Ditemukan 1219118 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-06-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 159_Pid_Sus_2015_PN_Ktp_Hukum_18082015_Bersama_Sama_Mengangkut_Hasil_Hutan Tanggal 18 Agustus 2015 — SARTONO Bin HARDI (Alm)
26 — 10
26 — 10
Menyatakan terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm) , terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Menyatakan terdakwa SARTONO bin HARDI (Alm), telah terbukti secarasah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 huruf e jo pasal83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan;2.
hutanterhadap kayukayu tersebut pada saat angkut;e Bahwa terdakwa mengangkut kayukayu tersebut tidak dilengkapi dengandokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan keterangan ahli .1.
hutan kayu adalah hasil hutan berupakayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yangberasal dari kawasan hutan, sedangkan untuk mendapatkan hasil hutanberupa kayu yang sah adalah dengan memiliki izin usaha pemungutan /pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK, IPK) dan melaluipelelangan kayu siataan dan atau temuan, ataupun melalui pembelianbebas sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanberupa (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL);e Bahwa apabila mengangkut, menguasai, memiliki
Setiap orang;2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.
Menyatakan terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm) , terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan;2. Menghukum terdakwa SARTONO Bin HARDI (Alm), oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.500.000.000,( lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 06-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 125/Pid.Sus/2015/PNTbk Tanggal 23 Juni 2015 — ASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIR;
27 — 7
27 — 7
Menyatakan TerdakwaASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIRtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara bersama sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
P.41/MenhutIl/2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutankayu harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai, dan memilikihasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pidana No.18 Tahun2013 Undangundang Republik Indonesia tentang pencegahan danpemberantasan
RASYADI GT.6 tersebut adalahTerdakwa; Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.41 /Menhut Il / 2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutankayu harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor:125/Pid.Sus/2015/PNTbke Bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai, dan memilikihasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan
Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnyahasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupunvolumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai suratsurat yangsah;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.41/MenhutIl/2014 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayuharus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam, seseorang yang mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayuharus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);Menimbang, bahwa Apabila seseorang atau kelompok mengangkut,menguasai,dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pidana No.18 Tahun 2013Undangundang Republik Indonesia tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan;Menimbang, bahwa
Menyatakan TerdakwaASWANDI Als AN Bin MUHAMMAD NASIRielah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secarabersama sama mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan;2.
Putus : 02-08-2006 — Upload : 17-10-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 147-K/PM.II-09/AD/VIII/2006 Tanggal 2 Agustus 2006 — Pelda DADANG SUHERLAN
17 — 11
17 — 11
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanaBarang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasai ataumemilik i hasi hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan. sebagaimanadirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 78 ayat (7) UU RINo. 41 tahun 1999.b.
Subang, setidaktidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan MiliterIl 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengansengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yangtidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasilhutan.Dengan cara cara sebagai berikut1.
Bahwa = menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor :Sdak/103/K/AD/II 09/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 Sdak/85/K/AD/I09/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006, Terdakwa telah didakwa melakukantindak pidana : Barang siapa dengan sengaja mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telahterpenuhi.Unsurkedua : Dengan sengaja.Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendakidan
Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwakayu. tersebut tidak jelas sal usulnya dan tidak ada SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Terdakwa tetap membeli danmengangkut kayu jati menuju) rumahnya namun diperjalanan dihentikan oleh petugas KPH.Unsurketiga : Mengangkut, hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memindahkan suatu benda darisuatu. tempat ke tempat yang lain dengan memakai alat angkut
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu). : DADANGSUHERLAN PELDA NRP. 491414, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengangkut danmemiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) subsidair1 (satu) bulan.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 15-09-2017
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN Bdw Tanggal 6 September 2017 — As’ari alias Pak Sahdan bin Nawi
27 — 13
27 — 13
Menyatakan Terdakwa Asari alias Pak Sahdan bin Nawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;2.
oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa AS ARI als Pak SAHDAN bin NAWI pada hari Sabtutanggal 24 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Dsn Getdingan Desa Karanganyar KecKlabang Kab Bondowoso atau setidaktidaknya pada tempat lain dimanaPengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa danmengadili, terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan/ atau memiliki hasil
tanpa kesalahan(geen straf zonder schuld);Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka setiap orang dalam perkaraini tertuju pada Terdakwa Asari alias Pak Sahdan bin Nawi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jopasal 12 huruf d UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ataumemiliki hasil
yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN BdwPerusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutanmelalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin ataupenggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izindi dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupunyang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;Surat keterangan sahnya hasil
hutan adalah dokumendokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalampenatausahaan hasil hutan.Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil,kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansikehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannyamenyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang olehkuasa undangundang diberikan wewenang
G1872HL warna hitam yang ditutupi dengan 15 karung saks plastikyang berisi serobuk kayu dan 1 lembar terpal warna hitam;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/LH/2017/PN Bdwe Bahwa terdakwa membawa kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan / dokumen yang sah;e Bahwa saksi Suriyanto dan saksi Juhari kemudian melakukan pengecekandan diketemukan 1 tunggak dan kayu jati sebanyak 1 tunggak didalam hutanpetak 7S Blok alas lanjang Dusun Getdingan Desa Blimbing KecamatanKlabang
Putus : 30-05-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460K/PID.SUS/2008 Tanggal 30 Mei 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR ; MALIKUS BIN ZAMRAH
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Malikus Bin Zamrah pada hari dan tanggal sertabulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2006 atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di Hutan Brang Mangong WilayahDsn.Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil
Pasal 78 ayat (5) UU No.41 tahun 1999 ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Malikus Bin Zamrah pada hari Kamis tanggal 16Oktober 2006 sekira jam 10.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2006 bertempat di Dsn.Salit, Desa Beru, Kecamatan Brang Rea,Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yangberwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa dengan sengaja membawa,mengangkut, memiliki atau menguasai hasil
Menyatakan Terdakwa MALIKUS BIN ZAMRAH bersalah melakukan tindakpidana memiliki atau menguasai, hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasama dengan SKSHH, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor 41 tahun 1999;2.
Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28Februari 2007 No.301/Pid.B/2006/PN.SBB. yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menyatakan Terdakwa MALIKUS BIN ZAMRAH yang identitasnya tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja menguasai atau menyimpan hasil hutan tanpadilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) * ; Menjatuhkan pidana oleh karenanya
No. 460 K/Pid.Sus/2008sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindakpidana memiliki kayu tanpa disertai dengan Surat Sahnya Hasil Hutanyang ancamannya adalah selama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar), sehingga dengan putusanpidana tersebut masih kurang pembinaan terhadap Terdakwa untukmenjadi anggota masyarakat yang baik dengan harapan Terdakwa tidakakan mengulangi perbuatannya disamping itu) putusan tersebuttidak mendukung program pemerintah
Register : 20-03-2014 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN NEGARA Nomor 53/PID.SUS/2014/PN.NGR Tanggal 29 April 2014 — - I WAYAN JENDRA
344 — 16
344 — 16
Menyatakan terdakwa I WAYAN JENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan menyuruh mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin 2.
batang,6 cm x 20 cm x 300 cm sebanyak 3 batang, 5 cm x 24 cm x 300 cm sebanyak 1batang, 5 cm x 23 cm x 300 cm sebanyak batang, 5 cm x 19 cm x 300 cmsebanyak 1 batang, 4 cm x 21 cm x 300 cm sebanyak 1 batang yangkeseluruhannya berjumlah 0,8292 m3 yang ditemukan di gudang milik terdakwauntuk selanjutnya dibawa ke POLSEK Pekutatan guna proses selanjutnya.Bahwa terdakwa I WAYAN JENDRA bersamasama dengan saksi I KETUTSUTANA dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasaidan/atau memiliki hasil
: I1GST PUTU PUTRA ADNYANA :Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolsek Pekutatan NomorSP.Gas/01/1/2014/Reskrim tanggal 01 Januari 2014 saksi melakukan tugasPenyelidikan bersama dengan I GUSTI MADE SUDARSA di seputaran wilayahhukum Polsek Pekutatan yang salah satu sasaran tugas penyelidikan yang saksilakukan adalah Ilegal Logging dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014sekira pukul 16.00 WITA saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwaada orang yang sedang mengangkut kayu balok dari hasil
Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan setiap melakukan penebanganpohon dalam kawasan hutan atau memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutanharus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),sehingga I WAYAN JENDRA dan I WAYAN SELAMET dalam hal melakukanpenebangan dan mengangkut dan/atau menguasai kayu dimaksud harusdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan
tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan hasil hutankayu adalah penebangan yang dilakukan dalam kawasan hutan yang ada ijinnyayang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan barang bukti berupa kayutersebut merupakan hasil penebangan karena tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a decharge atau alat bukti lainnya, sekalipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu ;Menimbang, bahwa selanjutnya
Menyatakan terdakwa I WAYAN JENDRA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ~Menyuruh melakukanpenebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan menyuruhmengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin ;2.
