Ditemukan 637330 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1064/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. TIRTA SARANA MULIA,
235 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1064/B/PK/PJK/2015Bahwa menyampaikan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP4241WPJ.11/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan(SKPKB PPh Badan) Nomor 00012/206/08/619/11 tanggal 8 Agustus 2011Tahun Pajak 2008, diterima tanggal 15 Agustus 2012;Bahwa adapun pokokpokok permohonan banding Pemohon Bandingadalah sebagai berikut:PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN BANDINGBahwa Pasal 2/7 ayat (1) UndangUndang
    Kredit Pajak Badan 75.459.500,00) 36.114.366,00) 39.345.134,00 PENJELASAN KOREKSI OLEH TERBANDINGPeredaran Usaha Rp1.706.390.250,00 (Koreksi Positif)Bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil pemeriksaan yangbersumber dari SPK, Rekening Koran/Buku Tabungan, keterangan dari BpkReza Lesmana serta bukti pengaduan ditemukan peredaran usaha yang belumdilaporkan oleh Wajib Pajak.
    Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar/jumlah pajak yanglebin dibayar dalam SKPKB PPh Badan Nomor 00012/206/08/619/11tanggal 8 Agustus 2011 Tahun Pajak 2008;Dengan perincian sebagai berikut:suratnyaNomor .
    Dengandemikian penerbitan SKPKB PPh Badan Nomor 00012/206/08/619/11 tanggal 8Halaman 7 dari 24 halaman.
    Putusan Nomor 1064/B/PK/PJK/20153)4)9)6)1)8)9)Dalam proses keberatan, Pemohon Banding mengajukan keberatanbahwa Harga Pokok Penjualan yang belum dilaporkan dalam SPTPPh Badan 2008 senilai Ro1.575.465. 396,00;Keberatan Pemohon Banding tidak didukung dengan buktibuktiyang meyakinkan Terbanding, sehingga tidak dapatdipertimbangkan oleh Terbanding;Harga Pokok Penjualan yang dilaporkan di SPT PPh Badan Tahun2008 adalah sebesar Rp2.317.902.931,00 sedangkan Harga PokokPenjualan sesuai Laporan Keuangan (
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-04-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 57/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penggugat:
ADIYANTO Als BABEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
SOENARYO SALIM
225 — 169
  • Bahwa Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis (beschikking)yang telah diterbitkan oleh Tergugat (ic.Badan Pertanahan Nasional KotaMedan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8)UndangUndang Nomor;2. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni;Diterbitkan Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional KotaMedan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenanguntuk menerbitkan Objek Sengketa;
    Final: artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telahbersifat defenitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata serta tidak lagi memerlukan persetujuan dariinstansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal;4.
    Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 9 tahun 2004tentang perubahan atas UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau rehabilitasi
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha menyebutkan; Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara;2.
    ;Bahwa anehnya pada tahun 2017 Liat Malau, S.H alias Buce menggugatSoenaryo Salim dan Kepala Badan Pertanahan Kota Medan secaraperdata di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 79/Pdt.G/2017/PNMdn dan perkara tersebut antara Liat Malau, S.H alias Buce denganSoenaryo Salim berakhir dengan perdamaian sesuai dengan Putusan AktaPerdamaian No.79/Pdt.G/2017/PNMdn, sehingga Sertipikat yangditerbitkan Tergugat diatas tanah yang dikuasai dan dikelola Penggugatsejak tahun 1980 patut diduga adalah tidak sesuai
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 09-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 27-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 177/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN SHIHHATUL IMIM Diwakili oleh Drs. H. BAHARUDDIN M. DKK
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : YAYASAN GENERASI SEJAHTERA. Diwakili oleh Arman Hamdhan
93 — 20
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGGUNG ELECTRIC CITRABUANA
351 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihak Pemeriksa menganggap bahwa koreksifiskal tersebut merupakan penghapusan piutang tak tertagih sehingga sesuaidengan S491/PJ.312/2004 penghapusan piutang tersebut tidak dapat diakuisecara fiscal;Bahwa pihak Pemeriksa melakukan koresi sebesar Rp8.908.061.875,00atas koreksi fiskal negatif cadangan persediaan yang kami lakukan dalam SPTTahunan PPh Badan tahun 2007.
    dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islamkepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentukatau disahkan oleh Pemerintah;Pajak Penghasilan;biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadiWajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atauperseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;Halaman 10 dari 26 halaman.
