Ditemukan 4727948 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Hak atas waris
Gugatan atas keputusan
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227 K/PDT/2009 Fu Jung Hasim; Badan Pengurus Primkopparseni; Bahtiar; Ng. Eng Ho, Cs.
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalildalil :Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut 1(satu) unit bangunan rumah ruko yang berdiri di atasnya terletak di JalanPangeran Diponegoro No.23 B, Kelurahan Pasiran, Kecamatan SingkawangBarat Kota Singkawang sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak MilikNo.1113 / Pasiran tanggal 4 Maret 1991 tercatat atas nama BAHTIAR denganbatasbatas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;Bahwa tanah berikut bangunan rumah toko tersebut, Penggugat beli dariTergugat seharga
Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) pembelian manamerupakan pembayaran atas hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimanatertuang dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 11tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Arberson,SH.
prinsipal sebabyang membuat dan mengajukan gugatan adalah kuasa hukum Penggugatkarena telah diberikan kewenangan untuk itu ;Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena Penggugatmenyatakan pada posita 1 bahwa ia (Penggugat) adalah sebagai pemilik yangsah atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan P.
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiKalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No. 34 / PDT / 2008 / PT.
No.227 K/Pdt/2009mempertahankan harta bendanya berupa bangunan ruko yang dijadikanobyek sengketa oleh Termohon Kasasi / Penggugat, dengan demikianperbuatan atau tindakan Termohon Kasasi / Penggugat yangmembaliknamakan sertifikat tanah dan bangunan ruko milik PemohonKasasi / Tergugat menjadi atas nama Termohon Kasasi / Penggugat adalahtindakan yang bertentangan dengan hukum ;.
Register : 07-12-2011 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44191/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
130 — 28
130 — 28
pengajuan bandingterhadap penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember 2011, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor: 00002/109/94/062/11tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994;: bahwa Sanksi Bunga Pasal 19 ayat (1) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan yang dikenakan kepada Penggugat sudah tepatsehingga tidak terdapat cukup alasan untuk menerimaPermohonan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diajukanPenggugat atas
Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:00002/109/94/062/11 tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994sebesar Rp4.141.678 959,00.bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun 1994 Nomor: 00093/206/94/011/97 yangditerbitkan tanggal 24 Oktober 1997 tidak pernah Penggugatterima, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui adanyaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun 1994 tersebut.: bahwa Penggugat melakukan gugatan atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor
: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:00002/109/94/062/11 tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994.bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas BungaPenagihan Nomor: 00002/109/94/062/11 Tahun Pajak 1994tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp4.141.678.959,00 yangselanjutnya digugat oleh Penggugat karena Penggugat terlambatmemenuhi kewajiban pembayaran atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan
atas jumlah pajak yang tidak dibayar ataukurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh temposampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitungpenuh satu bulan.bahwa jumlah bulan STP BP a quo dihitung oleh Tergugatmasingmasing sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) bulan dan 71(tujuh puluh satu) bulan bahwa untuk pembayaran berupa buktipemindahbukuan secara jabatan Tergugat yang mulai berlakusejak tanggal 23 Maret 2004 bunga STP
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1374/WPJ.04/2011 tanggal 14 Nopember 2011, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor: 00002/109/94/062/11tanggal 16 Juni 2011 Tahun Pajak 1994.
