Ditemukan 1021591 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Izin usaha Persaingan usaha Usaha ilegal Usaha pertambangan Izin
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 129/B/2019/PT. TUN. SBY
Tanggal 19 Juni 2019 — ANUNG WIDIATMOKO,SKM. vs BUPATI KLATEN
55 — 27
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 128/G/2018/PTUN.SMG tanggal 11 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding ;-------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---------------------------------------------------------------------------------
    SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danbewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :ANUNG WIDIATMOKO,SKM, kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal Perum RSI No. 10 RT. 02 RW. 013, Belangwetan,Klaten Utara, Klaten, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018telah memberikan kuasa kepada :1. Arief K.
    ;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan MemoriBanding pada tanggal 27 April 2019 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 April 2019yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya memberikan putusan yang amarnya membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor128/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 11 Pebruari 2019 dan mengadili sendirisebagai berikut; n+ n nn nnn nnn nnn men nnn non en nnn nnn nnn nn nnn nns we1.
    SMG. 5 27+ 229222 = ==Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepadaPembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat untuk melihat berkasperkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas PerkaraNomor : 128/G/2018/PTUN.
    SMG. tanggal 26 Maret 2019 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 128/G/2018/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada tanggal 11 Pebruari 2019 yang dihadiri olehPrinsipal Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergugat ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding /Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal25 Pebruari 2019 sesuai dengan
    Negarasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;MENGADILI:1.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 24-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2016/PTUN.BNA
Tanggal 21 Juni 2016 — ABU BAKAR A. JALIL lawan BUPATI ACEH TIMUR
82 — 36
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016 ; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 216.000 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;
    PENETAPANNOMOR : 16/G/2016/PTUN.BNA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkatpertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagaiberikut, dalam perkara antara : ABU BAKAR A. JALIL, kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta,Tempat Tinggal di Gampong Alue Bu Tunong KecamatanPeureulak Barat Kabupaten Aceh Timur ; Dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1.
    ,M.H.Advokat / Penasehat Hukum = /Konsultan Hukum.Jalan Kwarcab Nomor 22 HaguTengoh Kota LhokseumaweBerkewarganegaraan Indonesia,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4161/2016tanggal 13 Juni 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ;> Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2016yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh dengan Nomor : 16/G/2016/PTUN.BNA, tanggal 24 Mei 2016;Halaman 2 dari 6Penetapan
    Perkara Nomor 16/G/2016/PTUN.BNA> Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh Nomor : 16/Pen.MH/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 25Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;> Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh Nomor : 16/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 25 Mei 2016Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; > Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/Pen.PP/2016/PTUN.BNA, tertanggal 30 Mei 2016
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei2016 dibawah Register Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN.BNA dariBuku Induk Register Perkara Tahun 2016 ; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkarasebesar Rp. 216.000 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ; Demikian ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hariSenin tanggal 20 Mei 2016 oleh Kami A. TAUFIQ KURNIAWAN,S.H.
    ., selaku Panitera Pengganti padaPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh KuasaHukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.HAKIM KETUA MAJELIS,HAKIM ANGGOTA,A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.. RAHMAD TOBRANI, S.H.ll.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 19/B/2013/PTTUN.SBY
Tanggal 11 April 2013 — 1. Drs. H. Zainul Arifin.dkk. vs 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM. 3. H. FERRY ZULKARNAIN, ST. 4. Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd
39 — 22
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; ----- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 1 Nopember 2012 Nomor : 19 / G / 2012 / PTUN.MTR yang dimohonkan banding tersebut ;------------------------------------------------------------------------------ - Menghukum Pihak Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,
    NOMOR : 19 / B/ 2013 / PTTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidangdigedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : 1. Drs. H. Zainul Arifin2. Drs. H.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 19 / PEN/ 2013 /PT.TUN.SBY. Tanggal 30 Januari 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding ;2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :19/ G/ 2012/ PTUN MTR tanggal 1 Nopember 2012 ;3.
    Tata Usaha Negara Matarampada tanggal 29 Nopember 2012 yang pada pokoknya berkeberatan terhadapPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 19/ G / 2012 /PTUN.MTR tanggal 1 Nopember 2012, dan memohon agar Majelis HakimBanding memutus sebagai berikut ; 1.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19 /G/ 2012 /PTUN.MTR tertanggal 1 Nopember 2012 ; 83.
    selanjutnyamemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaMEMULSkKaNn SEDAGE!