Register : 03-02-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 67_Pid_Sus_2015_PN-Ktp_Hukum_28042015_Mengangkut_Hasil_Hutan Tanggal 28 April 2015 — DIDIK KUSWANTO Alias JEDED Bin SUNAR
23 — 5
23 — 5
Menyatakan terdakwa DIDIK KUSWANTO Alias JEDED Bin SUNAR, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;2.
hutan kayu adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yangberasal dari kawasan hutan, sedangkan untuk mendapatkan hasil hutanberupa kayu yang sah adalah dengan memiliki izin usaha pemungutan /pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, IPHHK, IPK) dan melaluipelelangan kayu siataan dan atau temuan, ataupun melalui pembelianbebas sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutanberupa (FAKO/FAKB/SKSKB/SAL).e Bahwa apabila mengangkut, menguasai, memiliki
Setiap orang;2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur Setiap OrangPUTUSAN Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Ktp Hal 15Menimbang, bahwa dalam dalam ketentuan UU Nomor 18 tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksuddengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasukkorporasi
hutan berupakayu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam hal ini menurut MajelisHakim adalah suatu proses perpindahan barang sampai ketempat tujuan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilengkapi secara bersamasurat keterangan sahnya hasil hutan adalah bahwa pada setiappengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempatyang sama, harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang sah sebagibukti; Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkanketerangan
Ketapangterdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa Kayu tanpa dilengkapi dengandokumen yang sah yang mana kayukayu tersebut dimuat dalam mobil truckmerek C1 Isuzu NKR71 HD E22 dengan No.
Menyatakan terdakwa DIDIK KUSWANTO Alias JEDED Bin SUNAR,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindakpidanaMengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersamasamadengan surat keterangan sahnya hasil hutan;.
Putus : 14-02-2007 — Upload : 11-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1431K/PID/2005 Tanggal 14 Februari 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALANGKARAYA ; AEP SOEMARNA bin ENGKING
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahanan Rumah) ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya karenadidakwaBahwa ia Terdakwa AEP SOEMARNA bin ENGKING pada hari Kamistanggal 28 Agustus 2003 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan Agustus 2003 bertempat di jalan Rajawali Induk dekatsamping Rajawali I Palangkaraya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa danmengadili, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil
Ketika sampai di jalan Rajawali Terdakwadiberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang mengadakan patrolikemudian menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)kepada Terdakwa dan ternyata kayu yang dibawa oleh Terdakwa tidakdilengkapi dengan SKSHH sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugasbersama barang bukti ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf h jo.
Menyatakan Terdakwa AEP SUMARNA bin ENGKING melakukan tindakpidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapidengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7)UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;2.
