Ditemukan 604334 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Bupati lombok utara; Dikbud Lampung utara Sppu Kalimantan utara Sengketa pemilu Suweno vs gubernur sumatera utara; Hamrin vs bupati luwu utara; Susilawati S.i.p vs bupati bengkulu utara; Yafit ham vs bupati labuhanbatu utara; 05g2013 Indo china Penajam paser utara Abdussalam. Dkk vs bupati aceh utara;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 05-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/TUN/2022
Tanggal 8 Februari 2022 — BUPATI BARITO UTARA., II. ALI SUPERJAN VS JHON KENEDY;
59 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI BARITO UTARA., II. ALI SUPERJAN VS JHON KENEDY;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 13-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO;
317 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO;
    Dalam penundaan:1.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang SkorsingMahasiswa Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah SumateraHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142,tertanggal 24 Oktober 2017, sampai ada putusan pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap;B. Dalam pokok perkara:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas TekhnikUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama MuhammadFachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017:3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing MahasiswaFakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara AtasNama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24Oktober 2017;4.
    Menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas MuhammadiyahSumatera Utara Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentangSkorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas MuhammadiyahSumatera Utara atas nama Muhammad Fachri Zendrato NPM120723014 2, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 4 Shafar1439 H sah dan berkekuatan hukum:6. Memerintahkan Para Pihak untuk mematuhi putusan ini;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/20207.
    Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Kembaliadanya novum yaitu surat bukti yang diberi tanda PK1 berupa suratpermohonan maaf dan pindah kuliah tersebut tanggal 16 Agustus 2018dibuat setelah diterbitkannya objek sengketa, maka objek sengketasecara prosedural tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 SuratKeputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU) Nomor 1891/KEP/II/3AU/UMSU/2012, tentang PeraturanDisiplin Mahasiswa;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4364 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
158 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
    further 0 days.PUTUSANNomor 4364/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/LH/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
601 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    , Para Advokat pada Tim Advokasi WahanaLingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2018;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kelurahan MadrasHulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, ProvinsiSumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa: Andy Faisal, S.H., M.H.
    Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara,berupa: Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 Tentang Perubahan Izin LingkunganRencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510 MW (4X127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan ProvinsiSumatera Utara Oleh PT Nort Sumatera Hydro Energy, Tertanggal 31Januari 2017, sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatanHukum
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TentangPerubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan PembangkitListrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW Menjadi 510MW (4X127,5 MW) Dan Perubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten TapanuliSelatan Provinsi Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energy,Tertanggal 31 Januari 2017;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin LingkunganRencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan PropinsiSumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energi, Tertanggal 31Januari 2017;3.
    Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 tentang Perubahan Izin LinkunganRencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Batangtoru Dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW) DanPerubahan Lokasi Quarry Di Kabupaten Tapanuli Selatan PropinsiHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 545 K/TUN/LH/2019Sumatera Utara Oleh PT North Sumatera Hydro Energi, Tertanggal 31Januari 2017;4.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 29-04-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 8 Oktober 2013 — KALTIM JAYA MINERAL; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
132 — 173
  • KALTIM JAYA MINERAL;melawan- BUPATI PENAJAM PASER UTARA;- PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
    PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Propinsi Km.9, NipahNipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.
    Heni Susanto, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenPenajam Paser Utara ; 2. Pitono, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum & HAM pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara ; 3. M. Ramli NA, S.H., Jabatan Kasubbag Perencanaan PerundangUndangan pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Penajam Paser Utara ; 4.
    jika benar Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.545/157.a/IUPEksplorasi/Ekonomi/II/2010 tertanggal 8 Maret 2010dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara, makaTergugatII Intervensi mensomer Penggugat untuk mengajukan SuratKeputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat / PT.
    Kaltim Jaya Mineralbukanlah sebagai pemegang IUPEksplorasidi Penajam Paser Utara ;6.
    izin tertulis dariBupati Penajam Paser Utara ; Perubahan data Perseroan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4362 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
182 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
    further 0 days.PUTUSANNomor 4362/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 18-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2022
Tanggal 29 September 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA vs RONY RUMENGAN
109 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA vs RONY RUMENGAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 K/TUN/2020
Tanggal 16 April 2020 — BUPATI TAPANULI UTARA VS RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM.,MM;
183 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI TAPANULI UTARA VS RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM.,MM;
    PUTUSANNomor 125 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI TAPANULI UTARA, tempat kedudukan di JalanLetjend Suprapto Nomor 1 Tarutung, Sumatera UtaraMedan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alboin, S.H., M.Hum.
    ,jabatan Kabag Hukum dan Perundangundangan Setdakab.Tapanuli Utara, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 125/07.3.2/IV/2019, tanggal 16 April 2019;Pemohon Kasasi;LawanRUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM., M.M,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SutanSumurung Lumbantobing dan Lumban Hariara, DesaHutatoruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten TapanulliUtara, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil PemerintahKabupaten Tapanuli Utara;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca
    Menyatakan Pemohon Kasasi tidak perlu memperbaiki Surat KeputusanBupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil Atas Nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM., M.M., NIP19720404 199603 1 002, khususnya pada diktum kesatu pada bagian,Terhitung Mulai Tanggal, agar tetap mengikuti Peraturan Pasal 252Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (PNS);3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 01-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/TUN/LH/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
441 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    PUTUSANNomor 153 PK/TUN/LH/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA(WALHI), beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor14, Mampang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh NurHidayati, Warganegara Indonesia, selaku Ketua PengurusHarian Yayasan WALHI, dan Kholisoh, WarganegaraIndonesia, selaku Sekretaris Pengurus Harian YayasanWALHI;Dalam hal ini diwakili
    MedanSelayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprillah Siregar, S.H., M.H.
    /5/IV. 1/1/2017 TENTANGPERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATANPEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW(4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATENTAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PTNORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TENTANGPERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATANHalaman 2 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 153 PK/TUN/LH/2020PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW(4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATENTAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PTNORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI2017;4.
    I SUMATERA UTARAOLEH PT NORT SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31JANUARI 2017:Mencabut Surat Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZINLINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNANPEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARIKAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DANPERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULISELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORTSUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;Menghukum TERGUGAT untuk membayar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/TUN/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — STEVEN LUTAM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
285 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • STEVEN LUTAM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
    ., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advocate &Legal Consultant pada Law Firm "Abdul Basir Latuconsina &Partners", beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 001/SKK/AbI.B/VII/19, tanggal 15 Juli 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Melur RayaNomor 10 Rawabadak Timur, Kelurahan Koja, Jakarta Utara;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 28-11-2013 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 254/PID.B/2013/PN.TG
Tanggal 28 Nopember 2013 — -FRIEDUANSYAH, S.Kep. Alias dr. SYAFRIL SYAH HASIBUAN Bin HADRIAN TASMIZ
149 — 45
  • Menetapkan Barang bukti berupa :----------------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Ijazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan;- 1 (satu) lembar Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuan;- 1 (satu) lembar Surat Tanda
    denganmelampirkan foto copy Ijazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokterannomor seri Ijazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober tahun 2004 An.
    SYAFRIL SYAHHASIBUAN, foto copy Transkip Akademik Universitas Islam Sumatra Utara FakultasKedokteran nomor seri : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober tahun 2004 An.
    Fakultas Kedokteran lulus tahun 2004 danmendapatkan :a Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri jazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanb Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanDan kemudian langsung bisa melakukan praktik kedokteran.
    SYAHRIL SYAHHASIBUAN, terdakwa menggunakan dokumenYjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanTranskrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah HasibuanSurat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 2007Bahwa dokumen pendukung identitas
    SYAHRIL SYAH HASIBUAN,terdakwa menggunakan dokumend Jjazah Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor Seri Ijazah :04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuane Transkrip Akademik Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Nomor SeriTjazah : 04.71.8.1.135 tanggal 04 Oktober 2004 atas nama Syafril Syah Hasibuanf Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor : 12 11 100 1 07078241 atas nama Syafril SyahHasibuan tanggal 26 Maret 20073 Bahwa dokumen pendukung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4363 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Nopember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
178 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
    this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4363/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh BudiGunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 K/TUN/2020
Tanggal 14 April 2020 — ,M.Hum VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
123 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,M.Hum VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
    ., kewarganegaraanIndonesia tempat tinggal di Jalan HM Joni Gang SukarelaNomor 9 RT/RW 038/109 Kelurahan Teladan Timur,Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah PropinsiSumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ahmad Fadhly Roza, S.H.