    Pasal 28 Ayat (1):Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajibmenyelenggarakan pembukuan;Pasal 28 Ayat (3):Halaman 11 dari 26 halaman.
    Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang usahaIndustri Radio, Televisi, alatalat rekam suara;b. Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) KPP MadyaSidoarjo Nomor: Lap198/WPJ.24/KP.0805/2009 tanggal 22 Juni 2009diketahui bahwa terdapat Koreksi Fiskal Pencadangan Piutang Taktertagih sebesar Rp1.827.863.797,00;c.
    Kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2003melakukan koreksi fiskal positif atas pembentukan cadangan yaitusebesar Rp217.551.762,00.c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
BOBBY SUHARDIMAN
Tergugat:
1.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
2.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI
398 — 235
  • Ade Komarudin, MH.karena Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sudahterdaftar sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
    Keputusan badan publik harus dibuat Ssungguhsungguh seimbangHalaman 28 dari 97 halaman Putusan Nomor 48/G/2020/PTUNJKT.e.
    Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji danmembatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN.4. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalammerancang suatu undangundang.TERGUGAT MELANGGAR ASAS BERTINDAK CERMAT :Asas Kecermatan menghendaki administrasi negara harus bertindak denganhatihati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
    Tanggal 17 Maret 2016 telah dikeluarkan SK Pengesahan Badan Hukummelalui Surat Nomor AHU.0033252.AH.01.07 atas namaPERKUMPULAN SOKSI dengan struktur kepengurusan ALI WONGSOsebagai Pit.
    Tanggal 24 Juni 2016, telah dikeluarkan SK Pengesahan Badan Hukummelalui surat Nomor AHU.0065839.AH.01.07 atas nama PRESIDIUMDEPINAS SOKSI dengan struktur kepengurusan Lawrence TP Siburiansebagai Ketua Umum.10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1629/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT OCI CORPORATION
238 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Rep. Office OCI Corporation di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Rep.Office OCI Corporation bukanmerupakan suatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Rep.Office OCI Corporation tidakdiizinkan melakukan kegiatan perdagangan);3. Bahwa Ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri KeuanagnRepublik Indonesia Nomor 634/04/1994 jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-12-2021 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 275/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Juni 2022 — Penggugat:
IWAN SANTOSO
Tergugat:
Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Direktur utama
221 — 51
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 31-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2390/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HUTCHISON 3 INDONESIA
258 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kKewarganegaraan Indonesia, beralamat diPudak Payung Asri Blok D 54A Pudak Payung, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor346/LGLPOAKontra Memori PK Tahun 2009/DBOExt.PTRustan ConsultingIH/Tax/II/19, tanggal 18 Februari 2019;Halaman 1 dari 10 halaman.