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-08-2023 — Putus : 18-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 134/B/2023/PTTUN.SBY.
Tanggal 18 September 2023 — SRI ABADI vs KEPALA DESA GEDANGAN
107 — 64
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 14/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 4 Juli 2023 yang dimohonkan banding;- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 28-06-2022 — Putus : 15-07-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 146/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Juli 2022 — Pembanding/Penggugat : ACHMAD NORSAILAH,SST Diwakili Oleh : ACHMAD NORSAILAH, SST
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : FITRI RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : FITRI AULIANA
69 — 22
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 3/G/2022/PTUN.BJM. tanggal 18 Mei 2022 yang dimohonkan banding;

    3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 25-10-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 220/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 23 Nopember 2021 — AGUS SUTOMO. vs I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN. II.SURANI / Nona SURANI
123 — 40
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor39/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 2 September 2021, yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    PUTUSANNOMOR : 220/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat bandingdengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:AGUS SUTOMO, Kewarganegaraan Indonesia ,pekerjaan Karyawan Swasta,tempat tinggal di Gang Pembina!
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 15-01-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 09-01-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 09/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 28 Juli 2015 — BAMBANG MULYONO vs 1. KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR, 2. TIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (“LHPKKPN”), PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
114 — 51
  • ------------------------------------------ M E N G A D I L I : --------------------------------------DALAM EKSEPSI ------------------------------------------------------------------------------------ Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, tentang Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; ---------------------------DALAM POKOK PERKARA -----------------------------------------------------------------------1.
    KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 1.
    Bahwa pasal 1 angka 9 Undang Undang nomor : 51 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang nomor : 9 tahun 2004 tentangPerubahan Kesatu Atas Undang Undang nomor : 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku yang bersifat konkret, individual dan
    final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara bersifat kongkret Bahwa keputusan tata usaha negara bersifat kongkret karena keputusan tatausaha negara dibuat dalam bentuk tertulis dan menimbulkan dampak hukumDAG PRNQQUGAL, pHsemesessssneesmnennnsrnmenninnnnncimetninnnnnnnieniniinnnnrinstnnininnnnnmiisKeputusan Tata Usaha Negara bersifat individual Bahwa keputusan tata usaha negara tidak ditujukan untuk umum akan tetapidikirim langsung oleh
    Tergugat kepada Kejaksaan Negeri Tanjung PerakSurabaya sebagai pihak yang meminta untuk dilakukannya penghitungan ataskerugian negara yang diduga dilakukan oleh Penggugat sehingga dengandemikian keputusan tata usaha negara dimaksud sudah memenuhi kualifikasiINdividual; 22 n non nnn nnn nnn noe nee nen nnn cnn nae con nae con nen con nnnKeputusan Tata Usaha Negara bersifat final Bahwa dengan telah dikirimnya keputusan tata usaha negara oleh Tergugat kepada Kejaksaan Agung maka keputusan tata usaha
    Usaha Mandiri bergerak dalamkegiatan usaha perdagangan yang mana hal tersebut dapat dibuktikandengan adanya surat izin usaha perdagangan (kecil) tertanggal 18 April 2012dan Penggugat (CV.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 26-02-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 26/B/2015/PT.TUN.MKS.
Tanggal 9 April 2015 — NANO KARSONO, ; Selanjutnya disebut sebagai...PENGGUGAT/PEMBANDING; M E L A W A N 1. REKTOR UNIVERSITAS CENDRAWASIH PAPUA,; Selanjutnya disebut sebagai......TERGUGAT/TERBANDING ; 2. OVIANINGSIH, S.Sos,; -------------------- Selanjutnya disebut sebagai..................................................... .....................TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING ;
27 — 17
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 09/G/2014/PTUN.JPR. tanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------------------------
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-03-2024 — Putus : 20-05-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 20 Mei 2024 — Penggugat:
RAFAEL ASEP EDDY
Tergugat:
1.MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
29 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 78/G/2024/PTUN.JKT dari register perkara;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 12-04-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 43/B/2016/PT.TUN.MKS
Tanggal 11 Mei 2016 — MARTHA PARENGKUAN, Selanjutnya disebut;------------------------------------------- PENGGUGAT I /PEMBANDING; 2. ALEXANDER RAPAR, Selanjutnya disebut; ---------------------------------------------PENGGUGAT II/PEMBANDING; Selanjutnya disebut ------------------------------------------ PARA PENGGUGAT/PEMBANDING; M E L A W A N I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA, Selanjutnya disebut --- TERGUGAT/TERBANDING; II. 1. MARTJE RAPAR, 2 DIMER A. RAPAR, 3. ROSALIN RAPAR 4. TIEN RAPAR, 5. FRANS RAPAR, 6. HENDRIK A. RAPAR 7. ANDRIAS H. RAPAR, Selanjutnya disebut ------------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING;-
62 — 22
  • M E N G A D I L I : - Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding; - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 15/G/2015/PTUN.PL, tanggal 8 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------- - Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk
    PUTUSANNOMOR : 43/B/2016/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutussengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara: 1, MARTHA PARENGKUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,Tempat tinggal Kelurahan Kinilow Satu Lingkungan VIKecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, Selanjutnyadisebut;non PENGGUGAT I /PEMBANDING;2.
