Ditemukan 1217835 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-11-2006 — Upload : 12-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3445K/PDT/2002 Tanggal 7 Nopember 2006 — Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau vs. PT. Torganda; D.L. Sitorus
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 05-12-2006 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1678K/PDT/2003 Tanggal 5 Desember 2006 — Barnawi; Juriyah al. Jariyah
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 23-05-2008 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316K/PIDSUS/2007 Tanggal 23 Mei 2008 — A.ROHIM BIN JEMAHAT ALIAS BOIM
331 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA:Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
N.GFeryantinidokter pemeriksa pada Puskesmas Sabang pada tanggal 10 Nopember2007, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, denganhasil pemeriksaan sebagai berikut :7 Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dari hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor :122/V/XI/2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktibersalah, hasil
Putus : 31-01-2007 — Upload : 14-01-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 962K/PDT/2002 Tanggal 31 Januari 2007 — Pemerintah RI cq. Departemen Pertahanan Dan Keamanan cq. Markas Besar TNI-AD cq. Kodam V Brawijaya cq. Ajudan Jenderal Kodam V Brawijaya; Ny. Sujanah Kadi Isworo
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 26-11-2012 — Upload : 08-07-2013
Putusan PN MERAUKE Nomor 151/Pid. B/2012/PN Mrk. Tanggal 26 Nopember 2012 — PIDANA-H. RIZAL
122 — 57
122 — 57
sebelum melakukan kegiatan menebang ataumemanen atau memungut hasil hutan sehingga perbuatan Terdakwa tersebutbertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P46/MenhutII/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atauHasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi.
tebangan dan hasil olahan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya; 2.
Hasil Hutan atau HasilHutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi; Bab I tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan;Pasal 2 : 1.
hutan didalam hutan tersebut masih termasuk dalam kawasan hutanproduksi dimana seseorang atau badan usaha harus mendapat iin terlebih dahulu dari13pejabat yang berwenang sebelum melakukan kegiatan menebang atau memanen ataumemungut hasil hutan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan denganPeraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P46/MenhutII/2009 tentang Tata CaraPemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada HutanProduksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi
yang dimaksud dengan memungut hasil hutan menurutKeputusan Menteri Kehutanan No.
Putus : 29-05-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3216K/PDT/2001 Tanggal 29 Mei 2007 — Djamiran; Sinah; Samsini; Supinah; Madinem; Susanto; Sumarno; Suwarsih; Supadmi
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Register : 10-04-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 143/Pid.B/2017/PN-Tjb Tanggal 30 Mei 2017 — - YAKUB ALIAS AKUB
103 — 40
103 — 40
Menyatakan Terdakwa YAKUB Alias AKUB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3.
ae Bahwa ia Terdakwa YAKUB Alias AKUB pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Nopember 2016 sekira pukul 12.30 WIB atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 bertempat diJalan Rukun Lingkungan IV Kelurahan Kuala Silo Bestari KecamatanTanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriTanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya,menarik keuntungan dari hasil
Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atausepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2017/PNTjbMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
Dengan demikian unsur barang siapa telahterpenuhi menurut hukum;Ad.2.Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakanperbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsurperbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi danterbukti, serta untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannyadengan perbuatan Terdakwa, maka
unsur kedua ini haruslah dipandangsebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pulakarena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu denganyang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secarakeseluruhan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang didapat darikejahatan misalnya barangbarang hasil pencurian, penggelapan, penipuan,atau pemerasan;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknyamenerangkan pada hari dan tanggal yang tidak
Menyatakan Terdakwa YAKUB Alias AKUB tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menarikkeuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana dalamdakwaan alternatif Kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan;3.
