Ditemukan 2328939 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 26-02-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49985/PP/M.VI/10/2014
Tanggal 21 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
185 — 39
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49985/PP/M.V1I/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak: bahwa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungmulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajakatau tahun Pajak (2009) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan
    Pajak, yaitutanggal 13 Desember 2011, yaitu :2% X 24 bulan x Rp 435.600 = Rp 209.088: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP,dengan rincian :a.
    Gaji untuk karyawan tetapGaji Rp 1.000.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilb. Upah BuruhUpah perhari Rp 30.000Upah sebulan (x24) Rp 720.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilc. Upah TukangUpah perhari Rp 40.000Upah sebulan (x24) Rp 960.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihild. Upah MandorUpah perhari Rp 45.000Upah sebulan (x24)Rp 1.080.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihile.
    Upah Operator/SopirUpah perhari Rp 50.000Upah sebulan (x24)Rp 1.200.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihil: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapatupah harian dari pegawai harian lepas dan tenaga ahli dalam laporan keuangantahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;bahwa untuk Masa Pajak Juli 2009 terdapat Obyek PPh Pasal 21 yang terdiri daripegawai tetap Rp2.000.000,00 dan pegawai harian lepas sebesar Rp9.900.000,00bahwa Terbanding mengenakan tarif yang diterapkan
    oleh Terbanding;bahwa untuk pembayaran upah kepada buruh, nilai upahnya yang masih di bawahPTKP;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilihat nilainya masihdibawah PTKP, sehingga tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang;bahwa Majelis berkeyakinan bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidakdapat menunjukan dokumen pendukung yang menyatakan adanya pembayarankepada para buruh yang nilai pembayarannya masih
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 14-12-2011 — Putus : 17-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT- 44951/PP/M.VI/10/2013
Tanggal 17 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
186 — 41
  • V1/10/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi besarnyajumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Tahun Pajak 2008 sebesarRp28.443.000,00;Menurut bahwa koreksi besarnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Tahun Pajak 2008Terbanding sebesar Rp 28.443.000,00 karena Pemohon Banding kurang menghitung besarnya PPh Pasal21 yang terutang;Menurut bahwa Pemohon
    oleh pemeriksaPemohon yang masih tetap dipertahankan oleh Peneliti Keberatan atas Pajak Penghasilan Pasal 21Banding terutang sebesar Rp 28.158.000,00 menurut Pemohon Banding Pemeriksa Pajak telah kelirumelakukan koreksi yang tidak seharusnya dilakukan, karena menurut Pemohon Banding:bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas maka karena tidak ada jumlah pajakterhutang yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding seharusnya atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21
    termasuk sanksi adalah sebesar Rp 0,00;Menurut bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan diketahui datadata sebagai berikut :Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 21 terutang sebesarRp 28.443.000,00 karena Pemohon Banding kurang menghitung besarnya PPh Pasa 21 yangterutang;bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding karena Pemohon Banding tidak memberikandokumen yang diminta pada saat pemeriksaan;bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam persidangan bahwa dokumen yang dimintaTerbanding
    tidak disampaikannyadokumendokumen a quo, Terbanding tidak dapat melakukan pembuktian kebenaran transaksiyang dilakukan oleh Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat Terbandingtelah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A ayat (4) UU KUP;bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelisberpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dan Majelis memutuskan koreksi PPh Pasal 21
    terutang Tahun Pajak2008 sebesar Rp 28.443.000,00 tetap dipertahankan; menimbangbahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; menimbangbahwa oleh karena atas jumlah PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 yang masih harus dibayar danyang disengketakan oleh Pemohon sebesar Rp 39.421.200,00, maka Majelis berketetapanuntuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Perceraian
Register : 11-01-2016 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PA ENREKANG Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Ek
Tanggal 9 Februari 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
51 — 13
  • 21/Pdt.G/2016/PA.Ek
    PUTUSANNomor 21/Pdt.G/2016/PA Ekeset) Coe 5U) alll alaayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai talak yang diajukan oleh:PEMOHON, Umur 62 tahun, Agama Islam,Pendidikan Tidak ada,Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KabupatenEnrekang, selanjutnya disebut PemohonmelawanTERMOHON, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak ada,Pekerjaan lbu rumah tangga,bertempat
    tinggal diKabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Termohon.Pengadlan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksisaksi;Telah mempelajari buktibukti Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaEnrekang dengan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA Ek. pada tanggal 11 januari2016, Pemohon mengajukan permohonan dengan dailildalil sebagaiberikut ;1.
