Ditemukan 458383 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan tata usaha Tata usaha negara Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. BORIANDY PUTRA VS KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA;
605 — 698 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2006 — Upload : 01-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 961K/PDT/2005
Tanggal 31 Mei 2006 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENHANKAM/ PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq. DIREKTUR AJUDAN JENDERAL ANGKATAN DARAT ; ABU CHASAN
145 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SERANG Perdata
Putus : 17-04-2013 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN SERANG Nomor 55 / Pdt.G / 2012 / PN.SRG
Tanggal 17 April 2013 — AHMAD ALWAN I W A N J I R J I S L A W A N PANITIAPANWAS BOJONEGARA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA MARGAGIRI H. RUHUL AMBPD BPD DESA MARGAGIRI CAMAT KECAMATAN BOJONEGARA KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SERANG BUPATI KABUPATEN SERANG
533 — 229
  • Badan atau Pejabat Tata saha Negara adalah Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;3.
    Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan dan Final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; 4.
    Sengkata Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tatausaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, BupatiKabupaten Serang beralamat Jalan Veteran No. 1 Serang Provinsi Banten, dalamhal ini disebut sebagai
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;b.
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugatsebagaimana petitum gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara didasarkanterhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, dalam perkara a quoBupati Kabupaten Serang adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara,sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2011 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 K/TUN/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — LEKAN AJANG VS BUPATI KUTAI TIMUR
623 — 471 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara ke Pengadilan Tata UsahaNegara ;.
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkatpertama sebesar Rp.476.000, (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.24/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 16 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011 kemudian terhadapnya
    Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dimana PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan tingkat bandingdalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bahwa ; *bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembalipertinbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, secaramutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar74pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara banding a quoHalaman 9 dari 12 halaman.
    Putusan Nomor.326 K/TUN/201 12.sedangkan dalam tingkat banding adalah mengadili ulang baik mengenaifaktafakta hukum ( Judex Facti ) maupun mengenai penerapan hukum.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilantingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalammengadili perkara a quo, baik pertimbangan hukum mengenai faktafaktahukum ( Judex Facti ), maupun mengenai penerapan hukumnya, dan olehkarena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memberikanpertimbangan
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor.326 K/TUN/201 1
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 06-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 16/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 20 Maret 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : APRIANSYAH Bin Hi BAHA IE alm
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROSMAN YUSA, SH
544 — 155
  • tanggal 1 Februari 2019.n Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebutTerdakwa tidak mengajukan memori banding sedangkan Jaksa PenuntutUmum atas pernyataan bandingnya telah mengajukan memori bandingtanggal 12 Februari 2019 yang telah didaftar dan diterima dikepaniteraanPengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019w Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat bandingoleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan tata
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 15-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 52/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Siti Fatimah, S.H., M.H.
2.Rini Purnamawati, SH
3.Selly Agustina, SH
4.Rizki Ramdhani, S.H.
5.Haryanto Widjaja, SH.
Terdakwa:
Taufiqurrohman Bin Kastolani Alm
87 — 49
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB
Tanggal 12 Desember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Jendro Hadi Wibowo SH
Terbanding/Terdakwa : Lugito Bin Paniran
116 — 24
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 08-09-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PN PAINAN Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn
Tanggal 14 Nopember 2022 — Penggugat:
1.SONI, S.H., C.Md., C.MpdI., C.CA
2.BATARA MULIA, S.H
Tergugat:
PT Incasi Raya Group
Turut Tergugat:
2.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4.Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
5.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
6.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat
7.Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
8.Karapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura
73 — 21
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Khusus
Register : 27-10-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 140/Pid.B/LH/2022/PN Agm
Tanggal 21 Desember 2022 — Penuntut Umum:
NELY, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.M. HANAFI Bin UJANG PATONI
2.TUBAGUS IHWAN NAHROWI Bin UJANG PATONI
127 — 15
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3332 B/PK/PJK/2023
Tanggal 24 Agustus 2023 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 28-03-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 90/Pid.B/LH/2022/PN Kdi
Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
1.MALINO PRANDUK, SH.MH.
