Ditemukan 374595 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pemberhentian taruna kepolisian
Kepala kepolisian daerah lampung;
Kepala kepolisian daerah sumatera selatan;
Tata kerja kepolisian
Class action
Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh
Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian;
Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;;
Yudiandar ariga vs kepala kepolisian daerah aceh;
Elang samudra vs kepala kepolisian daerah lampung;;
Register : 24-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — NICKO BAYU BIMA SAKTI VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
113 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
NICKO BAYU BIMA SAKTI VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,berupa surat Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian RepublikIndonesia Nomor Kep/126/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il,Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala, a.n. Brigdatar NickoBayu Bima Sakti, NO. AK.14.191;3.
Memerintahkan kepada Tergugat Gubernur Akademi Kepolisian RepublikIndonesia untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Akademi KepolisianRepublik Indonesia Nomor Kep/126/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il,Angkatan 50, Detasemen Wicaksana Adhimanggala, a.n. Brigdatar NickoBayu Bima Sakti, NO. AK.14.191;4.
Memerintahkan Tergugat untuk memulinkan Harkat dan Martabat sertaKedudukan Penggugat, sebagai taruna Akademi Kepolisian RepublikIndonesia:5.
Nomor: Kep/122/VII/2017, tentang Kenaikan Tingkat dan PangkatAkademi Kepolisian TK Il Angkatan 50 Detasemen WicaksanaAdhi Manggala dari Brigadir Dua Taruna Menjadi Brigadir SatuTaruna Tahun Akademik 20162017, tanggal 27 Juli 2017,Brigdatar Nicko Bayu Bima Sakti Nomor Ak.14.191, dinyatakantidak naik tingkat dan pangkat: Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah 2 (dua) kalitidak naik tingkat dan pangkat, sehingga dikeluarkan dari PendidikanAkademi Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (
2) PeraturanGubernur Akademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9November 2016 tentang Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian; Bahwa dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa a quobaik secara prosedural dan substansi telan sesuai dengan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan
Register : 08-03-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/KI/2024 Tanggal 19 Maret 2024 — IRFAN NANDA SETIA VS KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
IRFAN NANDA SETIA VS KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
Register : 01-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 31-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS MUHAMMAD HAIDIR YAAFI MUNAWAR
228 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS MUHAMMAD HAIDIR YAAFI MUNAWAR
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 413 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan AgungNomor 131, Candi Baru, Semarang, 50232:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Drs.
Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Gubernur AkademiKepolisian Nomor Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IIAngkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar MuhammadHaidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur AkademiKepolisian Nomor Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat IIAngkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar MuhammadHaidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat danMartabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna AkademiKepolisian Republik Indonesia;5.
Menyatakan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian NomorKEP/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian DenganHormat Taruna Akademi Kepolisian Tingkat Il Angkatan 51 DetasemenAdnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi MunawarNomor AK. 16.016 adalah Sah menurut hukum:4.
Berdasarkan dua hasil Rikes terakhir, Penggugatdianggap tidak cakap melanjutkan pendidikan, sehingga diberhentikandengan hormat sebagai Taruna; Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) huruf b Peraturan GubernurAkademi Kepolisian Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan KehidupanTaruna Akademi Kepolisian juncto Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ePeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji KesehatanPersonel Kepolisian Negara Republik Indonesia
Register : 24-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/TUN/KI/2020 Tanggal 10 Maret 2020 — KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH JAWA BARAT VS DRAJAT MULIA;
173 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH JAWA BARAT VS DRAJAT MULIA;
Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena pertimbangan Judex Facti yang menguatkan Putusan KomisiInformasi Publik Provinsi Jawa Barat sudah benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Informasi merupakan pihak terkait dan mempunyalkepentingan langsung terhadap informasi publik yang dimohonkan; Bahwa salinan Peraturanperaturan Kepala Kepolisian
Negara RepublikIndonesia dan ringkasan tahapan penyelidikan yang memuat tanggal dantahap pengumpulan serta Surat Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Jawa Barat kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan PolriPerihal Laporan Hasil Penyidikan merupakan informasi publik bersifatterbuka yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik oleh karenarelevan dengan kedudukan hukum dan tujuan kepentingan langsungPemohon Informasi Publik; Bahwa hasil pemeriksaan penyidikan dugaan adanya ketidakprofesionalan
Register : 07-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/2021 Tanggal 29 Juli 2021 — TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH;
129 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRI TEGUH PUJIANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH;
Register : 18-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/TUN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU VS BERNARD RANTO KRISTIANTO SARAGIH;;
98 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU VS BERNARD RANTO KRISTIANTO SARAGIH;;
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — ARESTO WISESHA SARAGIH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
87 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
ARESTO WISESHA SARAGIH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;;
Register : 10-06-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2019 Tanggal 26 September 2019 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS DIDI HOT BAGAS SITORUS;
66 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA VS DIDI HOT BAGAS SITORUS;
PUTUSANNomor 92 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5Nomor 60, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kombes. Pol.Dr.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.
