M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 43/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ;------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---------------

P U T U S ANNOMOR : 226/B/2018/ PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalamtingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketaantara : SOKIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggaldi Dusun Bagol Gang II Desa Ngablak RT.01, RW.01,Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 92/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 24 April 2024 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

M E N G A D I L IDALAM EKSEPSI:- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;DALAM POKOK SENGKETA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 640.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Medan Deli, Kota Medan, Perihal : Permohonan sebagai PihakIntervensi dalam Sengketa Tata Usaha Negara Reg.

Keputusan Tata Usaha Negara1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UndangUndang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkanKeputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikantindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final,sehingga menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata;Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 168/G/2016/PTUNMDNBahwa objek gugatan a quo adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara;Bahwa Keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalammenerbitkan objek gugatan a quo adalah berdasarkan kewenanganyang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) PeraturanPemerintah RI No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yangmengatur Gubernur dapat

usaha Negara yangdapat digugat atau tidak:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal50 UndangUndang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenaikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Hal mana menurut ketentuanPasal 1 Angka 10 UndangUndang Tentang Peradilan TUN yang dimaksuddengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata denganbadan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9UndangUndang

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/G/2016/PTUN Mks. tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;3. Membebankan kepada Pembanding dahuluPenggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSANNomor128/B/2017/PTTUNMks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama:H.

sebagaiTERBANDINGdahulu TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor128/Pen/2017/PT TUN Mks. tanggal 13 Juli 2017 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor105/G/2016/PTUNMks. tanggal 12 April 2017;3.

kepada Tergugat pada tanggal 19 April 2017;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding, tanggal 9 Mei2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 9 Mei 2017, pada pokoknya memori banding tersebut menyatakankeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/G/2016/PTUN Mks.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor105/G/2016/PTUN Mks. tanggal 12 April 2017 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Membebankan kepada Pembanding dahuluPenggugat untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN , tanggal 18"halaman 5 dari 6 halaman.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;----- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 5/G/2012/PTUN.KPG. tanggal 27 September 2012 yang dimohonkan banding ;------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;----------------------

PUTUS ANNOMOR : 04/B/2013/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SILU, Kecamatan Fautmolo,Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkedudukan diOetfo RT.10/RW.05 Desa Silu, Kecamatan Fautmolo,Kabupaten Timor Tengah Selatan ;~~~~~Selanjutnya

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor ; 04/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 7Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahaMegara ini ditingkeat banding oo ee2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor :5/G/2012/PTUN.KPG. tanggal 27 September3.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 231.000, (dua ratus tiga puluh satu riburupiah) ;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada tanggal 27 September 2012 dengan dihadirioleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Bandingtanggal 8 Oktober 2012,

2012 tersebut padapokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama karena itu mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenanmemutuskan yang pada pokoknya Membatalkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 5/G/2012/PTUN.KPG. tanggal 27 September 2012, Mengadili sendiriDalam Pokok Perkara : menolak gugatan Penggugat untukseluruhbnya ,; ohare eeeMenimbang, bahwa isi dan maksud kontra memoribanding Penggugat/Terbanding tertanggal

Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 5/G/2012/PTUN.KPG. tanggal 27September 2012 yang dimohonkanbanding ; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuktingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,(Dua ratus lima puluh ribuDemikian wou.Demikian diputus dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2013 olehkami, KETUT RASMEN SUTA, SH.

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; ------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------------------------- - Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah

PUTUSANNomor : 173/B/2019/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telahmenjatunkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaA Cf asLEMBAGA PENDIDIKAN BELARINA PRIVAT, berkedudukan di Jalan Ir.Sutami Gg. Cimanuk 2 RT.002 RW. 002 Kelurahan Pucangsawit,Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah;Dalam perkara ini diwakili oleh penguruspengurus :1.

Nama : TRIWULAN DWI HANDAYANI, SH.Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kota Surakarta.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan AparaturSipil Negara pada Pemerintah Kota Surakarta beralamat di JalanJenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING/ TERGUGATPengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 173/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Juli 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidakberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalamperkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.SMG;Il. Dalam Pokok Perkara : 22202 20=1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.2.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :10/G/2019/PTUN.SMG;; =3.

Tata Usaha Negara Semarang Nomor10/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 24 April 2019 haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Pembanding /Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makaharus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yanguntuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawahMemperhatikan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor : 54/G/2015/PTUN-Pbr tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ; ---------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------

PENETAPANNOMOR : 54/G/2015/PTUNPbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikutdibawah ini, dalam perkara antara : 2n nnn no nonce nnnPT. BUDI MURNI PANCAJAYA, berdasarkan Akta Pendirian PT.

ERINALDI,S.H. 2222 on nn nnn neeKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, PegawaiNegeri Sipil pada Sekretariat Daerah KabupatenRokan Hulu, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai KM4, Komplek Bina Praja, Pasir Pangaraian, KabupatenRokan Hulu 5Selanjutnya disebut SebDagdi................cccceceeeeeeeeeeneeeenees TER AT;Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :1.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor : 54/PENMH/2015/PTUNPbr tanggal 15 Desember 2015 tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;2. Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 54/PENMH/2015/PTUNPbr tanggal 15 Desember 2015 ;3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Nomor : 54/PENPP/2015/PTUNPbr tanggal 15Desember 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ; 4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaruuntuk mencoret perkara Nomor : 54/G/2015/PTUNPbr tersebut dari registerperkara yang sedang berjalan ; 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 141.000,(seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; Demikianlah ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Selasa,tanggal 19 Januari 2016 oleh kami : ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, GUGUM SURYA GUMILAR, S.H. dan A. TIRTAIRAWAN, S.H.

Panitera PenggantiPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri olen Kuasa Tergugatdan tanpa dihadiri Penggugat; nn nn nnn nner nnn nse ncnHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. GUGUM SURYA ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.GUMILAR, S.H.2. A. TIRTA IRAWAN,S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,WIRDAYATI, A.Md.RINCIAN BIAYA PERKARA PENDAFTARAN GUGATAN Rp. 30.000,ATK Rp. 50.000,PANGGILAN Rp. 50.000.METERAI Rp. 6.000,REDAKSI Rp. 9.000,JUMLAH Rp 141.000.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;----------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 42/G/2013/PTUN-PBR tanggal 25 Februari 2014 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------

P U T U S A NNomor: 73/B/2014/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman No. 235 Pekanbaru. Dalam hal ini memberikankuasa kepada;1. Toni Ariadi Effendi, SH.,S.IK.,MH.,MMJabatan/Kesatuan: KABIDKUM POLDA RIAU2.

,Kewarganegaraan' Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Eka Mediely,SH & Partner Beralamat di Jalan H.R Subrantas No. 9Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan KotaPekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14November 2013, selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING; = Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanLESED Ut jeernseseseccceececrerecennsmo= Telah1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:73/B/2014/PT.TUNMDN tanggal 06 Mei 2014 tentang

Penetapan Hari Sidang Nomor: 73/PEN.HS/2014/PT.TUNMDN padahari Kamis tanggal 28 Mei 2014;TENTANG DUDUK PERKARAn Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimanatercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 42/G/2013/PTUNPBR tanggal 25 Februari 2014 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut; MENGADILI:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan olehPanitera telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/G/2013/PTUNPBRmasingmasing tertanggal 03 Maret 2014; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnyatelah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2014 yangditerima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutertanggal 26 Maret 2014 serta telah diberitahukan kepada pihakPenggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan

setelah mempelajari secara seksama berkasperkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, BeritaAcara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaruserta meneliti dan memperhatikan suratsurat bukti dan keterangansaksisaksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akanmempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah inin Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sebagai judex

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 50/G/2019/PTUN-MDN dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan Pengguagat membayar biaya perkara sebesar Rp. 263.400,- (dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

PENETAPANNomor : 50/G/2019/PTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanBunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan SelayangKota Medan memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaraantara SIWARIS BUDI AMAZIHONO, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 50/PENMH/2019/PTUNMDN, tanggal 05 Maret 2019 tentang Penunjukan MajelisHakim;. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 50/PENPPJS/2019/PTUNMDN tanggal 05 Maret 2019 Tentang PenunjukkanPanitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakimdalam perkara ini;.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 50/PENPP/2019/PTUNMDN, tanggal 05 Maret 2019 TentangPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 50/PENHS/2019/PTUNMDN, tanggal 02 April 2019 Tentang Haridan tanggal Persidangan;.

UndangUndang RINomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;MENETAPKAN:1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Pencabutan Gugatan ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medanuntuk mencoret Perkara Nomor : 50/G/2019/PTUNMDN dari daftar registerperkara yang sedang berjalan;3.

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakimtersebut, dengan dibantu oleh DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H., sebagaiPanitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri olehKuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat.HAKIM HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H., AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.PBR dari Buku Induk Register Perkara;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

PENETAPANNOMOR : 15/G/2019/PTUN.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama denganacara biasa, menjatunkan Penetapan dengan pertimbanganpertimbangansebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :ZULPENEDI, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tiban II BlokC1 No 38, RT.003/ RW.002, Kelurahan Patam Lestari,Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi

TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:15/PENDIS/2019/PTUN.PBR tentang Lolos Dismisal, tertanggal 27 Maret2019; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:15/PENMH/G/2019/PTUN.PBR tanggal 27 Maret 2019 tentang PenetapanPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PENPP/2019/PTUN.PBRtentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan

yang dirugikan berkaitandengan terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; bahwa sebaliknyakemudian setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa ada hal yangsangat prinsip terhadap gugatan suatu gugatan Tata Usaha Negara, hal prinsipmana adalah perbuatan yang menguntungkannya maka seseorang atau badanhukum perdata yang mengajukan gugatan a quo dapat mengajukan permohonanpencabutan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama isiSurat

permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dan telah pulamempertimbangkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam suatupersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hal ini tidaklahmelanggar asas erga omnes yang dianut dan merupakan salah satukharakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukanJawabannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadappencabutan

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untukmencoret perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.PBR dari Buku Induk RegisterPerkara ;3.

Mengadili :

EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Diterima;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp,2.150.500,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; ----------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2013/PTUN-BL, tanggal 10 Juli 2013 yang dimohonkan banding; --------- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); ----------------------------------------------------------------

PUTUSANNOMOR: 148/B/2013/PT TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: GUBERNUR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 69,Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Nomor: 183.1/1339/03/2013 tertanggal 15 Mei2013 memberikan Kuasa kepada

RUFINUS SIRAIT, S.H. & PARTNERS yangberkedudukan di Jalan Ridwan Rais, Perumahan Griya MaduPermata Blok Emerald No. 12 Bandar Lampung, selanjutnyadisebut: PENGGUGAT/TERB ANDING,; 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:148/B/2013/PT TUNMDN tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penetapan MajelisHakim yang memeriksa sengketa ini; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:8/G/2013/PTUNBL, tanggal 10 Juli 2013; 3.

Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya halhal baruyang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secaracermat oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung tersebut, ternyata telah mempertimbangkan faktafakta dan alat buktidengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

dalam amar putusan ini; Mengingat:UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Peraturanperaturan lain yang bersangkutan; MENGADILIMenerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

,masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selakuHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakanterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh HARIS FADILLAH, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tidakdihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,T.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 25/G/2022/PTUN.BKL tersebut dari Buku Register Perkara PTUN Bengkulu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding; ------------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 14 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding; - Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000; ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -------------------------------------------------

PUTUSANNOMOR : 62 /B / 2013 / PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA non PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, JalanPeratun Kompleks Medan Estate Medan telah menjatuhkan putusansebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara; MARSHAL SARAGIH, SP., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPetani, Alamat : Jalan Dolok Ulu No. 150 Huta VI NagoriPurbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:62/B/2013/PT.TUNMDN tanggal 1 Mei 2013 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa sengketa ini; . Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 73/G/2012/PTUNMDN tanggal 14 Pebruari 2013; . Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh pihakpihak, dan saksisaksi yang berkenaan dengan perkara ini; .

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 62/PEN.HS/2013/PT.TUNMDN, tanggal 18 Juni 2013 tentangPenetapan Hari Sidang; nne nnn nnn nn.

TENTANG ...TENTANG DUDUK SENGKETA= Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinanresmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2012/PTUNMDN, tanggal 14 Pebruari 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberiKUt; 222 nnn nn nn nn nnn nnn nn nnn rn ren nnn nnn nn nnn arene nn nnecne nnnMENGaAODItLIDALAM EKSEPSI : 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat

,MH dan PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan, juga telah diberitahukan oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Tergugat I/Terbanding,Tergugat Il ....Tergugat II /Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor: 73/G/2012/PTUNMDN masingmasing tertanggal 26 Pebruari 2013;

E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; --------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 78/G/2012/PTUN.SBY tanggal 21 Nopember 2012 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu

PUTUSANNOMOR : 30/B / 2013 /PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, ,menjatuhnkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; LURAH MANUKAN KULON, berkedudukan di Jalan TambakosoWilangun Surabaya , yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada;1. NamaNIPJabatan2. NamaNIPJabatan3. NamaNIPJabatan4.

Selanjutnya disebutSODAGQAL ~ nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nr nn nnn rn ncn crn enn nnneeeeeeensceeecisce neces PENGGUGAT/TERBANDING Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Setelah membaca : 227 n 22 onan nan nnn anne nn en nee nee en ccc nn enn1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :30/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Pebruari 2013, tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHal. 2 dari 9 Hal Perkara 30/B/2013/PT.TUN.SBYSurabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara ini di tingkat banding. 205 9"2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor78/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 21 November 2012 yang dimohonkanVAT ICIIIAG), 5 mmm mm mmm mmm nn nm Aa.

mana telah diberitahukan kepada pihak lawandengan seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya padatanggal 30 Nopember 2012 dengan surat Nomor W3TUN1/3913/K.Per.02.01/XV2012 ; 222 enn nnn nnn nnn nnn nce nceMenimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telahmengajukan Memori Banding tanggal 6 Pebruari 2013, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 pebruari2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihakPenggugat

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 78/G/2012/PTUN.SBY. ; === ===Selanjutnya mengadili Sendiri ; 2 ne nn oe noe ne noe nce nee nee nee nnnDalat EKSGDSI 5 ~

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mencoret Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.TPI. dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -------------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan banding;------- - Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); --------------------------------------------

PUTUSANNomor : 119/B/2019/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : LILIANA OENTARYO, S.KOM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan MengurusRumah Tangga, tempat tinggal Jalan Manyar Kertoarjo 81 Surabaya, selanjutnya disebut sebagaiMELAW ANWALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 119/Pen.HS/2019/PT.TUN.SBY,tanggal 18 Juni 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraHal 4 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBYSurabaya No. 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkanbanding dengan amar

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor109/G/2018/PTUN.SBY;; 27272 22 22222 oon nnn nnn nnn nnn nnn nee nnn nee4.

eee oeMemperhatikan ketentuanketentuan dalam UndangUndang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 dan diubah kembali denganUndangUndang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundangundangan lainyang terkait; == ++ 22922 no 2 nnn nnn nnnnn nnn nn nenMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019

ISTIWIBOWO, S.H, M.H Ketua PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO,S.H, M.H dan H.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor 47/G/TF/2023/PTUN.SMD dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 562.000,00 (Lima ratus enam puluh dua ribu Rupiah);

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding :- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 23/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 11 Nopember 2013; - Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah):

Pp U TT U S A NNomor: 22/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,yang bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Jl.Peratun Koplek Medan Estate di Medan, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :I. 1.

Tata Usaha Negara Palembang Nomor :23/G/2013/PTUNPLG, tanggal 11 Nopember 2013;Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan buktibukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 23/G/2013/PTUNPLGtanggal 11 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;DALAM

dan PenyerahanKontra Memori Banding Nomor: 23/G/2013/PTUNPLG, tanggal 6 Januari 2014;Menimbang bahwa Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingmenyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmenjatuhkan putusan sebagai berikut : Menolak permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.23/G/2013/PTUNPLG, tanggal 11 Nopember 2013 ;

, Kontra Memori Banding dan Suratsurat yang berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya akan mempertimbangkansebagaimana diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara ternyata tidak ada halhal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;Menimbang, bahwa Majelis

Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014, olehkami : ACHMAD HARI ARWOKO, SH.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 yang dimohonkan banding; ----------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh

SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalamtingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaANLALA 222222 nn nena nn enna nnn nnn nnn ce nnn cnn cnn nnnHODIR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan KepalaDesa Wonoayu, beralamat di Dusun Kembar Desa WonoayuRT.

Jabatan : Staf Bagian Hukum ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat diKantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Jl.Alunalun Utara Nomor 7 Lumajang; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT / TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebuttelah membaca : 1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 30/PEN/2015/PT.TUN.SBYtanggal 03 Pebruari 2015, tentang PenunjukanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, untuk memeriksa, memutus

danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara ini diTINGKat Barieliig) 5