2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor Nomor 50Tahun 2009, selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berusaha memberikannasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama AHMAD AFFENDI

mendekati terdakwa dan temantemannya tersebut langsungmelarikan diri;Bahwa ketika didekati 3 ekor kambing milik saksi tersebut sudah dalamkeadaan mati dengan kondisi tanpa Iluka;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);Bahwa terdakwa bersama rekanrekannya tersebut mengambil 3 (tiga) ekorkambing tersebut tanpa izin dari saksi;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;2.VAN ARDIYANTO BIN ARIFIN AFFENDI

Affendi. L dengan Baiyar (orang tua saksi Darwin bin Sawal,dimana tanah yang diperjual belikan tersebut merupakan satu bagianyang tidak terpisahkan dari yang dibeli oleh orang tua paraterbanding/semula para penggugat.Demikianlah kontra memori banding ini kami ajukan mohon kepadaKetua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikanputusan sebagai berikut ;1.

PA.Pdlg Hal. 3 dari 19 halamanBahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakimmenjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untukmenempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebutPenggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untukmenunjuk mediator seorang Hakim bukan pemeriksa perkara pada PengadilanAgama Pandeglang, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama:Ahmad Affendi

Elmeida Affendi SpKj hasilnyapunmenunjukan bahwa Terdakwa tidak menderita gangguan jiwa, namunTerdakwa selama dalam observasi tidak mau bicara kalau diajukanpertanyaan. Bahwa rekomendasi ahli Terdakwa sebagai resistensi,Hal.12 dari 15 hal. Put. No.1859 K/Pid.Sus/2012maka susah menyidangkan dan harus diobati;d.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagaiKetua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I.

Ahmad Affendi, S.AgMiftah Ulhag Thaha Murad, S.H.I., M.H.Panitera PenggantiZainol Hadi, S.H.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya Alat Tulis Kantor > Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,004. PNBP Panggilan > Rp. 20.000,005. Meterai : Rp. 6.000,006. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00Jumlah Rp. 386.000,00Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Skw

sendirisebagai bendahara SKPKD bertugas meneliti kelengkapan SPP (SuratPerintah Pembayaran) langsung adapun kelengkapan dokumen yangdimaksud antara lain yaitu FHO, Kontrak, RPH( rekomendasi pelunasanhutang) dari SKPD yang mana dalam hal ini tidak ada surat pernyataantanggal 30 April 2015 selanjutnya verifikasi dokumen SPP (PPKPPKD)yang dilakukan oleh sdr Bram yang mana dalam hal ini sudah ada apabelum surat pernyatan tanggal 20 April 2015 selanjutnya verifikasi reviewdokumen SPM (PA/KPA) yang dilakukan oleh Affendi

yaitu dokumendokumen yang sesuai dengan chek listlembar verifikasi surat perintah membayar (SPM) yang sudah berisinomor rekening dan nama penerima;Bahwa Nomor rekening167 610 0010 atas nama CV Lima Bersaudaratersebut milik Sdr Yudi Ardiansyah (selaku Direktur CV LimaBersaudara dan NPWP: 02.636.127.9.314.000;Bahwa yang menandatangani berita acara pembayaran tersebutbiasanya pihak ketiga pelaksana kegiatan yang tercantum didalamberita acara pembayaran sdr Antonius (Direktur CV Lima Bersaudara)dan Sdr Affendi

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.Dalam RekonvensiMenolak gugatan Penggugat.Dalam Konvensi dan RekonvensiMembebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Masehi bertepatan dengantanggal 23 Syawal 1442 Hijriah oleh Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai KetuaMajelis, Nashihul Hakim, S.H.I

Masehibertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1442 Hijriah, olen Ketua Majelis tersebutdengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Patrawira AkbarNugraha, S.H., sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri olehPenggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik.Hakim Anggota,Nashihul Hakim, S.H.I.Dara Eka Vhonna, S.Sy.Perincian Biaya Perkara :Biaya PendaftaranBiaya ProsesPNBP Pendaftara Surat KuasaBiaya PanggilanPNBP PanggilanMeteraiBiaya redaksiJumlahNOOR WN EFKetua Majelis,Ahmad Affendi