    Memperhitungkan kembali Penghasilan Kena Pajak pada SKPN Nomor00003/506/09/092/14, agar menjadi rugi Re1.669.314.102.810,00 danpajak terhutang sebesar Rp0O,00, atas dasar bahwa (i) menaratelekomunikasi merupakan peralatan dan dengan demikian termasukdalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak PPh Badan PemohonBanding dan (il) biayabiaya pemelinaraan menara telekomunikasidikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatandari jasa telekomunikasi; Dikurang/ .Uraian Semula (Ditambah) Menjacl
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1619/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
196 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Neto Dalam Negeri 176,876,650 177,984,074 1,107,424(34)6 Penghasilan Neto Dalam Negeri 438,604 438,604 Lainnya7 Penghasilan Kena Pajak (5+6) 177,315,254 178,422,678 1,107,4248 PPh Terutang 53,194,576 53,526,803 332,2279 Kredit Pajak 53,194,576 53,194,576 10 PPh Kurang Bayar (89) 332,227 332,22711 Sanksi Administrasi Bunga 106,313 106,313Pasal 13(2) KUP12 PPh yang masih harus dibayar 438,540 438,540 Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, menurut PemohonBanding, tidak ada lagi jumlah PPh Badan
    yang masih harus dibayar (Nihil)dan dikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atasSKPKB PPh Badan sebesar USD 438,540, maka terdapat kelebihanpembayaran yang seharusnya dikembalikan kepada Pemohon Bandingsebesar USD 438,540;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPut107067.15/2013/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 22 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
    Putusan Nomor 1619/B/PK/Pjk/2019Pajak Pajak ("PPh Badan")No.00003/216/13/081/15 tanggal 14 April 2015 Tahun Pajak 2013atas nama BUT Premier ONS;DENGAN MENGADILI SENDIRI:Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP00959/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Juni 2016Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan ("PPh Badan") No.00003/216/13/081/15 tanggal14 April 2015 Tahun Pajak 2013 atas nama BUT Premier ONS;Membatalkan SKPKBNo.00003/216/13/081/15 tanggal 14 April
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 08-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 2/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB CILACAP. Diwakili oleh DJOKO SUMEDI, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbanding/Tergugat III : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
88 — 12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-08-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2951/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT YKK ZIPPER INDONESIA
194 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1048/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. REMAJA BANGUN KENCANA
211 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berupa hibah, bantuan atausumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarahdalam garis keturunan lurus satu derajal, dan badan keagamaanatau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha keciltermasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,kepemilikan atau penguasaan antara pihakpihak yangbersangkutan;e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankansebagai biaya;f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
    KKDM;b. bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan yangtelah dilaporkan PT KKDM diketahui Daftar PemegangSaham/Pemilik Modal sebagai berikut : Rtarrer chan Alanvat Se aisetorTirtobumi Prakarsatama, Jakarta 227.022.500.000.00 44,47PT Citra Mandiri Sukses (Sidoardjo) 180.000.000.000,00 35,26Pemohon Banding (Jakarta) 10.327.500.000,00 2,02PT Indadi Utama (Jakarta) 85.000.000.000,00 16,75PT Jasamarga (Jakarta) 7.650.000.000,00 1.50Jumlah 510.000.000.000,00 100 c. bahwa dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun
    Dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2007 yangditerima di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tanggal 28Maret 2008 dan Laporan Keuangan PT. Remaja BangunKencana per 31 Desember 2007 diketahui bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidakmelaporkan adanya penyertaan/penyetoran modal kepadaPT. Kamundan Energy maupun PT. KKDM pada LampiranVI SPT Tahunan PPh Badan 2007;3.4.
    Bahwa dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2008yang diterima di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tanggal30 Juni 2009, diketahui dalam Lampiran VI SPT TahunanPPh Badan 2008 juga tidak terdapat pelaporan mengenaiInvestasi yang dilakukan kepada PT. Kamundan Energymaupun PT. KKDM;Halaman 20 dari 31 halaman.
    Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakanbahwa data keuangan Wajib Pajak yang dipegang oleh DirektoratJenderal Pajak (DJP) adalah data yang tertera dalam SPTTahunan PPh Badan berikut Lampiranlampirannya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 September 2017 — HARRY SANTOSO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
143 — 112
  • Pembubaran Perseroan atau berakhimya Perseroan karena jangka waktu berakhir.f Berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawabanlikuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau HakimPengavas, dan:g.
    hukum perdata dengan Badan atau PejabatTata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.
    Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata UsahaNegara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata denganperluasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud
    hukum dan persetujuan serta pemberitahuanperubahan Anggaran Dasar dan data perseroan mengunakan jasa teknologi informasiSistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik yang secara rinci diaturlebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum danPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana telah
    yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Pasal 1 angka 12, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketa adalah :1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 123/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 3 Oktober 2017 — Tn. Hendra Hermijanto, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
145 — 218
  • ,LL.M,.ACCS, Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia ;Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum ;Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum ;Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub DirektoratHukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum ;.
    Ronald Sinjal Lumbuun, Staf Grade 5, Kepala SubDirektorat Badan Hukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi AdvokasiKeperdataan, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 234/G/2015/PTUNJKT.7. lwan Setiawan, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat DanSekretariat Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, Kepala SubDirektorat Badan Hukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;8.
    Daniel Duardo Noorwijonarko, Penyusun Laporan DanHasil Evaluasi, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;9. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum DanAdvokasi, Kepala Sub Direktorat Badan WHukum,Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;10. Adi Kurniawan, Analis Permasalahan Hukum, KepalaSub Direktorat Badan WHukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;11.
    Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum Dan Advokasi,Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum ;12. Dnarmawan Hendarto, Penatausahaan, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di JalanH.R. Rasuna Said Kav. 67, Jakarta Selatan 12940,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH. HH. 07.04.26, tanggal 10 Juli 2017, untuk selanjutnya disebutSEDAQAL cccccsrescunce crmeus ones ue meer om meee DE PRALIGAT . PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-04-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — HARRY SANTOSO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
174 — 152
  • Faraitody Rinto Hakim (Kepala Seksi Arsip danDokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum);8. Daniel Duardo Noorwijonarko (Analis Pendapat Hukumdan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum);9. Prihantoro Kurniawan (Analis Pendapat Hukum danAdvokasi, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum);10. Adi Kurniawan (Analis Permasalahan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum);11.
    Putusan Nomor 81/G/2017/PTUNJKT.khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sertaPenyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan PerubahanData Perseroan Terbatas jo.
    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukumdan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar' serta PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PerseroanTerbatas;Dalam penyelenggaraan layanan Pengesahan Badan Hukum dan PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan
    Bukti T 4 : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanHalaman 28 dari 51 halaman.
    konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:Pasal 1 angka 12 Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketaadalah :1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-02-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 19 Juli 2022 — Penggugat:
1.HERMAN TRISNA
2.CENDIANA SOEMARKO
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Intervensi:
PT BUMI BORNEO INTI
444 — 103
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-01-2024 — Putus : 25-03-2024 — Upload : 19-04-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 57/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Maret 2024 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA Diwakili Oleh : FAHRURROJI SIDIK, S.H., M.H
Terbanding/Penggugat I : Ir.Muhammad Barori,M.Si
Terbanding/Penggugat II : Drs.Sumarjono,M.Si
134 — 74
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Dr. H. Dasrizal, MP.
Tergugat:
1.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
2.Hardizon Bahar sebagai Ketua dan Edi Suarto sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat
249 — 177
  • sesorang atau badan hukumperdata,3.
    Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas inisetiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakanwalaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasadirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut.
    Demikian pula Tergugat, pada prinsipnyamemberikan kebebasan atas pendirian badan hukum yayasan. Namunkebebasan tersebut seyogyanya harus memperhatikan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;2.
    Demikian pula Tergugat, pada prinsipnya memberikankebebasan atas pendirian badan hukum yayasan.
    Jadi inilah yang dikatakan dasar hukumnya bahwa yang melakukan suatu kewenangan tersebut adalah pada badan pejabat Tata Usaha Negarayaitu badan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang ada dalam lapangan eksekutif, ini sesuai ketentuan yang ada dalam UndangUndang Nomor30 tahun 2014 yaitu bahwa Pejabat Tata Usaha Negara disini adalah Kementerian yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena beliaunya sebagai badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 18-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 292/B/TF/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Himpunan Pegawai Universitas Siliwangi (HIPUSI)
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbanding/Penggugat I : Brigjen TNI ( Purn ) H. Eko Irianto, S.IP
Terbanding/Penggugat II : H. Dudung Suryana, M.Pd
Terbanding/Penggugat III : R.Sony Somali. Drs.M.Pd
Terbanding/Penggugat IV : Budhi Wahyu Fitriadi, SE,. MP
Terbanding/Penggugat V : Dr. Wawan Sukmana, AK.CA.CPA
111 — 11
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-11-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 286/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Desember 2022 — Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administarsi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI
Terbanding/Penggugat : PT. Tambang Mas Sangihe
205 — 26