Register : 02-04-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43421/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 25 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
106 — 33
106 — 33
menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP049/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 2Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26;: bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP049/WPJ.26/BD.06/2012tanggal 2 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdministrasiAtas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa pajak Januari s.d Desember 2009;: bahwa Penggugat mengajukan permohonan Gugatan atas
KEP.049/WPJ26/BD.06/2011 merupakan keputusan yangdapat diajukan gugatan (obyek gugatan);bahwa terkait dengan hal tersebut di atas maka Majelis perlu mengetahui secaradetail mengenai kronologi penerbitan keputusan Tergugat sampai dengandiajukannya gugatan oleh Penggugat;bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap kronologis penerbitanKeputusan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut : TanggalUraian 30 Juni 2011Tergugat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26, Masa Pajak JanuariDesember
penghapusan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUPsebagaimana tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari Desember 2009 No.0000/204/09/115/11 tanggal 30 Juni 2011 dan dengan demikianseluruh upaya administratif yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat(1 a) Undangundang KUP belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat;bahwa berdasarkan halhal sebagaimana tersebut diatas Majelis berkesimpulanSurat Gugatan Penggugat No. 031/EXTT/GM/III/12 yang dalam hal ini adalahjawaban pertama atas
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi tidak diterima untuk dipertimbangkan karena bukan obyek gugatan;: Undangundang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini;: Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP049/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas SKPKB PajakPenghasilan
Pasal 26 Masa pajak Januari s.d Desember 2009 atas nama XXX,NPWP YYY, tidak dapat diterima
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42840/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
119 — 29
119 — 29
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42840/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00532/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Maret 2008;: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00532/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00532/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42829/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 31
117 — 31
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42829/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00219/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak April 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP135
adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak April 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal
STP PPN Nomor : 00219/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP135/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak April 2007 Nomor : 00219/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42803/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
145 — 65
145 — 65
.: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.bahwa Penggugat menyatakan titik
tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajJabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14yang tidak benar.: bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa bahwa keputusanyang digugat adalah keputusan yang diterbitkan
2011berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai denganJuni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010sebagai berikut: Dasar Pengenaan PajakMasa Pajak 2009 (Rp) 2010 (Rp) Selisih (Rp) %April 243.455.722.593 545.312.277.678 301.856.555.085 124,0%Mei 269.579.509.885 503.076.739.921 233.497.230.036 86,6%Juni 256.146.668.873 595.518.326.250 339.371.657.377 132,5%Jumlah 769.181.901.351 1.643.907.343.849 874.725.442.498 113,7% bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas
Proyeksi PPh harus dibayar sendiri Rp 29.729.462.154Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010= 1/6 x Rp29.729.462.154,Rp 3.303.273.573bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa KeputusanTergugat Nomor KEP02/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03November 2010 yang diralat dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP06/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 01 Desember 2010 berlaku munduruntuk perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sejak Juli 2010 sampai denganMaret 2011 dan perhitungan Tergugat dalam STP
PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010.bahwa dengan demikian penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00152/106/10/056/10 tanggal 17 Desember 2010 tidak benar,sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Agustus 2010 sebesarRp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 Rp1.009.026.663,00 =Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal25 Masa Pajak Agustus 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.bahwa atas
Register : 21-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42677/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 29
116 — 29
Pajak Keluaran seluruhnya(Tarif Umum 296.075.676 296.075.676(Tarif Efektif 0 0Jumlah (a.1 + a.2) 296.075.676 296.075.676lb.Dikurangi :IPPN atas retur penjualanIPajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN 193.774.9021 0 193.774.9021IPPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 860.308 1.492.790 (17.632.482Jumlah (b.1 + b.2 + b.3) 194.635.210 18.492.790ic. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri(a.3 b.4) 101.440.466 277.582.8863.
Adhi Karya (Persero) yang sudahditerima oleh Penggugat Surat Setoran Pajak sebanyak 2 (dua) lembar senilai : Rp.114.437.329, (tertanggal 19 Maret 2004 atas faktur pajak standar no.DVBXJ732.0000059, 732.0000060, 732.0000062, dan 732.000006 ), Rp. 26.484.820, ( tertanggal 18 April 2011 atas faktur pajak no. DVBXJ732.0000051 ) Serta PT.
SKPB a quo melainkan mengajukan keberatan ataupengurangan atau pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini.bahwaberdasarkan uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwapenerbitanSurat Keputusan Tergugat Nomor : KEP22/SKP/WPJ.29/KP.0203/2011tanggal 01 Desember 2011 tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januaris/d Desember 2002 sudah benar dan tetap dipertahankan.Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan
danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.1.
Peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP22/SKP/WPJ.29/KP.0203/2011 tanggal01 Desember 2011, tentang Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s/dDesember 2002 Nomor : 00066/207/02/732/07 tanggal 24 September 2007.
Register : 05-11-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44346/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 3 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
136 — 43
136 — 43
Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan.
STP PPN untuk Masa Pajak Januari 2008 mengingat UndangundangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehingga berdasarkan ketentuandi atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajak dari Wajib Pajak yangdikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1030/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari
Keputusan TergugatNomor : KEP1030/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00004/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan
STP PPN Nomor :00004/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2008 atas nama PT XXX,tidak dapat diterima.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43740/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
102 — 30
102 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43740/PP/M.X V1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP397/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Januari 2007 Nomor: 00234/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPKB Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor: 00234/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak(Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42838/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 30
128 — 30
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42838/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00530/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Januari 2008.: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Januari 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6
STP PPN Nomor : 00530/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP165/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor : 00530/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43002/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 30
113 — 30
tersebut tidak Penggugat sengaja dan sangat tidak layak untuk dikenai sanksisebesar itu dan tidak ada kerugian negara yang timbul dari kesalahan administrasi tersebut;bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor00199/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011 diterbitkan oleh Tergugat dengan perhitungansebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : (Denda Pasal 14 (4) UU KUP) Rp 35.727.758,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 35.727.758,00bahwa atas
sanksi dalamSurat Tagihan Pajak tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut : Semula Dikurangkan/ Menjadi(Rp) Dihapuskan (Rp)Uraian Pajak yang harus dibayar 0,00 0,00 0,00Sanksi Administrasi :Denda Pasal 14 ayat (4) KUP 24.848.457,00)35.727.758,00) (10.879.301,00)(10.879.301,00) Jumlah ymh dibayar 35.727.758,00 24.848.457,00 namun Penggugat masih keberatan sehingga dengan surat tanpa nomor tanggal 27 Juli 2012mengajukan gugatan;bahwa menurut Tergugat, objek yang diajukan gugatan merupakan keputusan atas
itu dicantumkandalam PP Nomor 74 Tahun 2011 dan faktanya sampai dengan saat ini tidak ada yangmelakukan uji materi terhadap PP Nomor 74 Tahun 2011 tersebut;bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 tahun 2002: Keputusan adalah suatu penetapantertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkanperaturan perundangundangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UndangundangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa;bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan tersebut di atas
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak,. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktu pajak."
Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1210/WPJ.11/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakNovember 2008 Nomor 00199/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011, atas nama : PT.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/Pdt/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — ARI SUTOPO, DK VS AMAR MARUF
247 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Bondo Desa,dengan luas 15.000 m?
atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m?
atas nama Bondo Desa, dengan luas 15.000 m?, yangterletak di Desa Harjowinangun, RT 03, RW 02, Kecamatan Godong,Kabupaten Grobogan dengan batasbatas: Sebelah timur berbatasan tanah Bondo Desa Harjowinangun, Sebelah barat berbatasan milik PT.
Anak kelima bernama Nuring Srirejeki:adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa tanah sawahdengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1221 atas nama Soenaryo, SertifikatHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 333 K/Pdt/2020Hak Milik Nomor 1222 atas nama Soenaryo, dan Sertifikat Hak MilikNomor 1223 atas nama Siti Aminah;. Menyatakan sebagai hukumnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telan melakukan perbuatan melawan hukum;.
Upload : 29-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2110 K/PDT/2009 SULASTRI, DKK.; WASTIMAN, DKK.
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
WADAK, bertempat tinggal di Desa Wukirharjo, KecamatanParengan, Kabupaten Tuban;para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalildalil ;Bahwa pada zaman penjajahan Belanda, di Desa
Sebidang tanah tegal kembang Buku C Desa No. 99 Persil No. 139, luaskurang lebih 1.800 M2 yang terletak di Desa Wukirharjo, KecamatanParengan, Kabupaten Tuban, atas nama DASNAH dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah utara : tanah yayasan;Sebelah timur : tanah GAMSI;Sebelah selatan : tanah SALIPAN;Sebelah barat : tanah DASIRAN;Mohon disebut sebagai tanah yang disengketakan;b.
Sebidang tanah sawah Buku C Desa No. 99 Persil No. 138, seluaskurang lebih 3.800 M2 yang terletak di Desa Wukirharjo, KecamatanParengan, Kabupaten Tuban atas nama DASNAH dengan batasbatassebagai berikut:Sebelah utara : tanah SALIPAN;Sebelah timur : tanah WAGIMAN;Sebelah selatan : tanah WAGIMAN;Sebelah barat : tanah H.
mempunyai kekuatan hukum;Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanah yang disengketakandalam poin 2 tersebut di atas tanpa adanya perolehan hak yang benar menuruthukum dan Undangundang, maka perbuatan para Tergugat adalah Perbuatanyang Melawan Hukum;Hal.2 dari 9 hal.
Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 901.000, (Sembilan ratus satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan ParaPenggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Surabaya dengan putusan No. 694/PDT/2008/PT.SBY tanggal 30 Januari2008 ;Hal.6 dari 9 hal. Put.
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2581 K/PDT/2009 NY. NISMAWATI MANGILE, DK.; DR. IR. KOMARDIN, MM.
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
RT.006/RW. 005 KelurahanParopo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutanMenimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugattelah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagaiPara Tergugat di muka persidangan Pengadilan NegeriMakassar pada pokoknya atas dalil dalil1.Bahwa bermula Nyonya Nisma Mangile denganpersetujuan suaminya Abdul
Sirajuddin,berhubung tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.20400/Parangtambung Gambar Situasi tanggal, 6 Maret 2001No. 242/2001 atas nama Ny. Nisma Mangile' tersebutberikut bangunan rumah di atasnya telah dijadikanjaminan kreditnya Drs. Sirajuddin pada PT. Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk.
No. 2581K/Pdt/2009tidak masuk akal, kami katakan demikian sebab dalam Pasal 1Akta Pengikatan Jual Beli di katakan bahwa dengan telahdilakukannya pembayaran harga maka pihak kedua yaitu kiniPenggugat dapat bertindak sebagai pemilik atas tanahberikut bangunan rumah tersebut pada butir 1 ;5.Bahwa dengan demikian maka penyangkalan yang dilakukan olehTergugat Tergugat tersebut pada butir 4 jelas merupakanperbuatan yang melawan hak dan Penggugat telah menderitarugi karenanya ;6.Bahwa dengan melihat sikap
Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mohon terlebih dahuludiletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanahtersebut pada butir 1 berikut bangunan rumah di atasnya;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikanputusan sebagai berikut1.Menyatakan penyitaan jaminan yang telah dilakukan adalah sahdan berharga dan oleh karena itu dikuatkan ;2.
Menghukum pula Tergugat Tergugat untuk membayar semua biayayang timbul dalam perkara ini ;Atau Mohon putusan seadil adilnya, sebagai yang diharapkandari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugattelah menyangkal dalil dalil gugatan tersebut dansebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang padapokoknya atas dalil dalil sebagai berikut1.Bahwa hal hal yang Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensikemukakan pada bagian konpensi di atas
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43744/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 23
104 — 23
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43744/PP/M.X V1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP401/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPLB Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Mei 2007 Nomor: 00003/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPLB Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor: 00003/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Putus : 24-09-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2370 K/Pdt/2020 Tanggal 24 September 2020 — GILBERT SIHOMBING VS SHARON LEE MEE CHYANG
203 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
diletakkan;Menyatakan sah dan berharga masingmasing:Surat Pernyataan ahli waris yang diketahui oleh KelurahanBengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam tertanggal 08September 2016 dan pihak Kecamatan Bengkong, Kota Batamtertanggal 09 September 2016,Surat Keterangan ahli waris Nomor 07/WRS/2016/PN Btm, yangdisahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20Oktober 2016,yang menyatakan Penggugat selaku ahli waris dari BenyaminSimorangkir;Menyatakan Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas
Menyatakan Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas 2 (dua)unit tanah dan bangunan berupa ruko tersebut, yang masingmasingberalamat di:1. Komplek Ruko PT Sinar Bulan Asrimulia Nomor 01, KelurahanBengkong Laut, Kecamatan Bengkong Kota Batam, denganbatasbatas:Utara: berbatasan dengan rumah/perumahan,Selatan : berbatasan dengan jalan,Timur : berbatasan dengan Ruko PT Sinar Bulan Nomor 02,Barat : berbatasan dengan jalan;2.