    Put.No.21/Pdt.G/2016/PA Ek.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohondatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohontidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut melalui relaas panggilan nomor : 21/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal13 Januari 2016 dan tanggal 27 Januari 2016..Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakansehingga
    (QS. 30:21)Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohondalam persidangan dianggap telah mengakui dalildalil yangdikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dantidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusahauntuk berdamai dengan Pemohon.
    Put.No.21/Pdt.G/2016/PA Ek.Hakim AnggotaYusuf Baharudin S.HI.Panitera PenggantiMuhyiddin SHI.Perincian biaya perkara:1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00.2. Administrasi :Rp. 50.000,00.3. Panggilan : Rp. 270.000,00.4. Meterai : Rp. 6.000,005. Redaksi : Rp. 5.000,00Jumlah : Rp.361.000,00.( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ).Hal. 16 dari 16 Hal. Put.No.21/Pdt.G/2016/PA Ek.
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama Perceraian
Register : 23-01-2013 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PA SANGATTA Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Sgta
Tanggal 11 Maret 2013 — Penggugat vs Tergugat
48 — 14
  • Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Sgta dari penggugat; 2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah
    21/Pdt.G/2014/PA.Sgta
    PENETAPANNomor 21/Pdt.G/2014/PA.SgtaBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru,tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebutPSIG CU Cem mmm mtn nn mnmelawanTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam
    selanjutnya disebutTergugat;Pengadilan Againia terse bul ssssnsnnnsscmnieennnnnnstcnmieenarinsmsnmnnstimnsaimnimmnntnnsTelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pihak dan saksisaksi di depanDersidanQan j +9 n annem nnn enn nn nnn enna nnn anne ncnananncnsDUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangattapada tanggal 23 Januari 2014 dengan register perkara Nomor 21
    Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Sgtadari penggugat;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek
Tanggal 20 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
23 — 11
  • 21/Pdt.P/2018/PA.Ek
    PENETAPANNomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek."
    Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telahmelangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 04 Maret 1990,sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 269/2/III/1990 tanggal 05 Maret1990;Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahdikaruniai 4 orang anak yang masingmasing bernama :1. Muhammad Isa Arif bin Drs. Arif Jamaluddin;2. Muh. Sudirman Arif bin Drs. Arif Jamaluddin;3. Muh.
    ;Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkanfirman Allah SWT.
    Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.Demikian ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2Rajab 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yangterdiri dari Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.
    Biaya Meterai :Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 351.000,00(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.Salinan sesuai dengan aslinya,Panitera,Muh. Tang, S.H.Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Ek.
Pengadilan PN SOLOK Perdata Tanah
Register : 07-06-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SOLOK Nomor -21/Pdt.G/2013/PN Slk
Tanggal 27 Februari 2014 — - 1. EKA AURIHAN DJ 2. AMRULLAH 3. ADI PUTRA LAWAN : - 1. ZARKASYI 2. DARMIS 3. NASRUL DT. MAJO INDO 4. MUSTARI RAHMAT 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK
86 — 25
  • -21/Pdt.G/2013/PN Slk
    MAJO INDO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, beralamat di Sopan Jorong Basung Nagari Sulit AirHalaman 1 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slik.Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebutTergugat Ill ;4.
    Endang Pahlawan pada sekitar tahun 1940, dan sekitar awal1940an pernah menggarap sebagian tanah tersebut untukHalaman 3 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slik.pertambangan. Pada awal tahun 1970an, Linun Dt.
    Secara knusus Penggugat telah menegurTergugat V melalui surat tertanggal 21 Maret 2012 tentang haltersebut, termasuk juga keterangan yang disampaikan oleh PengurusKerapatan Adat Nagari tertanggal 21 Maret 2012. Hal mana telahHalaman 7 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slik.ditanggapi oleh Tergugat V dengan melakukan berbagai langkahpenyelesaian dan mediasi, akan tetapi' tidak tercapaipenyelesaiannya.
    /Pdt.G/2013/PN.SIk ;Penggugat Muchlis, cs mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Solokdengan Nomor Perdata 05/Pdt.G/2012/PN.SIk, setelah itu dicabut dandidaftar Kembali menjadi Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.SIk ;Halaman 21 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slk.2211.Bahwa berdasarkan uraianuraian yang Tergugat V sampaikan diatas, maka Tergugat V mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yangterhormat untuk memberikan putusan :a.
    Bukti T.V.1.9 : Fotokopi RisalahPengolahan Data (RPD), tanggal 8 Februari2012, sesuai dengan aslinya,Halaman 31 dari62 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN Slk.3210.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 11-03-2013 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54427/PP/M.XIIIA/10/2014
Tanggal 19 Agustus 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
191 — 45
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 02-12-2009 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49898/PP/M.V/10/2014
Tanggal 15 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
142 — 42
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put49898/PP/M.V/10/2014Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak : 2006Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Objek Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp.345.667.589,00;Menurut Terbanding: bahwa perhitungan objek PPh Pasal 21 tersebut berasal dari ekualisasi DPPPPh Pasal 21 yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan biayaberdasarkan Laporan Keuangan;Menurut Pemohon : bahwa pada saat Pemeriksa
    .bahwa sesuai Peraturan Dirjen Pajak No. 15/PJ/2006 tanggal 23 Februari2006 tentang Petunjuk Palaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan PelaporanPPh Pasal 21 dan Pasa 26 sehubungan dengan pekerjaan.
    Setoran Bank Mega dengan rekening Nomor 1074 00 11 999 88 5atas nama Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya periode Januari sampai dengan Desember2006 sejumlah Rp.287.891.000,00,,bahwa Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya pendiriannya telah disetujui dan disahkan olehMenteri Keuangan dalam Surat Keputusan Nomor: Kep177/KM.17/1996 tanggal 21 Mei1996 dan perubahan yang terakhir dengan Surat Keputusan No.
    sebesar Rp. 345.667.589,00 tidak dapat dipertahankandan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya, sehingga perhitunganPajak Penghasilan Pasal 21 dihitung kembali sebagai berikut :DPP Pasal 21 menurut Terbanding Rp. 9.032.063.273,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp. 345.667.589.00DPP Pasal 21 menurut Majelis Rp. 8.686.395.684,00.: Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, buktibukti dalamberkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, hasilPemeriksaan dan pembuktian
    Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP713/PJ.07/2009 tanggal 04September 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00070/201/06/062/08 tanggal26 Juni 2008, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 26-02-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49989/PP/M.VI/10/2014
Tanggal 21 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
135 — 84
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49989/PP/M.V1I/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiatas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapat upah harian dari pegawai harian lepasdan tenaga ahli dalam laporan keuangan tahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;: bahwa Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% selama 24bulan atas jumlah pajak
    kurang bayar sebesar Rp10.259.700,00, sehingga jumlahsanksi administrasi Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp.4.924.656,00;: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP,dengan rincian :a.
    Gaji untuk karyawan tetapGaji Rp 1.000.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilb. Upah BuruhUpah perhari Rp 30.000Upah sebulan (x24)Rp 720.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilc. Upah TukangUpah perhari Rp 40.000Upah sebulan (x24)Rp 960.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihild. Upah MandorUpah perhari Rp 45.000Upah sebulan (x24)Rp 1.080.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihile.
