Ditemukan 458530 data
PERKUMPULAN COMUNITAS PEMBERDAYAAN DAN LINGKUNGAN disingkat COPERLINK : LBH, LSM, PERS
Tergugat:
1.1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN
2.DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
31 — 34
MENETAPKAN :
- Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 268/G/2024/PTUN-JKT, dari Buku Register Perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
115 — 93
Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 162/G/2023/PTUN.SBY dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 548.000 (Lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
106 — 36
Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 43/G/2017/PTUN-SRG dari register perkara; 3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
PENETAPANNOMOR: 43/G/2017/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara:1. HASURI,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di Lontar Jiwantaka, RT.01/RW.03, Kelurahan LontarBaru, Kecamatan Serang, Kota Serang;2.
;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum DENI ISMAIL PAMUNGKAS & REKAN,beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 RT03/RW 13,Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang,Banten;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor: 43/PENDIS/2017/PTUNSRG, tanggal 7 Desember 2017tentang Lolos Dismissal;2.
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor: 43/PENMH/2017/PTUNSRG, tanggal 7 Desember 2017tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;3. Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor43/G/2017/PTUNSRG, tanggal 7 Desember 2017 tentang;4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PENPP/2017/PTUNSRG, tanggal 8 Desember 2017 tentang PemeriksaanPersiapan;Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUNSRG5.
Usaha Negara, menyatakan adalahberdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor43/G/2017/PTUNSRG dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutanperkara Para Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 43/G/2017/PTUNSRG dariregister perkara dan kepada Para Penggugat dibebankan seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Mengingat, Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata
Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untukmencoret Perkara Nomor 43/G/2017/PTUNSRG dari register perkara;3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 350.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018,oleh kami ELIZABETH I. E. H. L.
115 — 56
M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; --------------------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;---- - Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------
PUTUSANNomor : 249/B/2019/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : DAIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, TempatTinggal di Kutisari Selatan No. 118, RT. 004, RW. 003, KelurahanKutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
BerdasarkanSurat Kuasa Khusus nomor : SKA/14.35.80600/V/2019, tanggal 07 Mei 2019, selanjutnya disebutPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor249/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Nopember 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 249/B/2019/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor:249/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Nopember 2019; 2.
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2019 sesuaiTanda Terima Memori Banding Nomor : 49/G/2019/PTUN.SBY yang pada bagianakhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikanputusan sebagai berikut; = 2 n0 nnn nn nnn errno nnn nn neMENGADILI Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dan Memori Banding yangdiajukan oleh Pembanding/Pengggat untuk seluruhnya ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
: 49/G/2019/PTUN.SBY,yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada MajelisHakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayauntuk memberikan putusan sebagai berikut;1.
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21Agustus 2019, Nomor : 49/G/2019/PTUN.SBY;; 3. Menolak Memori Banding Pembanding seluruhnya atau setidaktidaknyabanding tidak dapat diterima; 4.
30 — 13
M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; ------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 115/G/2012/ PTUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2012 yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 03/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 07 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2012/PTUN.SBY tanggal 01 Oktober 2012 yang dimohonkan banding, beserta suratsuratlainnya yangbertalian;~2 ~~ 222222222 nnn nnee3.
Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :1.
UndangUndangNo. 51 Tahun 2009, maka secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiridari: Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, surat bukti para pihak dan suratsurat yang terkait dengan sengketa tata usahanegara ini dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkanbanding, serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding
Surabaya, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alihmenjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkatbanding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2012/PTUN.SBY tanggal 1 Oktober 2012 haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah,maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan
, yang untuk tingkatbanding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawahMemperhatikan, UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah dirubahdengan UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari UndangUndang No. 510Tahun 1986, serta Peraturan Perundangundangan yang terkait dengan sengketa tata usahanegara ini; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata
80 — 0
Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret Perkara Nomor : 23/G/2012/PTUN-PDG, dari Buku Register Induk Perkara ;--------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 294.000.- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);------
Terbanding/Tergugat I : SUTRISNO
Terbanding/Tergugat II : CAMAT KECAMATAN SUKOREJO
Terbanding/Tergugat III : Lurah, kepala Kelurahan Tlumpu
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Blitar,
32 — 0
Pembanding/Penggugat : SUPRIYONO
Terbanding/Tergugat I : SUTRISNO
Terbanding/Tergugat II : CAMAT KECAMATAN SUKOREJO
Terbanding/Tergugat III : Lurah, kepala Kelurahan Tlumpu
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Blitar,
Tergugat:
Bank Rakyat Indonesia Cabang Pematang Siantar
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematangsiantar
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Simalungun
62 — 31
Fahruddin Dalimunthe
Tergugat:
Bank Rakyat Indonesia Cabang Pematang Siantar
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pematangsiantar
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Simalungun
Terbanding/Tergugat I : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : DR. DEWI LAXMI CAROLINA H DAN RADEN SANTO HARYADI
54 — 14
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding;------------
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 250/G/2017/PTUN.JKT tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan banding, dan dengan :--------------------
MENGADILI SENDIRI:
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak diterima untuk seluruhnya;-----------------------------------
----------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;--------------------------
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/PCT/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 090/52-550.1-09.02-2001 tanggal 10 Oktober
Somad Seluas 2.759 M2, Terletak di Jalan Aselih RT 011 RW 01, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Karena Terdapat Kesalahan Prosedur Yakni Hak Guna Bangunan Nomor 213/Cipedak Atas Nama Abdul Somad Terbit di Atas Sebagian Hak Guna Bangunan Nomor 117/Cipedak Atas Nama Raden Santo Haryadi;-------------------------------------------
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata
ABDUL SOMAD Bin Asman
Terbanding/Tergugat I : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : DR. DEWI LAXMI CAROLINA H DAN RADEN SANTO HARYADI
CHATIJAN
Tergugat:
1.Kementrian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) c.q. Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
122 — 35
Penggugat:
CHATIJAN
Tergugat:
1.Kementrian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) c.q. Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
2.Bapak EMIL SYARIF
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
139 — 9
ALAM SUTERA
2.Bapak EMIL SYARIF
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
hendra setiawan
Tergugat:
1.supriyadi alias yusup
2.juriah alias juju
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
73 — 60
Penggugat:
hendra setiawan
Tergugat:
1.supriyadi alias yusup
2.juriah alias juju
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang cq Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
90 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWATENGAH c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN SELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA DI KABUPATENKLATEN, dk
91 — 0
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
Terdakwa:
ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN
33 — 19
M E N G A D I L I :
- Menyatakan TerdakwaADITYA RHAMADHAN Bin TATA MATINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak dan melawan hukummelakukanpermufakatan jahat Menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman .
,M.H
Terdakwa:
ADITYA RHAMDHAN Bin TATA MATIN
Terbanding/Tergugat : TRISNAWATI RAHAYU
Terbanding/Turut Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV.D.I.Y Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
281 — 117
Terbanding/Tergugat : TRISNAWATI RAHAYU
Terbanding/Turut Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV.D.I.Y Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTAIV Suite 415, JalanLaksada Adisucipto Nomor 157, Desa Caturtunggal, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogayakartatanggal 12 September 2021 Nomor 694/Pdt/I/2021, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat /Terbanding,;Halaman 1 dari 63 Putusan Perkara Perdata Nomor 67/PDT/2021/PT YYkMenteri Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Ri cq.
Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untukmembayar biayabiaya yang timbul atas perkara ini;SUBSIDAIRApabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Membaca Screenshot Pemberitahuan Kesempatan membaca danmemeriksa berkas (Inzage) kepada Niniek Widjajanti ,Trisnawati Rahayu ,Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia. cq.
Muslim
Tergugat:
1.David Firman
2.Deris Wahyuni
3.Ikhsan Fikri
4.Ivan Permana
Turut Tergugat:
1.Afrizal
2.Martalena
3.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kota Padang
78 — 11
Penggugat:
Muslim
Tergugat:
1.David Firman
2.Deris Wahyuni
3.Ikhsan Fikri
4.Ivan Permana
Turut Tergugat:
1.Afrizal
2.Martalena
3.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kota Padang
Tergugat:
1.KOPERASI PANCA KARYA ABADI
2.KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR ATR BPN KABUPATEN SUKOHARJO
76 — 19
Tergugat:
1.KOPERASI PANCA KARYA ABADI
2.KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR ATR BPN KABUPATEN SUKOHARJO
DARWIS DANIM
Tergugat:
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU
Turut Tergugat:
1.DINAS AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU
2.BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BENGKULU
3.LURAH PEMATANG GUBERNUR
74 — 30
Penggugat:
DARWIS DANIM
Tergugat:
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU
Turut Tergugat:
1.DINAS AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU
2.BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BENGKULU
3.LURAH PEMATANG GUBERNUR
8 — 4
1.Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Mulyatno bin Sanyoto) terhadap Penggugat(Tati Zuariah binti Tata);
3 Membebankan kepadaPenggugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);