dirampas untuknegara ;Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 192/Pid.B/2004/PN.PL.R., tanggal 4 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa AEP SUMARNA bin ENGKING tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan ;Menjatuhkan
KH 8631 LAyang digunakan sebagai alat angkut dalam perkara ini, dikembalikan kepadayang berhak, sehingga tidak menerapkan Pasal 78 ayat (15) UndangUndangNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi Semua hasil hutandari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alatalat termasuk alatangkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ataupelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untukNegara;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan
Putus : 09-01-2007 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1604K/PID/2006 Tanggal 9 Januari 2007 — MUHAMMAD RAHWAN
13 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroban KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/XV2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
Putus : 28-09-2007 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578K/PID/2007 Tanggal 28 September 2007 — ASWADI Bin MUSA
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Register : 20-03-2014 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN NEGARA Nomor 51/PID.SUS/2014/PN.NGR Tanggal 29 April 2014 — - I WAYAN SELAMET
344 — 13
344 — 13
kegudang milik saksi I wayan Jendra kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari2014 terdakwa kembali menebang sebuah pohon bayur yang tempatnya tidak jauhpada sat menebang pohon kayu bayur sebelumnya untuk dipecah menjadi 14(empat belas ) balok berbagai ukuran dan pada hari itu sekitar jam 16.00 Witadiangkut ke gudang milik saksi I Wayan Jendra tetapi hanya berhasil mengangkut11 (sebelas ) batang saja.e Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan/atau memiliki hasil
WAYAN JENDRA :Bahwa saksi memiliki kayu jenis bayur sebanyak 24 (dua puluh empat) batangbalok kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen;Bahwa saksi mendapatkan kayu tersebut dari hutan yang berlokasi diBr.Temukus, Ds.Asahduren, Kec.Pekutatan, Kab.Jembrana dari hasil penebanganyang dilakukan oleh terdakwa I Wayan Selamet dan I Wayan Nuaba;Bahwa saksi pernah menyuruh terdakwa I Wayan Selamet dan terdakwa I WayanNuaba pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita untukmelakukan penebangan
bahwa barang buktikayu yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut terdapat kesamaan dankecocokan dengan tonggak pohon kayu bayur yang terdapat di dalam kawasanhutan lindung tersebut;Bahwa sesuai dengan UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan setiap melakukan penebangan pohon dalamkawasan hutan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut,menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan harus dilengkapidengan SKSHH, sehingga I Wayan Jendra
dan terdakwa I Wayan Selamet dalamhal melakukan penebangan dan mengangkut dan/atau menguasai kayu dimaksudharus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang;Bahwa kerugian Negara atau pemerintah akibat penebangan pohon tersebutkurang lebih mencapai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa hasil penebangan adalah penebangan yang dilakukan kawasan hutan tanpamemiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan hasil hutan yang adaijinnya
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan barang bukti berupakayu tersebut merupakan hasil penebangan karena tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan;Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a decharge atau alat bukti lainnya, sekalipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 wita terdakwadan
Register : 21-09-2011 — Putus : 08-11-2011 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 570/Pid.B/2011/PN.Mkt Tanggal 8 Nopember 2011 — SOLEH Bin DAWI
16 — 2
16 — 2
Mojokerto atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwasebagai berikut : w Bahwa sebelum saksi MUSKHTAROM dan saksi ROMLI ROHMAD sebagaianggota Polmob Perum Perhutani Mojokerto melakukan Patroli di kawasan HutanDsn. Lebakgeneng Ds. Lebakjabung Kec. Jatirejo Kab.
Mojokerto, sesampainya dipetak 2F, kedua saksi tersebutmenemukan tunggak Kayu jati bekas ditebang,selanjutnya dilakukan penyanggongan dan bertemu dengan terdakwa yangmemanggul 1 (Satu) batang akyu Jati berbentuk gelondong dengan ukuran 290 cmx 11 cm x 11 cm dana saat ditanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,terdakwa tidak dapat menunjukanya, karena memang kayu tersebut tanpadilengakapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidakdilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ; Ad.1.
Mojokerto, TerdakwaSOLEH Bin DAWI telah melakukan tindak pidana membawa hasil hutan yangtidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yaitumembawa sebatang Kayu Jati yang diperoleh dari hutan ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dimanaTerdakwa SOLEH Bin DAWI dengan sengaja dan penuh kesadaran telahmembawa hasil hutan, sehingga Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ; Ad. 3.
Menyatakan Terdakwa SOLEH~ Bin DAWI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa hasil hutantanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ; 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 4.
Register : 31-01-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 27-05-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.Kdi Tanggal 14 Maret 2013 — PONIRAN Bin KOYAN
31 — 5
31 — 5
Putus : 26-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2246 K/PID.SUS-LH/2016 Tanggal 26 Januari 2017 — SUMPENO bin MISROJI;
307 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
307 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa SUMPENO bin MISROJI, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi, Secara Bersamasama Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaanKesatu;Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2246 K/PID.SUSLH/20162.
Bahwa memperhatikan fempus dan /ocus delictie dirumuskan pertanyaanhukum apakah benar terjadi Pemohon Kasasi Sumpeno bin Misroji dengansengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersamasama surat keterangan sahnya hasil hutan?
Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersamasama surat keterangan sahnya hasilhutan;1.
Berdasarkanketerangan yang dimaksud dengan SIPUHH adalah (sistem informasipenatausahaan hasil hutan) ialah serangkaian perangkat dan prosedurelektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan danmenyebarkan informasi penataan hasil hutan kayu.
Unsur dengan sengaja sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamasama surat keterangansahnya hasil hutan;Pemohon Kasasi Sumpeno bin Misroji tidak terbukti sengajamengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersamasama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, karena tidakmemenuhi kriterium orang yang melakukan rumusan strafbaar feit adalahkelakuan orang (menselijkke gedraging) karena orang yang disuruh tidakdapat
Putus : 13-01-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw Tanggal 13 Januari 2016 — ASMIANTO ALS P.LEN BIN MINU (alm), dkk
52 — 13
52 — 13
Menyatakan terdakwa I : ASMIANTO ALS.P.LEN Bin MINU dan Terdakwa II SOARDI alias P.ELA Bin SUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membeli hasil hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama 2.
tersebut di atas , berawal dari terdakwaI.SAORDI alias PELA bin SUDIMAN (alm) pada hari Rabu tanggal 24September 2014 sekira jam 15.00wib bertempat dirumah saksi AZIZtelah membeli kayu jati tebangan hasil hutan bentuk glodongan dari AZISalias P, WATI Bin JAMAL dan P.
ELA bin SUDIMAN diketahui petugasPerhutani dan kepolisian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26September 2014 sekira jam 23.00 wib dilakukan penyitaan terhadap 69Glondong kayu Jati berbagai ukuran, 22 kayu jati berbentuk kusen /olahan,18 kayu jati olahan bentuk balok, slemar untuk diproses lebih lajut.Bahwa para terdakwa memiliki kayu hasil hutan tersebut tanpa dilengkapibersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Perum Perhutani RPH Wringin .
DILA.Bahwa benar saksi tidak mengetahui milik siapayang mengakut kayu hasil tebangan dan yangmencari angkutan adalah P.
ASMIANTO.Bahwa masuk terdakwa membeli kayu jati tanpadilengkapi bersama sama Surat sahnya hasil hutankarena terdakwa sebagai pedagang kayu / meubelinmgin mendapat hasil dari hasil penjualan kayutersebut.Bahwa benar kayu yang diajukan dimukapersidangan berupa 69 glondong kayu jati 69glondong kayu jhati berbagai ukuran, 22 kayuberbentuk kusen dan 18 kayu jatu olahanberbentuk balok, slimar dan sirap, adalah benaryang ditemukan dan disita dari tempatpenyimpanan kayu jati di rumah terdakwa l.ASMIANTO
SOARDI alias P LEN membeli kayu jatitanpa dilengkapi bersama sama surat sahnya hasil hutan karenaterdakwa sebagai pedagang kayu / meubel ingin mendapat hasildari hasil penjualan kayu tersebut dan juga terdakwa .
Putus : 17-01-2008 — Upload : 06-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1290K/PID/2007 Tanggal 17 Januari 2008 — LATA HISAR PURBA ; KARDINAL PURBA
43 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Putus : 13-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 127/Pid.Sus/2015/PN Klk Tanggal 13 Juli 2015 — IPANSYAH Als IPAN Bin M. NORDIN (Alm);
29 — 7
29 — 7
NORDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Sahnya Hasil Hutan(SKSHH).
Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
Dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Unsurunsur di atas dipertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Kapuas, maka dengan demikian unsur dengan sengaja mengangkut,menguasal, atau memiliki hasil hutan kayu telah terpenuhi;Ad.3.
hutan yangtidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik daratmaupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksuddirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkutikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, sehingga tanpapengecualian terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara;16Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selamaproses persidangan berlangsung terdakwa
Putus : 19-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 21/Pid.Sus-LH/2016/PN-Bek Tanggal 19 April 2016 — Pidana
- SUHARTONO Anak JAEN
355 — 28
355 — 28
Menyatakan Terdakwa SUHARTONO ANAK JAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMILIKI DAN MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN, sebagaimana dalam dakwaan Primer;2.