2.IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH.MH
Terdakwa:
ROBERT MANDALA YASIN Bin EDI JASIN
144 — 87
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Mnk
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
JANTINO BUNARDI
361 — 82
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
MILSEN Alias CEN Bin BADARUDIN
417 — 130
  • atas telah disita secara sah menurut hukum,maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang buktitersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksisaksi, oleh yangbersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, untuk pembuktian pada sidang dipengadilan, telahdibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: Keputusan Meteri Kehutanan Nomor 383/KPTSII/1985 Tanggal 27Desember 1985 tentang Tata
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 24-02-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 5/Pdt.G/LH/2023/PN Prp
Tanggal 10 April 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Anwarto alias Akuan
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
78 — 4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-08-2008 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28K/TUN/2008
Tanggal 15 Agustus 2008 — SIE MONICA SILVIA PRAMANA ; TJANDRA AFIAT WIDARSO ; KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK
397 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 21-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 506/Pid.B/2015/PN.Bls.
Tanggal 23 Desember 2015 — EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.
44 — 5
  • pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
    EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.
    PUTUSANNomor : 506/Pid.B/2015/PN.Bls.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalammperkara Terdakwa :Nama lengkap : EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.Tempat lahir : Bengkalis (Riau).Umur / Tg.
    dalam Pasal 363 ayat (1) Ke4 dan Ke5 KUHPidana dalam DakwaanTunggal.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa := (satu) utas tali kapal warna putih dengan panjang 5 (lima) meter.= (satu) buah pengait (sambungan pipa besi).= 2 (dua) set alat untuk mengambil sarang walet dengan panjang 2 (dua) meter yangterdiri dari
    Sekira jam 22.30 wibterdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD bersamasama dengan TU, ERIABANG, EDI AKANG, dan DEDI MERAN sampai diruko Jalan Jendral Sudirman,Parit Bangkong, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalistersebut. Sesampainya diruko tersebut terdakwa bersamasama dengan TU, ERIAKANG, dan EDI AKANG naik ke lantai dua ruko dengan menggunakan tali yangsudah dipersiapkan sedangan DEDI MERAN menunggu dibawah untuk mengawasisituasi kondisi.
    Menyatakan terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Tunggal.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementarayang telah dijalani Terdakwa.4.
    Membebankan kepada Terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBengkalis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh FITRIZAL YANTO,SH., sebagaiHakim Ketua, M. RESKY MUSMAR,SH., dan AULIA FHATMA WIDHOLA,SH.MH.
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN DUMAI Nomor 32/Pdt.G/LH/2019/PN Dum
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 9
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 10-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 147/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat III : PT. Inti Benua Perkasatama Diwakili Oleh : H REFMAN BASRI SH MBA
Pembanding/Tergugat IV : PT NAGA MAS PALM OIL Diwakili Oleh : H REFMAN BASRI SH MBA
Terbanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT Bulking
Turut Terbanding/Tergugat V : PT Sarana Agro Nusantara
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq. Pemerintah Kota Dumai (Wali Kota Dumai)
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT Sari Dumai Sejati
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT Kuala Lumpur Kepong
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. Wilmar Nabati Indonesia
164 — 126
  • Tata Usaha Negara sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRbaik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.b.
    Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata UsahaNegara apakah sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, karenauntuk menilai Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakankompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara;6.
    Usaha Negara yang diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara, makakeberatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata UsahaNegara;Bahwa selanjutnya Pasal 4 UU Peratun menyatakan Peradilan TataUsaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negarasehinggaapabila ada keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yangmenimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara, maka harus diselesaikan diPeradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga
    No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
    UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa :Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRh.
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 59/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
SUCIPTO ANDRA
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
100 — 26
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 553/PID.SUS-LH/2019/PT SBY
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : ARI ISMANTO BIN TUKIRIN
Terbanding/Penuntut Umum : KRISTRIAWAN S, SH
390 — 57