Register : 31-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 K/TUN/2021 Tanggal 29 Juli 2021 — RIZKI RAMDHANI, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
RIZKI RAMDHANI, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
., dankawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Turki & Partners Law Firm, beralamatdi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 04/SKK/LFT&P/III/2021, tanggal 15 Maret2021;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKABELITUNG, tempat kedudukan di Jalan Komplek PerkantoranAir ltam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darma Lelepadang, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahKepulauan Bangka Belitung Nomor Kep/93/III/2020 tertanggal 31 Maret2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atasnama Bripka Rizki Ramdhani, NRP 85060846, Jabatan Ba Sium PolresBelitung Timur;3.
Menyatakan batal atau tidak syah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahKepulauan Bangka Belitung Nomor Kep/93/III/2020 tertanggal 31 Maret2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri AtasNama Bripka Rizki Ramdhani, S.H., NRP 85060846, Jabatan Ba SiumPolres Belitung Timur;3.
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan hak PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkatdan martabatnya sebagai Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia seperti semula sebagaimana sebelum terbitnya objeksengketa;5.
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 308 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — ROBERTUS HADI SUSANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT;;
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROBERTUS HADI SUSANTO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT;;
Register : 24-04-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 PK/TUN/2020 Tanggal 14 Mei 2020 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR;
396 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
396 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN RI VS MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR;
PUTUSANNomor 91 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung,Nomor 131, Candi Baru, Semarang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Eddy Purwatmo, M.H.
Putusan Nomor 91 PK/TUN/2020Pemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. IlAngkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar MuhammadHaidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur AkademiKepolisian Nomor Kep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. IlAngkatan 51 Detasemen Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar MuhammadHaidar Yaafi Munawar Nomor Ak. 16.016;4.
Menyatakan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian NomorKep/65/IV/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Pemberhentian DenganHormat Taruna Akpol Tingkat Il Angkatan 51 Detasemen AdnyanaYuddhaga a.n. Brigdatar Muhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor AK.16.016 adalah sah menurut hukum:3.
Nomor 4 Tahun 2016 tentangPeraturan Kehidupan Taruna Akademi Kepolisian juncto Pasal 13 ayat (1)huruf d dan e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan Penguji KesehatanPersonel Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mempunyaiHalaman 4 dari 6 halaman.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Register : 27-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
133 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
Register : 10-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/TUN/2019 Tanggal 25 Juli 2019 — ., S.I.K VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI;
177 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.I.K VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI;
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada LembagaBantuan Hukum STIH Litigasi, beralamat di Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor007/LBHPKTUNPDT/III/2019, tanggal 11 Maret 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo, Nomor 3, KebayoranBaru, Jakarta Selatan:Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Drs.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor Kep/556/V/2017, tanggal 31 Mei 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atasnama Abraham Micel, S.H., S.ILK., Pangkat AKP/NRP 82111160,Jabatan/ Kesatuan Pama Ditsabhara, tanggal lahir 30 November 1982:4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kembali Penggugat AbrahamMicel, S.H., S.LK., Pangkat AKP/NRP 82111160 kembali menjadiAnggota Polri;5.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor Kep/556/V/2017, tanggal 31 Mei 2017tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atasHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 87 PK/TUN/2019nama Abraham Micel, S.H., S.LK., Pangkat AKP/NRP 82111160,Jabatan/ Kesatuan Pama Ditsabhara, tanggal lahir 30 November 1982;4.
peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) terbuktimeninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerjasecara berturutturut, sehingga patut diberhentikan tidak dengan hormat daridinas Kepolisian
Negara RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1)huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang PemberhentianAnggota Kepolisian Negara RI:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan
Register : 16-05-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 03-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2024 Tanggal 16 Juli 2024 — TEGUH PRABOWO, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT;;
16 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
TEGUH PRABOWO, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT;;
Register : 21-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 19-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592 K/TUN/2022 Tanggal 6 Desember 2022 — EDOARDO BUDIMAN NUBATONIS VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
76 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
EDOARDO BUDIMAN NUBATONIS VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 28-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610 K/TUN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — JOHANES IMANUEL NENOSONO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
144 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOHANES IMANUEL NENOSONO VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2024 Tanggal 23 April 2024 — ADITYA PRATAMA PUTRA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADITYA PRATAMA PUTRA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
Register : 18-03-2024 — Putus : 02-07-2024 — Upload : 02-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 K/TUN/2024 Tanggal 2 Juli 2024 — MUHAMMAD FERNANDA APRILIO, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA;;
18 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD FERNANDA APRILIO, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA;;
Register : 31-10-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 K/TUN/2022 Tanggal 27 Desember 2022 — SEPRI YUFENDI SIKI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
103 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEPRI YUFENDI SIKI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR;;
Register : 18-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 — ,MH VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI);;
138 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI);;