Putus : 29-05-2007 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1688K/PDT/2002 Tanggal 29 Mei 2007 — Langgo; Salinring; Jama; Nojeng; Mustafa Suma; Dacing; Jumanna; Gaddong; Lompo; Mannuruki; Coggo; Suming; Rana
15 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 22-12-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 738/Pid.B/2016/PN Gpr Tanggal 16 Februari 2017 — Hertanto Bin Alm Kasnawi
92 — 7
92 — 7
saksi EKO WALUYO sebesarRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Bahwa setelah menerima gadi tersebut kemudian keuntungan Terdakwa darihasil gdai tersebut sebesr Rp.2.000.000, sebagai potongan biayaadministrasi sudah Terdakwa gunakan untuk biaya opname anak Terdakwadi Rumah Sakit, kKemudian hingga akhirnya Terdakwa didatangi anggotaPolres Kediri Kota kemudian mengamankan brang bukti 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia Nopol AG 511 gv WARNA~ HITAM NokaMHKV5AA2JFK000563, Nosin DP98432 yang merupakan hasil
EKO WALUYO sebesarRp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Bahwa setelah menerima gadi tersebut kKemudian keuntungan Terdakwa darihasil gdai tersebut sebesr Rp.2.000.000, sebagai potongan biayaadministrasi sudah Terdakwa gunakan untuk biaya opname anak Terdakwadi Rumah Sakit, kKemudian hingga akhirnya Terdakwa didatangi anggotaPolres Kediri Kota kemudian mengamankan brang bukti 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia Nopol AG 511 gv WARNA~ HITAM NokaMHKV5AA2JFK0005638, Nosin DP98432 yang merupakan hasil
EKOWALUYO sebagai miliknya dengan hanya menyertakan STNK tanpadilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah berupa BPKB,sehingga patut diketahui atau setidaktidaknya patut diduga bahwa mobiltersebut adalah hasil kejahatan ;Bahwa setelah Terdakwa menerima gadai 1 mobil Daihatsu Xeniatersebut, sdr. JOKO SUDIRO menerima komisi dari Terdakwa sebesarRp.100.000, dan dari sdr. EKO WALUYO sebesar Rp.250.000,,sedeangkan sdr.
Register : 27-01-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 06/Pid.Sus/2015/PN Pml Tanggal 24 Februari 2015 — TAWIN bin DARMO
371 — 5
371 — 5
Menyatakan terdakwa TAWIN bin DARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menguasai dan memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin; ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAWIN bin DARMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3.
Pemalang ;Bahwa untuk mengambil/memungut/membawa kayu jatidari kawasan hutan milik Perhutani harus ada SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau SuratKeterangan Asal Usul Kayu (SKAU).Bahwa dikawasan hutan jati tanaman jati di petak 90RPH Kenyere BKPH Cipero KPH Pemalang ikut DesaGongseng Kec.
Hutan menurutUndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 pasal1 angka 13 adalah bendabenda hayati, non hayati danturunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;Menimbang, bahwa pengertian Hasil Hutan Kayu menurutUndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 pasal1 angka 13 adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulatkecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan;Menimbang, bahwa pengertian Kawasan Hutan menurutUndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
Putusan No 06/Pid.Sus/2015/PNPmlsetara dengan itu dan telah dilakukan pemeriksaan ataskebenaran asal usul hasil hutan kayu serta kepemilikannyasehingga bisa dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebutberasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan denganadanya alas titel/hak atas tanah.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 29Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutandan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutandan Penggunaan Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan SuratKeterangan
Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur AngkutanKayu Bulat (FAKB) adalah dokumen yang menyatakan sahnyapengangkutan, penguasaan dan pemilik hasil hutan, sebagaialat bukti atas legalisasi hutan yang diberikan pejabatyang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf kUndangUndang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 bahwasetiap orang dilarang membawa alatalat yang lazimdigunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang ;
Hutan Kayu yangBerasal Dari kawasan Hutan Hak harus memiliki izin ataudokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan danpemilik hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalisasihutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk ;Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah tahu daripetugas Perhutani yang sebelumnya telah mensosialisasikankewajiban setiap orang tentang alat bukti legalitas hutanyang diberikan adanya surat izin atas surat keterangansahnya Hasil hutan (SKSHH) tersebut namun didapatkan
Register : 22-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 739/Pid.B/2016/PN Gpr Tanggal 23 Februari 2017 — HERI FARID Bin Alm. PUJIANTO
117 — 17
117 — 17
PUJIANTO terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Telah mengambilkeuntungan dari hasil suatu barang yang diketahui atau patut disangkakanbahwa barang itu diperoleh karena kejahatan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 480 ke2 KUHP dalam dakwaan alternative KeduaPenuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI FARID Bin Alm.
Pol AG 470 GK Tahun 2011 warna silver metalik atas nama WENYWINDAYATI tanpa mengetahui asal usul dari mobil tersebut sehingga sehinggapatut diketahui atau setidaktidaknya patut diketahui bahwa mobil tersebut adalahhasil kejahatan yang mana uang hasil keuntungan tersebut telah terdakwagunakan untuk membayar tempat kost terdakwa ; Bahwa akibat kejadian tersebut membuat saksi korban Drs. Moh.
Kediri dari pada tempatPengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan, telahmengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahui atau patutdapat disangkakan bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, perouatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal ketika saksi SUGIK PURNOMO Bin SUKARWOTO (berkaspenuntutan diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekitarpukul 20.00 wib merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.
PUJIANTO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menarik keuntungandari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus didugabahwa diperoleh dari kejahatan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 5 (lima ) bulan ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali pembantaranpenahanan Terdakwa tidak ikut dikurangkan ;4.
Putus : 26-02-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 19/ Pid. B /2015/ PN. Tgt. Tanggal 26 Februari 2015 — -RUSLAN Bin HARUN
-AHMAD Als. TITI Bin WATENG
44 — 10
44 — 10
Menetapkan barang bukti berupa :- Uang hasil penjualan togel pada tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);- Uang hasil penjualan togel pada tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dari Sdr. Syarif.Semuanya dirampas untuk negara.- 1 (satu) lembar kertas rekapan togel tanggal 01 Desember 2014;- 2 (dua) lembar kertas rekapan togel tanggal 01 Desember 2014 dari Sdr.
togel dan uang hasil penjualan togel, dan saksi jugamenemukan uang penjualan togel dan rekapan togel dari Sdr.
rekapan togel dan uang hasil penjualan togel, dan saksi jugamenemukan uang penjualan togel dan rekapan togel dari Sdr.
Kemudian buku rekapanbeserta uang hasil penjualan togel tersebut, terdakwa serahkan kepada terdakwa IIAhmad Als. Titi. ; Bahwa selain rekapan togel dari hasil penjuan terdakwa sendiri diserahkan kepadaterdakwa Il, terdakwa juga menerima rekapan togel dari hasil penjualan Sdr. Syariefyang dilakukan dengan cara Sdr.
Sedangkan terdakwa II sendiri berperan mengambil hasil rekapandan penjualan tersebut dirumah terdakwa sekira pukul 17.00 wita pada setiap hari penjualantersebut kecuali hari Selasa dan Jumat karena libur ;Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa mendapatkankeuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari terdakwa Il atas hasil penjualan kupon togeltersebut.
Register : 24-04-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 271/PID.SUS/2014/PN Gpr Tanggal 2 Juni 2014 — RIZAL SAIFUDDIN Bin SUMAJI
20 — 2
20 — 2
Menyatakan Terdakwa RIZAL SAIFUDDIN Bin SUMAJI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja membeli hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang undangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan danpemberantasan perusakan hutan dalam Surat Dakwaan kami;2.
Putus : 04-01-2007 — Upload : 10-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3277K/PDT/2002 Tanggal 4 Januari 2007 — Abdullatif DT. Kayo; Kandih Panduko Kayo; Amat Rajo Gandam; Sawir Bagindo Kayo; Zuhelmi Katik Kayo; Amir Pono Kayo; Burmawi Sidi Kayo; Jhon Hardi Bandoro Kayo; Nawir Endah Kayo
22 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 16-11-2006 — Upload : 11-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3281K/PDT/2003 Tanggal 16 Nopember 2006 — Mausar Gelar Malin Marajo; Zamri Malik; Sawir; Rinaldi; Hj. Fauziah Ramli; H. Bukri Zamris Ramli; Mustimar Ramli; Marnis Ramli; Yoserizal; Pono; Zurnalis
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara,seperti yang terjadi dalam perkara ini, di mana Hakim peradilan banding tidakobyektif lagi dalam memandang dan merumuskan duduk persoalan hukumdalam perkara ini, sehingga terjadi pelanggaranpelanggaran penerapanhukum pembuktian yang menimbulkan ketidakadilan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1 s/d 5 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidaksalah menerapkan, lagipula mengenai penilaian hasil
Register : 30-05-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 21-09-2014
Putusan PN RANTAU Nomor 135/Pid.Sus/2014/PN.Rta. Tanggal 5 Juni 2014 — * PIDANA : - terdakwa I. MUHAMMAD ZAINNOOR WAL AIDI RAKHMAD, MPD bin H. MARSA, terdakwa II. JAKARIANSYAH, S. AP Alias IJAK bin H. LAMRI, terdakwa III. GRIYANA MARYANTO, S.Sos Alias GREY bin MISKAM dan terdakwa IV. RIYANDIE PRANA BAKTI bin BAKRI
40 — 8
40 — 8
RIYANDIE PRANA BAKTI Bin BAKRI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Mengubah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.
Kalsel Nomor : : 018/Kpts/KPU-PROV-022/2014 tentang pemberhentian sementara anggota komisi pemilihan umum kab.Tapin Kalimantan Selatan ; Fotocopy legalisir berita acara tentang kronologis terjadi perubahan formulir DB1 DPR (sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 kab.
Tapin ; Fotocopy legalisir berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu tahun 2014 (Model DB-1 Asli) ; Fotocopy legalisir berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota serta calon anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilu tahun
Tapin membacakan hasil rekappemungutan suara masingmasing kecamatan, lalu hasil rekap tersebut dicatat olehterdakwa HI.
Tapin membacakan hasil rekappemungutan suara masingmasing kecamatan, lalu hasil rekap tersebutdicatat oleh Terdakwa III.
mengubah formulir DB1 DPR hasil rapat plenoTerbuka Kab.
pada formulir DB1 DPR hasil rapat pleno Terbuka KPU Kab.
Putus : 18-04-2007 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675K/PDT/2003 Tanggal 18 April 2007 — Yesaya Ottu; Nicodemus Ottu; Welhelmina Ottu - Raka; Arnoldus Ottu; Henderina Ottu; Martha Ottu; Yohanan Ottu; Maria Ottu
13 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 08-12-2005 — Upload : 31-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1503K/PDT/2004 Tanggal 8 Desember 2005 —
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 22-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 174/Pid.Sus/2014/PN SLW. Tanggal 22 Oktober 2014 — WARJAK Bin TAYAT
358 — 8
358 — 8
Tegal atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Slawi, yang melakukan , menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatanyang dengan sengaja mengangkut, memiliki atau menguasai hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Orang Perseorangan;2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3 Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Ad.1.
hutan memasukkan , ataumembawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutanbergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutandari alat angkut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidanganbahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 terdakwa ditangkap
B2671XL tanpa ada dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan daripejabat yang berwenang, dengan demikian unsur tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi ;Halaman 21 dari 21 Putusan No.174/Pid.Sus/2014/PN.SlwAd.4.
hutan dari hasil kejahatan danPelanggaran dan atau alatalat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untukmelakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara, dengandemikian terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ;e 13 (tigabelas) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran ratarata kurang lebih 15 cm x 20 cm x 200 cm;Barang bukti kayu tersebut adalah merupakan hasil hutan dari hasil kejahatan yangdilakukan terdakwa, dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai
Putus : 06-10-2006 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1754K/PDT/2002 Tanggal 6 Oktober 2006 — Ary M. Repi; Jenny Repi; Femmy S. Repi; Like Repi; Reffly Poli; Marthen Poli; Dortje Repi; Cornela Repi; Anna Rumampuk Repi; Justus Rumampuk; Marie Rumampuk; Helena Rumampuk; Dike Rumampuk; Jan Rumampuk; Handri Rumampuk; Hartina Rumampuk; Herat Rumampuk; Merry M. Repi; Welly L. Repi; Tommy B Repi; Lenny Repi; Vonny Repi; Jeffy Repi; Serfi Repi; Freddy Repi; Meity Repi; Youtje Poli; Fike Poli; Stenly Poli; Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sulawesi Utara cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa
100 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian