Ditemukan 2675953 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-02-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 29-10-2016
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 18 Juni 2015 — Penggugat Tergugat
11 — 1
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, talah di cocokkandan isi sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (P1);2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yangdibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Tulungagung, talah di cocokkan dan isi sesuai denganaslinya bermeterai cukup (P.2);3.
    telah mempunyaikedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara aquo,Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkanTergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut,sebagaimana relaas panggilan nomor 0390/Pdt.G/2015/PA.TA tanggal 06Februari 2015 dan tanggal 06 Maret 2015 sesuai dengan ketentuan pasal 27Peraturan Pemerintah
    untuk mencukupi kebutuhan seharihari Penggugat bekerjasendiri disamping itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kemudianTergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pergi hingga sekarangselama kurang lebih 10 tahun, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak adakhabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas, karenanyaPenggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tulungagung;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai ini denganalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 MaretHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 0390/Pdt.G/2015/PA.TA1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga merekatelah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 99/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 12 Maret 2015 — Penggugat Tergugat
10 — 1
  • dan jika Penggugat terlambat mengirimkan uang kepadaTergugat, Tergugat marahmarah dan memakimaki Penggugat dan juga orangtua Penggugat, yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknyasuami isteri pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan putusHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.TAkomunikasi, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke PengadilanAgama Tulungagung;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini denganalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisinan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telahpecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 0099/Pdt.G/2015/PA.TAPeraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 26-11-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2880/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 8 Januari 2015 — Penggugat Tergugat
7 — 0
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Pemerintah KabupatenTulungagung, telah dicocokkan dan isi sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup (P.1);Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2014/PA.TA2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yangdibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan dan isi sesuaidengan aslinya bermeterai cukup (P.2);B. SaksiSaksi.
    pernahmemberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat berusaha sendiri untukmencukupi kebutuhan seharihari, akibatnya Penggugat pulang ke rumahorang tua Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 1% tahun danselama itu antara keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteridengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi, karenanya Penggugatmengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tulungagung;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini denganalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 MaretHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2014/PA.TA1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telahpecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 29-01-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 356/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 11 Juni 2015 — Penggugat Tergugat
12 — 1
  • ., atas namaLusiana Agustiara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telahdicocokkan dan isi Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.1);2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ..., atas nama ...dan ... yang dibuat dan ditandatangani oleh KepalaHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 0356/Pdt.G/2015/PA.TAKantor Urusan Agama Kecamatan ...
    mencukupi kebutuhan seharihariPenggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, kemudian Tergugat tanpa seijindan tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, dansejak pergi hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan, Tergugat tidakpernah pulang dan tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamatnyayang jelas, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke PengadilanAgama Tulungagung;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai ini denganalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat tingga, maka rumah tangga mereka telahpecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2353/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 9 Nopember 2015 — Penggugat Tergugat
15 — 4
  • lsh sh 55x 5 525 olsArtinya: Apabila (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, makaperkara itu dapat diputus berdasarkan buktibukti ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini denganalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.
    Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebutdiatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuanpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 12-08-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1830/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 12 Februari 2015 — Penggugat Tergugat
10 — 2
  • ., atas nama Penggugat yangdikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Pemerintah KabupatenTulungagung, telah dicocokkan dan isi sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup (P.1);2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..., atas nama Penggugat danTergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkan danisi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.2);B. Bukti Saksi1.
    dengan mendalilkan bahwa keluarga Penggugat tidak pernahmemberi nasehat apapun kepada Tergugat, justru ibu kandung Penggugatpernah mengatakan kalau Tergugat disuruh bercerai dengan Penggugat dantidak benar tidak ada komunikasi dengan Penggugat melainkan Tergugatselalu berusaha menjalin kKomunikasi dengan Penggugat namun Penggugatsusah dihubungi, Penggugat ditelpon tidak diangkat dan di sms tidak dibalas;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini denganalasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Pasal 22 ayat (2)Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1830/Pdt.G/PA.TA.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim wajibmendengarkan keterangan Saksi keluarga dan orang dekat Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa keluarga kedua belah telah hadir di persidangandan kepada pihak keluarga kedua belah pihak telah diberi waktu secaracukup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,selanjutnya keluarga kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup lagimerukunkan Penggugat dan
    Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisinan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telahpecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 25-02-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 564/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 26 Maret 2015 — Pemohon Termohon
21 — 13
  • Tanggal Agustus 2012, atasnama ... yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung,telah dicocokkan dan isi sesuai dengan aslinya, telah dicocokkan dan isisesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.1);2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... Tanggal ..., atas nama Pemohondan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, telahdicocokkan dan isi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.2);B.
    tidak terima atas nafkah yang diberikan Pemohon dan selalumerasa kurang, Termohon boros serta mempunyai banyak hutang di luarsepengetahan Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohonpulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang selama kurang lebih 4bulan, berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteridengan pisah tempat dan tidak terjalin komunikasi secara baik;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak inidengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung buktibukti yang diajukan oleh Pemohon ( P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi), makatelah ditemukan fakta sebagai berikut;e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah padatanggal 28 Agsutus 2013 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;e Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempattinggal selama kurang lebih 4 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluargaagar kembali rukun dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil,dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2014/PA.TA.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awalpersidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-04-2015 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 903/Pdt.G/2015/PA.TA
Tanggal 21 Mei 2015 — Pemohon Termohon
13 — 5
  • ., atas namaSapuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan danPencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung, telah dicocokkandan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (P.1);Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 0903/Pdt.G/2015/PA.TA2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ..., atas nama ... dan ...yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan ..., Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup (P.2);B. Bukti Saksi.
    2006 sudah goyah dan tidak harmonis,sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dengan lakilakilain anam ... asal dari ..., pbuncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohonpulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang selama kurnag lebih 7tahun, yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteridengan pisah tempat dan tidak terjalin komunikasi secara baik;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak inidengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
    Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung buktibukti yang diajukan oleh Pemohon ( P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi), makatelah ditemukan fakta sebagai berikut;e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah padatanggal 16 Mei 1995 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 oranganak lakilaki; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
    Selanjutnya dalam Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
    bahwa akibat perselisihan danpertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempattinggal selama kurang lebih 7 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluargaagar kembali rukun dengan Termohon, tapi upaya tersebut tidak berhasil,dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awalpersidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 17-09-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 21-01-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2234/Pdt.G/2014/PA.TA
Tanggal 30 Oktober 2014 — Pemohon Termohon
11 — 0
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 29-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2015/PTUN.ABN
Tanggal 5 Nopember 2015 — JACOB BERHITU, DKK, Sebagai Para Penggugat ; MELAWAN 1. BUPATI MALUKU TENGAH, Sebagai Tergugat ; 2. WEMPY DIRK PARINUSSA, Sebagai Tergugat II intervensi ;
121 — 61
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-625 Tahun 2015, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, atas nama Wempy Dirk parinussa, tanggal 29 Mei 2015;-3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-625 Tahun 2015, Tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, atas nama Wempy Dirk Parinussa, tanggal 29 Mei 2015;---------------------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);-------
    Tentang Negeri dan Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri ;Bahwa Negeri Ameth terletak di Pulau Nusalaut Kabupaten Maluku Tengahyang menjadi lou Kota Kecamatan Nusalaut, adalah merupakan sebuahNegeri Adat yang di Pimpin oleh Seorang Kepala Pemerintah yang di beriGelar Raja yang didampingi oleh 7 (tujuh) orang Saniri dari 7 (tujuh) Soamasing masing : Soa Rumah Putih, Soa Rumah Mate (Hitam), SoaManduapessy
    Bahwa yang terjadi TERGUGAT telah melanggar ketetentuan Bab XV Tentang11.PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal (42) ayat (1 dan 3) Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yangMenyatakan : 222 oo one nnn nnn nnn non nnn nan nee nnn nae nn nee noe non nee eee eee Ayat (1) apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proses pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeripenyelesaiannya
    Negeri, maka perlu mengesahkan Saudara WEMPY DIRKPARINUSSA sebagai Kepala Pemerintah Negeri Ameth.
    Dikatakan demikian karena :a)Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakankepentingan umum terlebih dahulu.
    Menyangkut dengan Status maka ada yang defenitif yang disebutkepala pemerintah negeri dan ada yang sifatnya sementara yang disebutHal. 18 dari 94 Hal. Putusan No. 12/G/2015/PTUN.ABNsebagai penjabat, masa jabatan, untuk Kepala Pemerintah NegeriAdministratif yang defenitif masa jabatannya 6 tahun dan dapat dipilihkembali untuk 2 kali masa jabatan Pasal 7 ayat (2) PERDA Nomor 01Tahun 2006 tentang Negeri.
Pengadilan PN TEMANGGUNG Perdata
Register : 08-05-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 46/Pdt.P/2015/PN Tmg
Tanggal 19 Mei 2015 — SURATINAH
21 — 4
  • Menetapkan bahwa urutan kelahiran anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4037/Dis/2000 tanggal 14 April 2015 atas nama GILANG FITRI NUGROHO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung dirubah untuk diperbaiki dari semula tertulis : anak ke DUA LAKI-LAKI DARI SUAMI SUMARNO DAN ISTRI SURATINAH menjadi : anak ke TIGA LAKI-LAKI DARI SUAMI SUMARNO DAN ISTRI SURATINAH ;3.
    Menetapkan bahwa tahun kelahiran anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4037/Dis/2000 tanggal 14 April 2015 atas nama GILANG FITRI NUGROHO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung dirubah untuk diperbaiki dari semula tertulis : TIGA MARET tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA menjadi : TIGA MARET tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA ;4.
    Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan berupa perbaikan urutan kelahiran dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;5.
    Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi JawaTengah Kabupaten Temanggung atas nama GILANG FITRI NUGROHO,yang kemudian diberi tanda P.2 ;Fotocopy Kartu Keluarga No. 33.2303.240207.1382 tanggal 11 Februari2008 atas nama Kepala Keluarga SUMARNO, yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan PDE Pemerintah KabupatenTemanggung, yang kemudian diberi tanda P.3 ;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4037/Dis/2000 tanggal 14April 2015 atas nama GILANG FITRI NUGROHO, yang
    dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KabupatenTemanggung, yang kemudian diberi tanda P.4 ;Fotocopy ljazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 tanggal 23Juni 2007 atas nama GILANG FITRI NUGROHO, yang kemudian diberitanda P.5;Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2009/2010tanggal 10 Juni 2010 atas nama GILANG FITRI NUGROHO, yangkemudian diberi tanda P.6 ;Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, ProgramStudi Keahlian : Teknik Otomotif
    , Kompetensi Keahlian : Teknik OtomotifKendaraan Ringan, Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama GILANG FITRINUGROHO, yang kemudian diberi tanda P.7;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5266/DIS/9394 tanggal 16Februari 1994 atas nama ARI WIDIYANI, yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Pemerintah Kabupaten DATI Il Temanggung, yangkemudian diberi tanda P.8 ;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5267/DIS/9394 tanggal 16Februari 1994 atas nama EMI KUSTIANI, yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil
    Pemerintah Kabupaten DATI Il Temanggung, yangkemudian diberi tanda P.9 ;Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampaidengan P.9 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telahpula dilegalisir dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata samadengan aslinya di persidangan ;Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohonjuga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : ARIWIDIYANI, EMI KUSTIANI dan SUPARTONO yang masingmasingdibawah sumpah menurut
    Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriTemanggung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepadaPejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung untukmembuat catatan pinggir tentang perubahan berupa perbaikanurutan kelahiran dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebutpada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta PencatatanSipil yang bersangkutan ;5.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 06-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 760/Pdt.P/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — Diah Ajeng Wardhani
27 — 2
  • Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya nomor : 22668/1988, tertanggal Dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, yang semula nama Pemohon tertulis Diah Ajeng Wardhani dirubah menjadi Maria Veronica Diah Ajeng Wardhani ;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya (yang dahulu Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya) untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahan nama seperti tersebut diatas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;4. Membebankan biaya permohonan Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
    Bahwa untuk perubahan nama, diperlukan Catatan Pinggir dalam Daftar Kelahiran Tahunyang sedang berjalan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya(yang dahulu Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya) harus terlebihdahulu mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya ;7.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yangdikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya nomor :22668/1988, tertanggal Dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus delapan puluhdelapan, yang semula nama Pemohon tertulis Diah Ajeng Wardhani dirubah menjadi MariaVeronica Diah Ajeng Wardhani ;3.
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil KotamadyaSurabaya (yang dahulu Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya)untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang perubahan nama seperti tersebut diatasdalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;4.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yangdikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati Il Surabaya nomor :22668/1988, tertanggal Dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus delapanpuluh delapan, yang semula nama Pemohon tertulis Diah Ajeng Wardhani dirubahmenjadi Maria Veronica Diah Ajeng Wardhani ;3.
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Waris Islam
Register : 09-01-2017 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0007/Pdt.P/2017/PA.Wsp
Tanggal 19 Januari 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
58 — 18
  • Menyatakan Sumardi bin Messa tidak diketahui tempat tinggal dan alamat jelasnya di wilayah Repiblik Indonesia sejak tahun 2010 berdasarkan surat keterangan tidak berdomisili dari Pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng nomor 082/DMT/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015;3.
    Menyatakan Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia pada tahun 2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari pemerintah Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor 05/DMT/XI/2015. tertanggal 19 Juni 2015;4. Menetapkan ahli waris almarhumah.Kasmawati binti Daming yaitu :- Nursan bin Sumardi (Pemohon I);- Muh. Sapri bin Sumardi (Pemohon II);5.
    Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteriantara Sumardi bin Messa dengan Almarhumah Kasmawatib inti Daming;Bahwa Sumardi hanya satu kali menikah denga status jejaka dan isterinyabernama Kasmawati binti Daming dengan status perawan;Bahwa hasil pernikahannya tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yaituPara Pemohon;Bahwa pada tahun 2010, Sumardi bin Messa tidak diketahui tempattinggalnya dan alamat jelasnyadi Wilayah Republik Indonesia berdasarkansurat keterangan tidak berdomisili dari pemerintah
    Desa Marioritengnga,Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor : 082/DMT/VIII/2015tertanggal 27 Agustus 2015;Bahwa Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia berdasarkan suratketerangan kematian dari pemerintah Desa Marioritengnga, KecamatanMarioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor : 05/DMT/XI/2015 tertanggal 19Juni 2015 dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu : Nursan Bin Sumardi; Muh.
    DesaMarioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor :082/DMT/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015;Menyatakan KASMAWATIbinti DAMING telah meninggal dunia pada tahun2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari pemerintah DesaMarioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng No.05/DMT/X1/2015. tertanggal 19 Juni 2015;Menetapkan Ahli Waris Almarhumah.Kasmawati binti Daming yaitu : NURSAN bin SUMARDI (Anak).
    Menyatakan Sumardi bin Messa tidak diketahui tempat tinggal dan alamatjelasnya di wilayah Repiblik Indonesia sejak tahun 2010 berdasarkan suratketerangan tidak berdomisili dari Pemerintah Desa Marioritengnga,Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng nomor 082/DMT/VIII/2015tertanggal 27 Agustus 2015;3.
    Menyatakan Kasmawati binti Daming telah meninggal dunia pada tahun2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari pemerintah DesaMarioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor05/DMT/X1I/2015. tertanggal 19 Juni 2015;4. Menetapkan ahli waris almarhumah.Kasmawati binti Daming yaitu : Nursan bin Sumardi (Pemohon l); Muh. Sapri bin Sumardi (Pemohon Il);5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924 PK/PDT/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bogor, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Bogor Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kabupaten Bogor, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq.
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kabupaten Bogor, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Bupati Bogor Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kabupaten Bogor, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNURPROVINSI JAWA BARAT Cq. BUPATI KABUPATENBOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman KomplekPemda Kabupaten Bogor;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Cq.GUBERNUR JAWA BARAT Cq. BUPATI BOGOR Cq.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Komplek PemdaKabupaten Bogor;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanHalaman 1 dari 12 hal. Put.
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 13-02-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN BAJAWA Nomor 5/PDT.G/2013/PN.BJW
Tanggal 22 April 2014 — Penggugat:
ABDUL SYUKUR GASIM
Tergugat:
1.AHMAD DHAWE
2.CLEMENS ARIBAPA
3.AHMAD TUJU
4.HERMAN NGEBU
5.ABDULGADIR SEPI LALO
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NGADA
7.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
21 — 17
  • Penggugat:
    ABDUL SYUKUR GASIM
    Tergugat:
    1.AHMAD DHAWE
    2.CLEMENS ARIBAPA
    3.AHMAD TUJU
    4.HERMAN NGEBU
    5.ABDULGADIR SEPI LALO
    6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NGADA
    7.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
    BUPATI NAGEKEO
    8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Nagekeo, Cq. CAMAT AESESA
    9.Ayub Amir
    10.Kiflin Saleh
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 06-05-2024 — Putus : 04-06-2024 — Upload : 04-06-2024
Putusan PT PALEMBANG Nomor 42/PDT/2024/PT PLG
Tanggal 4 Juni 2024 — ., M.Kn
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Terbanding/Turut Tergugat I : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ASSISTEN I PROVINSI SUMATERA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Terbanding/Turut
31 — 7
  • ., M.Kn
    Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
    Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
    Terbanding/Turut Tergugat I : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
    Terbanding/Turut Tergugat II : ASSISTEN I PROVINSI SUMATERA SELATAN
    Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
    Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
    Terbanding/Turut
    Tergugat V : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
    Terbanding/Turut Tergugat VI : PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
    Terbanding/Turut Tergugat VII : TATA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.Q. GUBERNUR JAWA TIMUR C.Q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER C.Q. DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER VS ASBIDIN P.ASMI, DKK
47 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.Q. GUBERNUR JAWA TIMUR C.Q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN JEMBER C.Q. DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBERVSASBIDIN P.ASMI, DKK
    2010 melalui kuasa hukumnyayang pada intinya Para Penggugat mengajukan gugatan perdata, terhadapTergugat, atas surat gugatan Para Penggugat yang demikian itu adalahkabur dan/ atau tidak sempurna karena kekurangan subyek hukum,mengingat Tergugat bukan pemilik langsung dari pada PDP KabupatenJember, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 821.22/259/436.02/2007 Tergugat adalah diangkat oleh Bupati Jember, mengingatselama ini Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jemberadalah milik Pemerintah
    Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah dalammenerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkankedudukan Tergugat/ Permohon Kasasi sebagai pihak yang dianggap telahmelakukan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum padahal jelas dantegas Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember hanyalahmemiliki hak pengelolaan sebagai bagian unit kerja Pemerintah
    Bupati Pemerintah Kabupaten Jember;Bahwa, oleh karenanya Bupati Jember sebagai pejabat politik PemerintahKabupaten Jember yang seharusnya dimasukan/ didudukkan sebagai pihakdalam perkara ini, bukan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) KabupatenJember yang hanya mengelola.
    olehPembanding, maka terjadilan perdamaian antara warga Ketajek yangdiantaranya adalah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (almarhumP.Djasmo) dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Winarno, sesuaiSurat Kepala Daerah Tingkat Il Jember Nomor: 592.2/011/436.010/2000,perihal: Pembayaran Ganti Rugi Tanah Ketajek, tanggal 5 Januari 2000,yang ditujukan kepada Sdr.Direktur PDP Kabupaten Jember; Karena telahterjadi perdamaian dan ditindak lanjuti dengan pemberian ganti rugi atau taliasih oleh Pemerintah
    UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNo.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Bahwa selanjutnya sesuai buku Laporan Per Triwulan tahun 2007 SeksiSengketa, Konflik dan Perkara, Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember April 2007, dinyatakanbahwa Bupati Jember atas nama Pemerintah
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 22-02-2024 — Putus : 08-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Plg
Tanggal 8 Maret 2024 — Pemohon:
Munawaroh
Termohon:
1.Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu II Palembang
2.Kapolsek Seberang Ulu II Palembang
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
8 — 6
  • Pemohon:
    Munawaroh
    Termohon:
    1.Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu II Palembang
    2.Kapolsek Seberang Ulu II Palembang
    3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 23-09-2013 — Upload : 16-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 14/PDT/2013/PT- BNA
Tanggal 23 September 2013 — Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri, c/q Gubernur Provensi Aceh c/q Bupati Pidi Jaya c/q Camat Kecamatan Bandar Dua, LAWAN; SIGIT ARSAL BIN R. BAMBANG,
34 — 11
  • Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri, c/q Gubernur Provensi Aceh c/q Bupati Pidi Jaya c/q Camat Kecamatan Bandar Dua, LAWAN;SIGIT ARSAL BIN R. BAMBANG,
    Salinan PUTUSANNomor : 14/ PDT / 2013 / PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara perkara perdatadalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri, c/q GubernurProvensi Aceh c/q Bupati Pidi Jaya c/q Camat KecamatanBandar Dua, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. YAHYA ALIANSA, SH, Advokat ;2. AZFILLI ISHAK, SH, Advokat ;3.
    mempunyai kekuatan hukumyang akan dieksekusi dengan memberikan dan menegur (tegoran) kepada pihak yangkalah; selanjutnya pihak yang kalah mengajukan perlawanan dengan dalil bahwaPelawan adalah pemilik objek sengketa yang akan dieksekusi tersebut yangdidasarkan atas surat pernyataan bersama dari para mantan Camat yang pernahbertugas di Kecamatan Bandar Dua tanggal 22 Januari 2012 yang diketahui olehCamat Bandar Dua, yang mengatakan tanah objek sengketa adalah merupakan tanahsah yang dikuasai oleh Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/Pdt/2021
Tanggal 31 Maret 2021 — SANGKIN bin EMAN bin LOYO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR JAWA BARAT cq BUPATI KARAWANG cq CAMAT BATUJAYA cq KEPALA DESA BATUJAYA DKK
52 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANGKIN bin EMAN bin LOYO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAcq GUBERNUR JAWA BARAT cq BUPATI KARAWANGcq CAMAT BATUJAYA cq KEPALA DESA BATUJAYA DKK