M.HHakim Anggota II,AHMAD AFFENDI, S.AgPanitera Pengganti,H. HASYIMI, BARincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,Biaya Proses : Rp. 50.000,Panggilan : Rp. 240.000,Biaya Redaksi : Rp. 5.000,Biaya Meterai i Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 331.000,(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Hal. 19 dari 19 Put. No. 141/Pdt.G/2013 /PA.Mto.

tetapi tidak berhasil;Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakimmenjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untukmenempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 17ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukanmediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada KetuaMajelis untuk menunjuk mediator seorang Hakim bukan pemeriksa perkarapada Pengadilan Agama Pandeglang, selanjutnya Ketua Majelis menunjukAhmad Affendi

satu atau lebih kreditornya";10 Dengan demikian, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena telahmenerapkan standar hukum untuk menentukan debitor pailit (Pasal 2 (1) UUK yaitu juga harus sebuah utang jatuh waktu) dalam menentukan keberadaanseorang kreditur lain (yang seharusnya menggunakan pasal angka 2 UUK);KREDITUR LAIN PT BNI (PERSERO) TBK.11 Bahwa mengenai kreditur lain yaitu PT BNI (Persero) Tbk, Judex Factimempertimbangkan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa di persidangan saksi Siti Affendi

(limaratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada harihari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10Djumadil Awwal 1418 H. oleh kami Ahmad Affendi, S.Ag sebagai Hakim KetuaMajelis serta Djulia Herjanara, S.Ag, SH, MH. dan Tb.

Sholeh sebagai PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.HakimHakim Anggota Ketua MajelisMashuri, S.Ag., MH Ahmad Affendi, S.AgDjulia Herjanara, S.Ag., SH., MHPanitera PenggantiPutusan Perkara Nomor 729/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal.43 dari 44 halamanDrs. M.

AFFENDI ALOEWI ; NY. SARI MULYANI ;R. SOEDARSONO ; NY. RUKIAH SUDARSONO ; R. DHADY SUDARMADJI ; NY. Rr. RINI DARMAWATI ; NY. H. Rr. DARWINA SUDARMININGSIH ; NY. Rr. ARLINA DARMAYANTI ROEDIONO YUDHA ; SUPRIADI ; NY. R. Ngt. SITI SUDARTI BROTOSUTARJO ; PETRUS UNTUNG SUDARTA ; HANDOKO SULISTYO ; ; NY. YULI NATALIA ; ANDRI ; FITRABINARIA ; BAGUS PULUNG PAMUNGKAS ; RUDI BROTOSUTARJ ; ; TUTI BROTOSUTARJO,Y. UNTUNG HARI SUTARJO ; UNTUNG HARI INDRATA ; NY. R. Ngt.

menghadap ke persidangan;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkansurat izin perceraian dari atasan yang bersangkutan dengan Nomor800/1897/BKPSDMB tanggal 20 September 2021;Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakimdalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidakberhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upayamediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Ahmad Affendi

AFFENDI );

4. Menetapkan anak bernama : Azmya Raesha Nasira Binti Muhammad Arief Budiman, Perempuan, umur 3 tahun 11 bulan, lahir tanggal 19 April 2017, berada dibawah Hadhonah/pemeliharaan Penggugat ( Putri Apriani Binti M. Effendi ;

5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut;
6.

No. 657/Pdt.G/2017/PA.Pdlg1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimanadiamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namunberdasarkan laporan dari mediator Ahmad Affendi, S.Ag., M.H. tanggal 18September 2017 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapaikesepakatan perdamaian

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabatpalsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menerahkan barang' sesuatukepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskanpiutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracarasebagai berikut :es Bahwa bermula pada awal tahun 2011 terdakwa berusaha meyakinkansaksi korban Affendi

Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimanadiamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namunberdasarkan laporan dari mediator Ahmad Affendi, S.Ag., M.H. tanggal 20Februari 2017 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapalkesepakatan

berhasil;Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakimmenjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untukmenempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 17ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukanmediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada KetuaMajelis untuk menunjuk mediator seorang Hakim bukan pemeriksa perkarapada Pengadilan Agama Pandeglang, selanjutnya Ketua Majelis menunjukmediator bernama: Ahmad Affendi

Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usahatersebut tidak berhasil.Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuhprosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, kemudian majelis hakim menetapkan Ahmad Affendi, S.Ag.,sebagai mediator dalam perkara ini.