    ., & AssociatesAdvocates And Legal Consulting, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprilla H. Siregar, S.H.,M.H., jabatan Plt.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Solisitis Po Dachi, S.H., M.Hum;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Tergugatsebagai Pegawai Negeri Sipil dalam keadaan semula;5.
    Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2862/2018,tanggal 14 Desmber 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Solisitis Po Dachi, S.H.,M.Hum;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4281 B/PK/PJK/2019
Tanggal 9 Desember 2019 — INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) vs GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
91 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) vs GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
    Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4281/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung Summitmas Lt. 15 Jalan JenderalSudirman Kav. 6162 PO BOX 6917 Jakarta 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
    Menetapkan bahwa Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/3043/2016 tanggal 21April 2016 mengenai keberatan atas SKPD bukanlah suatu SuratKeputusan melainkan hanya surat pemberitahuan biasa dan olehkarenanya Wajib Pajak meminta Majelis Hakim membatalkan SuratKeputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Pemerintah ProvinsiSumatera Utara;Halaman 1 dari 9 halaman.
    Mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak yangmenghitung besarnya Pajak Air Permukaan menggunakan Harga DasarAir Rp.75/Kwh dan menolak perhitungan dari Pemerintah ProvinsiSumatera Utara/ Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;3.
    Memerintahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikanimbalan bunga atas kelebihan pembayaran yang telah disetor PTIndonesia Asahan Aluminium (Persero);Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanpa tanggal bulan Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105643.06/2015/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/m?)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/TUN/2023
Tanggal 20 Juli 2023 — HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;
106 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 01-03-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/TUN/2023
Tanggal 23 Mei 2023 — KASIH MAKMUR ABADI, DK VS GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA;;
174 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KASIH MAKMUR ABADI, DK VS GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2019
Tanggal 27 Juni 2019 — BUPATI KONAWE UTARA., II. PT. ADHI KARTIKO PRATAMA;
221 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KONAWE UTARA., II. PT. ADHI KARTIKO PRATAMA;
    BUPATI KONAWE UTARA, tempat kedudukan di JalanPoros, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera,Kabupaten Konawe Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tasman Tabara, S.H.,dan kawan, jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Konawe Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/156/2018, tanggal 21 Mei 2018;ll.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKonawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP003) tanggal 14 Desember 2010;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Tenggang waktu pengajuan gugatan;Halaman 2 dari 7 halaman.
    Pratama (KW08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 beserta segala akibathukumnya sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukumtetap atas perkara a quo;Dalam Pokok Perkara:4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14Desember 2010;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKonawe Utara
Pengadilan PN MASAMBA Perdata Tanah
Putus : 07-03-2012 — Upload : 31-10-2013
Putusan PN MASAMBA Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Msb
Tanggal 7 Maret 2012 — Matahari, Dkk Vs Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Dk
69 — 22
  • Matahari, Dkk Vs Bupati Luwu Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, Dk
    Luwu Utara ;3. AMRIS, SH., jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, BagianHukum dan Perundangundangan Kab.
    Luwu Utara, 2, MUHAMMAD HADI, SH., jabatan : KepalaSub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum dan Perundangundangan Kab.Luwu Utara, dan 3. AMRIS, SH., jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM,Bagian Hukum dan Perundangundangan Kab.
    yang terletak didesa Pao ;Fotocopi daftar tanah asset Pemda Luwu Utara wilayah Kec.
    SIMON TANDIARRUAN,SH :Bahwa saksi bertugas di Kantor BPN Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2002,dan sertifikat Hak Pakai yang diperlihatkan kepada saksi itu benar dan dikeluarkanoleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Utara tahun 2007 dan pemohonyaadalah Pemda Luwu Utara, an.Drs. HUSAIN A.
    HAJERINe Bahwa saksi tahu obyek sengketa tersebut terletak di Ammasangan II , Desa PaoKecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara dan luas saksi tidakmengetahuinya, dan Adapun batasBatas dari Tanah obyek tersebut yaitu Sebelah Utara : Rumah Muh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159 PK/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — BUPATI TORAJA UTARA., 2. ELISABETH TONAPA, B.S.C.KM;
82 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI TORAJA UTARA., 2. ELISABETH TONAPA, B.S.C.KM;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2021
Tanggal 6 Oktober 2021 — BUPATI TORAJA UTARA., 2. YOHANIS PATANAN;
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI TORAJA UTARA., 2. YOHANIS PATANAN;