dan menjamin legalitas kayu yang dimanfaatkan olehpengelolaan atau pemegang izin sesuai ketentuan yang berlaku, ruanglingkup penatausahaan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulatsedang,kayu bula kecil, hasil hutan bukan kayu, hasil olahan yang berasaldari perizinan yang sah pada hutan negara;Bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menguasai hasil hutan kayu yangsah adalah bahwa hutan kayu yang memiliki /dikuasai oleh pemilik tersebutdapat di ketahui asalusul dan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang
berlaku;Bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan;Bahwa Dokumen yang termasuk dalam surat atau dokumen dalam suratketerangan sahnya hasil hutan (SKSHH)sesuai dengan pasal 10 peraturanmenteri kehutanan RI nomor P.41/menhutII/2014 tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam adalah Surat keterangan sahnyakayu bulat (SKSKB) dan
SKAU;Bahwa jenis kayu yang termasuk hasil hutan secara umum di bedakanmenjadi 3 (tiga) jenis antara lain kelompok Meranti, Kelompok Rimbacampuran dan kelompok kau indah;Bahwa dari dasar itu dihubungkan dengan kayu olahan yang dibawa terdakwamenurut pendapat ahli merupakan kayu hasil hutan;Bahwa dasar Hukum diterbitkannya Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH)tersebut adalah peraturan menteri kehutanan RI nomor P.41/menhutII/2014tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;Bahwa
Tomblok Wijayanti, S.Hut Jabatan Pengawas Produksi danPeredaran hasil hutan dan Sdr.
Tomblok Wijayanti, S.HutJabatan Pengawas Produksi dan Peredaran hasil hutan dan Sdr.
Register : 04-08-2011 — Putus : 20-10-2011 — Upload : 16-02-2012
Putusan PN RAHA Nomor 144/Pid.B/2011/PN.Raha Tanggal 20 Oktober 2011 — SAMAD bin LA FATA
84 — 31
84 — 31
diperbolehkan menebang, mengangkut ' ataumengolah hasil hutan yang ada di hutan warangga RPH RahaUPTD Muna Timur Kab.
hutan yang tidak dilengkapi dengansurat keterangan sahnya hasil hutan;Bahwa, saat ini saksi menjabat sebagai KUPTD kehutananMuna Timur pada Dinas Kehutanan Kab.
Muna;Bahwa tidak diperbolehkan menebang, mengangkut ataumengolah hasil hutan yang ada di hutan warangga RPH RahaUPTD Muna Timur Kab.
keterangan sahnya hasil hutan;Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam10.00 Wita, sementara saksi sedang dudukduduk di rumahdatang Sdr.
Muna, pada saat diperiksa anggota polisi terdakwa danSaksiFERI tanpa dilengkapi bersamasama dengan suratketerangan sahnya hasil hutan;Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Unsur yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telahterpenuhi;4.
Register : 11-09-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 349/PID.B/2013/PN.MTR Tanggal 2 Oktober 2013 — - SATI
29 — 6
29 — 6
Menyatakan Terdakwa S A T I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 2.
Menyatakan terdakwa S A TI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanamengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapiaebersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun1999 jo. sebagaimana telah dirubah dalam UU RI No. 19 tahun 2004 TentangKehutanan dakwaan kami ; 2.
hutan yang tidak dilengkapi bersama9sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dan perbuatan Terdakwatersebut dilakukan yakni dengan caracara antara lain sebagai berikut: Bahwa berawal Saksi I GUSTI KETUT SUARTA, saksi IDA MADEKENITEN dan saksi GEDE AGUS MASTIKA kesemuanya anggota Polhut BalaiTaman Nasional Gunung Rinjani yang menangkap Terdakwa SATI pada waktu dantempat sebagaimana dalam Dakwaan tersebut diatas, dimana dari hasil penangkapanditemukan barang bukti berupa 5 (lima) batang kayu
Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan ;3. Tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang ;Unsur 1.
berwenang telah terbukti dan terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa S A T I telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaafmaupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya olehTerdakwa, oleh sebab itu Terdakwa
Menyatakan Terdakwa S A T I telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidakdilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutanMenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1000.000, (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa