Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun2017 menentukan jabatan Kepala Pemerintah Negeri adalah hak dariMatarumah Teon Sialana Lumatita Negeri Lilibooi, dan Matarumah TeonSialana Lumatita yang berhak menjadi kepala pemerintah Negeri LilibooiKecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Upload : 20-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/TUN/2024
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., II. JAMAT;;
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., II. JAMAT;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Upload : 14-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH vs DJAID AHMAD;;
50 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH vs DJAID AHMAD;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2021
Tanggal 22 Juli 2021 — DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;
133 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;
    . & Associates, beralamat di KotaPalu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27November 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempatkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 69, Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: Muh. Rizal, S.SiT.
    ., jabatan Kepala Bidang Pengendalian danPenanganan Sengketa pada Kantor Wilayah BPN Prov.Sulawesi Tengah, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor MP.02.02/00772/XII/2020, tanggal21 Desember 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman.
    Putusan Nomor 207 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 194/SK72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik atasnama Delita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu,Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, karena CacatHukum Administratif
    2574/Duyu/2019 tanggal 08 Oktober2019, seluas 13.271 M2 atas nama Delita Pakaya, dan lampiran nomorurut 2 (dua) berupa SHM Nomor 02520/Duyu, tanggal 28 November2008, Surat Ukur Nomor: 2575/Duyu/2019, tanggal 08 Oktober 2019,seluas 11.646 M2 atas nama Delita Pakaya;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor: 194/SK72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik atas namaDelita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu,Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
    Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 194/SK72.MP.01.03/X/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas NamaDelita Pakaya dkk 5 (lima) bidang terletak di Kelurahan Duyu, KecamatanTatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Karena Cacat HukumAdministratif, tanggal 18 Oktober 2019, Sepanjang Lampiran Nomor Urut1 (satu) berupa SHM Nomor 02519/Duyu, tanggal 28 November 2008,Halaman 3 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 10-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., II. LENI SUSANTI;;
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH., II. LENI SUSANTI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — ., Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH;;
102 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-08-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 PK/TUN/2022
Tanggal 15 Desember 2022 — DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;;
127 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DELITA PAKAYA VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH;;