Ditemukan 637622 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1721/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — LEE HO DUCK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
165 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1738/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — BUT OOGC MALACCA Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
167 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 208/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
PT. TRIBARATA SEJATI
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia
477 — 503
  • TRIBHARATA SEJATI dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

    3. Mewajibkan kepada:

    1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0104121, tertanggal 1 Desember 2016, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

    TRIBHARATA SEJATI dalam Sistem Administrasi Badan Hukum;

    4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memproses permohonan PENGGUGAT perihal Penghapusan Data Perseroan PT. TRIBHARATA SEJATI (menghapus SK Pencatatan Perubahan Data Nomor AHU-AH.01.03.0104121 tanggal 1 desember 2016 dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana tersebut dalam surat Penggugat tertanggal 17 Juli 2020 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

    5.

    TRIBHARATA SEJATIdalam Sistem Administrasi Badan Hukum.OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARAHalaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 208/G/2020/PTUN.JKT.1.
    Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabatdi pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukumTata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban padaorang lain;e Bahwa Surat Tergugat Nomor : AHUAH.01.03.0104121 tertanggal1 Desember 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT.
    TRIBHARATA SEJATI dalam Sistem Administrasi BadanHukum telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yangmana Penggugat kehilangan hakhaknya sebagai badan hukum perdatayaitu tidak dapat menjalankan usahanya, tidak dapat menjalankan RapatUmum Pemegang Saham, Kehilangan hak sebagai Badan Hukumsecara perdata;5.
    TRIBHARATASEJATI dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh karenanya makaPenggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini;8.
    TRIBHARATA SEJATI dalam SistemAdministrasi Badan Hukum ;18.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 25-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1478 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — PT PRIMA ALLOY STEEL Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
147 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Nomor KEP1056/WPJ.07/2014 tanggal 16 Mei2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00017/206/11/054/13 tanggal 17 April 2013, sehingga perhitungan pajakkurang dibayar menjadi sebagai berikut; Ditambah/ MenurutUraian Menurut Terbanding (Dikurangi) Pemohon Banding(Rp) (Rp) (Rp)Peredaran Usaha 330.446.667.706 0 330.446.667.706Harga Pokok Penjualan 264.637.895.381 20.510.519.281 285.148.414.662)Laba Bruto
    tanggal 19 November 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.80600/PP/M.VIA/15/2017, tanggal 31 Januari 2017 juncto PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.80600P/PP/M.VIA/15/2017, tanggal 18 Juli2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1056/WPJ.07/2014 tanggal 16 Mei2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4093/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AXIS TELEKOM INDONESIA
289 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 05-06-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1357 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 5 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT D & D PACKAGING INDONESIA
151 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85226/PP/M.11IB/15/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding berharap agar Ketua Pengadilan Pajak yangTerhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding,serta menetapkan kembali kewajiban PPh Badan
    Dengan mengadili sendiri :1..1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:1..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP119/WPJ.07/2016, tanggal 12 Januari 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00027/206/12/052/14, tanggal 28 Oktober 2014, atas nama PT. D& D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6052.000,Halaman 4 dari 9 halaman.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-10-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 29-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 164/B/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 20 Desember 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
102 — 43
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 07-04-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2300 B/PK/PJK/2022
Tanggal 7 April 2022 — PT PRABU ALASKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
81 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 05-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4364 B/PK/PJK/2022
Tanggal 5 September 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PARAMITRA INTERNUSA PRATAMA
108 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 23-10-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 23 Oktober 2014 — PT JAKARTA STEEL MEGAH UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
203 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide Putusan PP Nomor : Put48905/PP/M.XIV/15/2013 hal 26,alenea 12 dan hal 27 alenea 12)Bahwa bukti tertulis baru yang penting dan sangat menentukan(Novum) berupa Hasil Pemeriksaan PPh Badan oleh Termohon PKuntuk Tahun Pajak 2010, membantah sendiri alasanalasan koreksipemeriksaan PPh Badan Termohon PK untuk Tahun Pajak 2008Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 776 /B/PK/PJK/2013(yang menjadi sengketa) dimana Hutang Pemegang Sahamsebesar Rp.94.187.170.295, dalam Hasil Pemeriksaan TahunPajak 2008
    bahwa seluruh dalildalil Terbanding yang disampaikan dalam Persidangan Banding diPengadilan Pajak untuk Sengketa PPH Badan Tahun 2008Dipatahkan sendiri oleh Terbanding dalam Pemeriksaan Pajak PPHBadan Tahun Pajak 2010 yaitu :Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 776 /B/PK/PJK/2013 Hutang Pemegang Saham semula tidak diakui dengan alasandiduga fiktif (Tahun 2008).Dalam Pemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2010,diakui keberadaannya sebagai Hutang Kepada PemegangSaham.
    SPT (Pembetulan) Orang Pribadi atas nama Thee Ning KhongTahun 2007 dan Tahun 2008, semula dalam PemeriksaanPajak PPh Badan Tahun Pajak 2008 tidak diakui, namun dalamPemeriksaan Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2010, diakuisebagai bukti berupa SPT Pembetulan.b.
    Lainlain yang belum dilaporkan.Bukti pendukung berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/SPHP Tahun 2005Nomor : Pem88/WPJ.020/BD.0600/2006 Tanggal 26September 2006, SKPLB PPh Badan Nomor : 0009/406/05/004/06 Tanggal 3 Oktober 2006.
    (Bukti PK 8) SPHP Tahun 2006, PHP Nomor : 61/WPJ.20/KP.0705/2008Tanggal 5 Juni 2008, SKPLB PPh Badan Nomor : 00051/406/06/007/08 Tanggal 12 Juni 2008.(Bukti PK 9) SPHP Tahun 2007, SKPKB PPh Badan Nomor00037/206/07/007/11 Tanggal 22 Agustus 2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-09-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38/B/PK/PJK/2007
Tanggal 28 September 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM HILL RESORT
164 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2007Benar berkenan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26Oktober 2000 sebesar Rp. 1.052.798.296,00 atas nama Penggugat (PT PalmHill Resort), NPWP: 01.069.527.8059.000 d/h 01.069.527.8056.000, alamat :Sentul, Desa Kadumanggu, Kecamatan Citeureup, Daerah Tingkat Il Bogor,Jawa Barat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor : S442/PJ.44/2004tanggal 26 Maret 2004 selanjutnya memerintahkan kepada Direktur
    agar diterbitkan Surat Keputusan Konsistendengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP871/PJ.44/2002 tanggal 27 Agustus2002 untuk Tahun Buku 1994;Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang Penggugat terima tanggal18 Oktober 2005 yang isinya mempertahankan Surat Keputusan TergugatNomor: KEP0398/WPUJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001 yang menolakpermohonan Penggugat tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan
    Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitandengan Surat Tagihan Pajak;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajakBahwa dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP, diatur bahwaGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yangberkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yangditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) Pasal 26;Bahwa oleh karena PT.
    tanggal 26 Oktober 2000 dan membatalkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000sebesar Rp. 1.052.798.296,00 serta membatalkan Keputusan DirjenPajak Nomor : Kep0398/PJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001.Dengan demikian putusan tersebut nyatanyata telah mengandungketidakbenaran dan melebihi apa yang diminta karena :1.
    Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitandengan Surat Tagihan Pajak;Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.Bahwa dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP, diatur bahwaGugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yangberkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yangditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;Bahwa oleh karena PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 21-12-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1055/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARKIT FILM
215 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • alasanalasan yang jelas danmencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP960/WPJ.06/2013 tanggal 9 Juli 2013;Bahwa pada surat banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding,yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP960/WPJ.06/2013 tanggal 9 Juli 2013;bahwa surat banding ditandatangani oleh Pemohon Banding yaitu Ram JethmalPunjabi selaku Direktur Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding telah menerima pengembalian Kelebihan Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan
    ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1) (4) serta Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;SEGI MATERI;Bahwa berikut ini adalah uraian Pemohon Banding mengenai pokokpermasalahan beserta alasan yang menjadi dasar permohonan bandingPemohon Banding:Koreksi Pajak Penghasilan Badan
    Usaha Rp(49.843.464.794,78)Kredit PPh Psl 23 Sesuai SPT Badan 2010 Rp 4.263.836.060,00Selisih Kurs Rp 176.067.565,00Potongan Piutang Atas Biaya Iklan Rp 47.767.500,00Biaya Lainlain Rp 129.463.683,00Saida Piutang Awal tahun 2010 (01012010) Rp (13.376.304.618,00) (+)Total Peredaran Usaha: Rp 48.260.938.979,13(Dg Faktur Pajak dan Tanpa Faktur Pajak)Dikurangi PPn atas Penjualan ber Faktur Pajak Peredaran Usaha: Rp 48.260.938.979,13(Dg Faktur Pajak dan Tanpa Faktur Pajak) Penjualan Layar Lebar Tanpa Faktur
    Diem) Rp(3.857.577.184,00) (+)Total Peredaran Usaha Dengan PPN (Faktur Pajak) Rp 36.576.114.539,13MINUS TOTAL PPN PEREDARAN USAHA BERFAKTUR PAJAK: Rp 3.325.101.321,74(Rp36.576.114.539,13 : 1,1 x 10% = Rp3.325.101.321,74 )Total peredaran usaha tahun 2010: Rp44.935.837.657 ,39Total peredaran usaha di SPT badan tahun 2010: Rp44.935.837.658,00Selisih Rp 0,00Bahwa selain peredaran usaha dapat dihitung dengan pendekatan arus piutang,Pemohon Banding juga dapat membuktikan bahwa peredaran usaha dapatdirekonsiliasikan
    Putusan Nomor 1055/B/PK/PJK/2015perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 menjadi sebagaiberikut:Penghasilan Neto (Rugi) (Rp3.779.934.928 00)Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp4.299.867.724,00PajakPenghasilanKurang/(Lebih)Dibayar (Rp4.299.867.724,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap yaitu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MEARES SOPUTAN MINING
255 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 369/B/PK/Pjk/2020Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim PengadilanPajak menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Bandingsehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP00546/KEB/WPJ.19/2016tanggal 1 September 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atasSKPLB PPh Badan Tahun 2012 sebesar USD1,076,690.06 menjadisebesar USD3, 322, 341.92,Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan
    Pajak Nomor PUT108755.15/2013/PP/M.XVIIIA Tahun 2019, tanggal 22 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00546/KEB/WPJ.19/2016tanggal 1 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00038/406/13/091/15 tanggal 11 Juni 2015 atas nama PT MearesSoputan Mining, NPWP 01.061.576.3091.000
    Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga penghitunganjumlah PPh Badan Tahun Pajak 2013 yang lebih dibayar menjadi sebagaiberikut: Penghasilan Netto (USD 13,462,114.00)Kompensasi Kerugian USD 0,00Penghasilan Kena Pajak USD 18,654,334.35PPh Terutang USD 6,529,017.02Kredit Pajak USD 9,851 ,358.94PPh (Lebih) Bayar (USD 3,322,341.92)Sanksi Administrasi USD 0,00Jumlah PPh yang masih (lebih) dibayar (USD 3,322,341.92Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00546/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 1 September 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor00038/406/13/091/15 tanggal 11 Juni 2015 atas nama PT MearesSoputan Mining, NPWP 01.061.576.3091.000, beralamat diGedung Menara Rajawali Lantai 23, Jalan DR.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00038/406/13/091/15 tanggal 11 Juni 2015 atas nama PT Meares SoputanMining, NPWP 01.061.576.3091.000, beralamat di GedungMenara Rajawali Lantai 23, Jalan DR. Ide Anak Agung GdeAgung Lot #5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan12950, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 31-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1612/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — PT POLYPET KARYAPERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
180 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1612 B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan sebagai berikut:Menerima/mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengkoreksisurat nomor KEP00042.PPH/WPJ.07/KP.0203/2016 tanggal 7 Maret 2016yang semula menurut Pengggugat Nilai yang harus dikembalikan adalahsebesar Rp 20.720.383,00 namun yg dikembalikan hanya sebesar NIHILkarena dikurangi SKPKB PPh Badan tahun 2009 sebesarRp2.221.257.267,00, dengan Perincian sebagai berikut: No Keterangan
    No SKPKB/SKPLB No Keberatan Kredit Pajak1 SKPKB PPh Ps 232011 00016/203/11/052/1 1221/WPJ.07/2014 20.720.38332 SKPKB PPh Ps 262011 00010/204/11/052/1 1231/WPJ.07/2014 264.149.80733 STP PPN Mei 2012 00001/197/12/052/1 2584/WPJ.07/2013 3.885.800.8033Dikurangi Total yang seharusnya 4.170.670.993diterima4 SKPKB PPh Badan 2009 00010/206/09/052/1 620/WPJ.07/2014 2.221.257.2671Total yang diterima 1.949.413.726 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan jawaban;Menimbang, bahwa amar
    menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian danpertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajakterdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehinggaMajelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena perkara a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum(innerljke samenhang) dengan putusan badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1628/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
179 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3. Bahwa Ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 634/04/1994 jo. Keputusan TerbandingNomor KEP667/PJ/2001 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT CITRA MARUM PERKASA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
255 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 101/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Juli 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. NAGA MASELTRADITAMA Diwakili Oleh : Sofian Abdi SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : Honggo Wijaya
86 — 10
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 208/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA.Diwakili oleh Dr. AMIRUDDIN YAHYA, S.Pd.I,MA.cs
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM YDBU Diwakili oleh Drs. H. Faisal Hasan Dkk
265 — 128
  • PUTUSANNomor : 208/B/2018/PT.TUN.JKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambilputusan sebagai berikut, dalam perkara antara :YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA, beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Km.447 Gampong Alue Pineung, Kecamatan Langsa Timur,Kota Langsa, Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut hukumNegara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-02-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 31-07-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juli 2023 — Penggugat:
Drs. Samuel S. Parantean, MBA
Tergugat:
Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Tongkonan
307 — 247
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 14-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 294/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Mesjid Agung Sunan Ampel diwakili oleh Dr. H. Achmad Wahyuddin, SH., MH Diwakili Oleh : Hendra Gunawan, SH., CLA
Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Yayasan Mesjid Agung Sunan Ampel Soerabaja
96 — 11