    Upah Operator/SopirUpah perhari Rp 50.000Upah sebulan (x24)Rp 1.200.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihil: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapatupah harian dari pegawai harian lepas dan tenaga ahli dalam laporan keuangantahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;bahwa untuk masa pajak November 2009 terdapat Obyek PPh Pasal 21 yang terdiridari pegawai tetap Rp2.000.000,00 dan pegawai harian lepas sebesarRp220.600.000,00;bahwa Terbanding mengenakan tarif yang diterapkan
    oleh Terbanding;bahwa untuk pembayaran upah kepada buruh, nilai upahnya yang masih di bawahPTKP;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilinat nilainya masihdibawah PTKP, sehingga tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang;MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanNobahwa Majelis berkeyakinan bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidakdapat menunjukan dokumen pendukung yang menyatakan adanya pembayarankepada
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50025/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
152 — 116
  • XII/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP77/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP703/WPU.10/2013 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00075/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa Terbanding
    menerbitkan Keputusan Nomor: KEP77/WPJ/11/2012tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP703/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juli 2009 Nomor:00075/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepadaTerbanding saat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yangada, dimana seharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang
    XXX, Jabatan : Direktur Utama,bahwa Surat Banding Nomor: 062/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP77/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan denganKEP703/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juli 2009 Nomor:00075/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;bahwa Surat Banding Nomor: 062/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,dibuat dalam
    pemeriksaan dan pembuktian dalampersidangan serta kesimpulan Majelis aquo;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan PeraturanPerundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan sengketa ini;: Menyatakan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP77/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP703/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 29-12-2011 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45683/PP/M.XII/10/2013
Tanggal 19 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
209 — 19
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45683/PP/M.XII/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi PenghasilanKena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.615.854.223,00;: bahwa ekualisasi biaya karyawan dengan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat diuraikan sebagai berikut:Uraian RugiLaba 2008Koreksi Fiskal Surat Koreksi Fiskal Objek PPh 21Komersial (Rp) Pemberitahuan Cfm.Terbanding
    9.792.114.278,00 (147.635.725,00) 9.495.007.947,00 (147.635.725,00) 9.494.996.947,00 Menurut PemohonMenurut Majelis : bahwa dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juni 2009 terterabahwa Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Pemohon Banding laporkan sebesarRp845.239.308,00 sedangkan yang Pemohon Banding bayarkan sesuai catatan RekeningKoran adalah sebesar Rp810.888.419,00.
    karyawan koperasi karyawan Pemohon Banding yang telahdibebankan dalam pos Miscellaneous Expenses pada Biaya Penjualan yang belumdiperhitungkan sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 21;bahwa alasan keberatan Pemohon Banding atas koreksi positif sebesar Rp1.584.299.523,00pada intinya adalah koreksi tersebut merupakan komponen biaya akrual yang telah dilakukanpelaporan unsur Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Pajak PenghasilanPasal 21 Masa Januari 2009, Mei 2009 dan Juni 2009 serta
    nomor 00060/201/08/051/10tanggal 30 November 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor: 100603652008 atas nama: XXX, NPWP YYY, sehinggajumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008menjadi: Uraian Jumlah (Rp) Objek Pajak Penghasilan Pasal 219.494.996.947,00 PPh Pasal 21 yang terutang1.224.141.344,00 Kredit Pajak:a.
    Bunga Pasal 13 (2) KUP 37.164.647,00 Jumlah Sanksi Administrasi 37.164.647,00 Jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar 117.957.358,00
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama
Register : 11-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PA ENREKANG Nomor 21/Pdt.P/2016/PA.Ek
Tanggal 7 Maret 2016 — PEMOHON I PEMOHON II
16 — 6
  • 21/Pdt.P/2016/PA.Ek
    PENETAPANNomor 21/Pdt.P/2016/PA Ek.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :1. PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendikan terakhir SD pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang,sebagai Pemohon I;2.