Nomor 2370 K/Pdt/20202017, sedangkan Nurmian Manalu bukan pihak yang berhakmenyewakan maka perbuatan Tergugat menguasai dan tidakmembayar uang sewa atas objek sengketa merupakan perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GILBERTSIHOMBING tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh
Register : 20-01-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43223/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 45
142 — 45
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut.43223/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor S7768/WPJ.07/2011 tanggal 23 Desember 2011 mengenai Penolakan Permohonan IzinPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha, yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Penggugat mengajukan permohonan izin penggunaan nilai buku atas pengalihanharta
dalam rangka penggabungan usaha dengan surat Nomor 062/PAN/JSS/IX/11 tanggal 7September 2011 yang diterima Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus pada tanggal 7September 2011;bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penggugat mengajukan Surat PermohonanPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha dengansurat Nomor S062/PAN/JSS/1X/11;bahwa menurut Penggugat, dasar permohonan izin penggunaan nilai buku atas pengalihanharta dalam rangka penggabungan usaha Penggugat karena sejak
01.239.303.9324dan PT Lampung Sumber Kencana Factory NPWP.01.444.027.5324 sehingga tidak adadasar apabila penggabungan tersebut menggunakan nilai pasar;bahwa menurut Pengugat, secara fiskal Penggugat sudah tidak memiliki kerugian walaupunsecara komersial masih terdapat kerugian karena adanya rugi selisih kurs Tahun 1998namun secara fiskal kerugian tersebut sudah tidak dapat lagi dikompensasikanbahwa untuk Tahun Pajak 2010 Penggugat telah melakukan penyetoran Pajak PenghasilanPasal 25 dan Pasal 29;bahwa atas
dapat dilihat bahwaPenggugat masih mempunyai sisa kerugian baik secara fiskal maupun komersial, dan atassisa kerugian tersebut masih lebih besar dibandingkan dengan sisa kerugian dari Penggugatyang mengalihkan hartanya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan atas permohonan yangdiajukan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalamPasal 1 ayat (3) PMK Nomor 43/PMK.03/2008 dan Pasal 1 ayat (3) dan (4) PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER28
peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur JenderalPajak Nomor S7768/WPJ.07/2011 tanggal 23 Desember 2011, tentang PenolakanPermohonan Izin Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam RangkaPenggabungan Usaha, atas nama : PT XXX.
Putus : 18-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/Pdt /2020 Tanggal 18 Februari 2020 — HAJI SOPANDI SUMANTRA
269 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
269 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan gugatan perlawanan lelang Pelawan adalah tepat danberalasan;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beriktikad baik;Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dari tanah besertabangunan di atasnya, dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 01941, terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg,Kabupaten Tangerang atas nama Omah Rahmawati;5.
Memerintahkan Kepada Terlawan untuk tidak melakukan pelelanganSHM Nomor 01941 atas nama Omah Rahmawati tanpa fiat KetuaPengadilan sepanjang mengenai 1 (satu) bidang tanah yang tercantumdalam petitum di atas;6.
Nomor 275 K/Pdt/2020Nomor 01941, terletak terletak di Desa/Kelurahan Mekarsari, KecamatanRajeg, Kabupaten Tangerang atas nama Omah Rahmawati;4. Memerintahkan Kepada Terlawan untuk tidak melakukan PelelanganSHM Nomor 01941 atas nama Omah Rahmawati tanpa fiat KetuaPengadilan sepanjang mengenai 1 (satu) bidang tanah yang tercantumdalam petitum di atas;5.
Nomor 275 K/Pdt/2020Perlindungan Konsumen Senopati;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan judex facti Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HAJ SOPANDI SUMANTRAtersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42837/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 24
110 — 24
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42837/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP143/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00227/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Desember 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor
sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep143/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Desember 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000,
STP PPN Nomor : 00227/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP143/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor : 00227/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43998/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
148 — 39
148 — 39
pos 04 Juli2012) sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 diterbitkan tanpatanggal;bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli dan menyampaikan salinan buktikirim Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggalberupa Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode 12432758306, dimanapada bukti kirim tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan padatanggal 04 Juni 2012 pukul 17 : 24 : 30;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Perpanjangan jangka waktu dimaksudadalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luarkekuasaan penggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikan dalam persidangan denganNomor 020/SE/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakanbahwa:= bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarberlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) telah memberikansarana pertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuan formal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitu karenaKeputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasar benlakunyasuatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikap atautindak lanjutnya atas
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Sdr XXX, jabatan : Wajib Pajak, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor004/JJG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI denganN.LK 12.5608.090558.0001, yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, ProvinsiJawa Timur tanggal 27 Mei 2008 benar bernama XXX sehingga surat gugatan diketahuimemenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas
diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP843/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tentang Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008, Nomor:00119/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010, atas