    UNDAP,Kewarganegeraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,Tempat tinggal Desa Kali Selatan KecamatanPineleng;Selanjutnya disebutanne TERGUGAT IIINTERVENSI/ TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca: Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 43/B/2016/PT.TUN.MKS.1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa tersebut; 2.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 02/G/2015/PTUN.MDO,tanggal 17 September 2015; 3.
    Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan SuratPengantar Nomor: W.4 TUN 2/2001/AT 06/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masingmasingpada tanggal 1 Desember 2015; Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/ Terbandingdan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 19 Januari2016 dan tanggal 12 Januari 2016
    Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : SKK19/SU04/2/2015 tanggal 10 September 2015 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassartersebut ;Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 33/Pen/016/PT.TUN.Mks, tanggal 21 Maret 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketaini.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 28-05-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 59 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.
Tanggal 31 Juli 2013 — 1. GUBERNUR PROVINSI PAPUA, TERGUGAT/PEMBANDING ; -------------------------------- 2. Ir. MIKAEL KAMBUAYA, TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING; ------------------------------- M E L A W A N : - JANSEN MONIM, S.T.,M.M., PENGGUGAT/TERBANDING ; -------------------------------
60 — 29
  • M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; ---------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 04/G/2013/P.TUN.JPR. tanggal 02 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------ Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkatbanding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar, telah mengambilputusan sebagai berikut dalam sengketa antara1. GUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan SoaSiuDok.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 59/Pen/2013/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 59/B/2013/PT.TUN MKS., tanggal 30 Mei 2013 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa, memutus sengketa tersebut dalam tingkatbanding ;2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNomor : 04/G/2013/P.TUN.JPR., tanggal 02 April 2013 ;3.
    No. 59/B/2013/PT TUN Mks.Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 April 2013 dan telahdiberitahukan kepada pihak lawannya dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2013 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuaidengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara dari PaniteraPengadilan Tata Usaha
    sehingga pengajuanpermohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sejak putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepadanyasebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.
    Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluhribu rupiah) :Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari RABU, tanggal24 JULI 2013 oleh kami : ACHMAD HARI ARWOKO, SH., sebagaiHakim Ketua Majelis, MOH.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 19-11-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 175/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 16 Januari 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH vs PT. SARI INTI RAKYAT
70 — 31
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 08/G/2013/PTUN-BNA tanggal 21 Agustus 2013 yang dimohonkan banding; - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    PUTUS AN Nomor :175/B/2013/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalamperkara antara :KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI ACEH, Berkedudukan di Jalan Nyak Arif(Lamgugob) Banda Aceh.
    Imeum Leung Bata No. 62B Lamseupeung, Banda Aceh,selanjutnya disebutPENGGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca :Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No. 175/B/2013/PT.TUNMDNPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:175/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 27 Nopember 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 175/PEN.HS/2013/PT.TUNMDN tanggal 09 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang
    di tingkatbanding;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 08/G/2013/PTUNBNA tanggal 21 Agustus 2013;Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak, dansuratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalamsalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 08/G/2013/PTUNBNA tanggal 21 Agustus 2013, yang amar
    Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harusdihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akanditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;Memperhatikan ketentuanketentuan dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004,dan perubahan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundangundangan yangterkait dengan sengketa tata usaha negara ini;MENGADILI
    oleh kami : ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku HakimKetua Majelis, T.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 15-01-2024 — Putus : 05-02-2024 — Upload : 05-02-2024
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/2024/PTUN.BNA
Tanggal 5 Februari 2024 — Penggugat:
SAID AZMIR (bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Desa/Gampong Meunasah Meucap Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141/235 tanggal 4 Juni 2018)
Tergugat:
1.Tim Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Kabupaten Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen
2.SAIFUDDIN ABDULLAH (dalam Kedudukannya selaku Keuchik Gampong Pante Ara Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)

83 — 56

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 2/G/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 325.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 21-04-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 86/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 16 Juni 2020 — PT. INDO BERJAYA FAVOR vs I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO. II. SUPRADI KERTAMENAWI, SH
188 — 43
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; ---------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 75/G/2019/PTUN.
    PUTUSAN Nomor : 86/B/2020/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap sengketa antara: Nama : PT.INDO BERJAYA FAVOR ;Alamat : Dk.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 86/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 21 April 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata UsahaNegara ini ditingkat banding ; 2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :75/G/2019/ PTUN.SMG. tanggal 5 Pebruari 2020; 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 86/PENHS/2020/PT.TUN.SBYtanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;4.
    Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26Pebruari 2020 dan pada hari itu juga Panitera telah memberitahukankepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat Il Intervensi yangpada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnyaberkenan mengadilidengan memberikan putusan sebagai berikut ; MENGADILI Menerima Permohonan banding dari Pembanding
    Menguatkan Putusan Pengadilan tata Usaha negara Semarang No.75/G/2019/PTUN.SMG tanggal 5 Pebruari 2020 3.
    UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara. serta ketentuan Peraturan Perundangundangan lainnya yangbertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :75/G/2019/PTUN.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 157 /B/2016/PT.TUN-SBY
Tanggal 23 Agustus 2016 — HARI SETIA WIDADA vs KEPALA DESA PUCANGSIMO KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG
26 — 7
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 256/G/2015/PTUN.SBY tanggal 5 April 2016 yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------3. Menghukum pihak Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
    PU TUS ANNomor : 157 /B/2016/PT.TUNSBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanKetintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut, dalam perkara antara : HARI SETIA WIDADA ; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PerangkatDesa, bertempat tinggal di Dusun SimoRT.001/RW.013
    Penasehat Hukum KTPAPERADIN.LA 9811330 berkantor di Jalan TeukuUmar No. 49 Bojonegoro, berdasarkan surat KuasaKhusus tertanggal 29 Oktober 2015, Untukselanjutnya disebut sebagai ; ana nnene PENGGUGAT/ PEMBANDING MELAWAN:KEPALA DESA PUCANGSIMO KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULYOKABUPATEN JOMBANG : berkedudukan di Desa PucangsimoKecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai ;wanes TERGUGAT / TERBANDING Putusan Nomor. 157/B/2016/PT.TUN.SBY halaman 1Pengadilan Tinggi Tata Usaha
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor. 157/PEN/2016/PT.TUN.SBY tanggal 28 Juni 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutussengketa ini ditingkat banding ; 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor.256/G/2015/PTUN.SBY tanggal 5 April 2016 beserta surat suratlainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; 3.
    Surat surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima kejadian kejadian duduksengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor. 256/G/2015/PTUN.SBY tanggal 5 April 2016 yangamarnya berbunyi sebagai berikut ; ""eis AE NIG ADIL ane Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini
    Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan BandingNomor. 256/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 14 April 2016 dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding,dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 14 AprilCAMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telahmengajukan Memori Banding tertanggal 15 April 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 04 Mei 2016dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 17-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 77/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 10 Juni 2014 — NITA HANDAYANI. vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. II. Ir. LO TIANG KONG Alias MICKEY
43 — 28
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ---------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35 / G / 2013 / PTUN.SMG tanggal 8 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;--- - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----------------------------------
    PUTUSANNOMOR : 77/B/2014/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding telah mengambilputusan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : Nama : NITA HANDAYAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat Tinggal : Jl.
    Cokroaminoto Nomor 2 Semarang;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING;; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Telah membaca ; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77 /PEN/ 2014 /PT.TUN.SBY. Tanggal 23 April 2014 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebutditingkat banding ;2.
    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 35/ G/2013/ PTUN SMG tanggal 8 Januari 2014 ;3.
    tertanggal 2 Maret 2014 dan diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Maret 2014yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor. 35/G/2013/PTUN.SMG tanggal 8 Januari 2014, dan memohon agarMajelis Hakim Banding menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;1, Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya; 2.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;3. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk membatalkan dan mencoretSHM 517/Kranggan dari Buku Tanah;4.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 31-03-2023 — Putus : 04-05-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2023/PTUN.SBY
Tanggal 4 Mei 2023 — Penggugat:
BING HARIYANTO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA
148 — 77
  • MENGADILI
    1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 42/G/2023/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.424.000,00 (Empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 07-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 187/B/2020/PT.TUN.SBY
Tanggal 25 Nopember 2020 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN / ATR KOTA PROBOLINGGO vs NINING JUBAIDAH
82 — 29
  • M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut; --------------------------------------------------------------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 28/G/2020/PTUN.Sby, yang di mohonkan banding tersebut; --------------------------------------- MENGADILI SENDIRI - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;---
    PUTUSANNOMOR : 187/B/2020/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugasmemeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN / ATR KOTA PROBOLINGGO,berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 02 Kota Probolinggo;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1.
    2O2 0) jaeeeacs antMenimbang, bahwa untuk melengkapi permohonanbandingnya pihak Pembanding / Tergugat telah mengajukan memoribandingnya pada tanggal 10 Agusus 2020, diterima diKepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 26Agustus 2020dan diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat padatanggal 26 Agustus 2020, yang pada intinya tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabayauntuk memutuskan
    Putusan Nomor : 187/B/TUN/2020/PT.TUN.SBYApabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayamempunyai pendapat lain, maka : SUBSIDAIR : 22 22 22202 22 e nnn nnn nne nnn nn ennMohon putusan keadilan yang seadil adilnya,Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding /Tergugat tersebut, pihak Terbanding / Penggugat mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 3 September 2020 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3September .2020 dan diberitahukan kepada pihak
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 6.525.000, (Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima RibuMenimbang, kepada para pihak telah diberi kesempatanoleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untukmelihat danmemeriksa berkas perkara sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaantingkat banding dengan surat pemberitahuan untuk melihat berksasperkara (inzaqe) tertanggal 14 September 2020;TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Majelis
    Hakim pada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkaraNomor:187/B/2020/PT.TUN.Sby, sebelum mempertimbangkan aspekformal pengajuan permohonan banding dan pokok sengketa / perkaraterlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksaperkara Nomor :187/B/2020/PT.TUN.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 22-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 67/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 16 Mei 2019 — S A N T O S O vs BUPATI BOJONEGORO
38 — 44
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 124/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 17 Desember 2018, yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----------------------------------------------------------
    PUTUSANNOMOR : 67/B/2019/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara : S ANTOSO, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Kepala DesaSumberjo, bertempat tinggal Sumberjo RT/RW: 014/007Kelurahan Sumberjo
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 23-02-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 39/B/2015/PT.TUN. SBY
Tanggal 24 Maret 2015 — I NYOMAN TRISANTOSA, S.IP. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
57 — 22
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 09/G/2014/PTUN.YK tanggal 8 Desember 2014 yang dimohonkan banding ; ----------3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ------------------------------------------------------------------------
    SBY* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadilisengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalamsengketa antata : 22292 22222222 2 enon nanaI NYOMAN TRISANTOSA, S.IP., Warganegara Indonesia, pekerjaan TentaraNasional Indonesia, tempat tinggal di Pasraman Widya Dharma, Jln.Subagio Nomor Lanud Husein Sastranegara, Cicendo, Bandung,yang dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
    Radjimin,Sucen, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untukselanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERBANDING Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca ;1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penunjukan MajelisHakim yang akan =memeriksa dan =~mengadili sengketa ini ;Berkas perkara yang terdiri : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta
    Dengan demikian HakTanggungan atasnama BRI adalah cacat hukum administrasi; Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat/Pembanding mohon agar PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus : 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding :2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 09/G/2014/PTUN.YK tanggal 8 Desember 2014 ; 3. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ; 4. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ; 5.
    51 tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta peraturanperaturan hukum lainnya yang terkaitdengan perkara ini: MENGADILI :1.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 09/G/2014/PTUN.YK tanggal 8 Desember 2014 yang dimohonkan banding ; 3.