    umur 37 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD pekerjaanlbu rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenEnrekang, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar ketarangan Pemohon dan Pemohon II dipersidangan;Telah memeriksa alat bukti perkara a quo dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dalam suratpermohonannya tertanggal 11 Februari 2016 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Enrekang, Nomor 21
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata Permohonan
Register : 08-02-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 21/Pdt.P/2017/PN Wsb
Tanggal 14 Februari 2017 — Pemohon : SLAMET NARYONO
43 — 12
  • 21/Pdt.P/2017/PN Wsb
    PENETAPANNomor :21/PDT.P/2017/PN WSB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama , telahmengambil Penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :Nama lengkap : SLAMET NARYONOTempat Lahir : WonosoboTanggal lahir : 05 November 1989Jenis Identitas : KTPNomor identitas : 3307120511890001Jenis kelamin > LakilakiAgama : IslamWarga Negara : IndonesiaPekerjaan : Buruh Harian
    Bahwa pada tanggal 22 Januari 2012 Pemohon telah menikah denganseorang perempuan yang bernama RIDHA USTAFI dan dicatat dalamRegister Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garung, KabupatenWonosobo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/36/V/2012tertanggal 24 Januari 2012 ;Him. 1 dari9 hlm Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PN Wsb. Bahwa dalam masa penikahan Pemohon dengan istrinya tersebut, telahmelahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama NARAYA HAWANUR FARIDA ;.
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;Him. 2 dari9 hlm Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PN Wsb2.
    ,M.H.Li,HakimPengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yangHim. 8 dari9 him Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PN Wsbterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengandibantu olehULLY KRISWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;PANITERA PENGGANTI HAKIMttd ttdULLY KRISWANTO, S.H. DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.LiPerincian biaya :1. Pendaftaran ...............................Rp. 30.000,2.
    Rp. 176.000, (Seratus tujuh puluhenamribu rupiah)Him. 9 dari9 him Penetapan No.21/Pdt.P/2017/PN Wsb
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama Perwalian
Register : 25-02-2011 — Putus : 08-03-2011 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 21/Pdt. P/2011/PA Wsp
Tanggal 8 Maret 2011 — Hj. Kampe binti Beddu dan Evi T binti Tamrin
50 — 19
  • 21/Pdt. P/2011/PA Wsp
    PENETAPANNomor 21/Pdt. P/2011/PAWsp.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :Hj.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50020/PP/M.XII/10/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
173 — 20
  • XII/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP75/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakFebruari 2009 Nomor: 00070/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa Terbanding
    menerbitkan berdasarkan penelitian Surat Banding PemohonBanding Nomor: 057/DIR/ Keputusan Terbanding Nomor: KEP75/WPJ/1 1/2012tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00070/201/09/631/1 1tanggal 20 Desember 2011;: bahwa terdapat kesalahan (copy paste) dalam lampiran perhitungan perhitunganatas ketetapan pajak yang ada, seharusnya Pemohon
    XX, Jabatan : Direktur Utama,bahwa Surat Banding Nomor: 057/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP75/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang dibetulkan dengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00070/201/09/631/1 1tanggal 20 Desember 2011;bahwa Surat Banding Nomor: 057/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,dibuat dalam Bahasa
    pemeriksaan dan pembuktian dalampersidangan serta kesimpulan Majelis aquo;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan PeraturanPerundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan sengketa ini;: Menyatakan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP75/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 13-09-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54498/PP/M.IB/10/2014
Tanggal 20 Agustus 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
225 — 35
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama Perceraian
Register : 08-01-2015 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PA SANGATTA Nomor 21/Pdt.G/2015/Pa.Sgta
Tanggal 12 Februari 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
9 — 4
  • 21/Pdt.G/2015/Pa.Sgta
    PUTUSANNomor 21/Pdt.G/2015/PA.Sgtaasa ll Cpe ll ait) aosDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Talak antara :Pemohon umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam potong,tempat tinggal di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timursebagai Pemohon,melawanTermohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD Kaubun,tempat tinggal
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Perdata
Upload : 08-09-2016
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 4/Pdt.P/2016/PN-Lsm
MARYATI
18 — 2
  • Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas Ib Lhokseumawe tanggal,22 Januari 2016 Nomor : 4 /Pdt.P/2016/PNLsm, tentang penunjukan Hakim Tunggal yangmemeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;Setelah membaca berkas perkara permohonan dan suratsurat lainnya yang berkenaan denganperkara permohonan ini ;Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi serta memperhatikan alat buktisurat di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 21
    Januari 2016, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas Ib Lhokseumawe, tanggal 21 Januari 2016 denganRegister Nomor : 4 /Pdt.P/2016/PNLsm, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa pemohon adalah selaku istri dari SOFYAN M.
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama Waris Islam
Register : 02-02-2011 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 24-05-2011
Putusan PA JAMBI Nomor 0021/Pdt.P/2011/PA.Jb
Tanggal 23 Februari 2011 — Pemohon
33 — 1
  • Saleh, umur 21 tahun;3.3. Muamar bin Drs. H.M. Saleh, umur 17 tahun;3.4. Siti Amalia binti Drs.H.M. Saleh, 14 tahun;. Bahwa selain anak anak tersebut alamarhum juga meninggalkanseorang ibu ibu kandung bernama Salbiah,umur 80tahun,beragama Islam,di Tembilahan;. Bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh alamrhumbelum pernah dibagi ;6. Bahwa tujuan dari penetapan ahli waris ini untuk pengurusanbalik nama buku tabungan di BNI yang terdaftar atas namaalm. Drs. H.M. Saleh bin Mansyur;.
    Saleh, umur 21 tahun;7.4. Muamar bin Drs. ,H.M. Saleh, umur 17 tahun;7.5. Siti Amalia. binti Drs.H.M. Saleh, 14 tahun;7.6. Salbiah binti Syahdan, umur 80 tahun ;. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas pemohon mohonagaf Pengadilan Agama Jambi menetapkan ahli warisdari almarhum Drs. H.M. Saleh bin Mansyur yang amarnyaberbunyi sebagai berikut1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H.M.
    MULATHIFAH, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota,diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 24 Februari 2011 Miladiahbertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah dalamsidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingioleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh Dra.HJ.SY.UMMI KALSUMsebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh PemohonHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAdtodto1. Drs. ZULKIFLI, SH., MH. Dra.IDIA ISTI MURNI, M. Hum.dto2. Dra.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Register : 26-02-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49987/PP/M.VI/10/2014
Tanggal 21 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
181 — 55
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49987/PP/M.V1I/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap ObyekPPh Pasal 21 karena terdapat upah harian dari pegawai harian lepas dan tenaga ahlidalam laporan keuangan tahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;: bahwa Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% selama 24bulan atas jumalh pajak kurang bayar
    sebesar Rp 512.400,00, sehingga jumlahsanksi administrasi Masa Pajak September 2009 adalah sebesar Rp 245.952,00;: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP,dengan rincian :a.
    Gaji untuk karyawan tetapGaji Rp 1.000.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilb. Upah BuruhUpah perhari Rp 30.000Upah sebulan (x24) Rp 720.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilc. Upah TukangUpah perhari Rp 40.000Upah sebulan (x24) Rp 960.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihild. Upah MandorUpah perhari Rp 45.000Upah sebulan (x24) Rp 1.080.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihile.
    Upah Operator/SopirUpah perhari Rp 50.000Upah sebulan (x24) Rp 1.200.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihil: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapatupah harian dari pegawai harian lepas dan tenaga ahli dalam laporan keuangantahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;bahwa untuk Masa Pajak September 2009 terdapat Obyek PPh Pasal 21 yang terdiridari pegawai tetap Rp2.000.000,00 dan pegawai harian lepas sebesarRp15.620.000,00bahwa Terbanding mengenakan tarif yang diterapkan
    oleh Terbanding;bahwa untuk pembayaran upah kepada buruh, nilai upahnya yang masih di bawahPTKP;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilihat nilainya masihdibawah PTKP, sehingga tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang;MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanNobahwa Majelis berkeyakinan bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidakdapat menunjukan dokumen pendukung yang menyatakan adanya pembayarankepada